Media Kawasan

Tag: DPR RI

  • Ketua DPP PKS: Waspadai Deflasi Tahunan, Daya Beli Masih Lemah

    Ketua DPP PKS: Waspadai Deflasi Tahunan, Daya Beli Masih Lemah

    Mediakawasan.id, Jakarta – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengingatkan terkait deflasi tahunan, hal itu setelah rilis BPS menyebut deflasi tahunan ini adalah yang pertama kali terjadi sejak Maret 2000. Sebelumnya, Indonesia sempat mengalami deflasi bulanan berturut-turut pada periode Mei-September 2024. “Artinya setelah 25 tahun, indonesia kembali mengalami deflasi tahunan, lembaga eksekutif perlu mendalami situasi ini dan mewaspadainya” katanya di Jakarta (6/3/25).

    Deflasi yang biasanya terjadi merupakan gejala konsumen secara luas tidak bisa mengkonsumsi barang dengan wajar atau paling tidak menunda konsumsinya. Anggota Komisi XI DPR RI ini menyebut deflasi ini salah satunya disebabkan karena daya beli masyarakat masih melemah. “Karena rangkaian deflasi ini, terjadi berturut turut dalam beberapa bulan, sama seperti deflasi 0,76 persen di Januari dan 0,02 persen di Februari,” ujarnya.

    Menurut anggota DPR RI Komisi XI ini meskipun Purchasing Managers’ Index (PMI) kembali naik di periode Februari ada di 53,6 bila dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 51,9, tetapi dari sisi demand menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2024 hanya tersisa 47,85 juta orang jumlah kelas menengah atau setara 17,13%. Sebanyak 9,48 juta warga kelas menengah yang turun kelas. Padahal tahun 2029 lalu tercatat di Indonesia 57,33 juta orang atau setara 21,45%. “Ini jadi indikator daya beli masyarakat yang turun,” ungkapnya.

    Legislator perempuan PKS ini menyebut Kabinet Merah Putih menanggung warisan dampak makroekonomi dari pemerintah sebelumnya. “Kementerian terkait saat ini harus cermat mengatasi deflasi yang terjadi terus menerus, penurunan harga yang intens bisa berdampak berkurangnya aktivitas ekonomi, sehingga harga semakin jatuh,” katanya.

    Meskipun pihak BPS menyebut deflasi kali ini disebabkan diskon tarif listrik, tetapi Anis tetap mendorong program program pemerintah yang mengungkit daya beli masyarakat. “Pada bulan Ramadhan harapannya konsumsi masyarakat meningkat seperti kajian yang diungkap Redseer Strategy Consultants yang memperkirakan total belanja masyarakat Indonesia selama Ramadan 2025 akan mencapai setara Rp 1.188 triliun, pemerintah harus memastikan diskon tarif transportasi, juga THR para pekerja termasuk ojol, sehingga mendorong permintaan secara keseluruhan dalam perekonomian,” ujarnya. (Red/*)

  • Rapat Dengan OJK, Anis Minta OJK Lebih Cepat Menangani Pengaduan Konsumen

    Rapat Dengan OJK, Anis Minta OJK Lebih Cepat Menangani Pengaduan Konsumen

    Mediakawasan.id, Jakarta – Komisi XI DPR RI melakukan rapat kerja dengan Ketua Dewan Komisaris OJK (DK OJK) dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). PUJK adalah lembaga jasa keuangan atau pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan. Rapat ini mengangkat tema perlindungan konsumen. Hadir dalam rapat ini, anggota komisi XI DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Anis Byarwati.

    Legislator dari Jakarta Timur ini menyarankan kepada OJK agar memiliki indikator keberhasilan dari perlindungan konsumen. Menurutnya, OJK perlu membuat alur yang lebih sistematis agar perlindungan terhadap konsumen dapat benar-benar diwujudkan. “OJK perlu merumuskan Key Performance Indicator, sebagai tolak ukur sejauh mana OJK telah berhasil memberikan perlindungan kepada konsumen,” tuturnya.

    Melanjutkan pandangannya, Anis menjelaskan bahwa perlu dimasukkan di dalam KPI salah satunya adalah kecepatan OJK didalam menangani pengaduan atau batas waktu yang diperlukan OJK untuk merespon pengaduan konsumen. “Berapa lama waktu yang dibutuhkan OJK untuk menindaklanjuti pengaduan konsumen sehingga konsumen merasa terlindungi?” ujarnya. “Hal ini dibutuhkan karena banyak kasus-kasus yang terjadi, namun konsumen merasa tidak ada yang melindungi,” tambahnya.

    Selain itu, ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini juga menekankan perlunya OJK memiliki standar kepuasan dari konsumen didalam mendapatkan pelayanan dari OJK. “Dengan adanya berbagai indicator yang dibuat, kita dapat melihat dan mengukur sejauh mana indikator-indikator tersebut sudah bisa dicapai. Hal ini juga bisa menjadi sarana legislative untuk melakukan fungsi pengawasannya,” papar Anis. “Dengan dilengkapinya berbagai sarana yang diperlukan OJK dalam pelayanan dan perlindungan konsumen, diharapkan akar masalah dari banyaknya masalah yang dialami oleh pelaku usaha jasa keuangan dan konsumennya, dapat diatasi dengan baik,” pungkasnya. (Red/*)

  • Hadiri Islamic Youth Festival, Anis Dorong UMKM Berkontribusi Wujudkan Indonesia Menjadi Negara Maju

    Hadiri Islamic Youth Festival, Anis Dorong UMKM Berkontribusi Wujudkan Indonesia Menjadi Negara Maju

    Mediakawasan.id, Jakarta – Anggota DPR RI fraksi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Timur, Anis Byarwati, menghadiri acara Islamic Youth Festival yang diselenggarakan oleh Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia bekerjasama dengan GenPro. Acara ini diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.

    Dalam sambutannya, Anis menyampaikan bahwa negara berkepentingan untuk memiliki jumlah wirausahawan yang besar. Hal ini dikarenakan negara tidak selalu dapat menyiapkan lapangan pekerjaan. “Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5%, dan terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional,” ungkapnya.

    Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini juga menjelaskan bahwa setiap unsur masyarakat dapat berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Lembaga pendidikan dapat berkontribusi dengan menciptakan masyarakat Indonesia yang unggul. “Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia dapat mengambil perannya dalam bidang pendidikan. Menyediakan pendidikan yang terpadu dan menciptakan manusia-manusia unggul” jelasnya.

    Lebih lanjut, politisi senior PKS ini menegaskan bahwa di bidang ekonomi, UMKM memiliki kontribusi besar untuk kemajuan bangsa. Walaupun usahanya kecil tapi jumlahnya banyak. “Enam puluh lima juta unit UMKM se Indonesia bisa memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi negara ini,” tuturnya. Ia pun berpesan agar pelatihan wirausaha yang diberikan kepada UMKM terus dilakukan. “Menuju profesional jalannya panjang. Namun yang penting adalah terus menanamkan karakter wirausaha agar menjadi professional sehingga menjadi wirausaha global yang benar-benar berkontribusi untuk negara,” tutupnya. (Red/rlls)

  • Kunjungi Dapur Umum MBG di Tangsel, DPR RI: Standardisasi Luar Biasa, Layak Jadi Contoh

    Kunjungi Dapur Umum MBG di Tangsel, DPR RI: Standardisasi Luar Biasa, Layak Jadi Contoh

    Mediakawasan.id, Serpong – Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat dari DPR RI, Agun Gunandjar mengapresiasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah mulai berjalan di Kota Tangerang Selatan.

    Agun ditemani oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan berkunjung ke dapur umum untuk MBG yang dikelola langsung oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Serpong, dan SDN Lengkong Gudang Timur.

    Dalam kegiatan itu, Agun menilai dapur umum MBG di Tangsel ini sudah memenuhi standar kelayakan yang sangat baik, distribusi ke sekolah juga dilakukan dengan baik.

    “Ketika kalau saya melihat ruangan (dapur umum MBG) SPPG yang tadi itu, standardisasinya luar biasa,” ucap Agun pada Kamis (13/02/2025).

    Ia bahkan menyebut, dapur dan pengelolaan program di Tangsel ini layak dijadikan model percontohan untuk daerah lain dalam mengelola program makan bergizi.

    Lebih lanjut, kata dia, laporan hasil kunjungannya di Kota Tangerang Selatan yang telah menunjukkan keberhasilan sebagai daerah sampel dalam pelaksanaan program MBG ini nantinya akan disampaikan dalam rapat di DPR RI.

    Hal ini tentunya akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat, dan pemangku kebijakan yang berwenang untuk melaksanakan program MBG di seluruh daerah lainnya di Indonesia.

    “Sebagai sampel (program MBG di Tangsel) sudah bagus, artinya bisa menjadi sampel percontohan untuk kelanjutan program itu clear. Program ini clear dan harus jalan, karena sampelnya jalan,” kata dia.

    Pilar Saga Ichsan, dalam kesempatan tersebut, menegaskan bahwa Pemkot Tangsel terus mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan lancar dan efektif.

    “Jadi kami memastikan bahwa secara dukungan kita dorong supaya program makan bergizi gratis ini berjalan lancar, juga SPPG juga bisa cepat tumbuh SPPG-SPPG baru di Tangerang Selatan,” kata dia.

    Ditargetkan akan dibangun sebanyak 70 dapur umum MBG yang tersebar di seluruh wilayah di Kota Tangerang Selatan untuk mengoptimalkan program ini. (Red/*)

  • Legislator PKS Sebut Libur Nataru Tidak Cukup Kuat Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi 2024

    Legislator PKS Sebut Libur Nataru Tidak Cukup Kuat Mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi 2024

    Mediakawasan.id, Jakarta – Anggota DPR RI Anis Byarwati menyambut baik Libur Nataru berharap bisa memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian nasional. “Sebagaimana libur hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, libur yang cukup panjang juga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berlibur, pulang kampung, atau berbelanja, kita berharap memiliki multiplier effect bagi perekonomian nasional. Kalau kita hitung secara sederhana perputaran uang selama Nataru, Kemenhub memprediksi jumlah Pemudik Nataru sekitar 110,67 juta orang atau sekitar 27,66 Juta Keluarga,” katanya di Jakarta (28/12/24).

    Anis menyebut jika rata-rata setiap rumah tangga menghabiskan 3 juta saja, maka uang yang beredar sekitar 82,98 triliun. Angka tersebut bisa jauh lebih besar jika uang yang dibawa 3-5 juta. “Hal ini, terkonfirmasi dari Bank Indonesia yang telah menyiapkan uang tunai sebesar Rp 133,7 triliun, selama liburan Nataru 2024/2025, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penarikan dan penukaran uang tunai dalam berbagai pecahan mata uang rupiah,” ujarnya.

    Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini memprediksi dari perhitungan tersebut berkisar antara Rp90-100 Triliun. Bank Indonesia menyiapkan penarikan dan penukaran uang tunai sekitar Rp133,7 triliun. “Walaupun Libur Nataru 2024 ini cukup panjang, tapi kondisi ekonomi masih belum pulih sepenuhnya. Daya beli masyarakat belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

    Kita bisa melihat indikator deflasi yang terjadi selama lima bulan terakhir, semenjak bulan Mei 2024. Selain itu, turunnya masyarakat kelas menengah akibat semakin beratnya beban hidup yang membuat mereka membatasi konsumsi dan spending untuk liburan,” ungkapnya.

    Anis melihat dalam liburan Nataru 2024 bisa menghasilkan perputaran uang sekitar Rp.100 triliun saja sudah sangat baik. Multiplier effect yang ditimbulkannya sudah sangat signifikan terutama untuk UMKM yang bergerak pada sektor transportasi, industri makanan dan minuman, pariwisata dan lainnya.

    Politisi PKS ini berharap, Liburan Nataru 2024 ini bisa mendongkrak industri pariwisata nasional. Terutama dalam mencapai target kunjungan Wisman ke Indonesia sebesar 14,3 juta kunjungan di tahun 2024. “Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisman secara kumulatif atau Januari-Oktober 2024 mencapai 11,57 juta kunjungan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 20,45% dibanding periode yang sama tahun lalu. Kita masih defisit sebesar 2,73 juta Wisman untuk berkunjung ke Indonesia selama libur Nataru.

    Angka sebesar tersebut tentunya tidak mudah untuk dicapai hingga Desember 2024. Apalagi liburan Nataru 2024 ini, diprediksi didominasi oleh Wisatawan Lokal. Tentunya kita berharap, Pemerintah bisa mempersiapkan dengan baik, potensi Wisman yang datang selama libur Nataru 2024,” ujarnya.

    Namun disisi lain, Anis optimis Liburan panjang tahun ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2024 dan kuartal I-2025.

    “Tetapi pertanyaannya, seberapa besar pengaruh Libur Nataru 2024 bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kuartal IV 2024 dan Kuartal I 2025. Faktor perputaran uang selama liburan sangat strategis meningkatkan konsumsi rumah tangga dan meningkatkan pertumbuhan beberapa sektor ekonomi yang selama ini mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti industri pengolahan, transportasi, komunikasi, pariwisata,” ujar Anis.

    “Saya menilai kontribusi Libur Nataru 2024/2025 bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2024 di atas 5%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 bisa bertahan di angka 5%, mengingat pertumbuhan ekonomi kuartal III-2024 hanya mencapai 4,95%. Begitupula Kuartal I-2025 bisa mencapai angka 5%,” paparnya.

    Sementara itu, terkait outlook perekonomian 2025, Anggota Fraksi PKS ini menyebut optimis walaupun situasi dan kondisi yang tidak mudah pada tahun depan. Pemerintah masih memasuki masa transisi dari Pemerintahan sebelumnya. APBN 2025 walaupun dijalankan oleh Pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo dan diawasi oleh DPR periode 2024-2029, tetapi disusun dan disahkan oleh DPR dan Pemerintahan sebelumnya. Pemerintah masih akan menyesuaikan dengan program yang sudah disusun sebelumnya dan mencoba menyesuaikan dengan program baru. “Semoga proses transisi ini bisa segera tuntas, sehingga Pemerintah baru bisa bekerja secara optimal pada tahun 2025. Kita melihat program 100 hari (Quick Win) yang sudah disusun dalam APBN 2025 bisa dioptimalkan untuk membantu masyarakat khususnya masyarakat bawah dan kelas menengah yang semakin tergerus,” ungkapnya.

    Anggota Komisi XI DPR RI ini mengingatkan bahwa UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun 2025 mengamanahkan target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2%. “Jadi ini harus menjadi target kita bersama, semua sektor harus menunjukkan extra effort untuk mencapai target 5,2%,” katanya.

    “Kita masih punya PR untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahun 2025. Kalau hanya sekedar 5% insya Allah bisa, karena konsumsi kita sangat besar. Tetapi Angka ICOR kita masih tinggi sekitar 6,5. Pemrintah perlu menurunkan ke angka 4-5, sehingga target diatas 5,0% bisa dicapai,” tutup Anis. (Red/*)

  • Ketua DPP PKS: Pelaksanaan APBN 2025, Harus Berfokus Pada Sektor Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi

    Ketua DPP PKS: Pelaksanaan APBN 2025, Harus Berfokus Pada Sektor Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi

    Mediakawasan.id, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mengingatkan pemerintahan baru terkait pelaksaan APBN 2025 yang akan dimulai di bulan Januari. “Anggaran APBN 2025 akan membiayai penyelenggaraan pemerintahan yang besar, Pemerintahan Prabowo sudah menetapkan 48 Kementerian, 7 Pejabat setingkat Kementerian dan 56 Wakil Menteri. Dengan jumlah kabinet sebesar itu, tentu memerlukan anggaran dan dukungan manajemen sumber daya yang juga semakin besar. Tentunya akan berdampak terhadap alokasi anggaran Kementerian dan Lembaga,” katanya di Kantor DPP PKS, Jakarta, (21/12/24).

    Anggota DPR RI ini mengingatkan bahwa belum ada sesuatu yang istimewa dalam APBN 2025. “Semuanya masih berjalan seperti biasannya (business as usual). Kita ketahui, APBN 2025 disusun oleh Pemerintahan dan DPR periode sebelumnya, sedangkan yang menjalankan adalah Pemerintah dan DPR periode saat ini, artinya alokasi anggaran APBN 2025 masih bersifat transisi dari Pemerintahan lama menuju Pemerintahan baru,” ujarnya.

    Kemudian anggota komisi XI DPR RI menyebutkan bahwa anggaran-anggaran rutin dan wajib masih akan mendominasi alokasi anggaran 2025, sehingga menyebabkan ruang fiskal akan semakin mengecil. “Oleh sebab itu, pemerintah harus bisa mengoptimalkan kerja-kerja K/L untuk menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang bisa menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

    Anis juga menambahkan, “jika kita lihat lebih mendalam, alokasi anggaran APBN 2025 perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah dan parlemen, Ditengah kondisi ekonomi global yang masih tidak menentu, perekonomian nasional juga mengalami stagnasi pertumbuhan,” ujarnya. Bahkan Legislator PKS ini juga memaparkan menurut rincian alokasi APBN yang tergambar dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan negara yang terdapat dalam APBN juga mengalami fluktuasi.

    Anggota Fraksi PKS ini mengungkapkan bahwa pendapatan negara, walaupun secara nominal meningkat tapi secara pertumbuhan terus mengalami fluktuasi. “Kinerja pendapatan negara pada tahun 2022 mampu tumbuh 31,0 persen seiring dengan kembali pulihnya perekonomian pasca pandemi dan kenaikan harga komoditas unggulan nasional, batu bara, nikel, kelapa sawit dll. Kemudian, tahun 2023 hanya mampu tumbuh sebesar 5,6 persen. Hal ini tentu tidak bisa dilepaskan dari mulai turunnya harga komoditas di pasar Internasional. Begitupula tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 6,3 persen. Sedangkan pendapatan negara pada APBN 2025 tumbuh sebesar 6,9 persen dari outlook 2024,” katanya.

    Legislator perempuan ini juga memandang dengan alokasi belanja negara, ditengah kinerja perekonomian nasional naik turun, kinerja belanja negara juga mengalami fluktuasi. “Meningkat dari Rp3.096,3 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp3.621,3 triliun pada tahun 2025 atau tumbuh rata-rata sebesar 6,6 persen setiap tahunnya. Meningkatnya alokasi belanja hingga Rp3.621,3 triliun pada tahun 2025, belum bisa memberikan daya ungkit yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Pembiayaan negara juga mengalami fluktuasi menurut Anis. “Pada tahun 2021 pembiayaan anggaran senilai Rp871,7 triliun. Pada tahun anggaran 2023 kembali ke defisit anggaran maksimal 3 persen terhadap PDB, outlook pembiayaan anggaran diperkirakan sebesar Rp486,4 triliun. Pada tahun 2024 diperkirakan pembiayaan negara mencapai Rp522,8 triliun. Pada tahun 2025 pembiayaan anggaran diperkirakan meningkat sebesar Rp616,6 triliun. Konsekuensinya adalah beban utang dan bunga utang selalu meningkat setiap tahunnya,” katanya. (Red/*)

  • Hadiri Syukuran dan Konsolidasi, Anis Tegaskan PKS tetap Memperjuangkan Kebenaran dan Berkhidmat kepada Rakyat

    Hadiri Syukuran dan Konsolidasi, Anis Tegaskan PKS tetap Memperjuangkan Kebenaran dan Berkhidmat kepada Rakyat

    Mediakawasan.id, Jakarta – Setelah rangkaian Pemilihan Legislatif (PILEG), Pemilihan Presiden (PILPRES) dan Pemilihan Gubernur (PILGUB) usai, Anis Byarwati menghadiri acara syukuran dan konsolidasi anggota PKS yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Kelurahan (DPRa) PKS Ciracas di Ceger, Ciracas, Jakarta Timur. Pada Minggu (8/12).

    Dalam kesempatan ini, Anis yang merupakan Anggota Komisi XI DPR RI menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota PKS DPRa Ciracas dan semua elemen yang telah bahu membahu, tolong menolong, bersinergi dan berkolaborasi dalam menunaikan amanah sebagai warga negara Republik Indonesia dan anggota PKS di wilayah Ciracas.

    Politisi senior dari Daerah Pemilihan (DAPIL) Jakarta Timur ini menegaskan, “Koalisi ataupun oposisi, tidak merubah jati diri PKS. PKS tetap berjuang bersama rakyat, istiqomah memperjuangkan kebenaran dan senantiasa berkhidmat kepada rakyat, apapun keputusan politiknya.”

    Anis Byarwati yang juga Ketua Dewan Pengurus Pusat [DPP] PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan menekankan, “PKS adalah partai dakwah yang berjuang untuk Allah, sampai kapanpun hidup dan hati kita untuk PKS, kita tidak rela bila niat kita dikotori oleh selain Allah. Niat kita harus senantiasa murni dan lurus untuk Allah.”

    Selanjutnya, Anis mengingatkan bahwa tidak ada kemenangan selain dari sisi Allah, “Kemenangan diberikan oleh Allah kepada hamba yang kehendaki Nya. Kalau hasilnya belum sesuai dengan harapan dan keinginan kita, ingatlah bahwa kita telah berjuang semampu dan seoptimal yang kita bisa lakukan, selanjutnya Allah lah Yang Maha menentukan,” tandasnya.

    “Kebaikan itu adalah apa yang telah Allah pilih untuk kita. Maka, setiap apa yang Allah tentukan dan takdirkan untuk kita, sudah pasti baik menurut Nya. Maka tawakal setelah kita melakukan segala daya upaya adalah sebuah keniscayaan. Kemudian menerima hasil yang ditetapkan Nya adalah kemestian,”paparnya.

    Anis juga mengingatkan pentingnya evaluasi dilakukan, untuk mengetahui mana usaha dan upaya yang masih kurang optimal untuk perbaikan pada masa yang akan datang. “Evaluasi bukan berarti menentang takdir Allah, namun bagian dari menyempurnakan penunaian amana. Kita memiliki keinginan, Allah memiliki keinginan, dan yang terjadi adalah keinginan Allah. Disinilah keimanan kita kepada rukun iman keenam diuji, yaitu iman dan percaya kepada qada dan qadar Nya.”

    Menutup sambutannya Anis menandaskan, “Allah melihat proses dan usaha kita, bukan hasilnya, karena hasil adalah ranah Allah subhaanahu wa ta’aala, proses sekecil apapun, Allah akan cukupkan ganjaran dan balasannya, tidak akan ada yang dizholimi oleh Nya sedikitpun.” (Red/*)

  • Komisi IV DPR Dorong Kolaborasi Tingkatkan Produksi Susu Lokal

    Komisi IV DPR Dorong Kolaborasi Tingkatkan Produksi Susu Lokal

    Mediakawasan. co.id, Pasuruan – Komisi IV DPR RI menyoroti permasalahan sektor persusuan nasional dalam kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, Kamis, 21 November 2024. Ketua rombongan Komisi IV, Ahmad Yohan menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan menggali persoalan di subsektor peternakan, khususnya produksi susu lokal yang belum mampu memenuhi kebutuhan nasional. “Ketergantungan pada impor harus dikurangi dengan memperkuat penyerapan susu lokal,” ujar Ahmad.

    Dalam pertemuan tersebut, para peternak mengeluhkan penolakan susu oleh industri pengolahan susu (IPS) akibat kualitas yang dianggap tidak memenuhi standar. “Kami sudah mengikuti arahan peningkatan kualitas, tapi susu kami masih banyak yang ditolak,” kata seorang peternak. Mereka juga meminta pemerintah menetapkan susu segar sebagai bahan pokok penting (Bapokting), sehingga harga susu segar bisa seragam di seluruh daerah.

    Peternak juga berharap ada dukungan lebih untuk memasarkan produk hilirisasi, seperti pupuk organik, serta kebijakan pembatasan impor guna mendorong peningkatan serapan susu lokal oleh industri.

    Ahmad menegaskan pentingnya kolaborasi antara peternak, pemerintah, dan IPS untuk mendongkrak produksi susu nasional. “Semua pihak harus berkomitmen. Tata niaga susu perlu diatur ulang agar lebih berpihak pada peternak lokal,” ujar Ahmad.

    Sebagai langkah konkret, Komisi IV mendorong berbagai upaya, mulai dari kemudahan mendapatkan pupuk subsidi untuk lahan hijauan pakan ternak, pelatihan bagi peternak melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga revisi regulasi untuk mendukung tata niaga yang lebih baik.

    Di sisi lain, beberapa pelaku industri menyatakan dukungan terhadap peternak. Perwakilan Frisian Flag mengungkapkan pihaknya telah menjalin kemitraan dengan peternak di Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nestlé Indonesia juga menjanjikan pengembangan standar kualitas dan program CSR yang dapat diakses oleh peternak.

    Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH), Makmun, mengatakan pemerintah terus memantau penyerapan susu segar dalam negeri oleh IPS. Ia juga mengusulkan penerapan standar minimal kandungan susu lokal (seperti TKDN) pada produk susu yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung produksi nasional. “Model bisnis impor sapi perah juga harus melibatkan koperasi dan peternak lokal,” tambahnya.

    Kunjungan kerja ini menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah, peternak, dan industri dalam meningkatkan kesejahteraan peternak serta produksi susu nasional. “Komitmen semua pihak adalah kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis susu,” tutup Ketua Komisi IV, Ahmad Yohan. (Red/*)

  • Ketua DPP PKS: Rendahnya Pendapatan jadi Tantangan Kinerja APBN 2024

    Ketua DPP PKS: Rendahnya Pendapatan jadi Tantangan Kinerja APBN 2024

    Mediakawasan.id, Jakarta – Ketua DPP PKS menanggapi paparan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 mengalami defisit sebesar Rp 309,2 triliun pada Oktober 2024. “Meskipun defisitnya masih jauh dari pagu defisit APBN 2024, pemerintah harus menjaganya karena akan punya implikasi pada ekonomi dan stabilitas fiskal nantinya,” katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (13/11/24).
    Sementara itu Kemenkeu mencatat realisasi pendapatan negara hingga akhir Oktober 2024 mencapai Rp 2.247,5 triliun atau 80,2% dari target dalam pagu pendapatan negara 2024. Pajak hanya bertumbuh tipis saja sebesar 0,3%ika dibandingkan dengan periode yang sama.
    Anggota Komisi XI DPR RI ini menyebut naiknya belanja negara sebesar 14,1% sementara pendapatan negara hanya tumbuh 0,3% akan semakin memperlebar defisit APBN. “Pemerintahan Prabowo memiliki beban warisan berupa rendahnya rasio pajak, jika tidak dikelola secara cermat dan hati-hati akan semakin mempersempit ruang fiskal kita, apalagi ditengah perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global” ungkapnya.
    Legislator PKS ini juga mengungkapkan bahwa tren rasio pajak Indonesia cenderung turun dan rendah. “tax ratio Indonesia pada kisaran 10 persen masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan negara Asia Pasifik yang mencapai 19,8%, serta negara OECD yang berada pada level 34%, bahkan tax ratio kita bisa dikatakan terendah di ASEAN,” katanya.
    Anggota DPR RI asal Jakarta ini mengingatkan penerimaan pajak yang mencapai target APBN hanya terjadi pada tahun 2021, 2022, dan 2023 dikarenakan harga komoditas sedang tinggi-tingginya. “Pemerintah harus mengidentifikasi dan mencari sumber sumber pendapatan baru, selain tentunya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat sistem anti penghindaran pajak” ungkapnya.

  • DPP PKS: Pendapatan Pajak Turun, Pemerintah Harus Rem Belanja Tidak Produktif

    DPP PKS: Pendapatan Pajak Turun, Pemerintah Harus Rem Belanja Tidak Produktif

    Mediakawasan.id, Jakarta – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi Keuangan Anis Byarwati kembali mengingatkan pemerintah terkait anjoknya penerimaan perpajakan. Menurut data Kemeterian Keuangan hingga akhir Agustus 2024, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat Rp1.776,98 triliun atau baru mencapai 63,41 persen dari target APBN 2024. “Capaian tersebut secara nominal lebih rendah Rp45,15 triliun dari periode yang sama tahun lalu atau terkontraksi 2,48 persen (yoy),” katanya di Komplek Parlemen, Jakarta (4/11/24).

    Menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP masing-masing terkontraksi 2,73 persen (yoy) dan 4,78 persen (yoy). “Fenomena meroketnya harga komoditas sudah berakhir, situasi ini menjadi warning bagi pemerintahan baru, agar nantinya lebih hati-hati lagi dalam pengelolaan keuangaan negara,” ungkapnya.

    Anggota DPR RI asal Jakarta ini mengingatkan implikasi dari anjloknya pendapatan sehingga defisit melebar secara signifikan nyaris menyentuh batas aman 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). “Pemerintah perlu rem belanja yang tidak dan kurang produktif, hal ini sejalan dengan pidato Presiden Prabowo untuk K/L mengurangi studi banding ke luar negeri, atau menahan proyek mencusuar seperti IKN baru, harus ada rasionalisasi program yang dijalankan, sehingga mendorong juga daya beli masyarakat,” paparnya.

    Legislator PKS ini juga mencermati terpuruknya angka Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang baru dirilis S&P Global beberapa hari lalu. “Kondisi bisnis Indonesia di sektor manufaktur per Oktober sebesar 49,2 atau kembali terkontraksi di bawah angka 50, penurunan PMI manufaktur jadi indikasi pesimisme pelaku usaha, harus diantisipasi karena bisa berimbas pada lesunya pendapatan negara,” ujarnya.

    Anis mengungkap PMI Manufaktur Indonesia sudah kontraksi selama empat bulan beruntun yakni pada Juli (49,3), Agustus (48,9), September (49,2), dan Oktober (49,2). “Pemerintah harus berikan kebijakan yang mampu meyakinkan dunia usaha, agar bisnis bidang manufaktur bisa yakin terhadap kondisi pasar pada masa ke depannya, harus ada intervensi pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat, sehingga memberi efek positif bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, mengingat industri manufaktur menjadi kontribusi terbesar PDB Indonesia,” ungkapnya. (Red/*)