Tag: DPR RI

Mediakawasan.id, Jakarta, Peringatan Maulid Nabi SAW di Balekambang yang dihadiri 400 jamaah muslimah tahun ini begitu istimewa. Rangkaian acara yang diawali dengan pembacaan shalawat Nabi SAW terasa demikian syahdu, menghadirkan kerinduan serta kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dilanjutkan dengan lantunan doa untuk kebaikan Jakarta tercinta dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kesempatan ini, Anis Byarwati mengajak seluruh jamaah untuk meningkatkan semangat meneladani Rasulullah SAW, semangat menghadirkan kebaikan dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Anggota Legislatif DPR RI dari Fraksi PKS ini menegaskan pentingnya berkolaborasi dalam menjalankan demokrasi dengan memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan Jakarta melalui Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang akan digelar serentak pada tanggal 27 November nanti.

Lebih lanjut, Anis mengajak jamaah untuk memberikan dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil – Suswono (RIDO) dan berjuang bersama dalam mewujudkan Jakarta Baru, Jakarta Maju. (Red/*)

Mediakawasan.id, Jakarta – Baru baru ini Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap pada bulan September 2024 Indonesia kembali mengalami deflasi 0,12% secara bulanan. Ini adalah deflasi kelima berturut-turut selama 2024. Menurut ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati,  “Situasi ini tidak lazim, sekaligus menandakan bahwa kondisi perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tidak biasa,” ungkapnya di Komplek Palemen DPR RI, Senayan, Jakarta (10/10/2025).

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini juga menggambarkan, deflasi berturut-turut pertama kali terjadi pada Mei 2024 lalu, sebesar 0,03% (mtm). Lalu di Juni menyentuh 0,08 % dan tak lebih baik pada Juli dengan 0,18%. Deflasi kemudian mulai membaik pada Agustus yakni kembali ke level 0,03%. Deflasi kembali memburuk pada bulan September 2024, terlihat lebih dalam 0,12%, merupakan deflasi kelima pada tahun 2024 secara bulanan.

Menurut Anis, jika diamati lebih dalam, dalam lima bulan terakhir deflasi terjadi diikuti dengan perlambatan indikator-indikator makro ekonomi yang terjadi. “Jadi deflasi ini menunjukkan bahwa memang terjadi penurunan daya beli di masyarakat. Penurunan daya beli ini terjadi karena adanya fenomena penurunan jumlah middle class income, selain itu penutupan pabrik di sektor industri manufaktur membuat gelombang PHK. Sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang kemudian menahan konsumsinya,” katanya.

Anis juga menyebut bahwa fenomena deflasi ini perlu dikaji dari dua sudut pandang ekonomi, yaitu sisi demand (permintaan) dan sisi supply (penawaran), sehingga bisa terlihat fenomena deflasi terhadap perekonomian nasional yang terjadi dalam lima bulan terakhir.

Menurut Legislator Perempuan PKS ini, terjadinya perlambatan ekonomi global bisa menjadi pemicu turunnya permintaan konsumen (consumer demand) secara global, termasuk Indonesia. “Turunnya permintaan konsumen dapat terlihat dari pertumbuhan kredit terutama kredit UMKM. Sampai dengan pertengahan tahun 2024, kredit perbankan tumbuh 12,36% (yoy). Pertumbuhan kredit perbankan tersebut, banyak ditopang oleh kredit usaha besar (korporasi), tumbuh 15,89% (yoy). Sayangnya, pertumbuhan kredit korporasi tidak mengalir ke sektor UMKM hanya tumbuh 5,68% (yoy). Begitupula dengan sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja seperti industri 9,94% (yoy) dan perdagangan 9,87% (yoy),” ungkapnya.

Anis menyebut, dari sisi dunia usaha terlihat bahwa, indikatior dunia usaha juga menunjukkan tekanan, yaitu dari data Purchase Managers’ Index (PMI), yang menjadi gambaran kondisi bisnis di sektor produksi barang. Sejak April 2024, PMI terus mengalami penurunan, dan bahkan sejak bulan Juli 2024 mengalami kontraksi, yaitu indikator PMI yang turun di bawah 50. “Indeks PMI Indonesia megalami kontraksi, berada pada zona merah atau tidak ada perubahan dibawah angka 50,0 selama tiga bulan berturut-turut, hingga September 2024,” katanya.

Politikus PKS ini menyebutkan bahwa, Indikator-indikator ekonomi dan keuangan tersebut, menunjukkan bahwasanya perekonomian Indonesia sedang mengalami tekanan yang tidak ringan, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan daya beli masyarakat. “Oleh sebab itu, Pemerintah dan BI perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menggairahkan kembali perekonomian. Salah satunya mempertimbangkan kembali kenaikan PPN sebesar 12% tahun 2025 dan kembali menurunkan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia lebih rendah,” katanya. (Red/*)

Mediakaasan.co.id, Jakarta – Ketua DPP PKS Bidang EKUIN Anis Byarwati menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia tahun 2024 menurun hingga 47,85 juta orang, dari sebelumnya 48,27 juta orang di tahun 2023 merupakan data yang perlu diperhatikan pemerintah. “Karena dengan bertumbuhnya kelas menengah ini berpotensi mendorong peningkatan konsumsi dan pada gilirannya pertumbuhan ekonomi nasional, sebaliknya jika berkurang maka akan menggerus pertumbuhan ekonomi” katanya di Jakarta (1/9/24).

Anggota DPR RI asal Komisi XI ini mengingatkan pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif ketika kelas menengah menurun dan daya beli melemah. “Kelas menengah saat ini tertekan dari kebijakan fiskal dan moneter, kenaikan PPN 11 persen menuju 12 persen dalam beberapa bulan ke depan, kemudian suku bunga acuan yang naik sejak April dan tidak turun lagi, kondisi ini memukul kelas menengah,” ujarnya.

Legislator PKS ini sependapat dengan BPS yang menyebut kelas menengah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri dengan konsumsi rumah tangganya. “Pemerintah seharusnya mendorong kebijakan sosial yang memperluas kelas menengah, seperti melalui belanja yang lebih besar dalam pendidikan dan kesehatan,” ungkapnya.

Wakil Ketua BAKN DPR RI juga menyebut dampak Pandemi pada perekonomian ternyata masih dirasakan Indonesia hingga saat ini, terbukti dengan terus menurunnya kelas menengah di tahun 2019 dari sebanyak 57,33 juta orang hingga saat ini, atau terdapat 9,06 juta orang kelas menengah turun kelas hingga 2024. “Pemerintah perlu mengintroduksi kebijakan yang mendorong pendapatan kelas menengah agar belanja konsumsi mereka bisa ditingkatkan, dan menjaga kelompok kelas menengah yang rentan agar tidak jatuh pada kemiskinan,” ujarnya.

Menurut Anis tidak ada cara lain untuk mencegah kelas menengah jatuh miskin adalalah menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. “Oleh sebab itu Pemerintah harus mampu meyakinkan investor untuk membuka peluang investasi yang besar bagi mereka, sehingga akan membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi kalangan menengah,” katanya.

Anggota Fraksi PKS ini mengingatkan dalam jangka pendek, Pemerintah juga bisa mengambil langkah, menunda kenaikan PPN 12% tahun depan, memastikan tidak ada kenaikan harga BBM yang berimbas pada transportasi dalam waktu dekat, menunda kenaikan UKT dalam beberapa tahun kedepan, memberantas judi online, menurunkan tingkat suku bunga, serta memberikan insentif penyediaan air minum bagi masyarakat. (Red/*)

Mediakawasan.id, Jakarta – Komisi XI DPR RI melakukan rapat dengan Kementerian Keuangan dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dalam APBN TA 2023. Rapat ini dilakukan di Komplek Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta. Dalam rapat yang digelar dari pagi hingga siang hari ini, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan catatannya. Pada rabu (21/8)

Catatan pertama yang diberikan Anis terkait dengan temuan BPK dalam penyusunan laporan keuangan antara Pelaporan Keuangan dan Kinerja masih terdapat pertanggungjawaban program/kegiatan pemerintah yang belum sepenuhnya memadai, temasuk di Kemenkeu. Pada tahun Anggaran 2023 tercatat Pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp45,22 triliun, atau meningkat dari angka pengajuan awal yakni sebesar Rp45,12 triliun. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk membangun komitmen bersama dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dan penguatan peran APIP K/L dalam pengawasan terhadap pengelolaan anggaran belanja. “Rekomendasi BPK ini harus benar-benar dilaksanakan, agar ke depan catatan-catatan yang diberikan oleh BPK untuk Kementerian Keuangan tidak terulang lagi,” tegas Anis.

Catatan kedua yang diberikan oleh wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini terkait dengan pertumbuhan Ekonomi pada APBN 2023 positif dan merata serta kemiskinan menurun. Namun penurunan kemiskinan dalam 10 tahun terakhir tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa APBN sudah bekerja sangat keras namun tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan Masyarakat. “Saya selalu mengatakan bahwa pertumbuhan Ekonomi dan nilai positif bagi APBN tidak selalu dilihat dari angka-angka. Akan tetapi dari bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan Masyarakat,” tutur Anis. Capaian-capaian angka yang telah disampaikan oleh pemerintah hendaknya disertai dengan penilaian realita di lapangan terkait dengan kemampuan belanja rumah tangga, angka pengangguran dan ketersediaan lapangan pekerjaan. “Sehingga kita bisa melihat kualitas Pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi berjalan bersamaan,” tambah Anis.

Lebih lanjut, legislator senior PKS ini menyoroti kinerja APBN 2023 dimana dalam penjelasannya Menkeu mengatakan APBN memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap belanja negara, bahkan realisasinya di atas 100 persen. Realisasi perpajakan yang melebihi target di 2023 ditopang oleh kenaikan harga komoditas. Anis menegaskan jika APBN bergantung pada harga komoditas, maka jika harga komoditas turun dampaknya pada APBN akan cukup berat. “Saya menyarankan agar Kemenkeu memikirkan strategi lain pada APBN berikutnya dengan tidak bergantung pada kenaikan harga komoditas,” pungkasnya. (Red/*)

Mediakawasan,co.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI daerah pemilihan Jakarta Timur dari Partai Keadilan Sejahtera, Anis Byarwati, menghadiri saresehan Global Entrepreneurs Profesional (GenPro) chapter Jakarta Timur yang diselenggarakan di Hotel Azka, Jl Slamet Riyadi, Jakarta Timur. Pada kesempatan ini, Anis menyampaikan sambutannya. Pada Ahad (18/8).

Legislator senior dari PKS ini menyampaikan bahwa negara berkepentingan untuk memiliki jumlah wirausaha yang besar di negaranya. Hal ini dikarenakan negara tidak selalu dapat menyiapkan lapangan kerja. Kekurangan lapangan kerja akan berpengaruh kepada pengangguran yang mengakibatkan hilangnya pendapatan warga negara. Sementara pendapatan warga negara akan dihitung menjadi pendapatan per kapita. “Itulah mengapa negara-negara maju memiliki jumlah wirausaha antara 12 sampai 14 persen dari jumlah penduduknya,” tuturnya.

Wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini juga mengutip data yang disampaikan oleh Global Entrepreneurship Index pada tahun 2023 yang menyebutkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat ke-74 dari 137 negara di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ekonomi Indonesia masih rendah. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kewirausaan diantaranya dengan mengajarkan kewirausahaan di semua fakultas di perguruan tinggi tidak hanya di fakultas ekonomi saja.

Sehingga mindset mahasiswa yang belajar di fakultas manapun dapat melakukan wirausaha seusai lulus kuliah tidak hanya mengandalkan lowongan kerja akan tetapi memiliki karakter menciptakan lapangan kerja. “Seorang pelaku wirausaha tidak hanya menciptakan lapangan kerja bagi dirinya tetapi juga membuka lapangan kerja bagi orang lain.

Artinya ia menggerakkan konsumsi rumah tangga yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu elemen pendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Anis.

Anis juga memberikan apresiasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh GenPro. Pilihan memberikan pelatihan, memberikan coaching, membuka lapangan kerja merupakan pilihan yang sangat tepat. Mendidik jiwa wirausaha yang tangguh dan bisa menyerap tenaga kerga merupakan dedikasi yang sangat baik. Keluarga yang semua anggotanya memiliki jiwa wirausaha, tidak hanya mencukupi dirinya sendiri akan tetapi dapat membantu keluarganya, lingkungan dekatnya dan lebih luas lagi membantu masyarakat dan negaranya.

“Tentu untuk menuju professional jalannya panjang. Namun yang penting adalah menanamkan karakter wirausaha agar menjadi professional sehingga menjadi wirausaha global yang benar-benar berkontribusi untuk negara,” tutupnya. (Red/*)

Mediakawasan.id, Jakarta – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menangapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut Indonesia kembali mengalami deflasi sebesar 0,18% pada Juli 2024 secara bulanan atau month to month (mtm). Sudah tiga bulan berturut-turut semenjak bulan Mei 2024, Indonesia mengalami penurunan harga secara umum atau dikenal dengan deflasi. “Deflasi yang dialami Indonesia (mtm) dimulai pada bulan Mei 2024 sebesar 0,03 persen, kemudian lanjut ke bulan Juni 2024 sebesar 0,08 persen, dan terakhir terjadi pada bulan Juli 2024 sebesar 0,18 persen,” katanya di Jakarta (11/8/24).

Menurut anggota Komisi XI DPR RI ini laporan BPS Bulan Juli menunjukkan bahwa, kelompok makanan, minuman dan tembakau menjadi kelompok penyumbang deflasi 0,97% dan memberikan andil deflasi 0,285. “Beberapa komoditas utama penyumbang deflasi Juli 2024 adalah komoditas bawang merah, cabai merah, tomat dan daging ayam ras dengan masing-masing andil deflasi sebesar 0,11%, 0,09%, 0,07% dan 0,04%,” ungkapnya.

Legilslator perempuan PKS ini menjelaskan, sekilas terlihat bahwa deflasi merupakan fenomena ekonomi biasa, yaitu penurunan harga-harga dalam suatu waktu tertentu, seolah-olah menguntungkan masyarakat luas. “Tetapi sesungguhnya perlu diwaspadai, penyebab terjadinya deflasi adalah permintaan barang turun sedangkan produksi meningkat. Permintaan turun bisa disebabkan terjadinya pelambatan kegiatan ekonomi yang kemudian berdampak ke penghasilan yang turun sehingga jumlah uang beredar pun menjadi berkurang,” katanya.

Menurut Anis perlu terus dicermati melandainya harga karena sisi permintaan turun menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah karena berpotensi menurunkan kontribusi konsumsi rumah tangga pada pertumbuhan ekonomi. “Jika konsumsi rumah tangga turun maka akan menekan angka pertumbuhan ekonomi. Kemudian dari sisi investasi, pelemahan permintaan juga menjadi sinyal peringatan, karena investor akan berpikir ulang untuk melakukan investasi baru atau ekspansi usaha jika permintaan melemah,” ujarnya.

Wakil Ketua BAKN ini mengingatkan terjadinya deflasi tersebut konsisten dengan masalah yang krusial yang sedang dihadapi, turunnya pendapatan kelas menengah di Indonesia, sehingga menyebabkan daya beli kelas menengah mengalami penurunan berturut-turut selama enam bulan terakhir. “Bahkan mereka terpaksa menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal tersebut, terkonfirmasi dari laporan terbaru Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarkat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) memperkirakan ada 8,5 juta kelas menengah yang jatuh ke kelas ekonomi yang lebih rendah,” katanya.

Anggota Fraksi PKS ini menyebut Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengantisipasi dampak rambatan yang ditimbulkan oleh deflasi, baik yang bersifat jangka pendak maupun panjang. “Perlu diingat Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2024 sebesar 5,05% (YoY), mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024 sebesar 5,11% (YoY),” katanya.

Anis menyebut dalam jangka pendek, perlu segera dirumuskan perlindungan sosial bagi kelas menengah untuk konsumsi, biaya pendidikan dan kesehatan serta transportasi. “Dalam jangka panjang, mempertimbangkan kembali kenaikan PPn tahun depan dan merevisi kembali UU Cipta Kerja yang tidak berpihak pada pekerja,” ujarnya. (Red/*)

Mediakawasan.id, Jakarta – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyebut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menyebut terjadi deflasi pada tiga bulan berturut-turut. “Deflasi bisa menjadi sinyal bahaya, karena mengindikasikan melemahnya daya beli masyarakat, tercermin juga pada penurunan pertumbuhan tahunan simpanan di bank dari 7,8% jadi hanya 4,1% utamanya tabungan dibawah Rp100 juta,” katanya di Jakarta (9/8/2024).

Anggota komisi XI DPR RI menerangkan turunnya daya beli masyarakat memengaruhi pendapatan negara seperti penurunan PPN dan turunnya setoran pajak industri perdagangan. “Penurunan daya beli bisa berimbas pada, turunnya juga laba industri dan perusahaan, jadi negara juga ikut dirugikan,” ungkapnya.

Anis mengkhawatirkan bila daya beli masyarakat yang anjlog berkepanjangan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi terhambat sehingga kemiskinan akan semakin meningkat. “Tentunya Pemerintah harus aware dengan situasi ini, jangan lengah dan menyangkal penurunan daya beli, angka PHK saja meningkat dan menurut data BPS jumlah pengangguran masih tercatat 7,2 juta jiwa,” ujarnya.

Wakil Ketua BAKN DPR RI ini kemudian menyebut Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia masih salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara. “Sementara angka PHK juga mengalami lonjakan di periode Januari-Juni 2024 mencapai 32.064 orang menurut data Kemnaker, angka tersebut baik 21,4% dari periode yang sama tahun lalu, artinya kondisi perekonomian melemah,” katanya.

Legislator perempuan PKS ini mengingatkan pemerintah agar terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan instrumen fiskal, utamanya untuk masyarakat kelas menengah yang belum mendapat perlindungan sosial. “Selain itu untuk meningkatkan daya beli terutama dengan investasi, utamanya investasi yang berkualitas dan di sektor padat karya, yang selama ini Indonesia belum mendapatkan banyak investasi yang berkualitas,” ungkapnya.

Anggota Fraksi PKS ini juga menyebut pada akhir periode pemerintahan Joko Widodo jumlah kelas menengah menurun sehingga berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. “Jika pemerintahan tidak berakhir husnul khotimah, tentunya akan mewariskan beban fiskal yang kian berat, anjloknya daya beli memengaruhi rasio pajak atas PDB dan menyulitkan pemerintahan baru,” pungkasnya. (Red/rlls)