Media Kawasan

Tag: DPR RI

  • Bersama Kemensos, BNPB dan DPR RI, Pilar Serahkan Bantuan Sosial untuk Masyarakat

    Bersama Kemensos, BNPB dan DPR RI, Pilar Serahkan Bantuan Sosial untuk Masyarakat

    Mediakawasan.id, CIPUTAT – Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan sosial hingga dana siap pakai maupun dukungan logistik dan peralatan untuk penanganan darurat di Tangerang Selatan kepada masyarakat.

    Penyerahan dilakukan usai menerima Kunjungan Kerja (Kunker) spesifik dari Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) di Puspemkot Tangsel, pada Rabu (20/03/2024).

    “Jadi ini kunjungan kerja spesifik dari komisi VIII DPR RI didampingi oleh Sekjen Kemensos, ini untuk melihat bagaimana berkembangnya ataupun pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, dan bagaimana inovasi-inovasi terkait bantuan-bantuan kebencanaan yang ada di Tangerang Selatan,” ujarnya.

    Ia menerangkan penerima bantuan yang diberikan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga diharapkan bantuan tersebut dapat tepat sasaran.

    “Kami sekali lagi berharap ini tepat sasaran sesuai dengan DTKS. Bagaimana penerima saluran ini dipastikan sesuai amanat Undang-Undang adalah penerimanya sesuai dengan DTKS, dan ini setiap bulan datanya di-update terus, apa ada yang meninggal dunia, ada yang pindah sebagainya kita bisa tahu updatenya,” katanya.

    Untuk hari ini kata Pilar bantuan yang diberikan berbagai macam. Baik untuk masyarakat membutuhkan, pelaku ekonomi hingga kaum disabilitas.

    “Jadi ada bantuan uang dan barang untuk pelaku ekonomi, dan kaum disabilitas,” kata Pilar

    Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi mengatakan bahwa kunjungan ini dalam rangka mengawasi penanggulangan bencana dan penyaluran bantuan bantuan sosial ke masyarakat di Tangerang Selatan.

    “Seperti yang kita ketahui dampak El-Nino atau kekeringan masih berimbas hingga awal tahun 2024. Kita harus mempersiapkan masyarakat untuk selalu siap siaga jika terjadi bencana yang tidak kita ketahui waktu dan lokasinya,” terangnya.

    Sementara untuk bidang sosial, Komisi VIII DPR RI telah menyetujui alokasi belanja bansos Program Keluarga Harapan (PKH) untuk tahun 2024 dengan anggaran 28,7 triliun untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan belanja bansos sembako sebesar 45,1 triliun untuk 18,8 juta KPM.

    “Dan juga bantuan untuk lainnya untuk disabilitas, lansia, dan sebagainya. Tujuannya agar seluruh warga negara baik perorangan maupun kelompok yang mengalami kerawanan sosial dapat tetap hidup secara wajar, itulah komitmen dan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat,” ucapnya.

    Di tempat yang sama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos RI, Robben Rico mengatakan bahwa Kemensos RI menyiapkan bantuan kepada masyarakat, termasuk di Tangerang Selatan, hal ini agar dimanfaatkan sebaik mungkin supaya tepat sasaran.

    “Saya titip pak kadis sebagai pilar sosial untuk bisa memanfaatkannya bagi masyarakat untuk pengentasan kemiskinan. Kemensos sangat siap membantu untuk Dinsos di Tangsel baik di bidang buffer stock, kemudian tim pelatihan terkait Tagana dan kawan-kawannya,” tutupnya. (Red/*)

  • DPR Apresiasi Budaya Kerja Menjadi Salah Satu Nilai Positif Pada Paparan Uji Kelayakan Calon Gubernur BI

    DPR Apresiasi Budaya Kerja Menjadi Salah Satu Nilai Positif Pada Paparan Uji Kelayakan Calon Gubernur BI

    Mediakawasan.id, Jakarta – Senin (20/3/2023) Komisi XI DPR RI menyelenggarakan fit and proper test calon Gubernur Bank Indonesia. Perry Warjiyo menjadi satu-satunya kandidat yang di uji DPR RI pada hari ini. Dalam uji kelayakan ini, Anis Byarwati, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS memberikan tanggapan terhadap pemaparan yang disampaikan Perry.

    Budaya kerja Bank Indonesia menjadi perhatian Anis. Dalam paparannya, Perry menyampaikan bahwa ia akan melakukan transformasi sumber daya manusia (SDM) secara terencana, terprogram, dan transparan untuk memperkuat kepemimpinan yang berintegritas, kompeten, profesional, agile terhadap perubahan, dan berperilaku mulia di Bank Indonesia.

    Keberhasilan transformasi SDM telah banyak dicapai sejak 2018 dengan perencanaan SDM berbasis meritokrasi yang matang, manajemen karir yang jelas dan transparan, seleksi ketat pegawai kelompok potensial (talent pool) sesuai person to job fit, program kepemimpinan berjenjang dari non-officer hingga officer dan pimpinan tertinggi, program pendidikan dan latihan untuk pengembangan kompetensi.

    Transformasi SDM ke depan lebih difokuskan pada penguatan karakter kepemimpinan visioner dengan kemampuan “strategic foresight leadership” agar agile terhadap perubahan, serta perilaku budi pekerti sesuai nilai-nilai kebangsaan dan spiritual menurut agama masing-masing.

    Penguatan kompetensi lebih ditekankan pada kemampuan adaptasi terhadap digitalisasi, serta penguatan eksposur kepemimpinan melalui koordinasi dan penugasan di lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.

    Penguatan Employee Value
    Proposition (EVP) dengan program budaya kerja “Aku” Bangga BI Bermakna untuk membangun kebanggaan sebagai pemimpin dan pegawai Bank Indonesia dalam mengawal perekonomian
    nasional dengan kebijakan, kelembagaan, dan kepemimpinan yang kuat.

    Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mengatakan, poin budaya kerja yang dipaparkan Perry diatas menjadi ruh dari semua kerja Bank Indonesia.

    “Betapa pun bagusnya perencanaan strategi, kalau tidak didukung oleh budaya kerja yang merata dari pimpinan sampai lapisan bawah, maka perencanaan itu tidak akan terlaksana.” ungkapnya. “Dan jika kita evaluasi, budaya kerja ini kerap menjadi masalah di berbagai organisasi,” kata Anis.

    Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga mengapresiasi elaborasi yang dilakukan Perry sebagai pimpinan ketika merumuskan budaya kerja ini. Ia menggambarkan budaya kerja yang dibangun bagaikan sebuah rumah yang memiliki pondasi 3 tingkat, kemudian bangunannya memiliki 3 pilar dan ada atap yang merupakan output yaitu SDM berkinerja tinggi dan berakhlak mulia. Gambaran rumah tersebut menunjukkan kinerja yang baik, didukung oleh akhlak mulia, memasuki era digital. Ketika semua berjalan dengan baik, maka terwujudlah sukses, bahagia, dna berkah. “Tiga kata ini menggambarkan capaian lengkap lahir dan batin, ” tutur Anis.

    Unsur keluarga harmonis yang dimasukkan sebagai faktor penunjang kesuksesan, merupakan keunikan tersendiri. “Jarang sekali organisasi memasukkan faktor keluarga sebagai pendukung kesuksesan,” tegas Anis.

    Terakhir Anis mengingatkan agar Perry juga merencanakan dengan baik tahap implementasi. “Ini akan lebih membuka Perry Warjiyo dari sisi yang lain, bukan dari sisi pengetahuan ekonominya yang tidak kita ragukan tapi sisi lain bagaimana membangun sebuah entitas bank central di Indonesia yang berkinerja mencakup lahir batin jasmani rohani sehingga bisa menopang kerja-kerja Bank Indonesia,” tutupnya. (Red/*)

  • DPR Soroti Masalah Pembiayaan, Pertanahan dan Lingkungan Dalam Pembangunan IKN

    DPR Soroti Masalah Pembiayaan, Pertanahan dan Lingkungan Dalam Pembangunan IKN

    Mediakawasan.id, Jakarta- Komisi XI DPR RI menyelenggarakan rapat dengan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) pada Senin (6/2/2023) di Jakarta. Rapat ini membahas tentang evaluasi dan capaian kinerja tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023. Anggota komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menghadiri rapat ini dan memberikan beberapa catatannya.

    Menanggapi laporan yang disampaikan oleh kepala Badan Otorita IKN, wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyayangkan kurang lengkapnya laporan yang disampaikan. “Yang kita butuhkan itu adalah informasi mengenai sudah sejauh mana pembangunan IKN ini dilakukan. Apa saja capaian-capaian yang telah berhasil diwujudkan. Dan bagaimana road map pembangunan IKN itu sendiri, ” tuturnya.

    Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Negara ini juga menyoroti tentang pembiayaan pembangunan IKN dengan proporsi 20 persen dari APBN dan 80 persen dari investor. Dengan kebutuhan anggaran 466 trilyun, maka dana APBN yang akan dipakai sebesar 90 trilyun. “Ini angka yang sangat besar. Apalagi ditengah kondisi ekonomi negara yang tidak baik-baik saja,” katanya. Disisi lain, problematika kemiskinan dan pengangguran juga masih sangat berat. “Nampaknya kita perlu mengkaji ulang kembali,” ujar Anis. Hal lain yang disoroti Anis adalah 80 persen pembangunan IKN yang dibiayai oleh investor, yang hingga saat ini perkembangannya masih belum dijelaskan oleh kepala OIKN.

    Hal lain yang disampaikan Anis, terkait persoalan pertanahan. Walaupun sudah masuk dalam salah satu strategi OIKN untuk percepatan rehabilitasi hutan, namun tidak disebutkan bagaimana persoalan pertanahan akan diselesailan oleh OIKN. “Tukar menukar kawasan hutan, ini kan salah satu titik potensi korupsi-korupsi yang ada disektor sumber daya alam,” kata Anis.

    Sebagaimana diketahui, calon lokasi IKN sebagian besar telah dikuasai oleh izin-izin korporasi baik disektor kehutanan, pertanian, ataupun pertambangan. “Transparasi skema untuk pembebasan lahan-lahan yang telah dikuasai oleh korporasi-korporasi ini harus dijelaskan,” tegas Anis. Ia juga berpesan agar tukar-menukar kawasan hutan harus tetap menghormati hak atas tanah yang sudah ada. Juga tanah-tanah adat yang berkaitan dengan masyarakat, harus diselesaikan dengan baik.

    Persoalan lingkungan menjadi perhatian Anis selanjutnya. Sebagai kota hutan yang berkelanjutan, tata kelola yang baik harus diperhatikan. Belajar dari hancurnya ekologi dipulau Jawa, disebabkan karena tidak ada tata Kelola yang baik dan tidak ada penegakan hukum yang kuat terhadap perusak lingkungan. Kepunahan spesies,erosi, limbah pabrik, gunukan sampah plastik, dan sebagainya hanya dapat diselesaikan dengan kepatuhan pada hukum.

    “Jadi belum terlihat kaitan yang logis antara proteksi lingkungan dengan pemindahan kantor pemerintahan ke pulau lainnya. Kerusakan masa depan di Kalimantan, akan terjadi dan sama seperti yang terjadi di pulau Jawa jika kepatuhan terhadap hukum tidak ditegakkan,” tutupnya. (red/*)

  • Aleg PKS Terima Aspirasi Pegiat Koperasi Terkait RUU PPSK

    Aleg PKS Terima Aspirasi Pegiat Koperasi Terkait RUU PPSK

    Mediakawasan.id, Jakarta- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menerima aspirasi dari kelompok masyarakat penggerak koperasi di Indonesia. Diantaranya Ikosindo, Forkopi, Askopindo, AMKI dan PBKM Indonesia. Kelompok penggerak koperasi ini hadir untuk menyampaikan aspirasi terkait pembahasan koperasi dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Dalam acara yang diselenggarakan di ruang pertemuan fraksi PKS DPR RI pada Selasa (15/11/2022) ini, Anis didampingi oleh anggota komisi XI dari PKS lainnya yaitu Hidayatulloh dan Ecky Awal Muharam.

    Diantara aspirasi yang disampaikan oleh peserta yaitu tentang filosofi koperasi.  Koperasi merupakan lembaga yg berasal dari kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Oleh karena itu koperasi tidak bisa disamakan dengan  lembaga keuangan yang dimasukkan dalam RUU PPSK. Hal lain yaitu tentang pengawasan. Koperasi memiliki sistem pengawasan tersendiri yaitu dengan pengawasan langsung dari anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hal ini tentu berbeda dengan usulan pengawasan yang dilakukan oleh OJK yang terbiasa mengawasi perbankan.  Selain itu, perlu dioerhatikan dari sisi pengguna koperasi yang justru lebih banyak terdiri dari para pelaku UMKM yang mayoritas unbankable. Selain itu, anggota koperasi juga merupakan pengguna koperasi itu sendiri.

    Menanggapi aspirasi yang disampaikan, wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan selaras dengan apa yang selama ini diperjuangkan PKS. Ia menegaskan, “Koperasi menghimpun dana dari anggotanya sendiri. Jika pengelolaannya diregulasi sehingga diperlakukan sama dengan perbankan, tentu sangat memberatkan. Apalagi untuk koperasi yang pengelolaan aset dan dana anggotanya masih kecil. Selain itu, beban OJK juga akan semakin berat, sebab pada prinsipnya OJK melakukan pengawasan pada penghimpunan pihak ketiga,” katanya.

    Lebih jauh, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menjelaskan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Karena dia soko guru, harusnya ekonomi Indonesia mengacu kepada koperasi. Di koperasi ada kasih sayang, kerja sama, gotong royong, berbagi, dll. “Aktivitas ekonomi dimana yang kuat memakan yang lemah, itu bukan jati diri koperasi. Dan harusnya sistem ekonomi seperti itu tidak diizinkan,” tambahnya. Anis pun berkomitmen, “PKS berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait RUU PPSK ini, termasuk terkait koperasi.” (red/*)

  • Kerja Sama dengan BPDPKS, DPR RI Laksanakan Bimtek Sawit Baik di Way Kanan Lampung

    Kerja Sama dengan BPDPKS, DPR RI Laksanakan Bimtek Sawit Baik di Way Kanan Lampung

    Mediakawasan.id, Lampung – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Jaringan Indonesia Muda (JIM) melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan Expo Sawit dengan yang dihadiri oleh para petani sawit di Hotel Grand Sinar, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, Sabtu, 15 Oktober 2022.

    Acara tersebut dihadiri oleh Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S selaku Anggota Komisi IV DPR RI, Achmad Maulizal Sutawijaya (Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS), serta Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Elya Rusmaini, M.M.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Hanan A. Rozak dalam hal ini menyampaikan, untuk mendukung penuh acara BIMTEK dan EXPO Sawit 2022 yang membawa tema :Hilirisasi Sawit Menuju Ketahanan Ekonomi Nasional’.

    “Saya berharap dengan diselenggarakannya acara ini mampu meningkatkan pemahaman para petani sawit agar mampu memelihara tanaman sawit dengan baik agar mampu tumbuh dan berkembang secara optimal,” ujarnya, Minggu (16/10/2022).

    Achmad Maulizal Sutawijaya selaku perwakilan BPDPKS mengatakan, kegiatan ini penting untuk diikuti dan dijalani dengan khidmat oleh seluruh peserta.

    “Saya (selaku perwakilan BPDPKS, red) mendukung secara penuh kegiatan ini guna menguatkan pemahaman para petani sawit Way Kanan dalam melakukan hilirisasi yang baik pada pengelolaan kebun sawitnya,” jelasnya.

    Begitu juga degan apa yang disampaikan oleh perwakilan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, yaitu Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bidang Produksi, Elya Rusmaini sangat berharap bahwa dengan adanya BIMTEK dan Expo Sawit 2022, para peserta dapat menerapkan apa-apa yang telah disampaikan oleh narasumber yang telah hadir pada kegiatan ini terhadap perkebunan sawit yang dimiliki.

    “Saya informasikan bahwa pada tahun ini terdapat kuota 500 hektar untuk Kabupaten Way Kanan yang harapannya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat setempat sebagai lahan perkebunan sawit,” tuturnya.

    Rusdi, salah satu petani sawit di Kabupaten Way Kanan sekaligus peserta mengatakan bahwa masyarakat banyak mendapat pengetahuan baru yang memang sebelumnya tidak diketahui.

    “Hasil dari kegiatan ini, diharap mampu memberi edukasi dan pemahaman tentang sawit dari mulai hulu hingga ke hilirnya,” tutupnya.

    BIMTEK dan Expo Sawit 2022 ini dibimbing oleh 3 trainer dari Best Planter Indonesia yang dipimpin oleh Ir. Heri DB, MM, CPNC , hadir juga Ir. Syarif Bastaman, M.Sc, dan Awang Suwarmoto.

    Dalam kesempatannya ketiga trainer yang telah hadir menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penanaman pemahaman soal hilirisasi yang harus mampu dilakukan oleh para petani sawit saat ini. (red/*)

  • DPR Tegaskan Masyarakat Menanti Kinerja OJK Yang Lebih Baik

    DPR Tegaskan Masyarakat Menanti Kinerja OJK Yang Lebih Baik

    Mediakawasan.id, Jakarta- Dalam forum diskusi yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin (23/8/2022), anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan beberapa saran dan masukan untuk Dewan Komisioner OJK yang baru dilantik pada 20 Juli lalu. Wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyatakan bahwa permasalahan terkait beberapa kasus asuransi yang merugikan masyarakat, membutuhkan antisipasi dan mitigasi yang cepat. Selain itu, adanya kasus investasi bodong dan pinjaman online, sampai saat ini masih memakan korban.

    Satgas Waspada Investasi OJK juga melaporkan kerugian masyarakat akibat penipuan tersebut mencapai 117 Trilyun lebih antara rentang tahun 2011 sampai 2021. “Ini bukan hal yang kecil. Dan perlu menjadi perhatian dari DK OJK yang baru bekerja dengan semangat yang baru,” ujar Anis.

    Selanjutnya, ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyoroti masalah SDM. “Saya meyakini bahwa SDM ini menjadi satu persoalan penting disemua organisasi. Bagaimanapun bagusnya program dan strategi, jika tidak didukung SDM yang kompeten, tentu akan sulit untuk dilaksanakan,”kata Anis.

    Oleh karena itu, Anis menyarankan agar kekurangan SDM, harus segera dicarikan solusinya. SDM bermindset digital menjadi poin masukan selanjutnya.

    Menurut Anis, OJK perlu menata SDM yang dimilikinya agar memiliki mindset digital. Hal ini dimaksudkan supaya bisa mengimbangi pergerakan fungsi digital yang berubah sangat cepat. “Jadi sekarang, bentuk-bentuk investasi sudah sedemikian banyak, sehingga OJK harus lebih cepat bergerak dibandingkan dengan perkembangan pasar itu sendiri,” paparnya.

    Terakhir, Anis menyampaikan harapannya mewakili harapan masyarakat yang menunggu kiprah dan kinerja OJK dibawah kepemimpinan DK OJK yang baru. “Masyarakat menanti bagaimana kerja OJK ke depan. Apakah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah sekian lama berada di pundak OJK,” tuturnya.

    Anis pun mendoákan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada DK OJK dalam mengerjakan tugas-tugas, membentuk tim yang kuat dan solid serta mampu berkolaborasi dengan banyak pihak sehingga dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat Indonesia. (Red/rlls)

  • Sambut Komunitas UMKM Jakarta Timur di Gedung DPR, Anis Tegaskan Komitmen untuk Membantu

    Sambut Komunitas UMKM Jakarta Timur di Gedung DPR, Anis Tegaskan Komitmen untuk Membantu

    Mediakawasan.id, Jakarta- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menerima kunjungan dari komunitas UMKM Jakarta Timur di gedung DPR-MPR RI Senayan Jakarta, pada Senin 18 Juli (18/07/2022). Kunjungan ini bertema UMKM Jakarta Timur Goes To DPR.

    Dalam sambutan yang disampaikannya di depan 280 pelaku UMKM, Anis mengajak komunitas UMKM Jaktim untuk terus bersemangat dan berinovasi dalam memajukan usaha kecil menangah ke tingkat lebih lanjut.”Terus semangat dalam membangun ekonomi kecil menengah terkhusus untuk ibu-ibu sekalian yang saat ini sudah banyak melakukan perubahan di lingkungan rumah tangga,” ujar anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

    Ia pun menegaskan bahwa peran UMKM sangat berpengaruh dalam mendukung ekonomi rumah tangga.”Saya berharap kelompok UMKM Jakarta Timur terus konsisten dalam kontribusi ini, sebab tanpa kita sadari kegiatan yang Bapak/Ibu lakukan, membantu banyak hal. Salah satunya mengentaskan kemiskinan. Sebab penyerapan tenaga kerja di sektor ini sangat tinggi,” papar Anis.

    Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini berkomitmen, akan terus membantu kelompok UMKM agar kendala-kendala yang dihadapi dilapangan dapat teratasi.”Insya Allah dengan izin Allah saya akan terus membantu Bapak/Ibu seoptimal mungkin. Dengan memanfaatkan peluang-peluang yang ada terutama dari mitra kerja di komisi XI. Agar UMKM Jakarta Timur terus berkembang,” kata Anis.

    Selain bertemu dengan Anis, komunitas UMKM ini melakukan tour gedung DPR. Dengan didampingi humas DPR RI, mereka diajak mengunjungi museum DPR RI, ruang rapat paripurna, ruang komisi dan ruang rapat Fraksi PKS DPR RI. (Red/rlls)

  • Sudah Tepat, DPR Minta Imbauan Kapolri Soal WFH Cegah Macet Arus Balik Ditindaklanjuti

    Sudah Tepat, DPR Minta Imbauan Kapolri Soal WFH Cegah Macet Arus Balik Ditindaklanjuti

    Mediakawasan.id, Jakarta- Imbauan dan saran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar instansi pemerintah dan swasta menerapkan Work From Home (WFH) setelah momen libur lebaran disambut baik anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Anggota komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Supriansa mengatakan, imbauan Kapolri ini merupakan langkah bijak agar masyarakat nyaman beraktivitas di tengah puncak arus balik lebaran nanti.

    “Saya kira imbauan kapolri merupakan salah satu solusi untuk mengantisipasi kemacetan arus balik. Itu patut dipertimbangkan,” ucap Supriansa saat dihubungi wartawan, Jumat (6/5).

    Pasalnya, menurut Supriansa, imbauan Kapolri ini didasari dengan kerja aparat kepolisian yang betul-betul memantau kodisi arus mudik maupun arus balik, sehingga dengan begitu prediksi puncak arus balik kemacetan usai libur lebaran dapat dipastikan tepat.

    “Informasi Kepolsian tentu lebih tepat karena jajaran kepolisian berada di lapangan selama 24 jam. Apalagi lebaran kali ini merupakan lebaran yang paling ramai disemua daerah karena sempat tertunda selama dua tahun karena situasi pandemi covid-19,” pungkasnya.

    Sementara itu, anggota komisi III DPR RI Fraksi Nasdem Taufik Basari berpendapat, imbauan tersebut sudah tepat lantaran semenjak dibukanya jalur mudik lebaran, para pemudik membludak dan terjadi kemacetan di sejumlah ruas jalan. Hal ini juga dikhawatirkan akan terjadi peningkatan dan kepadatan arus balik lebaran 8 Mei 2022 mendatang.

    “Menurut saya ini adalah himbauan yang baik dan tepat dari Kapolri. Diperkirakan arus balik akan lebih padat karena mengejar masuk kantor secara fisik. Dengan membagi waktu gelombang arus balik diharapkan dapat mengurai kemacetan yang diperkirakan akan pasti terjadi,” kata Taufik.

    Ketua Fraksi Nasdem MPR RI ini menambahkan, pihaknya meminta agar Kapolri melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah dan juga swasta untuk dapat mengatur jadwal WFH dan WFO kepada karyawannya guna mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan.

    “Saya mengusulkan himbauan ini dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan membagi lagi sektor-sektor mana yang diharapkan dapat WFH dan mana yang diminta untuk WFO. Untuk bagian pelayanan publik di pemerintahan ataupun swasta seperti bank dan rumah sakit menurut saya tetap menerapkan WFO,” ujarnya.

    “Sementara jenis tugas tertentu lainnya bisa WFH. Dengan catatan WFH bukan berarti menambah hari libur melainkan bekerja dan melaksanakan tugas di daerahnya masing-masing yang seluruhnya dimaksudnya untuk membuat kelancaran arus balik,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan saran kepada instansi pemerintah dan swasta untuk menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) setelah momen Lebaran berakhir. Hal ini untuk mencegah terjadinya kemacetan saat arus balik.

    Menurutnya, kebijakan WFH dapat diterapkan selama satu minggu setelah puncak arus balik Lebaran yang jatuh pada tanggal 8 Mei 2022.

    “Kami juga mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi- instasi baik itu swasta atau pemerintah yang masih memungkin untuk satu minggu ini, bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada ,seperti online maupun work from home,” kata Listyo di Garuda Wisnu Kencana, Desa Unggasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (5/5).

  • PKS Berharap Pemerintah Berdayakan UMKM Dalam Mengakses Permodalan

    PKS Berharap Pemerintah Berdayakan UMKM Dalam Mengakses Permodalan

    Mediakawasan.id, Jakarta- Saat ini, kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia terus mengalami tren penurunan kasus, dan tidak menutup kemungkinan status pandemi akan berubah menjadi endemi.

    Terkait hal tersebut Kawasan kuliner usaha mikro yang sebelumnya sepi terdampak pandemi perlahan mulai bangkit. Keramaian pengunjung mulai terlihat terutama pada bulan ramadhan dan menjelang hari raya Iedul Fitri.

    Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati (kiri).

    “Mulai pulihnya aktivitas perkantoran turut mendorong kawasan kuliner dan UKM kembali ramai dan tentu ini memberikan semangat bagi pelaku UKM yang berdagang di kawasan itu. Kita bersyukur  pedagang kembali bangkit, pengunjung sudah banyak yang datang.  Kita  dukung untuk bangkitnya para UMKM kuliner ini,”
    kata Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati kepada wartawan disela sela acara media gathering” Bukber bersama wartawan” di Jakarta, Selasa(19/04/2022).

    Menurut Anis yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, PKS selalu berkomitmen dalam hal mengembangkan dan membina
    Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Sebab UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573 triliun dan menyerap 97 persen total tenaga kerja nasional.

    “Namun tidak dipungkiri bahwa hadirnya pandemi Covid-19 membuat hampir seluruh UMKM terdampak. Bahkan berdasarkan Survei Komunitas UMKM, 83 persen UMKM berpotensi gulung tikar.

    Selain itu, Bank Dunia juga mencatat ada sebanyak 86 persen pelaku UMKM yang mengalami penurunan penjualan di awal pandemi Covid-19. Pelaku UMKM juga mengalami kesulitan dalam hal finansial.

    Hal lainnya yang membuat pandemi terasa sangat menyulitkan bagi UMKM adalah sulitnya mendapatkan modal usaha

    “Banyak dari para pelaku usaha khususnya yang mikro belum tersentuh bantuan dari pemerintah, baik soal pelatihan, pembinaan apalagi permodalan”, tandasnya.

    Pada tahun 2021, pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi Penyaluran KUR Hingga November 2021 Sebesar Rp244,87 Triliun Kepada 6.480.672 debitur
    Rinciannya, KUR Super Mikro sebesar Rp9.21 triliun kepada 1.047.506 debitur, KUR Mikro sebesar Rp152,99 triliun kepada  5.006.263 debitur, KUR Kecil/khusus sebesar Rp82,65 triliun kepada 425.779 debitur, KUR Penempatan TKI sebesar Rp17,30 miliar kepada 1.124 debitur.

    Menanggapi hal itu (KUR )misalnya banyak para pelaku usaha mikro yang kreditnya ditolak oleh bank karena usahanya belum bankable, banyak juga dari UKM binaan kita yang bahkan tidak tersentuh oleh bantuan pemerintah,” tegasnya.

    Di tahun 2022 ini, pemerintah menargetkan sebanyak 30 persen UMKM di Indonesia atau setara 20 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital. Saat ini, jumlah UMKM yang sudah on boarding ke ekosistem digital mencapai 17,2 juta (Desember 2021).

    Kemudian, pada tahun 2024, diharapkan jumlah UMKM yang masuk dalam rantai distribusi digital bisa mencapai 30 juta.

    “Memang ada peningkatan usaha ke arah digital tapi baru sekitar 10 juta UMKM, belum semuanya, saya berharap pemerintah terus memberikan sosialisasi informasi yang cepat dan tepat terkait kebijakan pemeritah agar dapat diserap manfaatnya oleh para pelaku UMKM,” pungkas Anis. (Red/rlls)

  • Melawan Pelecehan Seksual di Dunia Digital

    Melawan Pelecehan Seksual di Dunia Digital

    Mediakawasan.id, Jakarta- Pada tahun lalu, Microsoft merilis Digital Civility Index (DCI) yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ternyata menjadi pengguna internet yang paling rendah bertata krama di Asia Tenggara. Hal ini tentunya bisa memicu hal atau tindakan negatif yang dilakukan sejumlah oknum. Salah satunya adalah kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO).

    Farah Puteri Nahlia, Anggota Komisi I DPR RI mengatakan, tingkat KBGO di Tanah Air cukup memprihatinkan. Merujuk data Komnas Perempuan, pada tahun 2021 tercatat ada 1.721 kasus kekerasan seksual di dunia maya. Mirisnya, kasus tersebut meningkat sebesar 83 persen dari tahun 2020 yang tercatat 940 kasus.

    Farah Puteri Nahlia, Anggota Komisi I DPR RI

    ”Di ranah publik ada 489 kasus merupakan cyber harassment. Lalu, 472 kasus sextortion, 158 kasus malicious distribution dan di ranah personal ada 683 kasus sextortion. Kemudian, 279 kasus malicious distribution dan 277 kasus cyber harassment. Pelakunya mayoritas orang terdekat dari korban, seperti suami, mantan suami, pacar bahkan teman dekat,” ujar Farah dalam webinar bertajuk Ngobrol Bareng Legislator: “Melawan Pelecehan Seksual Di Dunia Diqital”, Kamis (14/4/2022).

    Lebih jauh dia menjelaskan, dalam kasus tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan melalui penerapan etika digital. Salah satunya masyarakat harus mengetahui segala jenis informasi negatif seperti hoax, ujaran kebencian, pornografi, perundungan, dan sebagainya. Ini dilakukan agar menghindari dan terhindar dari hal negatif tersebut.

    “Masyarakat juga harus mengetahui kaidah-kaidah dalam berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi di ruang digital. Karena ruang digital jauh berbeda dengan dunia nyata, seperti menggunakan bahasa yang sopan, hingga menghindari interaksi-interaksi yang berujung ke hal negative,” ungkap Farah.

    Bagi penyintas KBGO, Farah menyarankan, korban tak perlu perlu takut. Ada beberapa cara untuk mengamankan diri dan meminta pertanggungjawaban pelaku. Salah stu caranya dengan mendokumentasikan peristiwa KBGO yang pernah dialami secara kronologis apabila memungkinkan.

    “Hal ini dapat menjadi bukti kuat yang dapat dilaporkan pada pihak berwenang untuk mengusut kasus yang dialami. Korban juga dapat mengamankan diri dengan melaporkan dan blokir pelaku di platform media digital yang digunakan,” ungkap Farah.

    Di kesempatan yang sama, Gia Raharja, Guardian salingjaga.id menjelaskan ada sejumlah faktor yang menimbulkan aksi kekerasan seksual terhadap perempuan dan kaum rentan. Jika dilihat dari sisi pelaku, orang yang melakukan kekerasan seksual itu disebabkan karena memiliki dominasi terhadap korban, misalnya dia adalah guru dan lain sebagainya. Bisa juga karena faktor individu yang mengalami ketergantungan terhadap obat-obatan tertentu.

    Sedangkan dari sisi korban, Gia menjelaskan bisa disebabkan karena seseorang tidak berdaya secara ekonomi, sehingga dia masuk ke dalam ‘ruang’ yang tidak diinginkan. “Contohnya korban dinikahkan sama pelaku, tertekan dan sulit berfikir logis sehingga mengalami kesusahan dalam menolak atau menghindar,” tambahnya.

    Menurut Gia, apabila ada perempuan dan kaum rentan yang mendapatkan pelecehan seksual, terutama di media sosial, hal yang pertama dilakukan adalah tenang dan jangan terlalu panik berlebihan. Korban juga diharapkan tetap bisa berpikir jernih. “Selanjutnya, cari support system yang bisa itu dari teman, sahabat, orangtua, dan yang lain sekiranya bisa menenangkan dan mendampingi diri korban,” jelasnya.

    Setelah mendapatkan support system, kata Gia, korban juga harus berusaha menguatkan diri dengan selalu berpikir positif ke depan. “Berhenti berpikir atau fokus terhadap masa lalu yang terjadi,” lanjutnya.

    Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc, Dirjen Aptika Kemkominfo

    Sementara, Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc, Dirjen Aptika Kemkominfo mengatakan, masifnya pengguna internet menimbulkan beberapa risiko, seperti penipuan online, hoaks, siber bullying dan konten-konten negatif lainnya. Untuk itu, pihaknya terus memberikan dan membekali masyarakat dengan kemampuan litrerasi digital.

    “Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis empat pilar utama, yaitu, kecakapan digital, budaya digital, etika digital dan pemahaman digital. Hingga tahun 2021 tahun program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat Indonesia,” tutupnya. (Red/rlls)