Media Kawasan

Tag: DPR RI

  • Wamentan Sudaryono Pastikan Tindak Tegas Pelaku yang Rugikan Peternak Ayam dan Telur

    Wamentan Sudaryono Pastikan Tindak Tegas Pelaku yang Rugikan Peternak Ayam dan Telur

    Mediakawasan.id, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat langkah stabilisasi harga ayam hidup dan telur ayam ras di tingkat peternak. Selain mendorong keseimbangan pasokan dan permintaan, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan tidak akan ragu memberikan sanksi hingga membawa persoalan ke ranah pidana apabila ditemukan pelaku usaha yang terbukti mengambil keuntungan secara tidak wajar dan merugikan peternak maupun masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (15/7).

    Menurut Wamentan Sudaryono, pemerintah saat ini fokus mengembalikan harga ayam hidup dan telur ke tingkat yang wajar sehingga peternak dapat kembali memperoleh keuntungan yang sehat, tanpa membebani masyarakat sebagai konsumen.

    “Yang kami khawatirkan jangan sampai ada pihak-pihak yang mencari keuntungan di tengah situasi seperti ini. Harga di tingkat konsumen sebenarnya tidak turun sedalam harga yang diterima peternak. Karena itu kami melakukan pengawasan bersama Satgas Pangan dan aparat penegak hukum,” kata Wamentan Sudaryono.

    Ia menjelaskan, Kementan telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha, asosiasi hingga aparat penegak hukum untuk memastikan rantai distribusi berjalan secara adil. Pemerintah akan memberikan apresiasi kepada pelaku usaha yang mematuhi aturan, namun tidak akan segan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

    “Kalau memang ditemukan pelanggaran, apalagi ada unsur pidana, tentu akan kami proses sesuai ketentuan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, baik peternak maupun konsumen,” tegasnya.

    Dalam rapat kerja tersebut, langkah Kementerian Pertanian juga mendapat apresiasi dari Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Herry Dermawan. Menurutnya, pemerintah mulai menunjukkan keberpihakan kepada peternak dengan mendorong perbaikan harga ayam hidup yang sebelumnya sempat anjlok hingga sekitar Rp12.000 per kilogram, jauh di bawah biaya produksi yang mencapai sekitar Rp20.000 per kilogram.

    Herry menyampaikan bahwa berkat dorongan Kementerian Pertanian, arahan Presiden, serta dukungan Komisi IV DPR RI, pemerintah menetapkan target harga ayam hidup di tingkat peternak minimal Rp19.500 per kilogram mulai 15 Juli. Menurutnya, kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil positif karena harga ayam hidup berangsur membaik.

    “Alhamdulillah, harga mulai membaik. Namun target kita bukan hanya Rp19.500 per kilogram. Harapannya harga bisa lebih baik lagi sehingga peternak memperoleh keuntungan yang layak,” ujarnya.

    Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan agar persoalan kelebihan produksi (oversupply) tidak terus berulang. Menurut Herry, produksi ayam dan telur sebenarnya dapat diproyeksikan secara ilmiah sehingga pemerintah bersama pelaku usaha perlu menata industri perunggasan secara lebih terukur.

    Herry mengapresiasi perhatian Wamentan Sudaryono terhadap sektor perunggasan dan optimistis industri ayam nasional akan semakin tertata.

    “Industri ayam memiliki nilai ekonomi yang sangat besar, dengan perputaran usaha mencapai sekitar Rp800 triliun per tahun dan melibatkan sekitar 12 juta tenaga kerja. Karena itu, sektor ini harus dikelola dengan baik agar mampu meningkatkan kesejahteraan peternak sekaligus memenuhi kebutuhan protein masyarakat,” katanya.

    Senada dengan hal tersebut, Wamentan Sudaryono menjelaskan kondisi yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh melimpahnya pasokan dibandingkan menurunnya permintaan. Menurutnya, ketersediaan ayam dan telur justru menunjukkan produksi nasional dalam kondisi baik sehingga tantangan utama pemerintah adalah mengelola distribusi dan menjaga keseimbangan pasar.

    “Ini sebenarnya good problem. Barangnya tersedia. Tinggal bagaimana kita mengelola supply, demand, distribusi, serta memastikan pasokan tersebar merata ke seluruh wilayah,” ujarnya.

    Ia mengungkapkan, kelebihan pasokan terutama terjadi di Pulau Jawa. Karena itu, pemerintah terus berupaya memperluas distribusi ke daerah-daerah yang masih membutuhkan agar keseimbangan pasar dapat segera tercapai.

    Selain itu, Kementan juga terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat mengoptimalkan penyerapan komoditas pangan dalam negeri, termasuk ayam dan telur, ketika terjadi penurunan harga di tingkat peternak. Namun, Wamentan menegaskan bahwa stabilisasi harga tetap harus bertumpu pada pengelolaan keseimbangan pasokan dan permintaan.

    “Walaupun dampaknya mungkin sekitar lima sampai sepuluh persen terhadap pasar, tetapi itu cukup membantu menyerap produksi sehingga harga bisa lebih stabil,” jelasnya.

    Di sisi lain, pemerintah juga terus memperluas akses pasar ekspor sebagai solusi jangka panjang. Wamentan Sudaryono mengatakan Kementan tengah membuka peluang ekspor produk unggas ke berbagai negara, termasuk Tiongkok dan kawasan Timur Tengah, seiring meningkatnya kebutuhan pangan di pasar internasional.

    Menurutnya, pembukaan pasar ekspor tidak hanya ditentukan oleh aspek bisnis, tetapi juga memerlukan dukungan hubungan diplomatik antarnegara.

    “Ekspor bukan hanya soal harga dan kualitas produk. Ada proses diplomasi antarnegara yang harus dibangun. Karena itu pemerintah terus memperkuat hubungan dengan berbagai negara agar semakin banyak pasar ekspor yang terbuka bagi produk pertanian Indonesia,” pungkasnya. (Red/rlls)

  • Komisi XII DPR RI Apresiasi Hilirisasi Tembaga MIND ID Grup, Kontribusi ke Negara Diproyeksikan Tembus Rp120 Triliun

    Komisi XII DPR RI Apresiasi Hilirisasi Tembaga MIND ID Grup, Kontribusi ke Negara Diproyeksikan Tembus Rp120 Triliun

    Mediakawasan.id, Jakarta – Komisi XII DPR RI mengapresiasi langkah Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID bersama PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam memperkuat hilirisasi tembaga nasional melalui pembangunan smelter dan Precious Metal Refinery (PMR) di Gresik.

    Investasi tersebut dinilai menjadi tonggak penting dalam meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri, memperkuat rantai pasok industri pengolahan, sekaligus mendorong kontribusi terhadap penerimaan negara yang diproyeksikan menembus lebih dari Rp 120 triliun per tahun saat produksi kembali normal.

    Apresiasi tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi XII DPR RI bersama PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Internasional.

    Anggota Komisi XII DPR RI Arif Riyanto Uopdana menyampaikan apresiasi terhadap berbagai langkah strategis yang dilakukan Freeport, mulai dari penguatan kepemilikan nasional hingga keberlanjutan investasi jangka panjang.

    “Saya apresiasi karena kemarin telah terjadi kesepakatan untuk investasi kembali sebesar 12 persen bersama pemerintah Indonesia. Ini juga menjadi terobosan baru terkait keberlanjutan usaha PT Freeport Indonesia, di mana izin usahanya diperpanjang sesuai usia cadangan,” kata Arif.

    Ia juga mengapresiasi komitmen Freeport dalam menjalankan berbagai program sosial, khususnya di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, maupun wilayah Papua secara umum.

    Apresiasi serupa disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Alfons Manibui. Menurut dia, Freeport telah memberikan kontribusi besar bagi negara sekaligus membawa manfaat nyata bagi pembangunan dan masyarakat Papua.

    “Kami ingin berterima kasih kepada PT Freeport atas kinerjanya yang sampai hari ini terus memberikan manfaat bagi negara. Kami juga harus mengakui Freeport telah banyak memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan terutama masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan,” kata Alfons.

    Menurut Alfons, kontribusi tersebut menjadi modal penting agar Freeport terus berkembang sebagai salah satu aset strategis nasional yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia sekaligus mendorong pembangunan di Tanah Papua.

    Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan pembangunan smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik menjadi bagian penting dari agenda hilirisasi mineral nasional yang dijalankan pemerintah bersama MIND ID.

    Smelter baru tersebut memiliki kapasitas pengolahan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Bersamaan dengan ekspansi kapasitas PT Smelting Gresik sebesar 300 ribu ton konsentrat per tahun, total tambahan kapasitas pengolahan mencapai 2 juta ton konsentrat. Dengan kapasitas PT Smelting yang telah beroperasi sebelumnya sebesar 1 juta ton, total konsentrat yang dapat dimurnikan di dalam negeri oleh Freeport Indonesia mencapai sekitar 3 juta ton per tahun.

    “Dengan beroperasinya smelter dan Precious Metal Refinery di Gresik, seluruh rantai nilai tembaga dari konsentrat, katoda tembaga, hingga logam mulia seperti emas dan perak kini dapat diproses di dalam negeri. Ini merupakan lompatan besar bagi hilirisasi mineral Indonesia,” kata Tony.

    Selain smelter, Freeport juga membangun Precious Metal Refinery (PMR) berkapasitas 6.000 ton lumpur anoda per tahun untuk memurnikan emas, perak, serta logam kelompok platinum (Platinum Group Metals/PGM). Fasilitas tersebut menggunakan teknologi double flash smelting and converting, sedangkan pemurnian logam mulia dilakukan menggunakan teknologi hydrometallurgy.

    Melalui fasilitas hilirisasi tersebut, Freeport mampu menghasilkan sekitar 600 ribu ton katoda tembaga setiap tahun. Bersama produksi PT Smelting, total produksi katoda tembaga mencapai sekitar 800 ribu ton per tahun.

    Selain itu, PMR menghasilkan sekitar 50 ton emas, 200 ton perak, 30 kilogram platinum, 375 kilogram paladium, 285 ton selenium, 220 ton bismut, dan 2.200 ton timbal setiap tahun. Seluruh produksi emas direncanakan akan di-offtake oleh PT Aneka Tambang Tbk (Antam), sedangkan perak dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun ekspor.

    Fasilitas tersebut juga menghasilkan produk samping bernilai ekonomi berupa sekitar 1,5 juta ton asam sulfat, 1,3 juta ton copper slag, dan 150 ribu ton gipsum per tahun yang sebagian besar dipasarkan untuk kebutuhan industri dalam negeri.

    Tony menjelaskan operasional smelter sempat menghadapi tantangan setelah terjadi kebakaran di fasilitas Gas Cleaning Plant pada Oktober 2024. Perbaikan berhasil diselesaikan sehingga smelter kembali beroperasi pada Mei 2025. Namun, operasi kembali terganggu akibat longsoran di Grasberg Block Cave yang menyebabkan pasokan konsentrat terhenti.

    Saat ini perusahaan memanfaatkan masa penghentian operasi untuk melakukan inspeksi menyeluruh dan penyempurnaan fasilitas sebelum smelter kembali menerima pasokan konsentrat dari Papua mulai September tahun ini.

    “Fokus kami saat ini adalah memastikan proses pemulihan tambang berjalan aman sehingga pasokan konsentrat kembali normal. Ketika sisi hulu pulih dan smelter beroperasi penuh, manfaat hilirisasi akan semakin optimal, baik dalam bentuk peningkatan produksi logam, penguatan industri dalam negeri, maupun peningkatan penerimaan negara,” ujar Tony.

    Menurut dia, produksi tambang pada 2026 diperkirakan masih berada di kisaran 65 persen kapasitas akibat proses pemulihan pascalongsor. Kapasitas tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 75 persen pada semester pertama 2027 sebelum kembali mencapai 100 persen menjelang akhir tahun.

    “Kami melakukan proses ramp up secara bertahap karena keselamatan operasi menjadi prioritas utama. Ketika produksi kembali normal pada akhir 2027, seluruh fasilitas hilirisasi akan dapat beroperasi secara optimal sesuai kapasitas yang telah dibangun,” kata Tony.

    Sejalan dengan pemulihan tersebut, produksi logam juga meningkat secara bertahap. Pada 2026, Freeport menargetkan menghasilkan sekitar 800 juta pound tembaga dan 700 ribu ounce emas atau sekitar 21 ton emas. Produksi diproyeksikan meningkat menjadi 1,2 miliar pound tembaga dan 1 juta ounce emas atau sekitar 31 ton pada 2027, kemudian mencapai 1,6 miliar pound tembaga dan 1,4 juta ounce emas atau sekitar 43 ton pada 2028.

    Mulai 2029, produksi akan ditopang oleh tambang bawah tanah Kucing Liar yang dipersiapkan menggantikan tambang DMLZ sehingga kapasitas produksi dapat dipertahankan di kisaran 220 ribu ton bijih per hari. Keberadaan tambang tersebut diharapkan menjamin pasokan bahan baku bagi industri pengolahan tembaga nasional dalam jangka panjang.

    Dengan asumsi harga tembaga sebesar 6 dolar AS per pound dan harga emas sebesar 4.500 dolar AS per ounce, penerimaan negara pada 2026 diperkirakan mencapai 2,6 miliar dolar AS.

    Seiring pulihnya produksi, penerimaan negara diproyeksikan meningkat menjadi 4,7 miliar dolar AS pada 2027, yang terdiri atas sekitar 1,9 miliar dolar AS penerimaan pajak, 1,9 miliar dolar AS dividen melalui MIND ID, serta sekitar 800 juta dolar AS penerimaan negara bukan pajak (PNBP) termasuk royalti.

    Saat kapasitas produksi telah pulih sepenuhnya, kontribusi Freeport kepada negara diperkirakan menembus lebih dari 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp120 triliun per tahun.

    Melalui kepemilikan nasional di bawah MIND ID, manfaat hilirisasi tembaga tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat industri pengolahan mineral nasional, tetapi juga meningkatkan dividen kepada negara, memperbesar penerimaan pajak dan PNBP, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen produk tembaga bernilai tambah di pasar global. (Red/*)

  • Komisi IV DPR RI Dukung Penguatan Laboratorium Veteriner Kementan untuk Antisipasi Dampak El Nino pada Subsektor Peternakan

    Komisi IV DPR RI Dukung Penguatan Laboratorium Veteriner Kementan untuk Antisipasi Dampak El Nino pada Subsektor Peternakan

    Mediakawasan.id, Banjarbaru – Komisi IV DPR RI mendukung langkah Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat kesiapsiagaan subsektor peternakan menghadapi potensi dampak fenomena El Nino melalui penguatan kapasitas laboratorium veteriner. Penguatan sistem kesehatan hewan dinilai menjadi kunci untuk mengantisipasi risiko gangguan produksi peternakan akibat musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang.

    Dukungan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Veteriner (BV) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (3/7/2026), yang difokuskan untuk meninjau kesiapan laboratorium veteriner sekaligus membahas strategi mitigasi menghadapi potensi dampak El Nino terhadap subsektor peternakan dan ketahanan pangan nasional.

    Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menjadi momentum untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana laboratorium veteriner dalam menghadapi potensi peningkatan risiko penyakit hewan akibat perubahan iklim. Kondisi musim kemarau yang lebih panjang dinilai berpotensi memengaruhi ketersediaan pakan dan air bagi ternak, meningkatkan risiko penyebaran penyakit hewan, hingga berdampak pada produksi pangan nasional.

    Dalam kesempatan tersebut, Titiek Soeharto menegaskan bahwa Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional sekaligus pemasok kebutuhan pangan bagi sejumlah wilayah di Kalimantan, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Oleh karena itu, dampak perubahan iklim harus diantisipasi sejak dini melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

    “Berdasarkan prakiraan BMKG, sejumlah wilayah termasuk Kalimantan Selatan berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal. Kondisi ini perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada sektor pertanian dan peternakan. Petani dan peternak harus tetap dapat memproduksi, pasokan pangan tetap terjaga, dan stabilitas harga pangan dapat dipertahankan,” ujar Titiek Soeharto.

    Menurutnya, penguatan sistem irigasi, penyediaan sarana produksi, hingga pengamanan cadangan pangan menjadi langkah penting dalam menghadapi musim kemarau. Di sisi lain, subsektor peternakan memerlukan perhatian khusus karena kondisi cuaca kering berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit hewan.

    Titiek juga mengapresiasi peran Balai Veteriner Banjarbaru yang selama puluhan tahun menjadi laboratorium rujukan regional di Kalimantan. Menurutnya, peningkatan kapasitas laboratorium, baik dari sisi peralatan, sumber daya manusia, maupun sistem biosekuriti, perlu terus dilakukan agar kemampuan deteksi dini terhadap penyakit hewan semakin optimal.

    “Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran yang sangat strategis. Yang kita utamakan bukan mengobati, tetapi mencegah munculnya wabah penyakit hewan. Karena itu, kami akan terus mendukung penguatan sarana laboratorium, termasuk apabila diperlukan tambahan anggaran untuk meningkatkan pelayanan kesehatan hewan,” tegasnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan Kementan telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk meminimalkan dampak El Nino terhadap sektor peternakan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengawasan kesehatan hewan di jaringan balai veteriner, peningkatan program vaksinasi, surveilans penyakit, serta koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan ketersediaan pakan dan air bagi ternak di wilayah yang berpotensi terdampak.

    “Kementerian Pertanian terus memperkuat langkah mitigasi menghadapi El Nino melalui peningkatan surveilans penyakit hewan, penguatan kapasitas laboratorium veteriner, pelaksanaan vaksinasi, serta koordinasi dengan pemerintah daerah agar ketersediaan pakan dan air bagi ternak tetap terjaga. Dengan kesiapsiagaan yang baik, kami optimistis produktivitas peternakan dan ketahanan pangan nasional dapat terus dipertahankan,” kata Agung.

    Melalui sinergi antara Kementan, DPR RI, pemerintah daerah, penyuluh, dan para pelaku usaha peternakan, kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim diharapkan semakin kuat. Penguatan sistem kesehatan hewan dan laboratorium veteriner menjadi salah satu kunci dalam menjaga produktivitas ternak, mencegah munculnya wabah penyakit, serta memastikan ketahanan pangan nasional tetap terjaga di tengah tantangan perubahan iklim. (Red/rlls)

  • DPR Revisi Dua Undang-Undang, LBH Keadilan Khawatirkan Ganggu Kerja Pers

    DPR Revisi Dua Undang-Undang, LBH Keadilan Khawatirkan Ganggu Kerja Pers

    Mediakawasan.id, Jakarta – Undang-UndangDewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta, dan UU Penyiaran. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan) memberikan catatan atas rencana DPR tersebut.

    Direktur LBH Keadilan, Nurbayu Susandra, mengingatkan agar perubahan kedua regulasi tersebut tidak disusupi pasal-pasal karet yang justru berpotensi menjadi instrumen baru untuk membungkam kemerdekaan pers. Kekhawatiran ini berkaca pada lemahnya kluster Pembatasan Hak Cipta (Fair Use) serta ancaman jerat Ketentuan Pidana yang terdapat dalam Pasal 112-115 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang rawan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pers, ditambah ancaman nyata dari Draft Pasal 50B RUU Penyiaran yang secara eksplisit memuat larangan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi serta memuat pasal karet pencemaran nama baik.

    “Jadi, pasal-pasal pidana tersebut memang sudah ada di dalam undang-undang yang berjalan sekarang. Nah, kekhawatiran yang muncul adalah ketika pemerintah dan DPR hendak melakukan Revisi UU Hak Cipta, celah pidana di pasal-pasal tersebut rawan disalahgunakan jika tim perumus tidak memasukkan pasal pengecualian yang tegas bagi jurnalis (fair use)”, Ujar Sandra (15/6).

    Menurut Sandra, perlindungan hak cipta atas karya intelektual memang penting, namun implementasinya tidak boleh mengorbankan hak publik untuk mendapatkan informasi maupun menghambat kerja-kerja jurnalistik.

    “Kami melihat ada potensi dimana regulasi hak cipta bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengkriminalisasi atau menyensor produk jurnalistik, terutama berita yang bersifat investigasi atau kritik terhadap kebijakan publik,” ujar Sandra (15/6).

    Sandra menjelaskan, dalam dunia pers, penggunaan kutipan, rujukan visual, atau dokumen publik merupakan hal yang lumrah demi kepentingan berita yang akurat and berimbang. Jika aturan hak cipta dibuat terlalu kaku tanpa memberikan pengecualian yang jelas bagi kerja jurnalistik maka pers akan dilingkupi rasa takut dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi.

    Lebih lanjut, LBH Keadilan mendesak tim perumus revisi UU Hak Cipta untuk secara eksplisit memasukkan klausul pengecualian bagi produk pers yang bekerja di bawah payung UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    “Jangan sampai atas nama melindungi kekayaan intelektual, substansi UU Pers ditabrak. Pers bekerja untuk kepentingan umum. Jika revisi ini justru menciptakan iklim ketakutan (chilling effect) bagi jurnalis, maka yang dirugikan adalah kualitas demokrasi kita,” tambah Sandra.

    LBH Keadilan mengajak publik untuk mengawal jalannya pembahasan revisi tersebut di DPR. “Kami mengajak masyarakat dan seluruh komunitas pers untuk solid dan kritis membaca setiap draft pasal yang disodorkan agar fungsi kontrol sosial pers tidak lumpuh di masa depan” tutup Sandra. (Red/*)

  • Anis Byarwati Anggota DPR RI – Fraksi PKS : Kartini dan Amanah Peradaban, Memuliakan Ilmu, Menguatkan Bangsa

    Anis Byarwati Anggota DPR RI – Fraksi PKS : Kartini dan Amanah Peradaban, Memuliakan Ilmu, Menguatkan Bangsa

    Mediakawasan.id, Jakarta – Nama Raden Ajeng Kartini senantiasa hadir dalam ingatan kolektif bangsa. Namun, Kartini bukan sekadar simbol perjuangan perempuan. Ia adalah suara nurani yang mengingatkan bahwa kemajuan bangsa bertumpu pada pemuliaan manusia melalui pendidikan, akhlak, dan kualitas kehidupan.

    Kartini hidup dalam keterbatasan zamannya. Akses pendidikan sangat terbatas, ruang gerak perempuan dibatasi adat, dan kesempatan berkembang tidak terbuka luas. Namun dari ruang sempit itulah lahir gagasan besar: bahwa manusia memiliki hak untuk tumbuh melalui ilmu dan kemuliaan budi. Dalam Habis Gelap Terbitlah Terang, Kartini menegaskan pentingnya pendidikan sebagai jalan membangun peradaban.

    Pandangan ini selaras dengan firman Allah SWT: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat” (QS. Al-Mujadilah: 11). Ilmu bukan sekadar kecerdasan, tetapi jalan menuju kemuliaan manusia.

    Hari ini, kemajuan pendidikan menunjukkan perkembangan yang patut disyukuri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun telah mencapai lebih dari 99 persen, dan pada usia 13–15 tahun berada di kisaran 95 persen. Bahkan pada kelompok usia 16–18 tahun, partisipasi pendidikan terus meningkat mendekati 80 persen. Ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar dan menengah telah semakin merata.

    World Bank dalam Indonesia Country Gender Assessment juga mencatat bahwa Indonesia telah mencapai paritas dalam pendidikan dasar, artinya anak laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang relatif setara untuk mengakses pendidikan pada jenjang awal. Selain itu, angka partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan tren meningkat, bahkan di sejumlah wilayah telah melampaui laki-laki.

    Capaian ini patut diapresiasi sebagai wujud nyata dari gagasan Kartini yang menempatkan pendidikan sebagai kunci kemajuan. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah pendidikan tersebut telah menghadirkan kualitas dan kemanfaatan?

    Kemajuan tidak cukup diukur dari angka partisipasi. Data BPS juga menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan masih berada di kisaran 8–9 tahun, yang berarti sebagian belum menyelesaikan pendidikan menengah secara utuh. Di sisi lain, terdapat kesenjangan antarwilayah, terutama antara perkotaan dan perdesaan, yang menunjukkan bahwa pemerataan kualitas masih menjadi tantangan.

    Dalam perspektif yang lebih luas, kemajuan perempuan perlu dilihat dari kualitas peran dalam kehidupan. Pertama, kualitas pendidikan yang membentuk generasi berilmu dan berakhlak. Kedua, ketahanan keluarga, di mana perempuan berperan sebagai pendidik pertama. Ketiga, kesehatan ibu dan anak sebagai fondasi kualitas manusia. Keempat, kontribusi sosial dalam membangun masyarakat.

    Rasulullah ﷺ bersabda: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya” (HR. Ahmad). Hadits ini menegaskan bahwa ukuran kemuliaan adalah kemanfaatan. Dalam hal ini, perempuan memiliki peran strategis dalam menghadirkan kemanfaatan tersebut, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial.

    Realitas hari ini menunjukkan bahwa kemajuan telah terjadi, tetapi belum sepenuhnya merata. Masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan, tantangan dalam menjaga keseimbangan peran keluarga dan sosial, serta kebutuhan untuk memperkuat nilai dalam arus modernitas.

    Di sinilah relevansi Kartini menjadi penting. Ia tidak hanya mengajarkan pentingnya membuka akses, tetapi juga menjaga arah. Kemajuan tanpa nilai akan kehilangan makna, sementara nilai tanpa kemajuan akan tertinggal.

    Allah SWT berfirman: “Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut” (QS. Al-Baqarah: 228). Ayat ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan.

    Kartini memberi teladan bahwa perubahan dimulai dari pemikiran, keteguhan, dan kesadaran akan tanggung jawab. Ia membuka jalan, tetapi jalan itu harus terus dijaga dan disempurnakan.

    Pada akhirnya, Kartini bukan sekadar tokoh sejarah, melainkan amanah yang harus dilanjutkan. Kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari capaian lahiriah, tetapi dari kualitas manusia dan nilai yang dijaganya.

    Selama pendidikan terus dimuliakan, keluarga terus dikuatkan, dan nilai tetap dijaga, maka semangat Kartini akan tetap hidup—sebagai cahaya yang menerangi perjalanan peradaban Indonesia. (Red/rlls)

  • Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati Jelaskan Pentingnya Evaluasi Implementasi Coretax dan Strategi Penguatan Penerimaan Negara

    Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati Jelaskan Pentingnya Evaluasi Implementasi Coretax dan Strategi Penguatan Penerimaan Negara

    Mediakawasan.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem Coretax dan pendekatan Compliance Risk Management (CRM) dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dan memperkecil kesenjangan pajak (tax gap).

    Menurutnya, transformasi digital melalui Coretax merupakan langkah strategis, namun efektivitasnya harus diukur dari kemampuannya menjangkau sektor-sektor yang selama ini berada di area shadow economy. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi bawah tanah yang belum terjangkau sistem perpajakan masih menjadi tantangan besar dalam memperluas basis pajak nasional. “Modernisasi sistem perpajakan tidak boleh berhenti pada aspek teknologi semata, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan fiskal dengan memperluas basis pajak secara nyata,” ujarnya.

    Terkait capaian aktivasi Coretax yang telah mencapai 17 juta hingga Maret 2026, Anis mengingatkan agar pemerintah tidak lengah terhadap potensi kendala teknis di lapangan. Ia menilai, stabilitas sistem, kemudahan penggunaan, serta kesiapan infrastruktur digital menjadi faktor kunci agar implementasi Coretax tidak justru menghambat proses pelaporan wajib pajak. Ia juga menekankan bahwa optimalisasi teknologi seperti Coretax dan CRM harus benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak serta menekan potensi shortfall penerimaan di masa depan. “Jangan sampai semangat reformasi justru menambah beban administratif bagi masyarakat dan pelaku usaha,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Anis juga menanggapi rekomendasi Bank Dunia terkait penyesuaian ambang batas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, serta penghapusan tarif khusus. Ia menilai bahwa langkah tersebut perlu dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan daya tahan pelaku usaha, khususnya UMKM.

    “Pendekatan reformasi pajak tidak bisa bersifat one size fits all. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan stabilitas ekonomi nasional,” jelasnya.

    Selain itu, Anis menyoroti proyeksi konservatif dari Fitch Ratings yang memperkirakan rasio pendapatan pemerintah Indonesia hanya berada di kisaran 13,3% pada periode 2026–2027, masih di bawah rata-rata negara dengan peringkat BBB. Ia juga mengingatkan bahwa meningkatnya ketidakpastian fiskal, termasuk revisi prospek peringkat utang Indonesia menjadi negatif oleh Fitch Ratings, harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kondisi ini berpotensi memperlebar defisit anggaran yang diperkirakan berada di kisaran 2,9% dari PDB pada tahun 2026. Hal ini, menurutnya, menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk melakukan terobosan kebijakan yang lebih komprehensif.

    “Pemerintah perlu memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara berimbang, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta memastikan kebijakan fiskal yang inklusif dan berkeadilan,” tambahnya.

    Sebagai penutup, Anis menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk terus mengawal kebijakan fiskal agar berpihak pada kepentingan rakyat dan mendorong kemandirian ekonomi nasional. Ia juga menekankan bahwa reformasi perpajakan harus mampu menjawab tantangan struktural, termasuk mempersempit tax gap dan memperluas partisipasi ekonomi formal secara berkelanjutan.

    “Reformasi perpajakan harus diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi, bukan sekadar mengejar target jangka pendek,” pungkasnya. (Red/*)

  • Anis Byarwati: Idul Fitri 1447H Momentum Perkuat Ketangguhan Perempuan dan Ekonomi Keluarga

    Anis Byarwati: Idul Fitri 1447H Momentum Perkuat Ketangguhan Perempuan dan Ekonomi Keluarga

    Mediakawasan.id, Jakarta – Idul Fitri selalu menjadi momen untuk kembali ke fitrah—memperbaiki diri, mempererat kebersamaan, dan menguatkan kepedulian sosial. Di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, momentum ini juga menjadi saat yang tepat untuk melihat kembali peran penting perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga.

    Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menilai bahwa dalam situasi ekonomi saat ini, perempuan—terutama para ibu—memegang peran yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan rumah tangga.

    “Dalam kondisi sekarang, perempuan itu benar-benar jadi penopang utama di keluarga. Para ibu harus makin pintar mengatur keuangan kekuarga, memastikan kebutuhan terpenuhi, walaupun kondisi ekonomi sedang tidak mudah,” ujar Anis.

    Ia mengakui bahwa tekanan ekonomi dirasakan nyata oleh masyarakat, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga daya beli yang belum sepenuhnya pulih.

    “Kita tidak bisa menutup mata, harga-harga kebutuhan sehari-hari masih terasa tinggi bagi banyak keluarga. Situasi ini membuat perempuan sering kali harus mencari cara tambahan, bahkan ikut menambah penghasilan keluarga,” lanjutnya.

    Namun demikian, Anis menegaskan bahwa mencari nafkah bukanlah tugas utama perempuan, melainkan tanggung jawab yang pada dasarnya berada pada laki-laki, sementara perempuan memiliki peran utama dalam menjaga dan mengelola kehidupan keluarga.

    “Perlu dipahami, mencari nafkah bukan tugas utama perempuan. Maka ketika perempuan ikut berkontribusi dalam ekonomi keluarga, itu adalah bentuk dukungan dan kekuatan tambahan, bukan kewajiban utama,” tegasnya.

    Menurut Anis, justru dalam kondisi saat ini, penting untuk memperkuat kerja sama yang sehat antara suami dan istri dalam mengelola ekonomi keluarga.

    “Mengelola ekonomi keluarga itu membutuhkan kerja sama. Suami dan istri perlu saling memahami, berkomunikasi dengan baik, dan berbagi peran secara bijak. Dengan begitu, beban tidak bertumpu pada satu pihak, dan keluarga bisa lebih kuat menghadapi tantangan,” jelasnya.

    Ia juga menekankan bahwa ketangguhan perempuan Indonesia perlu didukung dengan kebijakan yang berpihak, agar mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa berkembang.

    “Perempuan punya potensi besar, terutama di sektor UMKM. Karena itu, akses permodalan, pelatihan, dan perlindungan sosial harus benar-benar diperkuat, supaya perempuan bisa lebih berkembang secara ekonomi,” tambahnya.

    Di momentum Idul Fitri ini, Anis juga mengajak masyarakat untuk memperkuat semangat kebersamaan dan saling membantu, terutama bagi mereka yang masih terdampak kondisi ekonomi.

    “Idul Fitri mengingatkan kita untuk saling peduli. Di tengah situasi yang menantang, semangat berbagi dan gotong royong menjadi sangat penting untuk menjaga kekuatan sosial kita,” ujarnya.

    Ia berharap perempuan Indonesia ke depan tidak hanya kuat menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga semakin memiliki ruang, dukungan, dan kemitraan yang seimbang dalam keluarga.

    “Harapan saya, perempuan Indonesia bisa semakin tangguh tanpa harus menanggung beban sendirian. Dengan kerja sama yang baik antara suami dan istri, serta saling memahami peran masing-masing, keluarga akan menjadi lebih kokoh. Dari keluarga yang kuat dan harmonis, insyaAllah ketahanan ekonomi bangsa juga akan semakin terjaga,” tutup Anis. (Red/*)

  • Sinergi Pemkot Tangsel dan Komisi IX DPR RI Perkuat Pengawasan Pangan di Pasar Modern BSD

    Sinergi Pemkot Tangsel dan Komisi IX DPR RI Perkuat Pengawasan Pangan di Pasar Modern BSD

    Mediakawasan.id, Serpong – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pemantauan keamanan pangan di Pasar Modern BSD, Kota Tangerang Selatan, Rabu (11/03/2026).

    Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan yang mendampingi langsung kunjungan kerja Komisi IX DPR RI dalam rangka memastikan kualitas serta keamanan produk pangan yang beredar di pasar.

    Pilar menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi IX DPR RI yang melakukan pengawasan langsung terhadap kondisi pasar serta produk pangan yang dijual kepada masyarakat.

    “Terima kasih kepada Komisi IX DPR RI yang telah mengunjungi Pasar Modern BSD untuk melakukan pengawasan terhadap kondisi pasar dan produk yang dijual. Mudah-mudahan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini dapat terus dilanjutkan,” ujar Pilar.

    Menurutnya, pengawasan keamanan pangan merupakan langkah penting untuk memastikan masyarakat memperoleh produk yang aman dan layak konsumsi.

    Selain itu, Pilar juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus mendorong para pedagang dan pekerja di pasar modern agar memiliki jaminan perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

    “Kami terus mendorong para pedagang dan pekerja di pasar modern agar memiliki jaminan kesehatan. Pemerintah Kota Tangerang Selatan juga terus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

    Ia berharap pada kunjungan berikutnya cakupan kepesertaan BPJS di kalangan pedagang dan pekerja pasar dapat semakin meningkat sehingga perlindungan sosial bagi para pelaku usaha kecil semakin merata.

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menjelaskan bahwa dalam kegiatan tersebut dilakukan pengambilan sampel terhadap sejumlah produk pangan yang dijual di pasar.

    “Kami melakukan uji sampel dari beberapa produk yang dijual di sini dan menemukan sebagian kecil yang mengandung bahan berbahaya seperti rhodamin B. Hari ini ditemukan pada kerupuk dan zat cina,” ungkap Charles.

    Ia menjelaskan bahwa rhodamin B merupakan zat pewarna yang lazim digunakan dalam industri tekstil, kertas, dan cat, serta dilarang digunakan pada makanan karena berbahaya bagi kesehatan.

    Charles berharap kegiatan pengambilan sampel dan pengawasan keamanan pangan dapat terus dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah dan instansi terkait.

    “Kami berharap ke depan kegiatan sampling dan pengecekan tetap dilakukan secara rutin sehingga masyarakat Tangerang Selatan dapat mengonsumsi bahan pangan secara aman,” tutupnya. (Red/*)

  • Jaga Defisit APBN, Anis Byarwati Sepakat Opsi Menkeu Pangkas MBG dan Tunda Belanja Infrastruktur

    Jaga Defisit APBN, Anis Byarwati Sepakat Opsi Menkeu Pangkas MBG dan Tunda Belanja Infrastruktur

    Mediakawasan.id, Jakarta – Anggota DPR RI Anis Byawati sepakat dengan ide Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka opsi melakukan pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menunda sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multi-years , apabila lonjakan harga minyak mentah dunia memicu pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 lewati batas aman 3%. “Defisit APBN kita memang sudah semakin mengkuatirkan, defisit APBN 2025 sebesar 2,96% saja merupakan yang tertinggi paska era reformasi, dengan mengecualikan pandemi,” ujarnya pada sela-sela reses anggota DPR RI di Jakarta (3/7/26).

    Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini juga memberikan analisa bahwa naiknya defisit anggaran bukan hanya dari potensi lonjakan harga minyak mentah imbas konflik Iran-Israel-Amerika saja. “Tetapi dari asumsi pertumbuhan penerimaan perpajakan APBN 2026 dipatok telampau tinggi sebesar 21,5%, lebih tinggi dari asumsi tingkat pertumbuhan natural sekitar 7,5%, maka ada potensi pendapatan negara akan sulit mencapai target dan defisit APBN 2026 berpotensi melebihi 3 %, karena target penerimaan pajak meleset” katanya.

    Anis menyebut opsi pemangkasan program MBG cukup masuk akal, karena besarnya ukuran anggaran program tersebut sebesar Rp335 triliun, selain itu Fitch Rating juga menyoroti program MBG karena dinilai berpotensi menekan belanja negara dan memperlebar defisit fiskal. “Apalagi dengan hasil simulasi risiko (stress test) yang dilakukan pemerintah terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia menyentuh US$ 92 per barel rata-rata per tahun akibat eskalasi konflik,” ungkapnya.

    Anggota Komisi XI DPR RI ini mengingatkan, kemungkian melebarnya defisit baik dari sisi internal atau eksternal perlu diantisipasi oleh pemerintah. “Sebelumnya Moody’s Investor Service menyoroti risiko fiskal dan defisit APBN, serupa dengan Fitch Rating yang menyebut defisit anggaran diproyeksikan sekitar 2,9% pada tahun 2026 diatas target APBN 2,69%,” katanya.

    Legislator PKS ini mengungkapkan bahwa opsi pilihan kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah, harus memiliki dampak paling minimum. “Menaikan administered price (harga yang diatur pemerintah), seperti BBM, LPG, atau listrik akan semakin menekan dan menurunkan daya beli masyarakat yang belum pulih, sehingga pilihan memangkas atau penyesuaian program diyakini lebih rasional seperti memangkas anggaran program MBG dan menunda sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multi-years,” paparnya. (Red/*)

  • Ikut Andil di Gema Ramadan Menwa Jayakarta, Anis Byarwati Tegaskan Peran Generasi Muda dalam Bela Negara

    Ikut Andil di Gema Ramadan Menwa Jayakarta, Anis Byarwati Tegaskan Peran Generasi Muda dalam Bela Negara

    Mediakawasan.id, Jakarta – Anggota DPR RI Anis Byarwati menghadiri kegiatan buka puasa bersama dan santunan, bertajuk “Gema RamadanJayakarta: Menyatukan Kepedulian, Mewujudkan Kesatuan Bangsa” yang digelar Resimen Mahasiswa (Menwa) Jayakarta di Markas Komando Menwa Jayakarta, Pulomas Barat, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (28/2/2026).

    Kehadiran Anis Byarwati menjadi sorotan utama dalam kegiatan Ramadan tersebut, sekaligus menunjukkan dukungan parlemen terhadap peran organisasi kepemudaan dalam memperkuat nilai sosial dan kebangsaan di tengah masyarakat.

    Acara dihadiri Komandan Menwa Jayakarta Letkol Chk Andi Putu Hamka, S.H., M.H., Sekretaris Kesbangpol DKI Jakarta Rahmat Hidayat, perwakilan Kelurahan Kayu Putih, alumni Menwa, anggota aktif, serta masyarakat sekitar.

    Dalam kegiatan tersebut, Anis Byarwati menyalurkan 100 paket sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan suci Ramadan. Selain itu, turut diberikan santunan mushaf Al-Qur’an dari World Assembly of Muslim Youth (WAMY) serta santunan dari Menwa Jayakarta.

    Dalam sambutannya, Anis Byarwati mengapresiasi konsistensi Menwa Jayakarta yang rutin menyelenggarakan kegiatan sosial Ramadhan. Menurutnya, kegiatan santunan dan buka puasa bersama menjadi wujud nyata kontribusi generasi muda dalam semangat bela negara.

    Ia menyampaikan harapan agar seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan menjadi amal ibadah di bulan penuh berkah.

    “Semoga langkah kaki kita menghadiri kegiatan ini dihitung sebagai amal ibadah di bulan Ramadhan,” ujarnya.

    Sebagai alumni Menwa, Anis juga memberikan pesan khusus kepada anggota Menwa agar tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.

    Menurutnya, mahasiswa harus mampu menjaga keseimbangan antara aktivitas organisasi dan prestasi akademik.

    “Adik-adik Menwa tetap harus memprioritaskan kuliah. Bela negara tetap berjalan, tetapi nilai akademik juga harus baik agar kelak menjadi pemimpin bangsa yang kuat mental dan spiritualnya,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Anis Byarwati juga mengajak masyarakat mendukung rencana program bimbingan belajar gratis yang akan digagas Menwa Jayakarta bagi warga sekitar.

    Ia berharap keberadaan markas Menwa dapat memberikan manfaat sosial yang semakin luas bagi lingkungan sekitar.

    “Dengan fasilitas yang baik, semoga kegiatan Menwa semakin baik dan manfaatnya makin dirasakan masyarakat,” tuturnya.

    Kegiatan Gema Ramadhan Menwa Jayakarta turut diisi penampilan nasyid, tausiah Ramadhan bertema “Ramadhan Bulan Fitrah, Ramadhan Bulan Berkah” oleh Muhammad Muhajirin, serta ditutup dengan buka puasa bersama.

    Melalui kegiatan ini, Menwa Jayakarta bersama Anis Byarwati menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi kepemudaan, dan masyarakat dalam menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus memperkuat persatuan bangsa di momentum Ramadhan. (Red/*)