Tag: DPR RI

Mediakawasan.id, Jakarta – Kegiatan serah terima meja dan kursi untuk Posyandu Lansia dan Balita RW 03 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, berlangsung di Aula RW 03, Rabu (25/2). Bantuan ini merupakan hasil advokasi Anggota DPR RI, Dr. Anis Byarwati, M.Si, sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan layanan kesehatan masyarakat.

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Camat Kramat Jati, Husain; perwakilan Kesra Kecamatan Kramat Jati; Sekretaris Kelurahan Batu Ampar, Michael; perwakilan Kesra Kelurahan Batu Ampar; Ketua RW 03; serta LMK RW 03.

Dalam sambutannya, Sekretaris Kelurahan Batu Ampar Michael, menyampaikan apresiasi kepada anggota legislatif yang telah mendengar dan merealisasikan aspirasi warga RW 03. Ia berharap fasilitas meja dan kursi yang baru dapat dijaga serta dirawat dengan baik agar pemanfaatannya maksimal untuk kegiatan posyandu.

Senada dengan Michael, Sekretaris Camat Kramat Jati juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan kepada Posyandu RW 03. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti masih tingginya angka stunting dan pentingnya kolaborasi berbagai pihak. Menurutnya, meski Musrenbang Tematik Stunting telah dilaksanakan, tantangan utama tetap pada tingkat kesadaran orang tua. Karena itu, edukasi berkelanjutan dari tim posyandu dan kader PKK menjadi kunci dalam upaya pencegahan stunting. Ia berharap fasilitas yang diberikan dapat menunjang kegiatan posyandu agar semakin optimal.

Sementara itu, Dr. Anis Byarwati menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk terus memperjuangkan dan mengadvokasikan aspirasi masyarakat kepada mitra kerja di Komisi XI DPR RI. Ia menyebut RW 03 termasuk wilayah yang cukup banyak menerima bantuan melalui mitra Komisi XI, mulai dari ambulans hingga fasilitas meja dan kursi untuk kegiatan masyarakat.

Menurutnya, bantuan ini terwujud berkat doa warga serta kerja sama dan kekompakan pengurus RW 03 dalam menyusun dan merevisi proposal. Ia pun mengapresiasi sikap kooperatif pengurus wilayah dalam mengawal proses pengajuan bantuan.

“Semoga bantuan ini membawa keberkahan bagi kita semua, khususnya masyarakat Jakarta Timur, dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kegiatan Posyandu, Poslansia, dan pelayanan balita di RW 03,” ujarnya.

Dengan adanya dukungan fasilitas ini, diharapkan pelayanan kesehatan bagi lansia dan balita di RW 03 Kelurahan Batu Ampar semakin meningkat dan mampu mendukung upaya penurunan angka stunting di wilayah tersebut.(Red/*)

Mediakawasan.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan pandangannya terkait kebijakan pemerintah yang mengucurkan insentif Ramadan dan Lebaran sebesar Rp12,8 triliun dalam bentuk bantuan pangan dan dukungan transportasi mudik, serta penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN dan pekerja.

Menurut Anis, Ramadan dan Lebaran memang bukan hanya momentum ibadah, tetapi juga momentum ekonomi yang setiap tahun mendorong peningkatan konsumsi dan perputaran uang di berbagai daerah.

“Ramadan dan Lebaran itu bukan hanya momentum ibadah, tapi juga momentum ekonomi. Setiap tahun perputaran uang meningkat, konsumsi naik, dan daerah-daerah ikut bergerak. Jadi wajar kalau pemerintah hadir dengan mengeluarkan insentif Rp12,8 triliun untuk bantuan pangan dan transportasi,” ujar Anis kepada awak media di Jakarta, Jum’at (20/2/2026).

Ia menilai langkah tersebut sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga pangan dan meningkatnya kebutuhan selama Ramadan. Namun demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai program musiman tanpa evaluasi menyeluruh.

“Kami mendukung langkah yang meringankan beban rakyat. Tapi kami juga akan memastikan pelaksanaannya benar-benar efektif dan tidak sekadar menjadi kebijakan musiman tanpa evaluasi,” tegasnya.

Terkait ketepatan sasaran, Anis menekankan pentingnya akurasi data dan kualitas distribusi bantuan. Menurutnya, persoalan klasik bantuan sosial kerap terletak pada implementasi di lapangan.

“Yang paling penting adalah data dan distribusinya. Jangan sampai yang seharusnya menerima malah terlewat, dan yang tidak berhak justru mendapat bantuan. Kuncinya bukan di niat baik, tapi di kualitas eksekusi,” ujarnya.

Dari sisi daya beli, Anis mengakui bahwa stimulus tersebut berpotensi meningkatkan konsumsi masyarakat dalam jangka pendek. Ketika beban belanja pangan berkurang, masyarakat memiliki ruang untuk membelanjakan kebutuhan lainnya sehingga menggerakkan ekonomi lokal.

Namun ia mengingatkan bahwa dampaknya bersifat sementara.

“Untuk jangka pendek, sangat mungkin meningkatkan daya beli. Tapi kita juga harus jujur, dampaknya sifatnya sementara. Daya beli yang kuat tetap harus ditopang oleh lapangan kerja dan pendapatan yang stabil,” jelasnya.

Menanggapi target pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun ini, Anis menyebut kebijakan Ramadan–Lebaran lebih tepat dipandang sebagai penopang, bukan penentu utama capaian pertumbuhan.

“Kalau ditanya apakah kebijakan ini bisa membantu target 6 persen? Saya melihatnya sebagai penopang, bukan penentu utama. Stimulus Ramadan ini ibarat vitamin, bukan fondasi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat tetap membutuhkan investasi, ekspor, dan kepastian usaha,” katanya.

Ia juga menyoroti kebijakan bantuan pangan agar tidak menimbulkan distorsi di tingkat produsen.

“Bantuan pangan sangat membantu masyarakat bawah. Tapi jangan sampai kebijakan ini memukul petani dan pedagang kecil. Harga di tingkat produsen juga harus tetap sehat,” ujarnya.

Sementara itu, terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA), Anis menilai langkah tersebut dapat menjadi strategi yang cukup cerdas untuk mengurai kepadatan arus mudik sekaligus memperpanjang perputaran ekonomi di daerah.

“Work From Anywhere menjelang mudik bisa jadi kebijakan yang cukup cerdas kalau dikelola baik. Ini bisa mengurai kepadatan arus dan memperpanjang waktu tinggal masyarakat di kampung halaman, sehingga ekonomi daerah ikut bergerak lebih lama,” ungkapnya.

Namun ia menekankan agar fleksibilitas kerja tidak menurunkan kualitas pelayanan publik.

“Yang penting produktivitas ASN dan pelayanan publik tetap terjaga. Jangan sampai fleksibel, tapi pelayanan jadi lambat,” tutup Anis.

Secara keseluruhan, Anis menilai kebijakan insentif Ramadan–Lebaran merupakan langkah positif dalam menjaga momentum ekonomi musiman. Namun ia menegaskan bahwa penguatan ekonomi pasca-Lebaran, stabilitas harga, serta penciptaan lapangan kerja tetap menjadi kunci agar daya beli masyarakat dapat terus membaik secara berkelanjutan. (Red/*)

Mediakawasan.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menegaskan bahwa upaya membangun Indonesia yang inklusif dan tangguh harus dimulai dari penguatan kesehatan finansial di tingkat rumah tangga. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi ekonomi mikro yang apabila rapuh dapat menimbulkan risiko sistemik bagi ketahanan ekonomi nasional.

“Stabilitas keuangan sebuah negara tidak akan kokoh tanpa stabilitas di setiap rumah tangga. Keluarga yang memiliki manajemen finansial yang baik adalah benteng pertahanan pertama saat terjadi gejolak ekonomi, mampu mandiri, dan secara aktif berkontribusi pada investasi masa depan bangsa,” ujar Anis di Jakarta (29/11/2025).

Anis menjelaskan bahwa dalam berbagai diskursus ekonomi, pembahasan sering kali berfokus pada kebijakan makro, regulasi industri keuangan, atau pertumbuhan PDB. Padahal, ketahanan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kondisi finansial keluarga sebagai unit terkecil perekonomian. “Kita sering berbicara tentang stabilitas ekonomi nasional, tetapi semua itu tidak akan berarti tanpa adanya stabilitas di tingkat akar rumput,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa kesehatan finansial rumah tangga merupakan indikator penting ketahanan ekonomi bangsa. Keluarga yang mampu mengelola utang, menabung, dan berinvestasi akan lebih siap menghadapi guncangan ekonomi, baik berupa inflasi, ketidakpastian global, maupun krisis keuangan.

Legislator PKS bergelar Doktor Ilmu Ekonomi Islam itu kemudian menyampaikan tiga pesan kunci bagi keluarga Indonesia dalam membangun kesehatan finansial yang kokoh. Pertama, pentingnya disiplin anggaran dan pengendalian utang. Penyusunan dan kepatuhan pada anggaran bukan hanya soal pencatatan pengeluaran, tetapi tentang kemampuan menetapkan prioritas antara kebutuhan (needs) dan keinginan (wants). Anis menyoroti bahaya utang konsumtif berlebihan sebagai penghambat utama kesehatan finansial. Menurutnya, utang sebaiknya bersifat produktif, yang dapat meningkatkan aset atau pendapatan keluarga.

Kedua, ia mendorong masyarakat untuk memperkuat investasi jangka panjang. Tidak hanya menabung, Anis merekomendasikan pemanfaatan instrumen keuangan berbasis syariah karena menawarkan prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari spekulasi berlebihan. Instrumen tersebut dinilai lebih etis dan berkelanjutan, sekaligus relevan untuk perencanaan dana pendidikan anak, persiapan masa pensiun, dan kepemilikan aset.

Ketiga, Anis menekankan perlunya pendidikan finansial sejak dini. Menurutnya, pendidikan finansial dalam keluarga adalah investasi terbesar orang tua kepada anak. Anak-anak perlu dibiasakan memahami konsep menunda kepuasan (delayed gratification), nilai kerja keras, serta cara mengelola uang saku agar tumbuh menjadi generasi yang mandiri dan bertanggung jawab secara finansial.

Di akhir pernyataannya, Anis berharap peningkatan kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya tata kelola keuangan keluarga dapat menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045. “Jika keluarga Indonesia kuat secara finansial, maka perekonomian nasional akan berdiri di atas fondasi yang kokoh,” tutupnya. (Red/*)

Mediakawasan.id, Jakarta – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menghadiri undangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kegiatan “National Financial Health Event 2025”. Acara ini diselenggarakan bertepatan dengan kunjungan Her Majesty Queen Máxima of the Netherlands selaku United Nations Secretary General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health ke Indonesia.

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI pada Kamis, 27 November 2025, Pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB, ini bertujuan untuk memperkuat literasi dan perilaku keuangan yang sehat di seluruh lapisan masyarakat, khususnya segmen prioritas.

Anis menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin baik antara OJK dan Komisi XI DPR RI. Ia menekankan bahwa kehadiran Ratu Máxima menjadi momentum penting untuk menyoroti urgensi financial health dan perlindungan konsumen di tengah masifnya transformasi digital.

“Kontribusi financial health sangat penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi Indonesia, terutama di era transformasi digital,” ujar Anis di Jakarta. (28/11/2015).

Ia menyoroti bahwa pesatnya perkembangan layanan jasa keuangan digital memerlukan pengawasan yang ketat dan upaya edukasi yang masif agar masyarakat terhindar dari risiko penipuan dan jeratan investasi ilegal.

“Komisi XI DPR RI akan terus mendorong OJK agar fokus pada Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi, dan Pelindungan Konsumen. Kesehatan finansial tidak akan tercapai tanpa adanya rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem jasa keuangan,” tegasnya.

Acara edukasi tersebut dihadiri oleh 1.000 peserta yang terdiri dari VIP Kementerian/Lembaga, Direksi PUJK, komunitas, dan individu dari vulnerable group (segmen prioritas). (Red/*)

Mediakawasan.id, Jakarta – Anggota DPR RI Anis Byarwati memberikan pendapatnya terkait polemik pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibebankan pada APBN. “Tidak tepat jika APBN yang harus menanggung, kondisi itu justru memperberat kondisi keuangan negara yang sudah dalam keadaan terbatas,” katanya di Jakarta (16/10/25).

Anggota Komisi XI ini sepakat dengan Menteri Keuangan Purbaya yang tegas menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh dibebankan pada APBN. “Permasalahan proyek infrastruktur KCJB muncul sejak awal, seperti tidak masuknya proyek ini dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional 2030, bahkan Menhub saat itu tidak menyetujui proyek Whoosh dengan alasan bakalan tidak bisa dibayar,” paparnya.

Berdasar informasi yang beredar PT PSBI sebagai entitas anak usaha KAI sekaligus pemegang saham terbesar di PT KCIC, mencatatkan kerugian hingga Rp 4,195 triliun pada 2024. Kerugian terus berlanjut di tahun 2025 pada semester I-2025 juga merugi sebesar Rp 1,625 triliun. “Kereta Cepat menurut data BPS, hanya ramai saat-saat liburan saja, padahal biaya investasi sangat tinggi, lalu harus menanggung operasional yang tidak kecil,” ungkapnya.

Anis mengungkapkan kondisi ini menjadi pelajaran berharga terutama untuk pemerintahan saat ini, agar setiap pilihan kebijakan yang melibatkan kepentingan publik harus ditimbang secara mendalam manfaat dan madharatnya. “Perusahaan BUMN yang awalnya sudah sehat ini terbebani membayar utang Rp2 triliun per tahun untuk proyek kereta cepat yang notabene merupakan penugasan presiden terdahulu, padahal para pembantunya sudah memperingatkan dahulu,” katanya.

Legislator PKS ini menekankan penggunaan APBN hanya untuk hal yang esensial. “Terutama dengan aturan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, dimana dividen BUMN itu disetorkan kepada Danantara dan tidak masuk APBN, maka Danantara harus kelola dan mencarikan solusi yang tidak membebani APBN lagi,” pungkasnya. (Red/*)