Media Kawasan

Tag: DPR RI

  • Benyamin Dampingi Komisi VIII DPR RI Kunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangsel

    Benyamin Dampingi Komisi VIII DPR RI Kunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangsel

    Mediakawasan.id, Serpong Utara – Kehadiran Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 33 di Jelupang, Serpong Utara membawa harapan baru bagi masa depan pendidikan di Kota Tangerang Selatan.

    Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menegaskan, sekolah ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan layak bagi semua, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI pada Rabu (17/9/2025), Benyamin juga menyampaikan, sekolah rakyat merupakan solusi strategis untuk memastikan tidak ada anak Tangsel yang tertinggal dari bangku pendidikan.

    “Kemudian pemerintah Provinsi Banten pun memberikan perhatian penuh kepada pembangunan sekolah rakyat, termasuk di Kota Tangerang Selatan ini. Tentu kami menyambut baik kehadiran sekolah rakyat di Tangerang Selatan, kami juga sudah mengusulkan dua lokasi lagi untuk pembangunan sekolah rakyat lainnya,” ujar Benyamin di SRMA 33 Tangsel.

    Sekolah rakyat menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan layak bagi semua, terutama anak-anak dari keluarga kurang mampu.

    Berdasarkan data sementara, tercatat ada sebanyak 141 siswa dan 16 di antaranya merupakan siswa asal Tangsel yang belajar di sekolah ini.

    Mereka merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang masuk kategori rentan dan membutuhkan dukungan lebih besar dari pemerintah.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menilai kehadiran sekolah rakyat merupakan langkah nyata pemerintah untuk menghadirkan pendidikan berkualitas bagi keluarga miskin ekstrem.

    Ia juga menegaskan bahwa DPR RI bersama pemerintah pusat sudah menyiapkan alokasi anggaran hingga Rp27 triliun secara nasional untuk pembangunan sekolah rakyat.

    “Tapi intinya sebenarnya ini salah satu untuk memutus rantai kemiskinan. Karena memang gitu dari pemerintah kemiskin ini memang beringinan untuk memutus rantai pemiskinan. Salah satunya untuk menyeselolahkan, mensejahterakan masyarakat yang desil 1, desil 2 untuk kita memberikan pendidikan yang layak,” jelasnya.

    Dengan sinergi antara Pemkot Tangsel, DPR RI, dan pemerintah pusat, program sekolah rakyat ini diharapkan tidak hanya menghadirkan pendidikan berkualitas, tetapi juga menjadi jalan keluar nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Harapan kita nanti ke depannya, nanti ini benar-benar kita harus berjalan dengan baik, karena memang kemarin masih terbatasan memang tadi banyak masalah yang terutama masih ya kita sorotin dari teman-teman adalah dari 150 siswa kenapa masih ada yang mengundurkan diri. Jadi ini soal adaptasi,” jelasnya. (Red/*)

  • Sekda Bambang Dampingi Komisi V DPR RI Tinjau Terminal Pondok Cabe

    Sekda Bambang Dampingi Komisi V DPR RI Tinjau Terminal Pondok Cabe

    Mediakawasan.id, Pamulang – Sekretaris Daerah (Sekda) Bambang Noerjatjho mendampingi Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Terminal Pondok Cabe, Pamulang pada Rabu (17/09/2025).

    Kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ini dilakukan untuk melihat sarana dan prasarana Terminal Tipe A Pondok Cabe dan dilanjutkan dengan pertemuan dengan Ditjen Integrasi Transportasi dan Multimoda dan Ditjen Perhubungan Darat terkait pengelolaan operasional terminal tipe A.

    Usai mendampingi kunker spesifik tersebut, Sekda Bambang menyampaikan harapan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap sistem pengelolaan Terminal Pondok Cabe.

    “Kalau kami pemerintah daerah ingin ya Terminal Pondok Cabe ini kan bagian fasilitas layanan masyarakat. Kita gak berharap hanya sebagai pelengkap, meskipun betul kita tidak punya kewenangan maupun menset-up sesuai apa yang kita inginkan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Sekda Bambang berharap Kementerian Perhubungan bisa berkolaborasi untuk bersama-sama mengaktivasi masal Terminal Pondok Cabe.

    “Seharusnya kita bisa lakukan lebih baik lagi. Apa yang bisa kita lakukan sama-sama, kita kerjakan dan kroyok sama-sama, manfaat yang bisa kita capai tadi,” katanya. (Red/*)

  • Legislator PKS Soroti Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang Menurun

    Legislator PKS Soroti Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) dan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang Menurun

    Mediakawasan.id, Jakarta – Anggota DPR RI Anis Byarwati mencermati turunnya angka Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK) yang diumumkan oleh Bank Indonesia (BI) pada 10 September 2025 lalu.

    Pada Agustus 2025, IKLK kembali masuk ke zona pesimis yakni di bawah 100 atau tercatat sebanyak 93,2, sehingga menjadikan IKLK empat bulan berutut-turut berada di area pesimis sejak Mei 2025.

    “Menurunnya optimisme terhadap pekerjaan berpotensi menekan konsumsi rumah tangga, karena masyarakat akan lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Jika berlanjut, hal ini dapat melemahkan permintaan domestik dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (12/9/26).

    Legislator PKS ini mengingatkan selain IKLK, BI juga mengungkap terjadinya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Agustus 2025. IKK digunakan untuk mengukur tingkat optimisme atau pesimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa depan. BI menyebut IKK Agustus menurun ke level 117,2 dari sebelumnya 118,1 dibulan Juli.

    “Meskipun masih di level optimis karena masih di atas 100, namun eksekutif perlu merespon terhadap penurunan IKK, karena angka 117,2 adalah yang terendah sejak September 2022 atau hampir tiga tahun terakhir,” katanya.

    Anggota Komisi XI DPR RI ini berpandangan bahwa melemahnya Indeks Keyakinan Konsumen akan berdampak pada melemahnya konsumsi masyarakat. “Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Menteri Keuangan yang baru, yaitu fokus mengupayakan peningkatan konsumsi masyarakat dan daya beli, karena berdasarkan kajian, jika konsumsi meningkat disebut investasi akan bergerak juga,” ujarnya.

    Anis berpendapat Menkeu bisa saja mengeluarkan kebijakan yang mendorong naiknya daya beli masyarakat atau konsumsi, salah satu solusinya adalah dengan menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP). “Ide menaikan PTKP pada 2 tahun lalu PKS pernah menyampaikan, kebijakan ini berpotensi mendorong perekonomian dan menjaga daya beli masyarakat,” paparnya.

    Pilihan kebijakan lainnya untuk menaikan optimisme konsumen menurut Anggota Badan Anggaran DPR RI ini adalah dengan beragam kebijakan fiskal ekspansif baik itu subsidi, pemotongan pajak, ataupun cash transfer. (Red/*)

  • Anis Byarwati Dorong Transparansi Metodologi PDB untuk Jaga Kredibilitas BPS

    Anis Byarwati Dorong Transparansi Metodologi PDB untuk Jaga Kredibilitas BPS

    Mediakawasan.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati, menanggapi rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 yang mencapai 5,12 persen (yoy). Meskipun capaian tersebut patut diapresiasi, ia mengingatkan adanya perbedaan antara angka pertumbuhan yang dirilis dengan sejumlah indikator ekonomi sektoral yang justru menunjukkan perlambatan, seperti pertumbuhan kredit, penerimaan pajak, dan peningkatan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).

    “Kami tentu senang dan mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi ini, apalagi lebih tinggi dibandingkan Triwulan I-2025 yang sebesar 4,87 persen. Beberapa sektor utama seperti industri pengolahan, pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan mencatatkan pertumbuhan positif, begitu pula dari sisi pengeluaran, yakni konsumsi, investasi, dan ekspor,” jelas Anis di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

    Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga kredibilitas data BPS, mengingat lembaga tersebut menjadi rujukan utama bagi pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Menurutnya, integritas data menjadi modal utama dalam proses pembangunan, sehingga perlu dijaga dengan transparansi dan akuntabilitas.

    “Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam proses penyajian data, seringkali ada multi interpretasi jika dibandingkan dengan kondisi riil di lapangan. Jika BPS bisa meyakinkan publik melalui penjelasan yang transparan, akuntabel, dan dengan metode yang diakui, maka keraguan seperti saat ini bisa dihindari,” tegasnya.

    Politisi Fraksi PKS ini juga menilai, untuk menjaga kepercayaan publik, BPS dapat membuka metadata hingga metodologi perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan, termasuk sumber data, pembobotan sektor, dan metode estimasi yang bisa diverifikasi oleh pihak independen.

    “Langkah ini bukan untuk meragukan BPS, justru akan memperkuat posisinya sebagai lembaga negara yang akuntabel. Sehingga pertanyaan publik tentang kesenjangan antara data pertumbuhan dengan indikator sektoral dapat terjawab tuntas,” tandasnya.

    Ia menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa komitmen dan integritas BPS yang selama ini teruji dapat terus dipertahankan, sehingga publik memperoleh data ekonomi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Red/*)

  • Fenomena Rojali, Anis: Cermin Melemahnya Daya Beli dan Perubahan Fungsi Mal

    Fenomena Rojali, Anis: Cermin Melemahnya Daya Beli dan Perubahan Fungsi Mal

    Mediakawasan.id, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai fenomena ‘Rojali’ atau rombongan jarang beli di pusat perbelanjaan atau mal merupakan gejala yang mencerminkan pergeseran perilaku konsumen di tengah tekanan ekonomi. Anis mengatakan fenomena ini menggambarkan situasi di mana masyarakat tetap berkunjung ke mal, namun enggan melakukan transaksi pembelian karena berbagai alasan, salah satunya melemahnya daya beli.

    “Jika daya beli masyarakat menurun, prioritas belanja akan bergeser dari barang tersier ke kebutuhan pokok. Jadi, pengunjung tetap datang ke mal, tapi tidak dengan niat berbelanja, melainkan mungkin mencari hiburan atau sekadar ngadem,” ujar Anis di Jakarta, Senin (28/7/2025).

    Anis menjelaskan perubahan ini turut dipengaruhi transformasi konsep pusat perbelanjaan yang kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai ruang rekreasi dan sosial. Anis mengatakan mal telah menjadi destinasi hiburan, tempat makan bersama keluarga, hingga sarana bermain anak-anak, yang menjadikannya tetap ramai meski transaksi minim.

    “Ini adalah perubahan fungsi mal dari sekadar tempat transaksi menjadi ruang publik multifungsi,” ucap Anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Jakarta Timur tersebut.

    Anis juga menyoroti peran e-commerce dalam mendorong fenomena Rojali. Menurutnya, kehadiran platform belanja online membuat sebagian konsumen hanya menggunakan mal sebagai tempat untuk melihat-lihat dan mencoba barang secara langsung, sebelum akhirnya membeli secara online (daring) dengan harga lebih murah.

    “Banyak konsumen kini menggunakan mal sebagai showroom fisik. Mereka melihat, mencoba, atau membandingkan produk di toko, lalu membelinya secara online karena seringkali lebih murah atau ada promo menarik,” ucap Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga (BIPEKA) DPP PKS tersebut.

    Anis menegaskan kondisi ini menjadi tantangan bagi pengelola mal dan pelaku ritel. Menurut Anis, industri ini dituntut beradaptasi dengan strategi baru yang tidak semata-mata mengandalkan penjualan produk, melainkan juga menciptakan pengalaman belanja yang lebih menarik dan relevan bagi masyarakat.

    “Mereka perlu memikirkan strategi baru yang tidak hanya berfokus pada penjualan barang, tetapi juga pada penciptaan pengalaman yang menarik, unik, dan relevan agar pengunjung merasa termotivasi untuk berbelanja,” kata Anis. (Red/*)

  • Ketua Komisi IV DPR RI Apresiasi Capaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementan Tahun 2024

    Ketua Komisi IV DPR RI Apresiasi Capaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementan Tahun 2024

    Mediakawasan.id, Jakarta – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Opini ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana Kementan hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

    “Boleh kita beri tepuk tangan karena ini capaian yang sangat menggembirakan mengingat pada tahun 2023 Kementerian Pertanian mendapatkan opini wajar dengan pengecualian,”kata Titiek pada Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI Dengan Menteri Pertanian di Gedung DPR/MPR, Rabu(16/7/25)

    Tidak hanya itu, Titiek juga menyoroti bahwa pencapaian ini menjadi semakin penting karena diraih di tengah tantangan global yang berat pada tahun 2024, seperti perlambatan ekonomi dunia, meningkatnya tekanan geopolitik, risiko perubahan iklim, serta penurunan harga komoditas ekspor unggulan.

    “Sejalan dengan itu, sektor pertanian tetap mampu berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional dan menjadi salah satu dari lima sektor utama penopang pertumbuhan, bersama industri pengolahan, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi,” jelasnya.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sektor pertanian tumbuh sebesar 0,82 persen dan menyumbang 12,61% terhadap PDB nasional. Hal ini menandakan peran penting sektor ini dalam menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional.

    “Hal ini mencerminkan peran strategis sektor pertanian dalam menjaga stabilitas ekonomi serta ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik,” ujar Titiek

    Lebih lanjut, Titiek menyampaikan bahwa realisasi anggaran belanja Kementerian Pertanian tahun 2024 mencapai Rp14,30 triliun dari total pagu Rp14,73 triliun, atau sebesar 97,09 persen, sebuah pencapaian yang menunjukkan komitmen pengelolaan anggaran secara efisien, akuntabel, dan transparan.

    Titiek, berharap agar kinerja positif ini tidak berhenti di tahun 2024, namun dapat terus ditingkatkan pada tahun 2025. Dirinya menegaskan pentingnya penguatan program ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani, serta peningkatan daya saing melalui hilirisasi agroindustri dan ekspor komoditas pertanian.

    “Sektor pertanian bukan hanya penopang pembangunan nasional, tetapi juga kunci dalam meningkatkan devisa negara dan mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata,” kata Titiek.

    Bersamaan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan dalam ringkasan eksekutif laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tahun 2024 pada tabel rincian Opini atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN), BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementan tahun 2024.

    “Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama, termasuk arahan, bimbingan, dan pengawalan yang dilakukan oleh Ibu Ketua, Pimpinan, dan Anggota Komisi IV DPR RI. Kedepan Kementan akan terus mendorong peningkatan sektor pertanian, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan petani semakin terjamin,”tukas Mentan Amran (Red/rlls)

  • Anis Hadirkan AB Community Dalam Meaningfull Participation Bersama BSOJK

    Anis Hadirkan AB Community Dalam Meaningfull Participation Bersama BSOJK

    Mediakawasan.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menjadi narasumber pada acara Meaningful Participation (partisipasi aktif & berdampak) yang diselenggarakan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BSOJK) di Jakarta Timur. Acara yang diselenggarakan pada Jum’at, 18 Juli 2025 ini mengangkat tema Peran Regulator Dalam Mendorong Akses Pembiayaan UMKM. Nara sumber lain pada acara ini adalah ketua komisioner BSOJK Sidharta Utama, anggota komisioner BS OJK Muhammad Edhie Purnawan dan Hernawan B Sasongko.

    Anggota legislatif dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini menyampaikan pentingnya mendorong akses pembiayaan UMKM. “Pada kenyataannya, mendampingi para UMKM untuk terus berkembang dan mendapatkan pembiayaan bukanlah hal yang mudah,” ungkap Anis. Ia menceritakan pengalamannya bersama komunitas AB Community -komunitas pemberdayaan UMKM yang dibentuk Anis di Jakarta Timur- selama hampir 7 tahun mengalami berbagai tantangan. Diantaranya kesulitan akses pembiayaan.

    Dalam paparannya Sidharta Utama menjelaskan peran dan fungsi BSOJK serta berbagai problematika yang seringkali muncul di masyarakat terkait industri jasa keuangan.
    Edhie Purnawan menjelaskan jenis-jenis pembiayaan. Ia mengingatkan pentingnya UMKM meneliti lembaga pemberi pembiayaan sebelum melakukan pinjaman. Sebagai perbandingan Edhie juga menyampaikan contoh pembiayaan untuk UMKM di berbagai negara. Sementara Hernawan Sasongko menyampaikan hak dan kewajiban konsumen serta prosedur pengaduan yg bisa dilakukan oleh masyarakat.

    Acara yang berjalan hangat ini menghadirkan peserta para pelaku UMKM di Jakarta Timur yang terhimpun dalam AB Community. Komunitas yang digagas oleh Anis ini memiliki anggota hingga enam ribu orang. Kepada AB Community, Anis berpesan “Walaupun banyak tantangan, tetap semangat. Insya Allah kita sama-sama berjuang agar UMKM Jakarta Timur maju, berkembang dan naik kelas,” pungkasnya. (Red/*)

  • Dukung Gerakan Mengantar Anak, PKS Kuatkan Ketahanan Keluarga Melalui Forum Ayah

    Dukung Gerakan Mengantar Anak, PKS Kuatkan Ketahanan Keluarga Melalui Forum Ayah

    Mediakawasan.id, Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui Bidang Perempuan dan Keluarga, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap “Gerakan Ayah Mengantar Anak di Hari Pertama Sekolah” yang digagas oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dan dimulai secara nasional pada 14 Juli 2025.

    Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Keluarga, Anis Byarwati, menilai inisiatif ini merupakan langkah konkret dan terpuji dalam memperkuat ikatan antara ayah dan anak, sekaligus mendorong terciptanya pola pengasuhan yang lebih seimbang dalam keluarga Indonesia.

    “Gerakan ini sejalan dengan nilai-nilai inti PKS dan komitmen jangka panjang kami dalam membangun keluarga yang tangguh dan sejahtera,” ujar Anis dalam keterangan tertulisnya.

    “Keluarga yang kokoh membutuhkan kontribusi aktif dari kedua orang tua, termasuk peran strategis seorang ayah dalam mendidik dan membina anak-anaknya,” tegas Anis.

    PKS meyakini bahwa peran ayah jauh melampaui tugas mencari nafkah. Seorang ayah adalah pendidik utama dalam keluarga, membentuk karakter, etika, serta ketahanan emosional anak-anaknya.

    Keterlibatan aktif ayah dalam kegiatan sederhana seperti mengantar anak ke sekolah merupakan bentuk nyata dukungan emosional yang sangat berpengaruh pada perkembangan anak.

    “Konsep ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menempatkan keluarga sebagai salah satu dari tiga pilar utama pendidikan, selain sekolah dan lingkungan,” tutur Anis.

    ” Bagi PKS, keluarga bukan sekadar unit sosial, tetapi juga pondasi utama dalam pembangunan karakter bangsa,” tambahnya.

    Anis juga menuturkan, sebagai bentuk komitmen terhadap penguatan ketahanan keluarga, PKS telah menginisiasi berbagai program dan kegiatan yang menempatkan ayah sebagai aktor penting dalam pengasuhan anak.

    “Melalui Forum Ayah, PKS rutin menggelar pelatihan Training for Trainer bertema Ayah yang Dirindukan, untuk meningkatkan kapasitas para ayah dalam membina keluarga, terang Anis.

    “Selain itu, penghargaan Ayah Award juga diberikan PKS kepada figur-figur ayah teladan yang konsisten menjalankan peran pendidik dan pelindung dalam keluarga mereka,” pungkasnya. (Red/*)

  • Legislator PKS: Indonesia Dikenakan Tarif 32 Persen, Kebijakan Pemerintah harus Tepat dan Sesuai Potensi Indonesia

    Legislator PKS: Indonesia Dikenakan Tarif 32 Persen, Kebijakan Pemerintah harus Tepat dan Sesuai Potensi Indonesia

    Mediakawasan.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menanggapi putusan resmi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang secara resmi memutuskan tarif dagang resiprokal (timbal balik) ke Indonesia sebesar 32 persen berlaku mulai 1 Agustus 2025. “Kebijakan Resiprokal yang diterapkan AS terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia, memberikan dampak yang signifikan. Setidaknya barang ekspor unggulan Indonesia ke AS akan menjadi lebih mahal,” katanya di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta (8/7/2025).

    Menurut Anggota Fraksi PKS ini jika dilihat dari perspektif Indonesia, neraca perdagangan dengan Amerika Serikat menunjukkan surplus, bukan defisit. Surplus terjadi ketika nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. “Berdasarkan data BPS ekspor Indonesia ke AS pada 2024 mencapai sekitar 28,1 miliar dolar AS. Sementara itu impor Indonesia dari AS ke Indonesia pada 2024 diperkirakan sekitar 10,2 miliar dolar AS (berdasarkan data USTR dan laporan perdagangan bilateral). Jadi, surplus Indonesia dengan AS adalah kurang lebih 17,9 miliar dolar AS untuk tahun 2024,” ungkapnya.

    “Sebaliknya, dari perspektif AS, ini tercatat sebagai defisit perdagangan sebesar 17,9 miliar dolar AS dengan Indonesia, karena impor AS dari Indonesia lebih banyak dibandingkan ekspor ke negara yang sama,” kata Anis.

    Anggota Badan Anggaran DPR RI ini menyebut persentase perdagangan dengan AS terhadap total perdagangan Indonesia adalah sekitar 8,1 persen. “Namun kenaikan tarif impor terbaru sebanyak 32 persen tentunya berpotensi menurunkan volume dan nilai perdagangan,” paparnya.

    Meskipun demikian, Anis mengungkapkan bahwa terdapat beberapa dampak positif, bagi perekonomian dalam negeri, yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. “Pertama, dengan adanya peningkatan tarif masuk ke AS, dapat mendorong pelaku usaha untuk mendiversifikasi pasar ekspor baru, dan dalam rangka meningkatkan _market value_. Indonesia dapat menyasar pasar-pasar baru seperti Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika,” katanya.

    Legislator perempuan ini menyebut langkah ini juga dalam rangka mengurangi ketergantungan ekspor ke AS. Dengan kualitas yang baik, produk-produk Indonesia tidak mengalami banyak kesulitan standarisasi ke daerah pasar baru nantinya.

    “Kedua, penguatan industri domestik. Jika barang AS juga dikenakan tarif yang tinggi oleh Indonesia, maka produk lokal lebih bisa bersaing di pasar dalam negeri. Selain itu substitusi impor sangat mungkin terjadi, dan ini menjadi peluang bagi UMKM untuk meningkatkan market valuenya,” lanjut Anis.

    Dampak positif lainnya menurut Anggota DPR RI asal Jakarta ini meyakini peluang ini memungkinkan adanya negosiasi dagang baru bagi kerja sama ekonomi, regional atau non-regional. Kebijakan reciprocal tariffs, dapat memicu perundingan dagang bilateral baru. Sehingga terbuka peluang untuk melahirkan kesepakatan baru. “Pemerintah perlu menyikapi kondisi ini, dengan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia,” pungkasnya. (Red/rlls)

  • Aleg PKS Anis Byarwati Dorong Stabilitas Domestik untuk Lindungi Daya Beli dan Lapangan Kerja

    Aleg PKS Anis Byarwati Dorong Stabilitas Domestik untuk Lindungi Daya Beli dan Lapangan Kerja

    Mediakawasan.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional untuk melindungi daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja.

    Hal ini disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report yang digelar menjelang Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa pagi (24/6).

    Dalam pernyataannya, Anis menyoroti kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketidakstabilan geopolitik dan ancaman perlambatan ekonomi.

    “Sebagai anggota dewan tentu saja kita melihat bahwa daya beli masyarakat itu harus terus dibantu. Kondisi ekonomi kita mudah-mudahan menuju ke arah yang lebih baik,” kata Anis.

    Ia menekankan bahwa situasi global yang tidak menentu harus direspons dengan kebijakan dalam negeri yang adaptif dan berpihak kepada rakyat kecil.

    “Ada kondisi geopolitik juga yang mengancam, tapi kita berharap kondisi domestik kita bisa terjaga dan terkendali, sehingga masyarakat bisa naik daya belinya,” ujarnya.

    Anis juga menyinggung urgensi penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu solusi utama untuk memperkuat fondasi ekonomi keluarga.

    “Lapangan kerja juga mudah-mudahan semakin terbuka sehingga masyarakat bisa mendapatkan penghasilan. PHK juga mudah-mudahan tidak lagi menjadi momok bagi masyarakat, sehingga mereka bisa benar-benar tenang dan mampu memberi makan keluarganya,” pungkasnya. (Red/*)