Tag: BPH Migas

Mediakawasan.id, Yogyakarta – Industri minyak dan gas bumi (Migas) memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan profesional untuk memajukan industri migas nasional. Termasuk mewujudkan Generasi Emas 2045 yang diharapkan Indonesia menjadi negara maju, moderen, dan sejajar dengan negara-negara adidaya di dunia.

“Menuju Generasi Emas 2045 itu tidak mudah. Kita harus menyiapkan SDM yang andal agar dapat bersaing dengan negara-negara lain di ASEAN, Asia, dan dunia secara umum. Generasi muda harus mempersiapkan diri karena mereka akan menjadi pemimpin masa depan, termasuk juga menjadi pemimpin di industri migas yang terdiri dari sektor hulu dan hilir migas,” ujar Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon Simanjuntak dalam Seminar Nasional Hari Pendidikan Nasional dengan tema “Kontribusi Industri Migas Dalam Mewujudkan Generasi Emas 2045”, di Yogyakarta, Kamis (2/5/24).

Alfon menuturkan, tantangan utama yang harus dihadapi generasi muda ke depan adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang terus berkembang. Selain itu, perlu adanya pemahaman terhadap kondisi energi yang berperan penting bagi perekonomian negara.

“Generasi muda yang nantinya akan menjadi pelaku-pelaku industri dan birokrasi, harus menyiapkan diri atau memiliki kompetensi yang terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Kita harapkan Indonesia Emas 2045 dapat terwujud, di mana kita beralih dari negara berpenghasilan rendah atau menengah menuju penghasilan tinggi,” imbuh Alfon.

Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi di industri migas masih terbuka luas, kata Alfon. Sehingga, seharusnya peluang-peluang bisnis dapat dilakukan oleh anak bangsa.

“Kita harus berusaha agar kesempatan yang ada itu tidak lari keluar, tapi kita sendiri yang bisa melakukannya di dalam negeri dengan kompetensi dan juga keterampilan yang dimiliki oleh SDM kita,” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Shinta Damayanti. Menurut dia, Indonesia memiliki 128 cekungan di mana produksi migas saat ini baru berasal dari 20 cekungan. Dari 128 cekungan tersebut, sebanyak 65 cekungan masih belum dieksplorasi dan hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi generasi muda Indonesia.

Menurut Shinta, SDM merupakan aset yang luar biasa dan harus dibangun, serta dipersiapkan sebagai pekerja masa depan dengan mengubah pola pikir dan menerima perubahan yang terjadi.

“Perubahan itu sesuatu yang abadi. Kita tidak bisa tidak berubah, itu pasti terjadi dan sekarang bagaimana kita bisa beradaptasi dengan perubahan,” katanya.

Sementara Rektor Universitas Proklamasi 45 Benedictus Renny See menyampaikan, untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045, perlu disiapkan generasi penerus berkualitas, serta dilakukan pemerataan pembangunan antarwilayah mengingat Indonesia memiliki karakteristik kepulauan.

Benedictus berharap agar kegiatan seminar ini dapat bermanfaat bagi civitas academica serta para mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi guna mewujudkan Generasi Emas 2045. (Red/*)

Mediakawasan.co.ld, Nusa Tenggara Barat – Program Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga yang dilaksanakan Pemerintah sejak 2017, telah mendorong perekonomian masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) membantu percepatan program ini sehingga bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.

“BBM Satu Harga merupakan program Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal agar lebih maju dan berkembang. Jadi, ada hak saudara-saudara kita di daerah tersebut untuk menikmati harga BBM yang sama dengan wilayah lainnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan tentunya kita harapkan hal ini bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang,” papar Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dalam Rapat Progres Pembangunan Penyalur Program BBM Satu Harga Tahun 2024 Wilayah Nusa Tenggara, di Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (3/5/2024).

Sesuai rencana, ditargetkan hingga tahun 2024 dapat terbangun 583 penyalur BBM Satu Harga. Hingga saat ini, telah beroperasi 523 penyalur BBM Satu Harga di seluruh Indonesia yaitu Sumatera 83 penyalur, Kalimantan 111 penyalur, Maluku dan Papua 179 penyalur, Nusa Tenggara dan Maluku 94 penyalur, Sulawesi 51 penyalur, Bali 2 penyalur, serta Jawa dan Madura 3 penyalur.

Pria yang kerap dipanggil Tiko ini lanjut memaparkan, untuk tahun 2024 ditargetkan terbangun 71 penyalur BBM Satu Harga dan saat ini sudah terbangun 11 penyalur. Sementara sisa 60 penyalur lainnya masih harus diselesaikan. Dari 60 lokasi penyalur tersebut, masih ada 27 lokasi yang terdiri dari 18 lokasi sudah memiliki mitra tapi belum mendaftar, dan 9 lokasi belum ada mitra.

“Kita tentu memiliki semangat yang sama agar program ini dapat diselesaikan sesuai target. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai kewenangan masing-masing, termasuk mencari mitra yang akan membangun penyalur BBM Satu Harga,” ungkapnya seraya menambahkan untuk wilayah Nusa Tenggara, diharapkan tahun ini dapat terbangun 10 penyalur BBM Satu Harga.

Untuk mempercepat pembangunan, diharapkan Pemda dapat membantu mempermudah perizinan jika ada kondisi tertentu harus memindahkan lokasi penyalur ke wilayah kabupaten atau kecamatan yang menarik bagi mitra secara keekonomian.

Faktor keekonomian yang menarik bagi mitra juga menjadi perhatian Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman. Menurut dia, berdasarkan pengalaman di wilayah lainnya, Pemda dapat berkontribusi dengan memindahkan atau mencarikan lokasi penyalur yang bernilai ekonomis bagi mitra.

Upaya lainnya adalah menawarkan kepada putra daerah untuk dapat menjadi mitra penyalur BBM Satu Harga demi memajukan daerahnya. Selain itu, mengajak Hiswana Migas yang mempunyai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) eksisting di daerah sekitar lokasi penyalur BBM Satu Harga, agar menjadi calon mitra.

“Hiswana Migas yang mungkin memiliki beberapa SPBU di sekitar lokasi BBM Satu Harga bisa diajak untuk berkontribusi untuk daerah tersebut. Bisa bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” ujar Saleh.

Lebih lanjut, Saleh meminta agar penyalur BBM Satu Harga harus dipastikan mendapat alokasi Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite sesuai dengan kebutuhan agar dapat melayani masyarakat dengan baik.

Hadir dalam rapat ini, perwakilan Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi NTT dan NTB, serta Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Wilayah NTT Zico Wahyudi. (Red/*)

Mediakawasan.id, Bangka Belitung – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati Kembali mengingatkan bahwa pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi Solar serta BBM Kompensansi Pertalite harus tepat sasaran, karena di dalam pembentukan harga yang dijual ada uang negara, yaitu berupa subsidi dan kompensasi.

Subsidi dan kompensasi BBM diberikan kepada masyarakat yang berhak untuk menjaga daya beli masyarakat dengan menetapkan harga yang terjangkau, serta menciptakan rasa keadilan. Pada saat bersamaan, subsidi BBM juga diharapkan dapat mendorong tumbuhnya perekonomian dan investasi.

“BBM bersubsidi dan kompensasi menggunakan uang negara, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pendistribusian BBM juga harus dipastikan tepat sasaran dan tepat volume,” tutur Erika pada kegiatan bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (25/04/2024).

Lebih lanjut Erika menyampaikan, sebagai upaya agar konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi mendapatkan haknya, BPH Migas telah menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu (solar) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (pertalite). Hal ini merupakan upaya pengaturan, pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran, tepat volume, tepat manfaat sesuai peruntukannya. Beleid ini juga memberikan kemudahan bagi stakeholder dalam penerbitan surat rekomendasi.

“Surat Rekomendasi yang ditetapkan BPH Migas ini bertujuan agar BBM subsidi dan kompensasi yang memang diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, dapat dinikmati sebagaimana mestinya atau tepat sasaran. Selain itu, juga mendukung sektor-sektor produktif seperti sektor perikanan, pertanian dan usaha mikro, serta layanan umum,” terang Erika.

Senada, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman menjelaskan, Surat Rekomendasi ini menggunakan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan bagi dinas-dinas penerbit dalam penerbitan Surat Rekomendasi dan dipergunakan untuk kontrol atau monitoring penyaluran BBM Subsidi.

“Surat Rekomendasi dilengkapi dengan QR Code sebagai rujukan Pembelian BBM JBT Solar dan JBKP Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Volume dalam Surat Rekomendasi menjadi kepastian kebutuhan BBM subsidi dan kompensasi negara pada masyarakat yang terdokumentasi di Pemerintah Daerah terkait, Badan Usaha Penugasan dan BPH Migas” jelas Harya yang biasa disapa Didit ini.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya juga mengapresiasi kegiatan ini yang dihadiri berbagai lapisan masyarakat yaitu Nelayan, Pelaku UMKM, organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya

“Ini memberikan satu ruang untuk masyarakat Belitung Timur agar mengerti fungsi dari BPH Migas serta tata kelola pendistribusian BBM sehingga masyarakat dapat terlayani dan tepat sasaran,” ungkap Bambang.

Pemantauan SPBU dan SPBUN

Selain bertemu masyarakat Kabupaten Belitung Timur, BPH Migas juga melakukan pemantauan penyaluran BBM Subsidi di SPBU dan SPBU Nelayan (SPBUN) di wilayah Belitung dan sekitarnya.

Dari pemantauan ini BPH Migas mendapatkan masukan dari berbagai stakeholder, operator SPBU/SPBUN dan konsumen pengguna untuk penyempurnaan peraturan dan peralatan pengawasan, seperti adanya oknum yang menggunakan lebih dari satu QR untuk membeli BBM Subsidi, adanya Fuel Card yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat dipergunakan melebihi batasan pengisian serta tidak sesuai dengan peruntukannya.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengungkapkan, dalam pemantauan ini ditemukan ketidaksesuaian antara data di fuel card dan jenis mobil yang mengisi BBM. Seharusnya hanya dapat membeli 20-30 liter (Fuel Card Mobil), ternyata dapat membeli hingga 60 liter (Fuel Card Truk), masih adanya pengerit yang menggunakan beberapa QR dan mengganti Nopol kendaraan sesuai dengan QR.

“Dengan indikasi temuan ini, diharapkan badan usaha dan operator SPBU lebih peduli untuk memperhatikan aturan yang ada. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah punya aturan turunan terkait pengendalian distribusi BBM. Atas kondisi ini, kami (BPH Migas) lakukan pembinaan berupa pengendalian distribusi Solar dan Pertalite, tetapi tidak dihentikan operasinya, karena jarak SPBU yang satu dengan yang lain cukup jauh. Sehingga masyarakat sekitar tetap terlayani dengan baik,” jelas Halim, Sabtu (26/04/2024).

Abdul Halim menambahkan, kualitas dan peletakan CCTV di SPBU juga harus diperhatikan karena akan mempermudah pengawasan oleh BPH Migas maupun Pertamina Patra Niaga. Diharapkan Badan Usaha Penyalur selalu melakukan pengecekan berkala kepada SPBU yang ada di wilayahnya.

Kegiatan pemantauan ini diakhiri dengan dialog dengan para nelayan untuk mendapatkan masukan dari nelayan yang sedang melakukan pembelian BBM Subsidi di SPBUN Pelabuhan Perikanan Nusantara di Belitung.

“BPH Migas melihat fasilitas dan berdialog langsung dengan para nelayan tentang ketersediaan BBM subsidi SPBUN ini. Apakah BBM yang mereka tunggu selalu tersedia atau terjadi beberapa situasi, seperti kekurangan atau keterlambatan,” tutup Halim. (Red/*)

Mediakawasan.id, Jawa Tengah – Layanan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) harus tetap dijaga untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Guna memastikan hal tersebut, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Iwan Prasetya Adhi dan Wahyudi Anas melakukan pemantauan langsung terhadap pelayanan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Banyumas, Jawa Tengah.

Iwan menjelaskan pemantauan SPBU ini bertujuan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat setelah Lebaran, tetap berjalan dengan baik. “Pengawasan kita memberikan dampak yang baik bagi rekan-rekan di SPBU untuk menjalankan operasional sesuai prosedur yang sudah ditentukan,” terangnya di salah satu SPBU di Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jum’at (26/4/24).

Iwan dan wahyudi juga mengecek berbagai sarana dan fasilitas di area SPBU, seperti keberadaan musola dan toilet, pengukuran volume BBM, dan takaran kandungan air di dalam tangki timbun.

“Dari sisi dokumentasi juga cukup bagus. Kemudian dari ATG (Automatic Tank Gauge) dan CCTV (Closed-Circuit Television) semua juga kita lihat sudah memenuhi regulasi dan relatif bagus,” jelas Iwan.

Hal senada dikatakan Wahyudi. Menurutnya, pengelola SPBU perlu menjaga kebersihan dan kenyamanan masyarakat, serta selalu berupaya mengantisipasi antrean pembeli BBM agar tidak sampai keluar area SPBU.

“SPBU telah melayani masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan preventif internal dijalankan dengan baik. Tidak ada SPBU yang melayani masyarakat yang membeli BBM subsidi lebih dari 1 QR Code,” urainya.

Di samping itu, Wahyudi menjelaskan salah satu SPBU yang dikunjungi hari ini pernah mendapatkan pembinaan pada tahun 2023. Kini SPBU tersebut telah berbenah dan sudah terlihat perbaikannya.

“Mereka sudah sangat waspada dan melakukan tindakan preventif. Tidak melayani pengisian BBM yang berulang. Sehingga berjalan dalam kondisi aman dan terkendali,” ujar Wahyudi.

Kegiatan pemantauan ini juga dihadiri Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Tegal Mahfud Nadyo Hantoro dan Sales Branch Manager PT PPN Cilacap dan Banyumas Andi Arifin.

Sapa Masyarakat Banyumas

Selepas pemantauan SPBU, Iwan dan Wahyudi mengikuti kegiatan sinergi BPH Migas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Dalam kesempatan ini, Iwan mengapresiasi kolaborasi yang terjalin apik dengan DPR RI selama ini.

“Terima kasih atas sinergi yang baik antara BPH Migas dengan DPR RI. Mengenai, pasokan BBM periode Lebaran kemarin, Alhamduillah tidak ada kelangkaan BBM di Purwokerto, Banyumas,” tambah Iwan.

Iwan berharap melalui kegiatan penyebarluasan informasi ini, masyarakat Banyumas dapat memahami dan menyampaikan secara berantai kepada kerabat dan masyarakat sekitar tentang kegiatan penyediaan, pendistribusian serta pengawasan BBM yang diamanahkan negara kepada BPH Migas.

“Tugas ini, membutuhkan peran aktif Bapak, Ibu dan hadirin semua. Jika ada dugaan penyalahgunaan BBM dapat menghubungi Helpdesk BPH Migas 081230000136,” ajaknya.

Sementara itu, Wahyudi menyampaikan bahwa BPH Migas terus mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya, agar Masyarakat yang berhak dapat menikmati BBM subsidi dan kompensasi negara sesuai dengan peruntukannya.

“Untuk Jenis BBM Tertentu Solar diberikan subsidi dan Jenis BBM Khusus Penugasan Pertalite diberikan kompensasi. BPH Migas yang mengawasi, bersama dengan instansi lain seperti Polri dan Kejaksaan,” tegasnya.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto berharap kegiatan ini memberikan manfaat dan mengajak masyarakat Banyumas untuk berhemat dalam penggunaan energi, termasuk BBM.

“Sehingga, masyarakat banyumas dapat memperoleh minyak dan gas sesuai dengan kebutuhan dan diperoleh secara mudah dan terjangkau secara harga,” tutupnya. (Red*)

Mediakawasan.id, Jawa Barat – Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan investasi. Untuk itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memperkuat pengawasan agar BBM subsidi dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

“BPH Migas sebagai lembaga yang bertugas mengatur serta menetapkan ketersediaan dan distribusi BBM, terus berupaya meningkatkan pengawasan agar subsidi BBM tersebut tepat sasaran,” ungkap Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (20/4/2024).

Saleh menegaskan, BPH Migas juga bertugas menjamin agar hanya masyarakat yang berhak saja yang dapat menikmati BBM subsidi, sekaligus mengawasi jika terjadi dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan distribusi BBM. “Dalam menjalankan tugas tersebut, tentunya BPH Migas bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum, serta Pemerintah Daerah. BPH Migas telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan sejumlah lembaga dan pemerintah daerah,” kata Saleh.

Dalam kesempatan ini, disampaikan juga pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kondisi-kondisi aktual sektor energi di Indonesia, sehingga masayarakat dapat memahami pentingnya hemat dalam menggunakan energi.

“Seoptimal mungkin kita hemat menggunakan energi, menggunakan kendaraan umum seperti bus, kereta api, atau menggunakan kendaraan secara bersama-sama, sehingga dapat mengurangi konsumsi BBM. Ini berarti mengurangi subsidi BBM, serta emisi rumah kaca, mengurangi dampak pemanasan global. Banyak manfaat yang diperoleh melalui penghematan energi,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Diah Nurwitasari mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi di Indonesia, mengingat cadangannya yang cukup besar. Namun, kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, menjadi suatu tantangan dalam pembangunan infrastruktur. Dirinya juga mendorong agar Pemerintah melanjutkan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas).

Terkait subsidi energi, seperti BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg, Diah mendukung kebijakan Pemerintah agar lebih tepat sasaran. “Saya sangat setuju upaya-upaya Pemerintah dalam mengelola (subsidi energi) agar masyarakat yang menikmati subsidi itu adalah mereka yang memang membutuhkan,” ujar Diah.

Kegiatan ini juga dihadiri Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Kabupaten Bandung Deni Nugrahanto. (Red/*)

Mediakawasan.id, Jakarta – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menutup secara resmi Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ramadan dan Hari Raya Idufitri (RAFI) 1445H/2024. BPH Migas mengapresiasi sinergitas stakeholder dalam pemantauan Posko Nasional Sektor ESDM yang dilaksanakan sejak tanggal 3 hingga 19 April 2024, sehingga seluruh kegiatan penyediaan dan penyaluran energi yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), Gas Bumi, serta antisipasi Bencana Geologi berjalan lancar dan aman.

“Sinergitas ini tentu saja bukan hanya internal anggota Posko saja, tetapi juga dengan stakeholder lainnya seperti Korlantas Polri terkait rute-rute yang dilakukan pembatasan ataupun titik-titik kemacetan, Kementerian Perhubungan baik Perhubungan Darat, Laut dan Udara terkait dengan peningkatan aktivitas pergerakan orang dengan transportasi umum maupun transportasi pribadi. Badan Pengatur Jalan Tol dan PT Jasa Marga terkait dengan jalur tol dan fasilitas rest area di ruas tol,” ujar Erika selaku Ketua Posko Nasional Sektor ESDM RAFI 2024 dalam konferensi pers penutupan Posko, di Kantor BPH Migas, Jakarta, Jumat (19/4/2024).

Melalui semangat kolaborasi dan sinergitas yang baik, kata Erika, Posko Nasional Sektor ESDM telah berjalan lancar dan masyarakat Indonesia dapat merayakan Ramadan dan Idulfitri 1445H/ 2024 dengan aman dan gembira.

Adapun hasil evaluasi selama Posko Nasional Sektor ESDM berlangsung, adalah sebagai berikut:

1. BBM

BPH Migas melaksanakan pemantauan volume stok dan realisasi penyaluran BBM harian, serta melakukan pengawasan lapangan untuk memantau kondisi penyediaan dan pendistribusian BBM di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.I Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Bali, Kalimantan Timur, D.I. Aceh, Jambi, NTB, Sulawesi Tenggara, Bengkulu, dan lain-lain.

Ketersediaan dan penyaluran BBM secara umum dalam kondisi aman dengan coverage days (CD) berkisar antara 4 hingga 62 hari. Untuk BBM yang terbanyak dikonsumsi masyarakat yaitu Pertalite dan Solar, coverage days selama periode RAFI 2024 berkisar 20 hari.

BPH Migas bersama Badan Usaha Retail BBM telah menyiagakan sarana dan fasilitas penyaluran BBM, PT Pertamina Patra Niaga menyiagakan 115 Terminal BBM, 7.400 SPBU, dan 71 DPPU, serta layanan tambahan berupa SPBU Siaga, Kiosk Pertamina Siaga, Motorist, dan Mobil Tangki Standby dan 6 Serambi MyPertamina. PT AKR Corporindo Tbk menyiagakan 108 Penyalur, PT Aneka Pertroindo Raya (BP-AKR) menyiagakan 51 SPBU. Sedangkan Exxonmobil Lubricants Indonesia menyiagakan 2.695 Microsite, PT Shell Indonesia menyiagakan 215 SPBU, dan PT Vivo Energy Indonesia (VIVO) menyiagakan 39 SPBU.

“Penyaluran BBM tertinggi secara nasional untuk arus mudik terjadi pada tanggal 9 April 2024, dengan kenaikan gasoline 44,56% dari penyaluran normal, sedangkan untuk arus balik pertama terjadi pada tanggal 13 April 2024 dengan kenaikan gasoline 21,63% dari penyaluran normal dan arus balik kedua, terjadi pada tanggal 15 April 2024 dengan kenaikan gasoline 17,65% dari penyaluran normal. Adapun penyaluran selama periode Posko dibandingkan rata-rata penyaluran normal untuk gasoline naik sebesar 18,1% dan avtur naik sebesar 10,7%, sedangkan gasoil turun sebesar 26,6 %,” jelasnya.

2. LPG

Stok LPG selama Posko dinyatakan aman. Seluruh Agen serta Pangkalan LPG Tabung 3 Kg siaga beroperasi pada periode Satgas RAFI 2024. Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas dan Pertamina menyiagakan 30 Terminal LPG, 723 SP(P)BE dan 5.027 Agen LPG. Agen LPG disiagakan 24 jam khusus pada wilayah dengan demand tinggi. “Selama periode Satgas RAFI 2024, coverage days stok LPG nasional rata-rata 15,45 hari,” lanjut Erika.

Penyaluran LPG selama periode Satgas RAFI 2024 dibandingkan rata-rata penyaluran normal naik 2,81%. Penyaluran LPG tertinggi selama periode Satgas RAFI 2024 terjadi pada tanggal 8 April 2023, yaitu sebesar 33.689 Metrik Ton (MT) atau naik sebesar 18,3% dari penyaluran normal sebesar 28.468 MT.

Ditjen Migas melaksanakan pemantauan volume stok dan realisasi penyaluran LPG harian, serta melakukan pengawasan lapangan untuk memantau kondisi penyediaan dan pendistribusian LPG, dengan hasil pengawasan penyaluran LPG aman dan lancar.

3. Gas Bumi

Secara umum, bidang gas bumi tidak mengalami kendala dan dalam keadaan aman. Sementara untuk penyaluran gas bumi, telah berhasil disalurkan kepada lebih dari 3.108 pelanggan komersial dan industri, 1.986 pelanggan kecil, 817.211 pelanggan rumah tangga (jargas), serta pelanggan power termasuk PLN Group dengan mengoptimalkan jaringan dan infrastruktur gas bumi lebih dari 32.343 km, 13 SPBG, 3 MRU dengan kapasitas sebesar 19.175 LSP serta 3 LNG terminal yang dikelola oleh PT PGN dalam kondisi handal dan aman, serta mengaktifkan Posko Satgas di semua area operasi.

Penyaluran gas tertinggi tanggal 3 April sebesar 902 BBTUD dan terendah tanggal 10 April (H-1) sebesar 599 BBTUD, penyaluran niaga gas pada H0 sebesar 638 BBTUD dan H+1 sebesar 647 BBTUD. “Perubahan volume penyaluran gas bumi pada periode RAFI ini dimitigasi dengan manajemen linepack untuk optimalisasi penyaluran gas bumi dapat dirasakan oleh masyarakat dengan nyaman dan aman,” lanjutnya.

4. Listrik

Kondisi pasokan untuk sistem kelistrikan di wilayah pengusahaan PT PLN umumnya berada pada kondisi ”pasokan listrik aman”. Kondisi kelistrikan pada tanggal 10 April 2024 pada saat perayaan Hari Raya Idulfitri, yaitu sebanyak 23 sistem dalam kondisi normal, dan 1 sistem dalam kondisi defisit (sistem Bau-bau). Pemadaman pada sistem Bau-bau saat beban puncak malam sebesar 1,33 MW, Sistem siaga pada beban puncak siang. Rincian Daya Mampu Pasok Nasional sebesar 52.454,77 MW dan Beban Puncak sebesar 31.213,56 MW.

5. Geologi

Selama periode Posko, terjadi kejadian kebencanaan Geologi, antara lain:

a. Gunung api: satu gunung api berstatus Awas (Ruang), Enam gunung api berstatus Siaga (Anak Krakatau, Ili Lewotolok, Marapi, Merapi, Semeru, Awu) dan enam belas gunung api bertatus Waspada (Banda Api, Bromo, Dempo, Dukono, Gamalama, Ibu, Karangetang, Kerinci, Lewotobi Laki-Laki, Lokon, Raung, Rinjani, Sangeangapi, Sinabung, Slamet, Soputan).

b. Gerakan tanah atau tanah longsor:

Terdapat 33 kejadian gerakan tanah pada jalur jalan dan lereng yang curam. Seluruh kejadian gerakan tanah sudah ditangani sebagian oleh Badan Geologi dan secara lokal telah ditangani oleh pemerintah daerah setempat.

Dampak dari gerakan tanah di Sulawesi Selatan (Tana Toraja) sempat memutuskan jaringan listrik ke lokasi terdampak dan sudah teratasi. Kejadian longsor juga memutus jalur tol Bocimi sehingga terganggunya jalur transportasi yang masih dialihkan ke jalur lain hingga saat ini. Dampak dari erupsi Gunung Api Ruang (Sulawesi Utara) membuat Bandara Sam Ratulangi di Manado ditutup.

c. Gempa bumi selama Posko, tercatat 227 kejadian gempa di atas skala 2.1 SR. Tiga kejadian gempa bumi dengan magnitudo >= 5.0, terdapat 20 gempa bumi terasa dengan magnitudo variatif antara 2.1-6.5. Selain itu, terdapat dua kejadian gempa bumi merusak di daerah Morotai Selatan (Pulau Doi), dan Jawa Timur (Kabupaten Tuban (Pulau Bawean)).

Lebih lanjut, Erika memaparkan, berdasarkan hasil pemantauan pada sektor ESDM terdapat rekomendasi, antara lain agar Badan Usaha sektor BBM menjaga ketahanan stok BBM selama periode RAFI 2024, meningkatkan ketersediaan stok BBM dan menyiagakan SPBU kantong, motoris BBM dan SPBU siaga pada daerah dekat jalur wisata dan arus balik.

Selanjutnya, kondisi sarana dan fasilitas (sarfas) lembaga penyalur BBM dan LPG di daerah rawan terdampak bencana alam dalam kondisi aman, serta dapat beroperasi dengan baik. “Untuk mengantisipasi area sarfas dari dampak bencana yang lebih besar, maka petugas perlu disiagakan serta memonitor agar kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan LPG selama RAFI berjalan dengan lancer,” pungkas Erika.

Dalam kesempatan ini, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso, mengatakan pihaknya senantiasa memenuhi kebutuhan BBM untuk para pemudik pada masa libur Lebaran 2024. Pertamina Patra Niaga juga siaga menjamin kebutuhan BBM selama puncak arus mudik Lebaran 2024 yang terjadi pada 5-7 April dan puncak arus balik Lebaran 2024 pada 15 April.

Sedangkan Vice President Pengendalian Operasi Sistem Ketenagalistrikan PT. PLN Nurdin Pabi menyampaikan, saat ini terdapat 1.299 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang mayoritas terletak di jalur mudik. Selama RAFI 2024, transaksi di SPKLU mencapai 11.000 atau 5 kali lipat dibandingkan transaksi tahun 2023 sebanyak 2.200 transaksi.

“Kenaikannya kurang lebih 5 kali lipat dibandingkan tahun 2023. Kemudian untuk dari sisi konsumsi energi atau kwh yang digunakan oleh masyarakat, pengguna mobil listrik juga naik tinggi 5,2 kali lipat, dari tahun lalu 43,2 mwh atau 43 ribu kwh menjadi 224,4 ribu kwh,” katanya.

Acara hari ini dihadiri juga oleh Komite BPH Migas Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, serta Saleh Abdurrahman. Hadir pula, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S., Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono, Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Penegakan Hukum Sektor Hilir Migas dan Penanganan Radikalisme BJP (P) Hendriarto, Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas Sentot Harijady BTP Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Mustika Pertiwi, Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Mohamad Priharto Dwinugroho, dan Kepala Tim Kerja Gerakan Tanah PVMBG Badan Geologi Oktori Prambada, Badan Usaha serta instansi lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Posko Nasional Sektor ESDM RAFI 2024. (Red/*)

Mediakawasan.id, Banten – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali melakukan pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) saat arus balik periode Ramadan Idul Fitri (RAFI) 2024. Kali ini di wilayah Tangerang, Banten yang menjadi jalur utama dari dan ke Merak, Banten.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Termasuk mengawasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Indonesia.

“Saya sudah sampaikan kepada pengelola SPBU untuk selalu mengecek CCTV, pengawasan Melekat atau Waskat kepada pengawas SPBU, jika ada dugaan yang mencurigai, segera laporkan,” tegasnya di salah satu SPBU di wilayah Tangerang, Banten, Kamis, (18/4/24).

Saleh mengatakan jalur dari dan menuju Merak, merupakan jalur strategis. Sehingga, ia meminta pengelola SPBU untuk menjaga stok BBM dengan baik.

“Terus koordinasi dengan Pertamina, agar stok selalu ada. Jangan sampai kurang, apalagi habis,” pintanya.

Ia juga mengingatkan, BPH Migas tidak segan memberikan peringatan bagi SPBU yang melakukan kecurangan dalam penyaluran BBM subsidi. Tentunya bekerja sama dengan Badan Usaha dan aparat penegak hukum. “Agar BBM subisidi ini tepat sasaran,” kata Saleh

Sementara Sales Branch Manager Rayon I Banten PPN William Handoko menyampaikan, telah dilakukan pemantauan sarana dan fasilitas SPBU. Pemantauan ini bertujuan untuk memberikan pemahanan yang baik kepada masyarakat.

Di samping itu, juga dilakukan pemantauan stok BBM pada arus balik Ramadan dan Idulfitri 1445H/2024. “Stok BBM kita sangat terjaga. Itu di atas 2 hari semua, untuk semua produk,” pungkasnya.

Bijak Gunakan BBM Subsidi

Usai pemantauan SPBU, Saleh melanjutkan kegiatan dengan menghadiri acara Sinergitas BPH Migas dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pada keaemoatan ini, Saleh mengajak masyarakat secara bijak menggunakan BBM subsidi.

“Sebisa mungkin hemat dan dapat menggunakan transportasi publik. Kami mengimbau, marilah kita menggunakan BBM ini secara bijaksana dan tepat sasaran. Agar masyarakat yang berhak, yang butuh, atau masyarakat kita yang kurang mampu, yang bisa menggunakan BBM subsidi maupun BBM kompensasi,” terangnya.

Saleh berharap setelah pertemuan ini, masyarakat dapat menyampaikan informasi tentang BPH Migas dan penggunaan BBM subsidi secara lebih bijak, kepada keluarga dan kerabat.

“Harapan setelah mendengar paparan tugas, pokok, dan isu mengenai BBM, dapat meneruskan kepada masyarakat dan tetangga untuk lebih bijak dalam menggunakan BBM,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPR RI Mulyanto menjelaskan perlunya peningkatan efisiensi dalan pendistribusian energi, khususnya BBM bersubsidi. Menurutnya, hal ini penting dilakukan agar pendistribusian BBM subsidi semakin tepat sasaran.

Selain itu, ia juga berharap adanya penguatan tugas dan fungsi BPH Migas ke depan. “Kita perkuat BPH Migas, agar pengawasannya semakin mantap,” ucapnya.

Sales Area Manager Banten Pertamina Patra Niaga (PPN) Joko Priyambodo menjelaskan di wilayahnya terdapat 287 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), 10 SPBU Nelayan (SPBUN), 1 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), dan 98 Pertashop.

Sementara penjualan rerata BBM di wilayah Banten, yaitu untuk gasoline sebesar 4.866 Kilo Liter (KL)/hari dan gasoil sebanyak di 2.510 KL/hari. (Red/*)

Mediakawasan.id, Semarang – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan selama periode Ramadan serta Idul Fitri (RAFI) 2024, pasokan gas bumi bagi pengguna Jaringan Gas Bumi (Jargas) di wilayah Semarang, Jawa Tengah, dalam kondisi aman. Hal ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi dan Wahyudi Anas melakukan peninjauan ke Kantor PGN Wilayah Semarang serta terjun langsung ke pengguna jargas rumah tangga.

“Alhamdullilah pasokan jargas di periode RAFI aman, tidak ada kendala terkait ketersediaan dan penyaluran gas,” ungkap Anggota Komite BPH Migas, Iwan Prasetya Adhi saat ditemui di kantor PGN Wilayah Semarang, Sabtu (13/04/2024).

Lebih lanjut Iwan menjelaskan, jelang lebaran Idul Fitri, pemintaan terhadap gas industri mengalami penurunan (low demand) sedangkan permintaan gas untuk rumah tangga menunjukan kenaikan. “Hal ini dikarenakan aktivitas industri mengalami penurunan selama periode libur lebaran Idul Fitri, sementara untuk rumah tangga menunjukan kenaikan pada H-1 yang menunjukan aktivitas jelang lebaran meningkat,” ujarnya.

Tidak hanya melakukan pemantauan lapangan, Iwan Prasetya Adhi dan Wahyudi Anas juga mengunjungi pelanggan jargas rumah tangga untuk mendengarkan saran maupun masukan.

“Di wilayah Semarang, kita juga melakukan kunjungan secara acak ke pelanggan. Alhamdulillah masyarakat cukup nyaman berlangganan dengan PGN, tidak ada kendala-kendala baik dari sisi layanan serta penyaluran gas ke pelanggan rumah tangga,” jelas Wahyudi.

Dalam kunjungan ini Wahyudi juga menyampaikan, wilayah Sales and Operation Regional (SOR) III PGN melakukan pengelolaan jargas dengan jumlah sekitar 207.585 pelanggan yang terbagi ke beberapa sektor, yaitu Rumah Tangga, Pelanggan Kecil Komersial serta Industri. Pada periode libur RAFI 2024, konsumsi gas bumi terjadi penurunan tertinggi sekitar 51%, di mana semula sebesar 220 BBTUD dan pada hari Idul Fitri turun menjadi 106 BBTUD. Penurunan penyerapan gas pelanggan PGN SOR III ini didominasi sektor industri yang mengurangi volume konsumsi gas saat libur Idul Fitri.

“Berdasarkan kondisi laporan layanan ke pelanggan, secara rekap di Semarang itu kendalanya minor, bukan gangguan yang diakibatkan pipa. Kebocoran pipa semuanya nihil, sehingga kita yakinkan untuk pelayanan pelanggan jargas dari sisi pasokan dan jaringan infrastruktur distribusi gas bumi semuanya aman,” tutup Wahyudi.

Turut hadir dalam kegiatan ini GM Sales & Operation Region III PT PGN Hedi Hedianto, Division Head Regional Sales Customer Management SOR III Fitria Agristina Wijaya, dan Area Head Semarang Sugianto Eko Cahyono. (Red/*)

Mediakawasan.id, NTB – Pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) selama arus balik libur Hari Raya Idulfitri 1445H/2024 (RAFi) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dipastikan berjalan lancar dan aman. Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman melakukan pemantauan langsung ke lapangan, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Lembar, sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), serta Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di NTB, Minggu dan Senin (14-15/4/2024).

“Berdasarkan pemantauan BPH Migas ke sejumlah lokasi, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Lembar, beberapa SPBU dan SPBE, pasokan dan distribusi BBM, serta gas dipastikan terjaga. Stok BBM cukup, baik itu di SPBU wilayah timur maupun barat,” ungkap Saleh saat melakukan pemantauan SPBE di Kecamatan Lombok Barat, Senin (15/4/2024).

Saleh juga memaparkan, dalam kunjungan ke Pelabuhan Penyeberangan Lembar tanggal 14 April 2024, diketahui pasokan BBM untuk kapal-kapal penyeberangan tidak mengalami kendala. Meski jumlah penumpang selama libur RAFI 2024 meningkat 100% yaitu dari sekitar 2.000 orang per hari menjadi sekitar 4.000 orang per hari, namun jumlah tersebut masih di bawah kapasitas kapal yang tersedia sehingga tidak membutuhkan tambahan pasokan BBM. Puncak arus balik di Pelabuhan Lembar terjadi pada tanggal 13 hingga 14 April 2024.

“Dari aspek BBM, kita lihat kuota yang diberikan kepada PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Indonesia (ASDP) cukup untuk mengoperasikan sekitar 20 kapal yang melayani jalur Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Padangbai di Bali. Pelaksanaan penyediaan penyeluruhan BBM di Pelabuhan Lembar berjalan baik aman dan lancar,” imbuhnya.

Kesiapan stok BBM selama RAFI juga terlihat dari monitoring yang dilakukan di sejumlah SPBU di Provinsi NTB. “Stok BBM cukup. Pertamina sudah menyiapkan langkah-langkah untuk memudahkan masyarakat memperoleh BBM, termasuk Pertamina Delivery Service (PDS), mobil tangki cadangan, serta SPBU yang siaga 24 jam,” kata Saleh.

BPH Migas mengapresiasi PT Pertamina Patra Niaga yang telah melakukan pelbagai upaya untuk mendukung ketersediaan dan distribusi BBM, dan aman terjaga. “Secara umum, kita lihat Pertamina sudah sangat siap mengamankan pasokan BBM dan LPG selama RAFI. Tidak ada masalah berarti yang kita temukan di lapangan,” katanya.

Meski demikian, BPH Migas meminta agar Pertamina tidak lekas berpuas diri dan terus meningkatkan kelancaran penyaluran BBM sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain SPBU di Lombok Timur, Barat dan Utara, pada Senin (15/4/2024) Komite BPH Migas juga mengunjungi SPBE di Kecamatan Kahuripan, Kabupaten Lombok Barat. Pasokan LPG untuk wilayah ini juga tersedia.

“Stok LPG di wilayah Lombok cukup. Di lapangan, kami juga menyaksikan proses pengisian gas ke tabung LPG 3 kg dan semuanya berjalan lancar. Tidak ada kenaikan permintaan yang signifikan. Pada arus balik ini permintaan sudah berjalan normal kembali. Distribusi LPG dari SPBE ke agen dan pangkalan, hingga konsumen berjalan baik,” pungkas Saleh seraya menambahkan, jumlah SPBE di NTB berjumlah sekitar 13 unit.

Berdasarkan data PT Pertamina Patra Niaga, untuk Provinsi NTB, kenaikan permintaan gasoline (Pertalite) meningkat sekitar 10%, sementara gas oil (Solar) turun 9%, sejalan dengan pelarangan beroperasinya truk-truk angkutan barang selama RAFI 2024. Untuk LPG Public Service Obligation/PSO ( LPG tabung 3 kg), kebutuhannya meningkat 6,1% dan LPG Non PSO turun 5,1%.

General Manager PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry (ASDP) Lembar Agus Djoko Triyanto, mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah, termasuk BPH Migas, terkait ketersediaan pasokan BBM sehingga kegiatan penyeberangan dapat berjalan lancar selama RAFI 2024.

“Sejauh ini kami tidak mengalami kendala terkait distribusi BBM untuk kapal-kapal penyeberangan. Jumlah kuotanya sesuai dengan yang telah ditetapkan BPH Migas,” ujar Agus.

Turut hadir dalam kegiatan pemantauan ini, Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB Sahdan, serta Sales Area Manager (SAM) Retail PT Pertamina Patra Niaga NTB Agung Kaharesa Wijaya. (Red/*)