Tag: BPH Migas

Mediakawasan.id, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung akan memperkuat pengawasan serta penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat volume melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Pembahasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini digelar di Kantor BPH Migas, Rabu (28/2/2024).

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengungkapkan, PKS ini merupakan salah satu upaya untuk mengawasi secara bersama-sama penyaluran BBM Bersubsidi dan mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk BBM subsidi dan kompensasi.

“Pembahasan PKS dilakukan secara transparan dan kita bersama-sama dalam satu tugas negara, yaitu untuk mengawasi penyaluran BBM Bersubsidi dan menjaga APBN, termasuk di dalamnya BBM subsidi dan kompensasi,” kata Halim.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya BPH Migas telah menandatangani PKS dengan beberapa Pemprov, seperti Pemprov Kepulauan Riau (Kepri) dan Bengkulu. Diharapkan nantinya seluruh Pemprov dapat menandatangani perjanjian kerja sama serupa.

“BPH Migas sudah menandatangani PKS dengan Pemprov Kepulauan Riau dan Bengkulu. PKS ini dapat menjadi referensi pembahasan PKS dengan daerah lainnya. Nanti titik temunya di mana, dapat dibahas lebih lanjut,” ujarnya.

Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kepulauan Bangka Belitung Mohammad Soleh berharap, melalui kerja sama ini penyaluran BBM subsidi dan kompensasi dapat lebih tepat sasaran, mengingat selama ini sebagian distribusinya masih belum sesuai peruntukan.

“Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat mempermudah pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi, serta dapat ditaati oleh semua pihak,” kata Soleh.

PKS antara BPH Migas dengan Pemprov bertujuan melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan atas penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai pengawasan, antara BPH Migas dengan Pemprov dapat melakukan pengawasan secara masing-masing atau bersama-sama.

Dasar hukum PKS BPH Migas dengan Pemerintah Daerah, antara lain Pernyataan Bersama Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Polri tanggal 9 Januari 2020 tentang Pengawasan Bersama Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Wilayah NKRI, serta Nota Kesepahaman Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain itu, PKS Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan BPH Migas di tahun 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan Dalam Pengendalian Konsumen Pengguna JBT dan JBKP di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya adalah rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Kajian Risiko Korupsi Pengelolaan JBT Minyak Solar, di mana BPH Migas berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri menetapkan MoU dan mengimplementasikan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dalam pengawasan penyaluran minyak solar subsidi di daerah, sesuai pasal 21 Perpres Nomor 191 Tahun 2014.

Kepala BPH Migas juga telah menyurati seluruh Gubernur di seluruh Indonesia untuk melakukan kerja sama pengawasan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi.

Kegiatan hari ini dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S., serta pihak terkait lainnya. (Red/*)

Mediakawasan.id, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) senantiasa mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi sebagai transisi menuju energi bersih, termasuk pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) untuk industri dan transportasi.

Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, Pemerintah terbuka menerima masukan dari stakeholder untuk mendukung program transisi energi. Hal ini diperlukan untuk mempersiapkan model yang dapat mengakomodir seluruh pihak dalam pemanfaatan gas bumi terutama CNG.

“Pemerintah perlu hadir dalam menetapkan harga jual gas bumi di masing-masing wilayah. Kita dorong untuk substitusi pemanfaatan energi ke gas bumi,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Implementasi Pemanfaatan Gas Bumi CNG untuk Sektor Industri dan Transportasi yang tertuang dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), di Gedung Dewan Energi Nasional (DEN), Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Untuk itu menurutnya, diperlukan peta jalan pengembangan transportasi gas di Indonesia guna menjamin pasokan energi.

Sekretaris BPH Migas yang juga selaku Pelaksana Harian Direktur Gas Bumi BPH Migas Patuan Alfon S menambahkan, guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi,
sisi supply dan demand perlu diselaraskan.

“Pemetaan kawasan antara pengguna gas bumi harus disesuaikan dengan sumber gas yang ada,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota DEN Eri Purnomohadi menyampaikan rapat ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan kebijakan upaya optimalisasi bahan bakar gas untuk transportasi dan industri.

Untuk mendorong pemanfaatan gas bumi, dia mengusulkan agar penetrasi CNG pada daerah yang tidak ada pipa gas untuk terus ditingkatkan.

“Dengan pengaturan ini, diharapkan berdampak pada perluasan pembangunan infrastuktur CNG yang menghubungkan sumber pasokan gas dengan end-user atau konsumen pengguna,” ujarnya.

DEN mendorong pembentukan Tim Percepatan Pemanfaatan Gas Bumi yang beranggotakan Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan, serta para pemangku kepentingan terkait untuk menyusun program kerja quick win untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi terutama CNG.

Dalam rapat koordinasi, turut hadir Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, Badan Usaha, dan pelaku usaha bidang gas bumi. (Red/*)

Mediakawasan.id, Jawa Barat – Pemerintah berkomitmen menghadirkan energi di tengah masyarakat dengan harga yang terjangkau. Tidak terkecuali bagi masyarakat yang tinggal di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Terpencil (3T) serta wilayah yang belum terdapat penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi dan/atau Kompensasi.

Guna memudahkan masyarakat mendapatkan BBM tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) saat ini tengah melakukan revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Khusus Penugasan (JBKP) pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

“Pada saat suatu daerah tidak bisa dibangun penyalur atau tidak ada investor yang berminat, sub penyalur adalah salah satu alternatif solusi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan JBT atau BBM subsidi dan JBKP atau BBM kompensasi,” ungkap Kepala BPH Migas Erika Retnowati pada Public Hearing Revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 di Bandung, Kamis (23/2/2024).

Kenyataan di lapangan ini dijumpai Erika dalam beberapa kunjungan kerja ke berbagai daerah, terutama di wilayah kepulauan yang belum terdapat penyalur. Menurutnya, masyarakat yang berada di kepulauan dan jauh dari penyalur sangat kesulitan mendapatkan BBM.

“Kadang-kadang mereka berinisiatif untuk bersama-sama mengambil BBM di satu tempat, kemudian dibawa dengan jerigen-jerigen. Namun, di tengah jalan, mereka terpaksa diberhentikan dan berurusan dengan aparat penegak hukum, karena memang kita belum mengaturnya. Dengan adanya revisi aturan ini, diharapkan masyarakat yang memang membutuhkan BBM subsidi dan kompensasi bisa menikmatinya dengan lebih mudah,” paparnya.

Erika menegaskan, sub penyalur bukan kegiatan usaha hilir migas. Sub penyalur merupakan perwakilan kelompok konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi pada kecamatan yang tidak terdapat penyalur BBM dan menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi, hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPH Migas dan bukan untuk mencari keuntungan. Mekanisme penyalurannya tertutup, tidak terdapat jual beli, serta ongkos angkutnya ditetapkan Bupati.

“Sub penyalur itu perwakilan dari konsumen pengguna. Bukan pengusaha atau pengecer. Jangan dipersepsikan bahwa sub penyalur merupakan pengecer yang dilegalkan. Bukan seperti itu. Sub penyalur adalah perwakilan sekelompok orang atau konsumen pengguna sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang ditugaskan untuk mengurus atau mengambilkan BBM subsidi atau kompensasi yang menjadi haknya,” jelasnya.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim meminta agar instansi terkait dan pemerintah daerah segera menyampaikan masukan agar aturan dapat segera diimplementasikan di masyarakat. Dirinya menjelaskan bahwa public hearing terkait sub penyalur ini telah dua kali dilaksanakan. Diharapkan instansi terkait serta pemerintah daerah dapat memberikan dukungan.

“Masukan dapat segera disampaikan agar aturan dapat segera diimplementasikan,” ucap Halim.

Beberapa poin revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tersebut, di antaranya terkait definisi sub penyalur, prosedur penunjukkan dan penetapan sub penyalur, format pembinaan dan pengawasan, lokasi pendirian sub penyalur, alokasi volume kebutuhan masing-masing konsumen pengguna, serta sanksi.

Sementara Bupati Pesisir Barat, Provinsi Lampung Agus Istiqlal mengharapkan adanya solusi agar nelayan dan petani di daerahnya tidak mengalami kesulitan mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi untuk mendukung kegiatan sehari-hari.

Public hearing ini dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, dan Yapit Sapta Putra. Acara ini diikuti juga oleh perwakilan instansi terkait, serta pemerintah daerah dan badan usaha, baik secara hadir langsung dan virtual. (Red/rlls)

Mediakawasan.id, Bali – Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) menyederhanakan proses pembelian JBT (Solar) dan JBKP (Pertalite) untuk konsumen pengguna. Regulasi ini juga mendukung sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, dan UMKM, serta layanan umum.

“Surat Rekomendasi yang ditetapkan BPH Migas ini bertujuan agar Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi yang memang diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan, dapat dinikmati sebagaimana mestinya atau tepat sasaran. Selain itu, juga mendukung sektor-sektor produktif seperti sektor perikanan, pertanian dan UMKM, serta layanan umum. Sepanjang sesuai kebutuhan dan mereka mendapatkan surat rekomendasi, pasti akan dipenuhi kebutuhan BBM-nya,” papar Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman dalam Sosialisasi Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 dan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 68/BPH Migas/KOM/2023 tentang Pedoman Perhitungan Penerbitan Surat Rekomendasi di Badung, Bali, Selasa (13/2/2024).

Saleh menuturkan, sektor-sektor produktif memerlukan dukungan demi meningkatkan pendapatan, sehingga untuk jangka panjang juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. “Sebagai contoh para nelayan, untuk meningkatkan pendapatannya, tentu mereka harus lebih sering melaut dan untuk itu diperlukan BBM yang lebih banyak. Besar sekali dukungan yang diberikan Pemerintah untuk sektor-sektor produktif yang terlihat dari subsidi yang diberikan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan penyalur atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk melayani konsumen yang membeli BBM subsidi dan kompensasi dengan membawa surat rekomendasi yang diterbitkan oleh instansi berwenang. “Apabila ada petani, nelayan, atau lainnya yang membawa surat rekomendasi, harus dipenuhi pembeliannya. Tentunya teman-teman SPBU akan berkoordinasi dengan Pertamina wilayah setempat untuk menyediakan kuota BBM yang cukup,” ujar Saleh.

Untuk mempermudah konsumen pengguna, penerbitan surat rekomendasi dapat dilakukan secara elektronik (teknologi informasi). “Aplikasi yang disiapkan BPH Migas mempermudah dinas-dinas dalam menerbitkan surat rekomendasi. Datanya langsung tersimpan oleh BPH Migas maupun Pertamina. Kemudahan lainnya adalah jangka waktu pemberlakuan sekarang menjadi maksimal tiga bulan. Hal ini berdasarkan studi lapangan di mana jangka waktu tiga bulan dirasa cukup jika terjadi pergantian atau perubahan, serta mempercepat tracking apabila terjadi penyalahgunaan di lapangan,” jelas Saleh.

Untuk mendukung penerbitan surat rekomendasi tersebut, BPH Migas juga menerbitkan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 68/BPH Migas/KOM/2023 tentang Pedoman Perhitungan Penerbitan Surat Rekomendasi. Dalam aturan ini, diatur secara terperinci mengenai prosedur penerbitan surat rekomendasi, alur penghitungan kebutuhan BBM dengan menggunakan formula, serta penomoran surat rekomendasi.

BPH Migas mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung yang secara aktif menyelenggarakan kegiatan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait, sehingga berbagai permasalahan yang timbul di lapangan dapat dibahas secara tuntas. “Peserta yang hadir cukup lengkap. Secara umum diskusi kita sangat bermanfaat dan diharapkan pihak-pihak terkait dapat segera menerbitkan surat rekomendasi yang membawa manfaat bagi konsumen pengguna,” tutup Saleh.

Harapan senada disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung Ida Bagus Gede Arjana. Melalui sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada perangkat daerah yang mengeluarkan surat rekomendasi untuk pembelian BBM subsidi dan kompensasi bagi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan layanan umum. “Selanjutnya, kami akan menindaklanjutinya di tingkat perangkat daerah dan diharapkan surat rekomendasi yang dikeluarkan memang untuk masyarakat yang membutuhkan atau tepat sasaran,” kata Ida Bagus.

Pemkab Badung juga akan meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pihak SPBU yang ditunjuk agar tidak terjadi kendala di lapangan. “Misalnya, jam berapa petani atau nelayan bisa mengambil BBM subsidi. Kalau sudah ditaati semua aturannya, kuota dipenuhi, SPBU pasti akan melayani para petani atau nelayan sebagai konsumen pengguna,” pungkasnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sales Branch Manager (SBM) IV Bali Hasanuddin Ritonga, Hiswana Migas, serta pihak terkait lainnya. (Red/*)

Mediakawasan.id, Jawa Barat – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali meminta Badan Usaha menjaga keandalan pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jelang gelaran Pemilihan Umum serta datangnya bulan Ramadan dan Idul Fitri 1445 H mendatang. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan, terjaminnya pasokan dan distribusi BBM sangat penting untuk menunjang kegiatan masyarakat. 

“BPH Migas bertugas memastikan ketersediaan BBM itu bisa mencukupi kebutuhan masyarakat. Kita minta supaya Badan Usaha siap-siap, supaya stok BBM mencukupi,” terangnya dalam kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI di kantor PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (7/2/24). 

Erika yang didampingi Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief dan Harya Adityawarman, juga menyoroti rencana shut down Kilang Balikpapan, turn around, dan tie in dari unit yang baru. “Tentu dari Kilang Cilacap ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan BBM yang tadinya dipenuhi oleh Kilang Balikpapan. Kita minta support dari Kilang Cilacap,” tegasnya. 

Di samping itu, dirinya berharap Kilang Cilacap dapat mendukung kelestarian alam dengan menghasilkan BBM yang lebih ramah lingkungan. “Di kawasan Jabodetabek tingkat emisinya sudah tinggi,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto melihat posisi strategis Kilang Cilacap yang menjadi bagian dari Refinery Development Master Plan (RDMP). Dari sisi kualitas produk yang dihasilkan, dirinya mengungkapkan Kilang Cilacap mampu memproduksi BBM dengan Research Octane Number (RON) yang tinggi. 

“Sebagaimana hari-hari ini kita disibukkan dengan persoalan-persoalan lingkungan, termasuk dalam hal BBM,” ujarnya.

Dengan infrastruktur yang memadai, Sugeng berharap Cilacap dan Banyumas akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. “Dengan berbasis dari petrochemical industry, manufaktur, dan industri pengolahan,” harapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menuturkan, pengembangan pemanfataan bahan bakar nabati sebagai campuran BBM di Indonesia telah menciptakan penghematan devisa. “Ke arah biodiesel dan atau nanti biofuel. Karena terbukti bisa mengurangi impor yang cukup signifikan. Kita punya tanaman kelapa sawit yang sangat banyak, produksi yang sangat besar, skala dunia,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Taufik Aditiyawarman menyampaikan overview yang meliputi kontribusi PT KPI pada tahun 2023, proses bisnis, struktur organisasi, future refinery, reduksi emisi, dekarbonisasi, Sustainable Aviation Fuel (SAF), serta peningkatan aspek keselamatan.

Turut hadir dalam kunjungan reses DPR RI ini, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding dan Rofiq Hananto, General Manager Refinery Unit IV Cilacap Edy Januari Utama, General Manager RDMP RU IV Cilacap Setyo Pitoyo.

Peninjauan SPBU

Setelah menghadiri kunjungan bersama DPR RI di Cilacap, BPH Migas meninjau salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Rawalo, Banyumas, Jawa Tengah. 

Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief mengutarakan bahwa pihaknya selalu mengingatkan kepada penyalur untuk melakukan  improvement agar pendistribusian BBM, baik subsidi dan kompensasi tepat sasaran. “Solar dan Pertalite dapat disalurkan dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada,” ucapnya.

Eman juga memberi perhatian kepada pengawas SPBU agar selalu memantau aktivitas melalui CCTV. “Setiap saat perlu dilakukan pengecekan CCTV, apakah itu saat pergantian shift, ada 3 shift, karena waktu operasional SPBU ini  24 jam. Kita harapkan pengawas ikut melihat rekaman. Apakah ada sesuatu yang menjadi perhatian SPBU ini untuk ditindaklanjuti,” urainya.

Hal serupa disampaikan Harya Adityawarman. Menurutnya, kapasitas penyimpanan data CCTV harus menjadi perhatian pengelola SPBU, karena didapati belum mencapai minimal 30 hari penyimpanan. 

“Kita ingatkan untuk segera dibenahi. Kalau tidak dibenahi, tentunya BPH Migas akan berikan sanksi,” ungkapnya.

Dalam pemantauan ini, dirinya juga menemukan adanya penggunaan Surat Rekomendasi di SPBU yang belum sesuai standar. “Kita minta supaya nanti pelayanan di SPBU harusnya menggunakan Surat Rekomendasi yang standar, sesuai aturan yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

Turut hadir mendampingi pemantauan ini, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Tegal Mahfud Nadyo Hantoro dan Sales Branch Manager PT PPN Cilacap dan Banyumas Andi Arifin. (Red/*)

Mediakawasan.id, Jawa Barat – BPH Migas mengimbau Badan Usaha Penugasan dan penyalur, seperti SPBU mewaspadai pola penyalahgunaan distribusi BBM subsidi dan BBM kompensasi. Hal ini bertujuan agar Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat volume dapat tercapai.

Bukan tanpa sebab. Pasalnya, pola-pola perilaku penyalahgunaan masih ditemukan terjadi di lapangan. “Kita mengharapkan keterlibatan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam melakukan pengawasan supaya konsumen-konsumen yang tidak berhak, tidak dapat mengkonsumsi barang yang disubsidi negara tersebut,” ungkap Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dalam Sosialisasi Pengawasan dan Peraturan Distribusi BBM Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), di Depok, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024).

Pola-pola penyalahgunaan distribusi BBM Subsidi dan Kompensasi, antara lain pembelian BBM subsidi dilakukan oleh kendaraan yang sama dengan input nomor polisi yang berbeda, serta penyaluran BBM subsidi yang tidak wajar pada kendaraan yang sama dalam satu hari atau kurun waktu tertentu.

Pengawasan oleh SPBU dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti pengawasan secara mandiri dan menyampaikan hasilnya secara berkala ke Badan Usaha Penugasan. Sebagai contoh, tidak melayani pembelian BBM subsidi dengan QR Code yang berbeda dengan nomor polisinya.

Upaya lainnya adalah melakukan analisa data penyaluran di sistem digitalisasi nozzle serta melakukan pengecekan CCTV bila ada anomali data. “CCTV ini wajib tersimpan minimal 30 hari. Pihak penyalur harus juga melakukan evaluasi, misalnya dilihat seminggu sekali apa yang terjadi di SPBU. Ini juga bisa menjadi pembelajaran maupun pembinaan kepada pihak-pihak yang ada di SPBU dan penting dalam memastikan supaya BBM subsidi tepat sasaran,” ujar pria yang akrab dipanggil Tiko ini.

BPH Migas juga mengharapkan agar penyalur meningkatkan koordinasi dengan stakeholder, baik pemerintah daerah maupun Aparat Penegak Hukum (APH), atau dapat melaporkan penyalahgunaan ke Helpdesk BPH Migas di nomor 0812 3000 0136.

Sebagai pedoman upaya pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga penyalur Badan Usaha Penugasan, lanjut Tiko, BPH Migas telah mengeluarkan SK Kepala BPH Migas Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Hasil Pengawasan Kepada Penyalur dalam Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. Apabila penyalur terbukti melakukan pelanggaran, dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara, koreksi volume penyaluran, dan pengurangan volume kuota, serta penghentian penyaluran.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra menjelaskan bahwa selama kurun Januari hingga Desember 2023, BPH Migas melakukan verifikasi on desk ke 6.316 penyalur dan uji petik ke 766 penyalur BBM subsidi. Berdasarkan hasil verifikasi, diperoleh total koreksi penyaluran BBM subsidi sebanyak 6.718,618 kilo liter, dengan nilai penghematan sekitar Rp68,194 miliar.

Lebih lanjut Yapit mengungkapkan, koreksi penyaluran ini berdasarkan berita acara hasil pengawasan atau verifikasi yang dilakukan BPH Migas ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu BPH Migas dan penyalur. Apabila masih ada dokumen yang kurang, BPH Migas memberikan waktu bagi penyalur untuk melengkapinya.

“Bilamana ada dokumen yang belum lengkap, ada periode waktu tertentu yang disepakati bersama untuk dilengkapi. Kami tentu berharap berita acara tersebut tidak berujung pada sanksi untuk penyalur. Diharapkan dengan adanya kelengkapan data yang diberikan, semua pertanyaan bisa terjawab,” katanya, seraya meminta kepada seluruh peserta yang hadir khususnya pemilik lembaga penyalur serta pengelola harian lembaga penyalur mengetahui dan paham adanya tindak lanjut berita acara tersebut.

Ketua Hiswana Migas DPD III Heddy S. Hedian menyambut baik kegiatan sosialisasi ini karena memberikan pemahaman yang lebih mengenai hak dan kewajiban lembaga penyalur dalam pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi agar tepat sasaran dan tepat volume serta berharap acara serupa bisa terus secara berkesinambungan diadakan tidak hanya pada tingkatan DPD namun juga DPC-DPC khususnya yang ada di wilayah DPD III.

Hal senada juga disampaikan EGM PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) Deny Djukardi. “Kita bersama-sama akan mengawal dan meningkatkan pengawasan di lapangan untuk meniminalisir bahkan menghilangkan penyimpangan-penyimpangan dalam pendistribusian BBM subsidi,” pungkasnya.(Red/*)

Mediakawasan.id, Bali – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan kepatuhan Badan Usaha untuk membayar iuran. Hal ini sesuai dengan Pasal 12, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran Dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. Kepatuhan pembayaran iuran ini memberikan dampak positif kepada penerimaan negara.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan bahwa pada Tahun 2023 capaian kinerja dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPH Migas mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya kepatuhan Badan Usaha, yang antara lain didorong adanya pemeriksaan dari BPKP kepada wajib bayar Badan Usaha.

“Tentunya BPH mengadakan sosialisasi terlebih dahulu kepada Badan Usaha atas keterlibatan BPKP dalam hal pemeriksaan kebenaran laporan yang diberikan oleh Badan Usaha. Alhamdulillah, keterlibatan BPKP memberikan dampak positif,” terang Erika saat membuka Rapat Koordinasi Progress Pemeriksaan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Iuran Badan Usaha oleh BPKP, di Badung, Bali, Jumat (26/1/24).

Hadir dalam rapat ini Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, dan Iwan Prasetya Adhi, serta Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan BPKP Raden Murwantara.

Selanjutnya, Erika juga mengutarakan pihaknya tengah melakukan penguatan data bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. “Kita sedang koordinasi dengan DJP untuk membuat Perjanjian Kerja Sama pertukaran data, dengan harapan data pelaporan oleh Badan Usaha dapat lebih lanjut dianalisa kebenarannya, serta meningkatkan kepatuhan dari wajib bayar,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Abdul Halim. Ia mengutarakan, sinergi BPH Migas dengan BPKP serta adanya rencana Perjanjian Kerja Sama antara BPH Migas dan DJP akan memberikan hasil yang signifikan bagi penerimaan negara. “Terutama PNBP” ucapnya.

Halim berharap, dalam laporan BPKP juga memberikan rekomendasi kepada BPH Migas dan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, jika ada Badan Usaha yang belum patuh dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat diberikan sanksi kepada Badan Usaha dan terus di kontrol kepatuhannya.

Ditemui di tempat yang sama, Iwan Prasetya Adhi mengapresiasi atas sinergi BPH Migas dan BPKP. Menurutnya, capaian PNBP tahun 2023 lalu merupakan dampak dari hasil audit BPKP dan kerja keras BPH Migas.

Menurutnya, kolaborasi ini perlu terus dilanjutkan untuk mengoptimasi penerimaan negara melalui PNBP dari hilir migas. “Dampaknya wajib bayar semakin taat terhadap aturan,” ucap Iwan.

Sementara, Raden Murwanta mengungkapkan bahwa upaya yang dilakukan BPH Migas tercermin dari adanya peningkatan PNBP bagi negara. “Tugas kita bersama optimasi keuangan negara di sektor migas,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa kerja sama BPH Migas dan BPKP ini relevan dengan agenda prioritas pengawasan terkait tata kelola keuangan negara. “Mobilisasi pendapatan negara di 2024 targetnya ada tiga, yaitu reformasi perpajakan, peningkatan tax ratio, dan optimalisasi PNBP. Ini saya kira sangat relevan dengan apa yang kita lakukan ini,” pungkasnya. (Red/rlls)

Mediakawasan.id, Jelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1445H (RAFI), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), menghimbau Badan Usaha dapat menjaga pasokan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), termasuk Jet A-1. Hal ini diungkapkan Kepala BPH Migas Erika Retnowati saat melakukan kunjungan ke Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) atau Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai Pertamina Patra Niaga, Badung, Bali.

Mengawali pertemuan, Erika menegaskan kunjungannya ke DPPU Ngurah Rai adalah untuk memastikan kesiapan Badan Usaha dalam menyediakan pasokan BBM, khususnya Jet A-1.

“Setelah Nataru (Natal 2023 dan Tahun Baru 2024), perlu ada kesiapan dari penyediaan dan distribusi BBM. Jarak waktunya pendek, setelah Nataru, ada RAFI, di tengahnya ada Pemilihan Umum (Pemilu). Perlu dipastikan ketersediaan pasokan Jet A-1 untuk pesawat,” imbaunya, Sabtu, (27/1/24).

Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengutarakan, BPH Migas melihat pelayanan yang diberikan Badan Usaha sangat bagus, khususnya untuk airlines atau maskapai penerbangan baik domestik maupun Internasional. “Kondisi aman dan terkendali, baik stok, maupun kualitasnya,” jelasnya.

Menurut Halim, Badan Usaha terus memonitor rantai pasokan Jet A-1, agar kebutuhan masing-masing maskapai penerbangan dapat terpenuhi dan jika ada kendala pasokan dapat segera diatasi.

“Rencana pasokan Jet A-1 sudah diatur sedemikian rupa di Kantor Pusat dan DPPU Bali. Pelayanan pengisian Jet A-1 oleh Badan Usaha kepada maskapai penerbangan dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi. Kebutuhan Jet A-1 di Bali terus ada kenaikan dan bisa dipenuhi oleh Badan Usaha. BPH Migas juga igin memastikan servis yang diberikan, baik dari segi kuantitas dan kualitas sesuai peraturan yang ada, serta ketepatan waktu layanan,” tuturnya.

Sementara, mengenai pasokan Jet A-1 di DPPU Ngurah Rai, Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi menerangkan bahwa pasokan disuplai dari Terminal BBM Manggis, Karangasem, Bali. “Tidak ada masalah terkait keamanan dan stok,” ucapnya.

Iwan menambahkan bahwa rerata frekuensi penerbangan yang melakukan pengisian Jet A-1 melalui DPPU Ngurah Rai mencapai sekitar 185 penerbangan dalam sehari. “Ini masih cukup aman untuk kegiatan pengisian Jet A-1 di Ngurah Rai,” jelasnya.

Sementara itu, Manajer Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai Pertamina Patra Niaga Dicky Abdul Hakim menyampaikan DPPU Ngurah Rai merupakan DPPU terbesar kedua di Indonesia dengan kapasitas 24.300 kiloliter. DPPU ini berlokasi di komplek Bandara Ngurah Rai Badung, Bali dan beroperasi selama 24 jam.

Pemantauan SPBU

Sehari sebelumnya Erika, Halim, dan Iwan juga melakukan pemantauan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Badung, Bali. Dari hasil pengecekan, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Badan Usaha, seperti adanya operator SPBU yang tidak mencocokan QR Code dengan Nomor Polisi dan adanya pengisian BBM yang berulang oleh konsumen.

“Adanya indikasi penyalahgunaan BBM. Ini masih kita dalami. Kalau benar terbukti, tentu akan diberikan sanksi kepada SPBU,” pungkas Erika di salah satu SPBU di Kecamatan Kuta, Badung, Bali.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Bali Endo Eko Satriyo dan Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Badung Gianyar Hasanuddin Ritonga.

Mediakawasan.id, Kalimantan Timur – Pemerintah saat ini tengah membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) yang modern dan mengedepankan energi bersih ramah lingkungan. Untuk mendukung hal tersebut, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meninjau pembangunan fasilitas Jaringan Gas (Jargas) di IKN, Kalimantan Timur. Kunjungan dilakukan Kepala BPH Migas Erika Retnowati, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief, Iwan Prasetya Adhi, dan Wahyudi Anas, serta Direktur Gas Bumi BPH Migas Soerjaningsih.

Saat meninjau salah satu rumah tapak untuk Menteri, Erika mengutarakan bahwa dengan menggunakan gas bumi, akan membuat IKN menjadi kota yang bersih, ramah lingkungan dan sejalan dengan agenda transisi energi Indonesia.

“Melihat progres dari pembangunan jaringan pipa yang dikerjakan PT PGN, karena memang IKN ini nanti bahan bakarnya akan menggunakan gas bumi. Tadi kita sudah lihat, termasuk juga untuk jargas,” ungkap Erika, Rabu (24/1/24).

Erika juga mengungkapkan bahwa
fasilitas jargas rumah tangga pada beberapa rumah Menteri sudah dapat berfungsi dengan baik, yaitu digunakan untuk memasak. “Jadi, mudah-mudahan bisa selesai dengan cepat, sesuai dengan target. Kalau kita lihat progresnya cukup baik,” pungkasnya.

Hal senada diungkapkan Wahyudi Anas. Ia menjelaskan bahwa pada kunjungan ini BPH Migas melihat kesiapan pemanfaatan jargas di IKN. Lebih lanjut, Wahyudi menuturkan secara fisik progres pembangunan jargas di IKN sejalan dengan penyiapan hunian atau rumah dinas di IKN baik untuk Menteri maupun pegawai.

“Kita sudah menyaksikan langsung pembangunan jaringan gas bumi. Kami pastikan bahwa seluruh cluster-cluster rumah dinas akan difasilitasi instalasi jargas lengkap dan terpenuhinya standar safety yang sangat bagus. BPH Migas telah mendukung penyiapan sarana dan prasarana Jargas tersebut dan siap menetapkan harga jual gas yang tepat dengan keekonomian,” terangnya.

Iwan Prasetya Adhi mengungkapkan bahwa dirinya telah melihat progres pelaksanaan pembangunan IKN, khususnya jargas. Menurutnya, kesiapan fasilitas jargas sudah terbangun dengan baik.

“InsyaAllah pada saatnya ini sudah bisa dipakai digunakan dengan baik,” harapnya.

Iwan juga menambahkan, pihaknya sangat mendukung kerja sama antara PGN dengan Kementerian PUPR dalam pembangunan fasilitas jargas yang ada.

“Yang paling penting, BPH Migas mendukung terkait dengan energi yang nanti akan digunakan di IKN, yaitu gas bumi,” tutur Iwan.

Ditemui di Titik Nol KM IKN, Soerjaningsih menyatakan, IKN memang didesain untuk menjadi green city dan akan menjadi Ibu Kota terbaik di dunia.

“Akan menjadi Ibu Kota Negara yang ramah lingkungan. Jargas adalah infrastruktur energi baik, jadi bahan bakar memasak di IKN harus berbahan bakar gas,” tegasnya.

Senada dengan Soerjaningaih, Direktur Sales & Operasi PT PGN Ratih Esti Prihatini menyampaikan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dalam pembangunan jargas.

“PGN siap berkolaborasi untuk membangun IKN dalam hal pembangungan infrastruktur gas untuk menyalurkan energi baik untuk negeri,” jelasnya.

Kunjungan ini juga dihadiri Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi dan Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Tata Kelola Hilir Migas Mulyono. (Red/rlls)

Mediakawasan.id, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menggelar Rapat Kerja Tahun Anggaran 2024. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengharapkan raker ini mampu merumuskan langkah akselerasi dalam optimalisasi kinerja dan anggaran BPH Migas dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas serta selaras dengan program-program strategis migas di masa mendatang.

“Seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja BPH Migas maupun optimalisasi anggaran, agar dilaksanakan secara akuntabel dan transparan, serta setiap individu yang terlibat wajib memiliki integritas yang baik. Dibutuhkan komitmen semua pihak secara berjenjang agar target kinerja maupun realisasi anggaran tahun ini dapat tercapai,” tegas Erika, di Bandung, Kamis (18/1/2024).

Bersamaan dengan pelaksanaan Raker yang bertajuk “Kesiapan BPH Migas dalam Menyongsong RPJMN 2025-2029” ini, BPH Migas juga sedang menyusun Rencana Strategis BPH Migas tahun 2025. “Dalam penyusunan Rencana Strategis tersebut, seyogyanya selaras dengan program yang tersusun dalam Rencana Strategis Kementerian ESDM maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang disusun oleh Bappenas,” pesan Erika.

Lebih lanjut Erika menyampaikan, dalam bidang energi, prioritas pembangunan dalam RPJMN 2025-2029 adalah penerapan ekonomi hijau dan ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan dengan highlight intervensi berupa peningkatan efisiensi produksi dan pemanfaatan energi, air, dan pangan serta ketahanan energi nasional melalui peningkatan ketersediaan, kemudahan akses, keterjangkauan, dan tingkat penerimaan energi.

“Berdasarkan cascading agenda pembangunan nasional RPJMN dan sesuai tugas dan fungsi BPH Migas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, beberapa kegiatan BPH Migas yang masuk dalam rancangan RPJMN 2025-2029 yaitu pembangunan pipa transmisi dan distribusi gas bumi, pengawasan penyaluran BBM Satu Harga, dan penyediaan volume BBM yang disubsidi,” papar Erika.

Di tempat yang sama, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S. Melaporkan bahwa rapat kerja ini merupakan wadah pembahasan penetapan rencana kegiatan, isu strategis maupun langkah-langkah pencapaian kinerja ke depan.

“Dilakukan pembahasan target kinerja masing-masing unit untuk tahun 2025. Diharapkan dengan telah tersusunnya target kinerja untuk tahun 2025 ini, akan lebih memudahkan penyusunan langkah kegiatan serta mitigasi risiko pelaksanaan program,” ungkapnya.

Dalam sharing session, Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan Bappenas, Nizhar Marizi menyampaikan bahwa tantangan global di masa depan akan semakin kompleks. Megatren global yang penting dalam 20 tahun ke depan akan mengubah paradigma pembangunan global, mendorong kebijakan pro lingkungan, adaptasi teknologi, pembangunan infrastruktur konektivitas kawasan yang lebih hijau, serta penggunaan sistem keuangan digital.

Cascading peran BPH Migas dalam RPJMN 2025-2029, lanjut Nizhar, sasaran Agenda Perubahan (AP) adalah mewujudkan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan dengan Program Prioritasnya (PP) peningkatan ketahanan energi. Kegiatan Prioritas (KP) adalah peningkatan cadangan energi nasional dan pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dan penyediaan dan peningkatan layanan BBM.

Raker BPH Migas ini dihadiri oleh seluruh Anggota Komite BPH Migas, Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan BPH Migas, Tenaga Ahli Menteri ESDM, serta jajaran pegawai BPH Migas. (Red/rlls)