Tag: BPH Migas

Mediakawasan.id, Sulawesi Tenggara – Dalam rangka pengendalian konsumen pengguna agar penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) atau minyak solar dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) atau pertalite dapat tepat volume dan tepat sasaran, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Bertempat di Kantor BPH Migas, Senin (7/10/2024) Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyerahkan dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) yang diwakili Kepala Kantor Penghubung Provinsi Sultra, Mustakim. Dokumen ini selanjutnya akan ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto yang menandai resminya kerja sama BPH Migas dan Pemprov Sultra.

“Setelah dokumen ini ditandatangani oleh Penjabat Gubernur Sultra, selanjutnya akan dibahas program-program penyediaan, pengendalian dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP oleh kedua belah pihak,” ujar Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam kesempatan tersebut.

Sesuai Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah. Untuk itu, BPH Migas memerlukan dukungan dan kerja sama dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan dalam penyaluran JBT dan JBKP pada konsumen pengguna di Provinsi Sultra.

PKS ini diharapkan dapat memberikan:
a. Dukungan dalam penerbitan Surat Rekomendasi berbasis aplikasi XStar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
b. Dukungan dalam melakukan pengawasan atas penerbitan dan penyaluran JBT dan/atau JBKP yang diberikan kepada Konsumen Pengguna berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan.
c. Dukungan dalam melakukan pengendalian atas penyaluran JBT dan/atau JBKP sesuai dengan alokasi volume masing-masing daerah di wilayahnya.

“Kami harap PKS ini dapat diimplementasikan dan berjalan dengan baik sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama. PKS antara BPH Migas dengan Provinsi Sultra merupakan PKS ke sepuluh di mana BPH Migas telah menandatangani PKS dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bengkulu, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat Daya, Jambi, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara,” ungkapnya.

Erika mengharapkan PKS ini dapat berjalan lancar, sehingga pengawasan dan pengendalian JBT dan JBKP pada konsumen pengguna agar tepat sasaran untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud.

Pemprov Sultra sendiri menyambut baik dan antusias menerima PKS ini. Harapannya Pemerintah Sultra dan BPH Migas dapat berkolaborasi melaksanakan ruang lingkup dalam PKS.

“Sehingga nantinya tujuan kerja sama dapat tercapai,” kata Kepala Bagian Kerja Sama Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sultra Hidayat Agung Wibowo.

Adanya PKS ini juga merupakan kesempatan bagi Pemerintah Sultra untuk mengevaluasi pelaksanaan distribusi JBT dan JBKP di Sultra.

Hadir dalam acara ini, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Harya Adityawarman, Iwan Prasetya Adhi, dan Wahyudi Anas, serta Direktur BBM Sentot Harijady BTP. Selain itu, hafir juga Pelaksana Harian Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sultra Abdul Rakil Naba. (Red/*)

Mediakawasan.id, Sulawesi Utara – Menjelang akhir tahun 2024, Indonesia akan menghadapi peristiwa penting yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Natal, dan Tahun Baru 2025. Untuk memastikan keamanan pasokan di Sulawesi Utara dan sekitarnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengunjungi Integrated Terminal (IT) Bitung, Sulawesi Utara, Minggu (22/9/2024).

“Kami ingin memastikan ketersediaan BBM terutama dalam menghadapi akhir tahun ini, di mana terdapat dua peristiwa penting yaitu Pilkada, serta libur Natal dan Tahun Baru 2025. Mayoritas masyarakat Sulut ini penganut Nasrani yang tentunya mereka akan merayakan Natal dan Tahun Baru, sehingga kita harus pastikan keamanan pasokan BBM, baik BBM subsidi maupun kompensasi,” ungkap Kepala BPH Migas Erika Retnowati disela-sela kunjungan lapangan di IT Bitung.

Berdasarkan pemaparan dan diskusi, pasokan BBM dipastikan aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut. “Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman,” katanya.

Erika melanjutkan, IT Bitung merupakan salah satu terminal yang menjadi tulang punggung di regional Sulawesi, khususnya Sulawesi bagian Utara. Suplai BBM untuk IT Bitung saat ini berasal dari Fuel Terminal (FT) Tuban, Ship To Ship (STS) Kotabaru dan IT Wayame. Sebelumnya juga, disuplai dari Refinery Unit (RU) V Balikpapan.

“Selain menyuplai untuk kebutuhan di Sulut, IT Bitung juga mendukung depo-depo sekitar pulau Sulawesi, seperti di Kepulauan Banggai dan Gorontalo. Jadi, ada beberapa depo yang dilayani dari sini, sehingga perannya sangat strategis. Kita ingin fasilitas di IT Bitung ini dapat dioptimalkan,” ujarnya seraya menambahkan agar jetty yang sedang dalam perbaikan dapat segera digunakan kembali.

Hal senada disampaikan Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi. Menurutnya, perlu ditingkatkan pengaturan manajemen stok BBM yang baik sehingga stok BBM di IT Bitung aman terkendali. Misalnya, untuk pasokan BBM dari RU V Balikpapan saat ini belum berjalan normal karena kendala teknis, dan digantikan dari Kilang TPPI Tuban. Selain itu, pengaturan manajemen saat kapal masuk agar proses loading BBM berjalan cepat.

Iwan juga meminta agar IT Bitung tetap memperhatikan buffer zone sehingga keselamatan migas dapat terjaga. “Mengingat IT Bitung ini sangat dekat dengan lokasi pemukiman, perlu dilakukan langkah-langkah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.

Sementara, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief mengharapkan agar IT Bitung dapat terus meningkatkan kinerjanya agar penyediaan dan distribusi BBM subsidi dan kompensasi dari IT Bitung ini berjalan lancar.

“Kawan-kawan IT Bitung telah mempersiapkan baik dari sisi safety, lingkungan dan aspek kesehatan dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBM. Ini harus terus ditingkatkan agar kegiatan berjalan baik, pasokan BBM aman dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Koordinator Pemantauan Cadangan dan Pengelolaan Informasi Usaha BBM BPH Migas Qodri Febrilian Erahman, IT Manager Bitung Rezky Kurniawan, Sales Area Manager Retail Sulawesi Utara dan Gorontalo Angga Yudiwinata Putra, Sales Branch Manager Rayon I Sulut Gorontalo Novan Reza Pahlevi serta Sales Branch Manager Rayon II Sulut Gorontalo Afiff Wira Pradana. (Red/*)

Mediakawasan.id, Makassar – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Makassar, Sulawesi Selatan. Kegiatan ini salah satunya membahas kesiapan dan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) rendah sulfur atau BBM ramah lingkungan.

Dalam pertemuan ini, Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra menyatakan bahwa BPH Migas tentunya mendukung rencana pemanfaatan BBM ramah lingkungan tersebut.

“Kami (BPH Migas) siap support. Tentunya menunggu Peraturan Menteri untuk mendukung BBM ramah lingkungan tersebut. Peraturan-peraturan yang menjadi ranah BPH Migas akan kami siapkan dan keluarkan agar penyaluran BBM ramah lingkungan tersebut dapat menjadi bagian dari BBM yang diberikan subsidi/kompensasi oleh Pemerintah,” terangnya di Kantor Pertamina Patra Niaga Marketing Operation Manager (MOR) VII, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (20/9/2024).

Lebih lanjut, Yapit juga mengatakan bahwa terkait adanya agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang, BPH Migas meminta kepada badan usaha penugasan agar dapat menjaga pasokan BBM dengan baik.

“Akan ada mobilitas yang luar biasa. Kami harap dalam menghitung prognosa sampai dengan akhir tahun 2024 itu sudah memperhitungkan agenda nasional tersebut,” pintanya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris mengutarakan, sebagai salah satu negara yang melakukan ratifikasi Paris Agreement dan adanya komitmen pada net zero emission (NZE) di tahun 2060, Pemerintah Indonesia berupaya memaksimalkan penggunaan energi bersih dalam negeri, di antaranya melakukan substitusi BBM ke Bahan Bakar Nabati (BBN) bioenergi, seperti biodiesel dan bioetanol.

“Subsitusi ke bioenergi merupakan salah satu upaya strategis Pemerintah untuk mengurangi impor BBM, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca, dan meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan di Indonesia,” ujarnya.

Andi berharap badan usaha penugasan dapat bertransformasi sesuai arah perkembangan energi global dan kebijakan Pemerintah saat ini, yang mengarah pada pengembangan dan pemanfaatan energi bersih dan rendah karbon.

Kegiatan ini juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding, Bambang DH, Muhammad Ridwan Hisjam, Mulyanto, Ribka Tjiptaning Proletariyati, dan Rico Sia. Hadir juga Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Mustika Pertiwi, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Ditjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, serta Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan Andi Eka Prastia. (Red/*)

Mediakawasan.id, Jawa Barat – Dalam rangka penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi yang tepat sasaran dan tepat volume, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membuka kesempatan kepada pelbagai pihak untuk memberi masukan pada rancangan revisi Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor untuk Angkutan Orang atau Barang.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengungkapkan, masukan dari masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi ini. Revisi ini juga didasari oleh berbagai hal.

“Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh” jelasnya pada saat ditemui dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).

Revisi ini juga mempertimbangkan hasil pengawasan penyaluran JBT Minyak Solar dan JBKP. Pengaturan volume kebutuhan bertujuan untuk mencegah timbulnya potensi penyalahgunaan.

“Ditambah dengan kajian akademis, melalui survei lapangan dan kajian literatur, yang meliputi, antara lain kewajaran dan perilaku konsumsi kendaraan bermotor pengguna JBT Minyak Solar dan JBKP, analisis dampak keuangan negara, ekonomi, analisis dampak sosial, politik, dan hukum, serta referensi pengaturan pengendalian JBT Minyak Solar dan JBKP oleh Pemerintah Daerah,” terangnya.

Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, ketika Surat Keputusan ini ditetapkan dan kemudian diberlakukan akan memudahkan dan juga menjadikan subsidi lebih tepat sasaran.

Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengapresiasi peserta yang telah hadir dalam kegiatan ini. Ia mengutarakan bahwa pendapat dari organisasi dan lembaga, serta stakeholder terkait yang hadir akan memperkuat regulasi yang tengah disusun. “Masukan Bapak Ibu sangat berharga untuk penyempurnaan regulasi ini,” ujarnya.

Halim menambahkan, revisi ini telah melalui proses yang panjang, salah satunya dengan kajian yang dilakukan oleh Pusat Studi Energi Universitas Gadjah Mada untuk memastikan akses masyarakat terhadap BBM subsidi dan kompensasi semakin tepat sasaran.

“Ini untuk mempermudah masyarakat mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi. Jika sudah ada Peraturan Menteri yang ditetapkan, kita tindak lanjuti segera dengan Surat Keputusan (SK) ini. Lalu, sosialisasi,” tuturnya.

VP Retail Fuel Sales Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Eko Ricky menuturkan, pihaknya mendukung upaya yang dilakukan untuk mengatur penyaluran JBT dan JBKP agar semakin tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menggunakan BBM subsidi dan kompensasi.

Kegiatan juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Saleh Abdurrahman, Direkur BBM Sentot Harijady BTP, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Pertamina (Persero), AKR Corporindo, Organisasi Angkutan Darat (Organda), Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Aptrindo, Aplikator Angkutan Sewa Khusus, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). (Red/*)

Mediakawasan.id, Jawa Timur – Energi berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Pemerintah senantiasa berupaya mewujudkan akses energi berkeadilan, salah satunya melalui ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara. Pengendalian serta pengawasan pemanfaatan BBM subsidi dan kompensasi negara terus dilakukan agar tepat sasaran, tepat volume dan tepat guna.

“Keadilan mengakses energi seperti subsidi BBM merupakan hak seluruh masyarakat. BBM bersubsidi menggunakan uang negara, di mana penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi harus dilakukan pengendalian dan pengawasan agar tepat sasaran, tepat volume dan tepat guna,” papar Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas Wahyudi Anas dalam Sinergi BPH Migas dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Pacitan, Jawa Timur, Selasa (13/8/2024).

Melalui pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi yang tepat sasaran, diharapkan dapat meningkatkan multiplier effect, menekan inflasi, serta meningkatkan daya beli masyarakat.

“BPH Migas terus mengawal agar semua kebutuhan masyarakat terkait BBM subsidi dan kompensasi terlayani dengan baik. Untuk mewujudkan BBM subsidi dan kompensasi yang tepat sasaran, juga dibutuhkan peran aktif masyarakat. Mari kita bersama-sama memperjuangkannya dan apabila masyarakat menemui adanya penyalahgunaan, dapat melaporkan ke Helpdesk BPH Migas di 081230000136,” ajak Wahyudi.

Khusus untuk wilayah Kabupaten Pacitan yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani, nelayan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), selama ini tidak mengalami kesulitan mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi. Meski demikian, BPH Migas dan Badan Usaha Penugasan terus memastikan agar pasokannya terus terjaga.

Lebih lanjut Wahyudi memaparkan upaya-upaya yang dilakukan BPH Migas dalam pengendalian dan pengawasan BBM subsidi dan kompensasi. Dari sisi pengendalian, antara lain pengaturan konsumen pengguna sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, serta penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian JBT dan JBKP untuk usaha pertanian, usaha perikanan, UMKM, serta layanan umum.

“Selain itu, penyaluran BBM subsidi dan kompensasi pada sub penyalur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau terpencil, sesuai peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024, dan penggunaan Aplikasi XStar untuk penerbitan Surat Rekomendasi,” jelasnya.

Sementara dari sisi pengawasan, dilakukan pengawasan lapangan secara rutin oleh Tim BPH Migas, pemanfaatan teknologi informasi seperti digitalisasi nozzle, kerja sama dengan Aparat Penegak hukum (APH), serta pengawasan bersama dengan pemerintah daerah.

Mengenai Surat Rekomendasi, Wahyudi menyampaikan, penerbitan Surat Rekomendasi ini dalam rangka memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat selaku Konsumen Pengguna BBM.

“Diharapkan dengan penerbitan Surat Rekomendasi ini mempermudah seluruh stakeholder dalam upaya meningkatkan akuntabilitas volume BBM subsidi, sekaligus memberikan kenyamanan yang maksimal kepada seluruh masyarakat pengguna BBM,” terangnya.

Surat Rekomendasi ini dilarang dipindahtangankan atau diperjualbelikan ke pihak lain. Pelanggaran terhadapnya akan dikenakan sanksi, antara lain pencabutan Surat Rekomendasi, pidana atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi VII DPR Sartono mengharapkan agar BPH Migas bersama instansi terkait terus meningkatkan kinerja agar BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran. Pendistribusian BBM subsidi yang tepat sasaran merupakan salah satu upaya penguatan ekonomi masyarakat

“Apa yang seharusnya diterima masyarakat, dapat mereka nikmati dengan baik. Kalau ini terjadi, maka tujuan penguatan ekonomi masyarakat dan tekad menuntaskan kemiskinan akan tercapai,” pungkasnya,

Sartono juga mengimbau masyarakat berperan aktif dalam melakukan pengawasan distribusi BBM subsidi dan kompensasi di lingkungan sekitar, serta melaporkan penyalahgunaannya ke BPH Migas atau APH.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Pacitan Salman Alfarizi. (Red/*)

Mediakawasan.id, Mataram – Pemanfaatan teknologi informasi dalam penerbitan Surat Rekomendasi untuk mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi, salah satunya bertujuan memudahkan konsumen pengguna mendapatkan BBM. Aplikasi XStar yang digunakan untuk menerbitkan Surat Rekomendasi bertujuan agar pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat volume.

“Aplikasi ini diharapkan dapat membantu konsumen pengguna dari berbagai sektor, yaitu usaha mikro, usaha pertanian, usaha perikanan, transportasi umum dan pelayanan umum mendapatkan kemudahan untuk penerbitan Surat Rekomendasi. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang perlu kita dukung mendapatkan Surat Rekomendasi dengan persyaratan yang mudah,” jelas Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman dalam sambutan saat Sosialisasi Aplikasi XStar di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat (2/8/2024).

Selain kemudahan persyaratan, masa berlaku Surat Rekomendasi juga diubah menjadi lebih panjang dari satu bulan menjadi tiga bulan. Selain itu, konsumen pengguna juga diberi kesempatan membeli BBM secara kolektif dan pengambilannya dapat diwakilkan pada satu orang anggotanya.

“Konsumen pengguna dipermudah membeli BBM. Dulu, mereka membeli secara personal (sendiri). Namun, saat ini dapat membeli secara berkelompok (kolektif) dengan memberikan surat kuasa kepada satu orang anggotanya untuk membeli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU),” ujar Saleh.

Dengan menggunakan teknologi informasi, instansi penerbit Surat Rekomendasi mengisi data di website xstar.bphmigas.go.id. Surat Rekomendasi dapat terbit dengan cepat dan dilengkapi dengan QR Code. Hal ini tentunya lebih efisien dan dapat meningkatkan produktivitas serta meningkatkan ekonomi masyarakat.

Acara sosialisasi ini juga dihadiri Kepala Dinas ESDM Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat H. Syahdan.

Selain memberikan sosialisasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang menerbitkan Surat Rekomendasi, Saleh juga mengunjungi salah satu konsumen pengguna, yaitu sektor pertanian serta melihat langsung aktivitas petani serta mengecek kesesuaian Surat Rekomendasi yang dimiliki.

“Kami meminta agar dilakukan penyesuaian Surat Rekomendasi yang dilengkapi oleh data-data pendukung mengenai spesifikasi alat,” jelasnya disela-sela kunjungan di Desa Labulia, Lombok Tengah.

Sofian Hadi, salah satu petani di Desa Labulia merasa terbantu dengan adanya Surat Rekomendasi ini dan mudah mendapatkan BBM. Dirinya juga menyampaikan ungkapan terima kasih karena dengan mudahnya mendapatkan BBM dapat meningkatkan penghasilannya. Sofian mengungkapkan bahwa rata-rata dapat menghasilkan sekitar 500 ton beras per bulan.

Kunjungi Kampung Nelayan

Masih dalam rangkaian sosialisasi Surat Rekomendasi, Saleh Abdurrahman melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Pondok Prasi, Mataram. BPH Migas berharap konsumen pengguna termasuk nelayan, dapat menikmati kemudahan mendapatkan BBM subsidi untuk mendukung kegiatan sehari-hari. “Terutama terkait aktivitas ekonomi dan hasil akhirnya, kita harapkan taraf hidup mereka juga meningkat,” ungkap Saleh, Sabtu (3/8/2024).

Senada dengan petani di Desa Labulia, nelayan Pondok Prasi juga merasa terbantu dengan adanya Surat Rekomendasi tersebut. Sehari-hari mereka melaut hingga wilayah perairan Bali.

“Saya mewakili nelayan, mengucapkan banyak terima kasih kepada BPH Migas karena telah memberikan kemudahan kepada kami untuk membeli Pertalite dan akan kami gunakan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin untuk bekerja mencari nafkah,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sales Branch Manager Pertamina Patra Niaga Area Lombok Wicaksono Ardi N. dan Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Red/*)

Mediakawasan.id, Medan – Negara menjamin ketersediaan energi bagi seluruh masyarakat, antara lain melalui jaringan gas bumi (Jargas) rumah tangga. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong peningkatan infrastruktur yang manfaatnya langsung dinikmati masyarakat.

“Jargas rumah tangga bermanfaat langsung bagi masyarakat. Berdasarkan komunikasi dengan para pelanggan, mereka sangat terbantu dan merasa nyaman menggunakan jargas. BPH Migas terus mendorong PT Pertamina Gas Negara (PT PGN) untuk meningkatkan utilisasi jargas agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” papar Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas di sela-sela Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Usaha Pengangkutan/Niaga Gas Bumi dan Jargas Rumah Tangga/Pelanggan Kecil wilayah Medan oleh PGN di Medan, Sumatera Utara, Kamis dan Jumat (11-12/7/2024).

Pelanggan jargas rumah tangga di Medan tercatat sekitar 47.948 sambungan rumah (SR), yang terdiri dari jargas yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta jargas mandiri melalui Program Sayang Ibu.

Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, BPH Migas mendapati kondisi di mana masyarakat dapat memasak di rumah pengguna jargas yang bahan bakarnya tersedia 24 jam.

“Memasak bersama di rumah pelanggan jargas, ketika ada keluarga atau tetangga yang kesulitan mendapatkan bahan bakar lain, merupakan salah satu bukti jargas efisien karena pelanggan tidak perlu takut kehabisan bahan bakar. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari penggunaan jargas ini, sehingga jumlah pelanggannya harus terus ditingkatkan,” imbuhnya.

Selain mengunjungi Kantor PGN Medan, serta Meter Regulating System (MRS) dan Regulating System (RS) di Kecamatan Medan Denai, BPH Migas juga memonitor Stasiun Gas Pasar IX di Deli Serdang untuk memastikan kelancaran pasokan gas di wilayah Medan dan sekitarnya. Alokasi gas bumi untuk wilayah Medan, antara lain berasal dari Pertamina Hulu Energi North Sumatera Offshore (PHE NSO), Pema Global Energi, Triangle Energi, serta Pertamina Hulu Rokan (PHR) Regional 1.

“Gas tersebut diterima di Stasiun Gas Pasar IX dan selanjutnya dibagikan ke zona masing-masing pelanggan, baik itu rumah tangga, komersial dan industri. Alhamdulillah pengelolaan gas di wilayah ini berjalan lancar dan aman,” kata Wahyudi.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi menyampaikan, di samping gas yang selalu tersedia, pelanggan jargas rumah tangga telah merasakan manfaat dari pemakaian jargas, yaitu biaya yang dikeluarkan lebih murah jika dibandingkan menggunakan LPG.

Iwan juga mengungkapkan, terkait rencana pembangunan Transmisi Pipa Gas Dumai – Sei Mangkei yang merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dan diperkirakan rampung pada tahun 2027 mendatang, telah membuka peluang bagi pembangunan jargas baru sebanyak 600 ribu SR. PGN diharapkan dapat mengantisipasi hal tersebut agar pemanfaatan infrastrukturnya optimal.

“PT PGN diharapkan bisa mengantisipasi pembangunan pipa Dumai – Sei Mangkei. Misalnya mencari data calon pelanggan secara lebih intensif supaya nanti ketika pipa sudah terbangun, kita punya data untuk mengembangkan jargas dengan menggunakan infrastruktur tersebut,” pungkasnya.

Division Head, Regional Sales & Customer Management PT PGN Sales and Operation (SOR) I Misbachul Munir mengapresiasi monitoring penyaluran gas bumi yang dilakukan BPH Migas. Pihaknya juga berkomitmen untuk terus meningkatkan penggunaan jargas rumah tangga.

“Kami mengapresiasi BPH Migas yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pendistribusian gas di wilayah Medan. PGN berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan dalam pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Medan,” tuturnya.

Pemantauan SPBU

Dalam rangkaian kunjungan kerja di Medan ini, Komite BPH Migas juga melakukan pengawasan pendistribusian BBM di dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Deli Serdang. Turut hadir, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Area Medan Staleva Daulay.

Tampak Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi mengecek kesesuaian data permintaan dan penyaluran BBM subsidi dan BBM kompensasi. Iwan juga mengingatkan SPBU dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar sesuai aturan yang berlaku. (Red/*)

Mediakawasan.id, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus mengimbau kepada pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan SPBU Nelayan (SPBUN) untuk mengecek kelengkapan Surat Rekomendasi pembelian BBM subsidi dan Kompensasi. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara tepat sasaran serta tepat volume.

“Karena BBM subsidi ini harus ditujukan kepada konsumen pengguna yang berhak, dalam hal ini nelayan. Maka dari itu, kami terus memastikan penyalurannya betul-betul tepat sasaran. Penyalur (SPBUN) diimbau memeriksa dengan baik dokumen Surat Rekomendasi bagi Konsumen Pengguna,” ujar Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman, saat melakukan monitoring di salah satu SPBUN di Batam, Kepulauan Riau, Jumat (5/7/2024).

Saleh menambahkan, pengelola SPBUN juga diharapkan membuat laporan apabila terdapat potensi penyalahgunaan BBM subsidi.

“Misalnya, jika ada nelayan membeli BBM dengan jumlah yang lebih besar dari biasanya, ini masuk dalam kelompok yang perlu diperhatikan,” imbuhnya.

Di wilayah yang sama, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman melakukan pemantauan ketersediaan BBM di SPBU di wilayah Batam. Harya menyampaikan bahwa kelengkapan berkas dan identitas pada Surat Rekomendasi yang dimiliki konsumen pengguna sangat penting sebagai dasar kesesuaian data.

“Tahapan awal yang wajib dilakukan oleh pihak SPBU sebelum menyalurkan BBM subsidi kepada konsumen pengguna adalah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap data-data yang tertulis di Surat Rekomendasi,” ucapnya, Sabtu (6/7/2024).

Pemeriksaan dan verifikasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir adanya tindakan penyelewengan BBM subsidi dan kompensasi. Harya mencontohkan, penerima surat kuasa yang masuk dalam daftar kolektif untuk membeli BBM, tetap melampirkan kepemilikan Surat Rekomendasi anggotanya yang lain.

“Kalaupun pada saat melakukan transaksi pembelian ini diwakilkan kepada satu orang dalam anggota tersebut, maka anggota konsumen pengguna yang lain wajib melampirkan surat rekomendasi kepemilikan masing-masing,” tegas Harya.

Sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, BPH Migas memberikan kemudahan dalam melakukan pembelian BBM subsidi dan kompensasi kepada konsumen pengguna secara kolektif, yaitu dengan diwakilkan kepada salah satu anggotanya melalui pemberian surat kuasa yang sah.

Kegiatan ini juga dihadiri Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Rayon II Kepulauan Riau Gilang Hisyam Hasyemi. (Red/*)

Mediakawasan.id, Pontianak – Penerbitan Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite diharapkan mempermudah stakeholder dalam upaya meningkatkan akuntabilitas penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, sekaligus memberikan kenyamanan yang maksimal penyaluran kepada seluruh konsumen pengguna BBM Subsidi. Untuk meningkatkan implementasinya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk dinas-dinas terkait.

“Peraturan Kepala BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), sudah mulai terimplementasikan dengan baik. Kami terus berkoordinasi dengan kepala-kepala dinas untuk meningkatkan penggunaan surat rekomendasi ini bagi sektor-sektor produktif seperti perikanan, UMKM, Pelayanan Umum dan Pertanian. Surat rekomendasi juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas volume penyaluran BBM subsidi,” ujar Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam sambutannya pada acara Sinergi BPH Migas dan DPR RI di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (6/7/2024).

Akuntabilitas penyaluran BBM subsidi sangat penting mengingat subsidi BBM menggunakan uang negara, sehingga pemanfaatannya harus tepat sasaran, tepat volume dan tepat guna.

Untuk mempermudah penerbitan surat rekomendasi, BPH Migas telah menggunakan teknologi informasi yaitu Aplikasi XStar. Apabila dalam pelaksanaannya mengalami kendala, dinas-dinas terkait diharapkan segera menghubungi helpdesk BPH Migas di nomor 0812 3000 0136.

Lebih lanjut, Halim menyampaikan rencana BPH Migas menerbitkan revisi Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Khusus Penugasan (JBKP) pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur.

“Tentunya dengan adanya sub penyalur ini menjadikan penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah terpencil, pegunungan maupun daerah-daerah terpencil lainnya, dapat terbuka aksesnya. Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan perekonomian masyarakat juga meningkat,” kata Halim seraya menambahkan, pelaksanaannya memerlukan dukungan berbagai pihak.

Sub penyalur merupakan perwakilan kelompok konsumen pengguna BBM subsidi dan kompensasi pada tingkat kecamatan yang tidak terdapat penyalur BBM dan menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi, hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan oleh BPH Migas dan bukan untuk mencari keuntungan. Mekanisme penyalurannya tertutup, tidak terdapat jual beli, serta ongkos angkutnya ditetapkan Bupati.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan, proses pendistribusian BBM subsidi dipengaruhi pelbagai hal, seperti kondisi suatu wilayah atau daerah. Untuk wilayah-wilayah tertentu, khususnya wilayah Indonesia Timur, menggunakan berbagai moda pengangkutan BBM, meliputi kapal tanker, mobil tanki, dan pesawat. Meski demikian, Pemerintah selalu berupaya agar pendistribusian BBM dapat dilaksanakan secara merata dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mengingat keterbatasan anggaran negara, Wahyudi mengimbau agar masyarakat menggunakan BBM subsidi sesuai kebutuhannya dan tidak melakukan hal yang tidak diizinkan, seperti penimbunan atau memindahtangankan ke pihak-pihak yang tidak berhak.

“Salah satu upaya agar subsidi BBM tepat sasaran adalah melalui penerbitan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait. Penerima surat rekomendasi yang melanggar aturan akan diberikan sanksi berupa pencabutan Surat Rekomendasi dan/atau pidana serta denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, penerima surat rekomendasi adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi air dan pelayanan umum.

“Upaya lainnya untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume dan tepat manfaat adalah melalui penggunaan QR Code. Ini merupakan tanda bahwa pemilik dan kendaraan berhak membeli BBM subsidi,” ujar Wahyudi.

Sementara itu, sebagai upaya meningkatkan kapasitas penyimpanan BBM sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mendukung dibangunnya Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di sekitar wilayah pesisir Kalimantan Barat.

“Dengan adanya TBBM baru, kapasitas penampung BBM bisa bertambah. Ini akan kita dorong agar saudara-saudara kita yang tinggal di pedalaman dapat terpenuhi kebutuhan BBM-nya dengan harga terjangkau,” papar Maman.

Dirinya juga mengapresiasi rencana penetapan aturan mengenai sub penyalur BBM subsidi untuk wilayah-wilayah yang belum ada penyalur BBM subsidi. “Untuk daerah-daerah yang kita anggap BBM masih langka atau belum ada penyalurnya, maka kita dorong untuk pembentukan sub penyalur. Misalnya di daerah Kubu Raya,” pungkas Maman.

Kegiatan sinergi ini juga dihadiri oleh Penjabat Walikota Pontianak Ani Sofian dan serta Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Kalbar Aris Irmi. (Red/*)