Tag: BPH Migas

Mediakawasan.id, Jawa Barat – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dan Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi melakukan kunjungan kerja ke Fuel Terminal (FT) Bandung Grup Padalarang di Bandung, Jawa Barat, Jumat (12/01/2024), untuk memastikan pasokan BBM dan LPG menjelang Pemilihan Umum, serta kesiapan Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) aman dan lancar.

“Kami memastikan bahwa stok yang tersedia itu cukup aman, dan kita juga mengingatkan kepada teman-teman di Fuel Terminal bahwa harus diperhatikan juga terkait dengan armada pengangkutan yang kemungkinan harus ditambah, mengingat Fuel Terminal ini telah beroperasi selama 24 jam untuk distribusi BBM,” jelas Erika disela-sela kunjungan tersebut.

Selain distribusi BBM, Erika juga berkesempatan mengunjungi pangkalan agen LPG 3 kg untuk mengecek pelaksanaan dari pembelian LPG 3 Kg dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berjalan lancar dan tidak ada kendala dalam proses penjualan/pembelian.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi lakukan monitoring di salah satu SPBU 34.405.05 dan menemui masyarakat yang tengah mengisi Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak Solar. Iwan menaruh perhatian perihal penggunaan QR Code yang digunakan masyarakat untuk dijaga sehingga tidak mengalami kendala dalam proses pembelian BBM.

“Kita melihat di SPBU pelayanannya terhadap Solar lancar, tidak ada masalah. Hanya memang tadi masih dijumpai adanya alat pemindai yang terlihat sedikit mengalami kendala, jadi QR tidak terbaca di alat EDC, sehingga pembeli diminta untuk menunggu hingga 10 menit,” lanjutnya.

Iwan mengimbau masyarakat agar QR Code dijaga dengan baik karena berpotensi digunakan oleh orang lain dan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Dia juga mengimbau selanjutnya Pertamina mengembangkan sistem aplikasi ini.

Supervisor Vice President Government Program Management PT Pertamina (Persero) Aris Mulya Azof mengucapkan apresiasi terhadap BPH Migas yang telah mengunjungi FT Bandung Grup Padalarang dan memberikan masukan kepada Pertamina dałam mempersiapkan stok BBM untuk kegiatan Pemilihan Umum 2024 dan RAFI 2024.

Turut hadir pada kunjungan ini, Tenaga Ahli Menteri ESDM Mulyono, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Mustika Pertiwi, VP PSO Management Eko Ricky S, serta Manager Fuel Terminal Bandung Grup Padalarang Novetra Senja Triama. (Red/*)

Mediakawasan.id, Jakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menutup secara resmi Posko Nasional Sektor ESDM dalam rangka Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru 2023/2024), di Jakarta, Senin (8/1/2024). Selama periode Nataru, ketersediaan dan distribusi BBM dan gas, listrik, serta antisipasi dini terhadap kebencanaan geologi berlangsung lancar, aman dan terkendali.

“Posko Nasional ESDM telah melakukan pemantauan kebutuhan, ketersediaan dan pendistribusian BBM dan gas, pasokan listrik, serta antisipasi dini terhadap kebencanaan geologi, sejak tanggal 15 Desember 2023 dan berakhir pada tanggal 8 Januari 2024. Kita telah melakukan sinergitas sehingga pelaksanaan Posko dapat berjalan lancar, aman dan terkendali,” papar Kepala BPH Migas Erika Retnowati selaku Ketua Tim Posko Nasional ESDM.

Erika menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi terkait, sehingga pelaksaan posko berjalan lancar dan masyarakat Indonesia dapat merayakan Nataru dengan aman dan meriah. ”Dengan adanya sinergitas ini, hal-hal yang menjadi hambatan maupun kendala dapat kita antisipasi di awal maupun terpecahkan dengan cepat,” tambahnya.

Selengkapnya hasil evaluasi pemantauan Posko Nataru 2023/2024, sebagai berikut:

BBM
Kondisi ketersediaan BBM dan penyaluran BBM secara umum selama masa Posko dalam kondisi aman. Telah disiagakan 116 terminal BBM, 7.897 SPBU, 5.480 Pertashop dan 71 DPPU, serta layanan tambahan BBM. Coverage days BBM berkisar antara 3 hingga 64 hari.

”Penyaluran BBM pada periode Posko Nataru 2023/2024 dibandingkan tahun sebelumnya, untuk penyaluran Gasoline mengalami kenaikan sebesar 4,6% dan Avtur mengalami kenaikan sebesar 10,0%. Sementara penyaluran gasoil mengalami penurunan sebesar 0,4%. Adapun penyaluran selama periode Posko Nataru 2023/2024 dibandingkan rata-rata penyaluran normal untuk gasoline naik sebesar 4,5% dan avtur naik sebesar 1,8%, sedangkan gasoil turun sebesar 3,9%,” jelas Erika.

Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menambahkan, terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan dari pelaksanaan Posko Nataru di masa mendatang adalah koordinasi yang lebih intens dengan stakeholder perlu dllakukan sedari dari awal sehingga apabila terjadi hal-hal yang perlu ditambahkan, dapat diantisipasi sebelumnya. Komunikasi dan kerja sama yang intens juga perlu dilakukan dengan media, serta menjadikan Posko sebagai pusat informasi yang penting dan valid apabila diperlukan informasi tambahan.

LPG
Penyaluran LPG selama periode Nataru dalam kondisi aman, serta seluruh agen dan pangkalan siaga beroperasi pada periode Posko. Dalam masa tersebut, telah disiagakan 23 Terminal LPG, 667 SP(P)BE dan 4.972 Agen LPG. Coverage days stok LPG nasional berkisar antara 17 hingga 21 hari.

Dibandingkan rata-rata normal, penyaluran LPG selama Posko naik sebesar 0,2% dan apabila dibandingkan periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 naik sebesar 0,3%. “Penyaluran LPG tertinggi terjadi pada tanggal 26 Desember 2023, yaitu sebesar 28.884 MT atau naik 5,3% dari penyaluran LPG normal sebesar 27.440 MT,” ungkap Erika.

Gas Bumi
Di bidang gas bumi, secara umum tidak mengalami kendala dan dalam keadaan aman. Pertamina Gas telah berhasil menyalurkan gas dan LNG kepada 3.019 pelanggan komersial industri, 1.967 pelanggan kecil atau naik 13,71% dari periode sebelumnya, serta 834.165 pelanggan rumah tangga (naik 6% dari tahun 2022/2023).

Penyaluran gas tertinggi adalah pada H-4 Natal sebesar 1.078 BBTUD dan penyaluran niaga gas pada tanggal 25 Desember 2023 sebesar 680 BBTUD, serta tanggal 1 Januari 2024 sebesar 590 BBTUD.

“Perubahan volume penyaluran gas bumi pada periode ini dimitigasi dengan manajemen linepack untuk optimalisasi penyaluran gas sehingga energi baik gas bumi dapat dirasakan oleh masyarakat dengan nyaman dan aman,” kata Erika.

Listrik
Pasokan tenaga listrik selama pelaksanaan Posko Nataru 2023/2024 di wilayah pengusahaan PLN umumnya berada pada kondisi pasokan listrik aman. Kondisi kelistrikan pada tanggal 25 Desember 2023 pada saat perayaan Hari Natal 2023 yaitu 23 sistem dalam kondisi normal dan 1 sistem dalam kondisi Siaga (sistem Lombok). Rincian Daya Mampu Pasok (DMP) Nasional sebesar 42.796,50 MW dan Beban Puncak (BP) sebesar 36.087,76 MW.

Erika memaparkan, selama periode Posko Nataru tercatat beberapa sistem dalam kondisi siaga dan defisit. Penyebab sistem dalam kondisi siaga dan defisit karena gangguan dan derating pembangkit (Sistem Lombok, Nias, Tanjung Selor, Belitung, Bau-bau, Ambon, Sumbawa-Bima), kondisi variasi musim yang menyebabkan pasokan tenaga listrik dari PLTA Poso tidak maksimal, intermitensi dari PLTS dan PLTB, gangguan dan derating pembangkit (Sistem Sulbagsel), serta gangguan petir pada jaringan transmisi (Sistem Khatulistiwa).

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Ditjen Kelistrikan Ida Nuryatin Finahari. “Untuk kelistrikan memang ada beberapa gangguan seperti pembangkit dan tidak maksimalnya PLTA Poso karena adanya musim panas yang berkepanjangan. Namun, secara keseluruhan, pasokan listrik selama Nataru aman,” terangnya.

Geologi
Selama periode Nataru, empat gunungapi berstatus Siaga (Anak Krakatau, Merapi, Semeru, Lewotobi Laki-Laki) dan 20 gunungapi berstatus Waspada (Awu, Banda Api, Bromo, Dempo, Dukono, Gamalama, Ibu, Ili Lewotolok, Inielika, Karangetang, Kerinci, Lewotobi Perempuan, Lokon, Marapi, Raung, Rinjani, Sangeangapi, Sinabung, Slamet, Soputan).

Selain itu, terdapat 57 kejadian gerakan tanah pada jalur jalan dan lereng yang curam dengan skala yang kecil. Seluruh kejadian gerakan secara lokal telah ditangani oleh pemerintah daerah setempat.

Untuk gempa bumi, tercatat 16 kejadian gempa bumi dengan magnitudo >= 5.0, terdapat 20 gempa bumi terasa dengan magnitudo variatif antara 2.5-5.4. Terdapat lima kejadian gempa bumi merusak di daerah Jawa Tengah (Kab. Brebes), Sumatera Barat (Kab. Limapuluh Koto), Jawa Barat (Kab. Pangandaran, Kab. Tasikmalaya), Jawa Barat (Kab. Sumedang), dan Banten (Kab. Lebak).

“Seluruh aktivitas gempa bumi, gunungapi, dan gerakan tanah, tidak berdampak terhadap kondisi pasokan maupun kelancaran penyaluran energi, baik di sektor BBM, gas, maupun listrik,” papar Erika.

Erika mengungkapkan, melalui semangat kolaborasi dan sinergitas para anggota posko serta sinergitas antar instansi yang baik, Posko Nasional Sektor ESDM telah berjalan lancar. ”Dan masyarakat Indonesia dapat merayakan Hari Raya Natal 2023 dan Menyambut Tahun Baru 2024 dengan aman dan meriah,” tutupnya. (Red/*)

Mediakawasan.id, Nusa Tenggara Barat – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta badan usaha hilir migas mengutamakan dan menjaga aspek keselamatan dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan hal tersebut dalam kunjungan kerja ke Fuel Terminal Badas di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (6/1/2024).

“Fuel Terminal Badas memang jauh dari permukiman. Tetapi belajar dari pengalaman, kita tetap harus waspada. Pengecekan untuk menjaga keselamatan migas harus rutin dilakukan,” ujar Erika dalam kunjungan yang dilakukan untuk memastikan kelancaran pasokan BBM selama libur Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) tersebut.

Erika menuturkan, PT Pertamina Patra Niaga harus melakukan supervisi dalam menjaga keselamatan migas. Apalagi, di beberapa lokasi Fuel Terminal, sebagian pekerjanya merupakan tenaga alih daya. “Banyak operator Fuel Terminal merupakan tenaga alih daya. Kita harus monitor, disupervisi. Meskipun lokasi fuel terminal ini jauh dari permukiman, kita tetap berjaga-jaga. Safety-nya harus diutamakan,” tegas Erika.

Selama periode Nataru, pasokan BBM di Sumbawa dipastikan berjalan lancar. Bahkan, kebutuhannya sedikit di bawah rata-rata harian karena sebagian masyarakat berlibur ke luar daerah.

“Stok BBM di Sumbawa ini sangat cukup. Misalnya seperti Solar, coverage days-nya lebih dari 10 hari dan itu lebih dari cukup,” kata Erika.

Sementara, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengapresiasi PT Pertamina Patra Niaga yang telah bekerja keras mengupayakan agar pasokan BBM selama Nataru berjalan lancar dan aman.

“Kami melakukan pemantauan penyaluran BBM, baik yang subsidi maupun non subsidi dan menemukan bahwa penyaluran BBM berjalan lancar. Pertamina telah menyiapkan segala sesuatu untuk mengamankan pasokan BBM selama Nataru,” ujar Saleh.

Saleh juga meminta agar Pertamina tetap melakukan perbaikan demi kemajuan pelayanan di masa depan. Apalagi periode Ramadhan dan Idul Fitri (RAFI) tahun 2024 akan segera tiba.

“Sebentar lagi kita akan memasuki masa RAFI dan ini harus dipersiapkan dari sekarang, sehingga mitigasi peningkatan kebutuhan BBM kita antisipasi lebih awal. Juga kebutuhan BBM untuk transportasi khusus seperti kapal penyeberangan perlu disiapkan,” tutup Saleh.

Dalam kesempatan yang sama, Executive General Manager (EGM) PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Dwi Puja Ariestya menyampaikan, pelaksanaan Nataru di Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara berjalan baik. Tidak terjadi kekurangan stok baik di Fuel Terminal maupun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Alhamdulillah kebutuhan masyarakat dapat dilayani dengan baik. Tidak ada kekurangan BBM. Beberapa lokasi yang terjadi kenaikan peningkatan kebutuhan BBM seperti Bali, telah diantisipasi dengan tambahan mobil tangki,” pungkas Ariestya.

Selain mengunjungi Fuel Terminal Badas, BPH Migas juga melakukan pemantauan ke SPBU 5484302 di Desa Karang Dima, serta SPBU BBM Satu Harga 5684322 di Kecamatan Moyo Utara. (Redd/*)

Mediakawasan.id, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki banyak objek wisata yang menjadi daya Tarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Mobilitas masyarakat selama periode Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di DIY, perlu didukung dengan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memadai. Demikian diungkapkan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Basuki Trikora Putra saat mengunjungi salah satu SPBU di Kapanewon (Kecamatan) Cangkringan, Sleman, DIY.

“Berdasarkan informasi dari petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), puncak penyaluran terjadi pada tanggal 25 Desember 2023, yaitu jalur wisata ke Merapi,” terangnya.

Dari kunjungan ini didapati pasokan BBM dalam kondisi aman. Namun pria yang biasa dipanggil Tiko ini meminta agar pasokan BBM dipastikan selalu tersedia karena banyaknya destinasi wisata di wilayah DIY.

Dalam pemantauan ini, Tiko juga menemukan adanya surat rekomendasi yang belum sesuai dengan format yang telah ditetapkan dalam Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. “Kita arahkan agar menyamakan tata cara penomoran surat rekomendasi berdasarkan regulasi tersebut,” tegasnya.

Tiko juga tak henti menekankan kepada badan usaha untuk selalu melakukan pengecekan ulang antara QR Code dan nomor polisi, saat masyarakat akan melakukan pembelian BBM. “Ini untuk memastikan datanya sesuai dan penerima subsidi adalah konsumen pengguna yang berhak,” tutupnya.

Turut mendampingi kegiatan pemantauan ini, SAM Retail Pertamina Patra Niaga Yogyakarta Weddy Surya Windrawan dan SBM Pertamina Patra Niaga Rayon II Yogyakarta I Made Mega Adi Sanjaya. (Red/*)

Mediakawasan.id, Banten – Jelang pergantian tahun 2023-2024, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus mengawal pasokan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya di wilayah yang menjadi destinasi utama wisatawan.

Minggu (31/12/2023), Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, dan Harya Adityawarman melakukan pemantauan ke Terminal BBM Tanjung Gerem, Cilegon dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Banten. Mobilitas yang tinggi, baik kendaraan dan masyarakat di wilayah Banten memerlukan ketersediaan BBM yang memadai.

“Kita perlu terus menjaga keandalan suplai dan distribusi BBM kepada masyarakat,” ungkap Basuki Trikora Putra yang biasa disapa Tiko ini.

Untuk itu, Tiko mengimbau kepada Badan Usaha dan lembaga penyalur untuk memperhatikan dengan baik sekaligus mencegah adanya keterlambatan maupun kekosongan BBM yang ada di SPBU.

“Mudah-mudahan kita dapat terus mendukung kebutuhan BBM kepada masyarakat, khususnya mereka yang merayakan libur panjang hingga posko Natal dan Tahun Baru berakhir di 8 Januari 2024,” tutur Basuki.

Sebagaimana diketahui, BPH Migas kembali ditunjuk sebagai Koordinator Posko Nasional Sektor ESDM Periode Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) yang bertugas untuk memantau kebutuhan energi masyarakat, mulai dari pasokan BBM, listrik, LPG, hingga antisipasi kebencanaan geologi. Masa kerja Posko Nataru ini mulai 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024 mendatang.

Senada dengan Basuki, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman turut mengamati beberapa SPBU yang berada di sepanjang ruas jalan daerah wisata di wilayah Banten. Dari hasil pantauan, tidak didapati antrian yang siginifikan.

“Ini menunjukkan bahwa stok BBM di SPBU mencukupi. Tapi kita harus cek terus, agar pendistribusian BBM ke masyarakat tidak terganggu dan berjalan dengan baik,” imbuh Harya.

Harya menambahkan, “pihak badan usaha dan penyalur harus tetap melakukan antisipasi, termasuk operasional kendaraan mobil Tangki dan awaknya Semuanya harus siap, agar penyaluran BBM berjalan lancar”, tuturnya.

Di samping itu, Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief juga menyoroti aspek keselamatan area Fuel Terminal (TBBM) Tanjung Gerem, di mana terdapat masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.

“Sisi safety dari lokasi TBBM yang dekat dengan masyarakat juga harus diperhatikan, kami yakin tim Pertamina sudah mempersiapkan dengan baik,” ungkap Eman.

Pemantauan Lapangan di SPBU

Tidak hanya mengunjungi TBBM, BPH Migas juga turun ke lapangan untuk melihat kondisi penyaluran BBM dengan mengunjungi langsung beberapa SPBU di Banten. Imbauan kepada manajer, pengawas, maupun operator di SPBU terus disampaikan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat.

Salah satunya, dengan memaksimalkan layanan digital melalui aplikasi MyPertamina, untuk mencocokkan nomor polisi pada QR Code yang dimiliki konsumen sesuai dengan nomor polisi kendaraan atau yang tertera pada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Dalam kunjungan lapangan ke TBBM Tanjung Gerem, Anggota Komite BPH Migas didampingi oleh Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Region Jawa Bagian Barat Deny Djukardi, dilanjutkan kunjungan ke SPBU 34.424.09 dan SPBU 34.424.07. (Red/*)

Mediakawasan.id, Jawa Barat – Kinerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sepanjang tahun 2023 menorehkan kinerja gemilang. Realisasi pembangunan penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu harga sebanyak 89 penyalur atau 100% dari target, sehingga total terbangun sebanyak 512 penyalur BBM Satu Harga. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 1.393,84 miliar atau 161,25% dari target yang sebesar Rp864,42 miliar.

“Dalam pemenuhan energi hingga pelosok negeri, BPH Migas terus mendorong pembangunan penyalur BBM Satu Harga. Untuk tahun 2023, terbangun 89 penyalur atau 100% dari target. Sesuai roadmap, ditargetkan dapat terbangun 583 penyalur BBM Satu harga hingga tahun 2024,” papar Kepala BPH Migas Erika Retnowati dalam konferensi pers Capaian Kinerja BPH Migas Tahun 2023 di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/12/2023).

Kinerja apik juga dicapai melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp1.393,84 miliar atau 161,25% dari target Rp864,42 miliar. Penerimaan PNBP BPH Migas ini berasal dari iuran Badan Usaha sepanjang tahun 2023.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik pascapandemi Covid-19 mendorong peningkatan kegiatan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan konsumsi Jenis BBM Tertentu (JBT) maupun Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).

Terkait tugas BPH Migas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM, sampai dengan 28 Desember 2023 telah tersalurkan JBT Minyak Solar sebesar 17,46 juta KL (102,69% dari total kuota 17 juta KL), JBT Minyak Tanah sebesar 0,489 juta kiloliter (97,89% dari kuota 0,500 juta KL), dan JBKP Pertalite sebesar 29,77 juta KL (91,43% dari kuota 32,56 juta KL).

Dalam rangka percepatan transisi energi, BPH Migas terus berupaya mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri dan memberikan kepastian kepada pelaku usaha sektor gas bumi untuk berinvestasi.

Untuk kinerja sektor gas bumi, BPH Migas telah menetapkan 2 penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa dari 2 target yang telah ditetapkan (100%), yaitu penetapan tarif untuk PT Persada Agung Energi dan PT Pertamina Gas untuk PT. Petro Kimia Gresik.

“BPH Migas juga terus mendukung pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil di mana untuk tahun ini ditetapkan harga gas bumi di 6 Kabupaten/Kota (100% dari target) sehingga secara kumulatif telah ditetapkan harga gas di 69 Kabupaten/Kota,” lanjut Erika.

Selain itu, dalam hal pembangunan infrastruktur gas bumi melalui pipa, realisasi kumulatif saat ini mencapai 22.478,62 km, di atas target 21.900,00 km. Perinciannya, panjang pipa transmisi 5.360,46 km, pipa distribusi 6.241,03 km, dan pipa jargas sepanjang 10.877,13 km.

Selain kinerja dalam bidang BBM dan gas bumi, prognosa realisasi anggaran BPH Migas tahun 2023 sebesar Rp229,80 miliar (99,51% dari pagu anggaran Rp230,92 miliar). Target realisasi anggaran tahun 2023 ditetapkan sebesar 98,03% dari pagu anggaran atau sebesar Rp226,38 miliar.

“BPH Migas telah mengupayakan pencapaian target realisasi anggaran, antara lain dengan percepatan pelaksanaan tender, akselerasi penyelesaian dokumen pertanggujawaban dinas, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran BPH Migas,” pungkas Erika.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPH Migas pada bidang pengawasan, BPH Migas melakukan verifikasi terhadap volume penyaluran JBT dan JBKP. Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, terdapat koreksi terhadap volume penyaluran JBT minyak Solar. Sampai dengan November 2022, telah dilakukan koreksi sebesar 6.172.547 liter atau kurang lebih setara dengan Rp62,65 miliar.

Selain melakukan pengawasan rutin berkala, BPH Migas juga bersinergi dengan POLRI melalui kegiatan pemberian keterangan ahli. Selama Januari sampai dengan 29 Desember 2023, terdapat 663 kegiatan pemberian keterangan ahli dengan jumlah total volume barang bukti sebesar 1.751.638 liter pada dugaan tindak pidana kegiatan usaha hilir migas dengan jenis barang bukti BBM Minyak Solar Bersubsidi, BBM Khusus Penugasan, Minyak Tanah Subsidi, Minyak Olahan dan BBM Non Subsidi dengan potensi penyelamatan sebesar kurang lebih Rp10,34 miliar.

Sebagai informasi, Kementerian ESDM membentuk Tim Posko Nasional Sektor Energi yang dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1078.K.HK.02/SJN.R/2023 tanggal 11 Desember 2023. Posko Nasional tersebut dipusatkan di BPH Migas dengan Kepala BPH Migas sebagai Ketua.

“Posko dilaksanakan sejak 15 Desember 2023 hingga 8 Januari 2024, dengan melibatkan unit KESDM dan badan usaha sektor migas, kelistrikan, dan geologi. Sejak pelaksanaannya sampai saat ini, kondisi penyaluran energi di sektor BBM, gas bumi, LPG, dan kelistrikan berada pada kondisi aman,” pungkas Erika. (Red/*)

Mediakawasan.id, Banten – Sebagai negara kepulauan, moda transportasi laut memiliki peran vital bagi perekonomian di Indonesia, seperti distribusi angkutan logistik, industri pertambangan, kegiatan ekonomi lainnya, serta mendukung mobilitas masyarakat. BPH Migas senantiasa mendukung peningkatan pelayanan moda transportasi laut, seperti pasokan BBM yang lancar, serta cadangan operasional yang mencukupi.

“Pengelolaan Pelabuhan Merak dan Bakauheni sangat baik. Dari sisi suplai BBM, tidak ada kendala, semua berjalan lancar. Perlu dipertimbangkan agar fasilitas cadangan operasional di Pelabuhan Merak ditingkatkan,” ungkap Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman dalam kunjungan ke Pelabuhan Merak dan Bakauheni yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry, Selasa (26/12/2023). Kunjungan ini untuk memastikan keandalan pasokan dan distribusi BBM selama Hari Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).

Saat ini, coverage day ketersediaan BBM di Pelabuhan Merak diharapkan untuk dipertimbangkan ditambah.

“Kapal yang merupakan sarana utama pengangkutan transportasi laut tentunya memerlukan BBM untuk mesin penggerak yang harus tersedia guna memenuhi kebutuhan energi kapal dalam kegiatannya sebagai moda angkutan. Oleh karena itu, ketersediaannya memegang peran sangat penting. Apalagi, Pelabuhan Merak merupakan Pelabuhan penyeberangan terbesar di Indonesia. Apabila terjadi gangguan, maka dampaknya sangat besar,” kata Saleh.

Terkait pasokan dan distribusi BBM selama Nataru di Pelabuhan Merak dan Bakauheni, Anggota BPH Migas Eman Salman Arief memastikan dalam kondisi aman dan lancar. “Sesuai hasil pemantauan dan diskusi, ASDP telah menyiapkannya dengan baik, dari sisi BBM maupun sumber daya manusia. Ini merupakan sinergi yang baik antara sektor energi dan sektor perhubungan,” tutur Eman.

Puncak arus mudik Nataru di Pelabuhan Merak terjadi tanggal 24 Desember 2023 dan arus balik diperkirakan tanggal 2 hingga 4 Januari 2024. BPH Migas terus memonitor ketersediaan BBM selama Nataru, baik untuk angkutan darat, laut dan udara agar berjalan lancar.

“Kami yakin selama periode Nataru ini, pasokan dan distribusi BBM berjalan baik. Kita doakan semua masyarakat pengguna kapal penyeberangan ini dapat merasakan kebahagiaan selama Nataru dan tentunya dalam keadaan sehat,” imbuhnya.

Sementara GM ASDP Bakauheni Kapten Rudi Sunarko mengemukakan, pasokan BBM selama Nataru tidak mengalami kendala, sehingga pihaknya mampu melayani jumlah penumpang yang meningkat 30% dibandingkan tahun 2022. Untuk kebutuhan BBM, peningkatannya sekitar 5%.

ASDP mengapresiasi dukungan berbagai pihak sehingga kegiatan transportasi laut di pelabuhan dapat berjalan lancar. “Semua ini berkat dukungan berbagai pihak, khususnya BPH Migas dan Pertamina dalam penyaluran BBM. Operasional kami sejauh ini berjalan lancar, aman, tertib dan terkendali,” kata Rudi.

Hal senada juga disampaikan Manajer Usaha Aneka Jasa dan Kerja Sama ASDP Bakauheni Eko Yulianto. Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan dalam penyaluran BBM, pihaknya bersama PT Pertamina telah menyusun skenario untuk mendukung pendistribusian BBM hingga ke pelabuhan.

“Kami telah menyiapkan segala skenario untuk kelancaran pengiriman BBM sampai pada posisi di terminal BBM Pelabuhan. Selanjutnya kami salurkan ke kapal-kapal sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan sehingga memberikan jaminan kegiatan operasional kami berjalan lancar dan aman,” ujar Eko didampingi Nahkoda Kapal KMP Sebuku Dwi.

Pelabuhan Merak memiliki 63 armada yang beroperasi yaitu 6 kapal eksekutif dan sisanya kapal reguler. Kapasitas kapal pada Nataru tahun 2023 sebesar 32.584 kendaraan kecil, naik 10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kunjungan lapangan

Dalam kunjungan ke Lampung, BPH Migas melakukan monitoring ke SPBU 49A di ruas tol Lampung. Pasokan dan distribusi BBM di SPBU tersebut berjalan baik, tidak terdapat antrean. Sebagai upaya mitigasi, Pertamina telah menyiapkan mobile storage, serta motoris untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM.

Hadir dalam kegiatan ini, SAM Pertamina Patra Niaga wilayah Lampung Bagus Handoko, SBM Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Pesawaran Parrama Ramadhan Amyjaya, SBM Metro, Lampung Tengah, Lampung Timur Risal Arsyad, serta SBM Lampung Barat, Pesisir Barat dan Tanggamus, Reza. (Red/*)

Mediakawasan.id, Nusa Tenggara Timur – Program BBM Satu Harga merupakan wujud komitmen Pemerintah menyediakan energi untuk masyarakat hingga pelosok negeri. Program ini dilaksanakan sejak 2017 dan hingga tahun 2023 telah berhasil terbangun total 512 penyalur. Ditargetkan pada tahun 2024, total terbangun penyalur BBM Satu Harga mencapai 583 penyalur.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan penyalur BBM Satu Harga tersebut, digelar Rapat Koordinasi yang dihadiri BPH Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, serta PT Pertamina (Persero) di DPPU Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (22/12/2023).

Mengawali rapat koordinasi, Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas pencapaian pembangunan penyalur BBM Satu Harga. “Kita semua harus saling memberikan dukungan agar program pembangunan penyalur BBM Satu Harga dapat berjalan sebaik-baiknya. Semoga target tahun 2024 total penyalur yang terbangun mencapai 583 penyalur dapat terwujud,” ungkap pria yang biasa dipanggil Tiko ini.

Menurut Tiko, pencapaian pembangunan penyalur BBM Satu Harga bukan hal yang mudah karena banyak tantangan yang dihadapi, antara lain sustainability atau keberlanjutan, keamanan, serta lokasi-lokasi yang kurang memenuhi secara komersial, sehingga mitra tidak mendapatkan manfaat yang maksimal.

“Dalam pembangunan BBM Satu Harga, kita harus melihatnya secara komprehensif, termasuk juga harus melihat apakah lokasi-lokasinya dapat memenuhi tujuan awal terkait akses, ketersediaan BBM, keterjangkauan dan keberlanjutan, serta dukungan komersial agar mitra mendapatkan manfaat kemitraan dengan Badan Usaha, dan lain-lain,” ungkap Tiko.

Dia melanjutkan, tidak semua daerah memiliki akses distribusi yang mudah. Oleh karena itu, apabila tidak memenuhi salah satu kriteria saja, maka harus dicari opsi lain yang lebih mudah diakses.

“Pelajari dengan baik dan teliti titik lokasi untuk pembangunan penyalur BBM Satu Harga tahun 2024 agar badan usaha yang diberikan penugasan tidak dirugikan dan pembangunan penyalur bermanfaat bagi masyarakat,” cetusnya.

Untuk mencapat target 583 penyalur, pada tahun 2024 harus terbangun 71 penyalur lagi dan sudah ada mitra yang menyatakan minatnya di sejumlah lokasi.
Dalam kesempatan tersebut, PT Pertamina yang diwakili VP Government Assignment Ryrien Marisa dan Project Coordinator Retail Fuel PT Pertamina Patra Niaga, Mardian, menyatakan kesiapannya mendukung kebijakan Pemerintah terkait BBM Satu Harga.

Untuk persiapan pembangunan penyalur, PT Pertamina akan mendetailkan terkait dengan akses, calon mitra, serta daerah-daerah yang memungkinkan untuk terbangun pada triwulan I tahun 2024.

Program BBM Satu Harga merupakan salah satu Program Prioritas Nasional yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai upaya Pemerintah dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melalui percepatan pemberlakuan satu harga untuk Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional.

Pemantauan Lapangan

Dalam kunjungan kerja ini, Tiko juga melakukan pemantauan ketersediaan pasokan dan pendistribusian BBM selama libur Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) di Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Komodo, Labuhan Bajo.

Lebih lanjut, pada Ahad, (24/12/23), Tiko mengunjungi satu SPBU dan satu SPBU Nelayan di Manggarai Barat, yaitu SPBU 5486502 dan SPBU Nelayan 5886512 bersama SBM Pertamina Patra Niaga Rayon III NTT Adityawarman Sigit Pambudi. Dalam pemantauan terlihat kondisi pasokan aman terkendali.

Tiko meminta badan usaha untuk memonitor dengan baik pasokan agar konsumen pengguna dapat dilayani dengan baik. “Jaga stok agar tetap aman. Jika ada aduan masyarakat, dapat melaporkan ke Helpddesk BPH Migas,” pungkasnya.

Saat pemantauan, badan usaha juga menyampaikan aplikasi Moundi untuk lebih mengefektivitaskan proses antara badan usaha dengan mitra. Aplikasi ini juga untuk memudahkan konsumen dalam kepastian pelayanan bagi pembelian Jenis BBM Umum. (Red/*)

Mediakawasan.id. Jawa Barat – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan pengawasan guna memastikan penyaluran Jaringan Gas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil (Jargas RT-PK) berjalan dengan baik. Mendekati Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru), Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas bersama Direktur Gas Bumi BPH Migas Soerjaningsih menyambangi pengguna Jargas di Cirebon, Jawa Barat.

“Kami memastikan pelayanan jargas jelang libur Natal dan Tahun Baru tidak terganggu dan tidak ada keluhan dari masyarakat,” jelas Wahyudi, Kamis (21/12/2023).

Dengan sumber pasokan gas sebesar 2,88 BBTUD, dapat memenuhi kebutuhan 91 pengguna untuk sektor industri, 219 untuk pelanggan kecil dan 39.645 sambungan rumah tangga di wilayah Cirebon.

Lebih lanjut Wahyudi menerangkan bahwa sampai saat ini konsumen pengguna jargas di Cirebon merasa aman dan nyaman, baik dari segi operasional dan billing tagihan pemakaian gas.

“Dengan pemakaian jargas yang mengalir terlayani selama 24 jam, belum ada keluhan terkait tekanan gas yang tidak sesuai dan aliran gas mati. Ini juga salah satu pelayanan dari badan usaha yang cukup bagus,” imbuhnya.

Untuk terus mengupayakan pengembangan jargas yang lebih masif dan optimal dalam skala nasional, BPH Migas selalu terbuka terhadap masukan dari seluruh stakeholder dan Badan Usaha terkait demi tata kelola dan harmonisasi regulasi yang lebih baik serta terintegrasi.

“Dengan kebermanfaatan jargas dan penguatan pelayanan kepada konsumen, diharapkan selaras dengan program kerja pemerintah dalam mendukung transisi energi untuk peningkatan pemanfaatan energi gas bumi,” tutur Wahyudi.

Dalam pemantauan lapangan ini, turut hadir Area Head PT PGN (Persero) Tbk Area Cirebon Liestya Heryani Devi. (Red/*)

Mediakawasan.id, Yogyakarta – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus berupaya memastikan pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tepat sasaran, tepat guna dan tepat volume. Untuk mewujudkannya, diperlukan kerja sama yang erat dengan stakeholder, termasuk Pertamina dan Hiswana Migas.

Untuk meningkatkan kerja sama tersebut, diselenggarakan Rapat Koordinasi dengan Hiswana Migas wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), di Yogyakarta, Jumat (8/12/2023). Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dan Harya Adityawarman, Ketua Hiswana Migas DPD Jawa Tengah dan DIY Agung Karnadi dan Sales Area Manager (SAM) Pertamina Patra Niaga Yogyakarta Weddy Surya Widrawan.

BPH Migas memaparkan tugas dan fungsi, kebijakan dan aturan-aturan terkait kegiatan hilir migas, termasuk kriteria konsumen yang berhak menikmati BBM subsidi (Jenis BBM Tertentu/Solar) dan BBM Kompensasi (Jenis BBM Khusus Penugasan/Pertalite), serta temuan-temuan di lapangan ketika melakukan pengawasan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Di sisi lain, pengusaha SPBU yang diwakili Hiswana Migas juga menyampaikan pengalaman dan tantangan dalam kegiatan operasionalnya.

“Kita semua mengetahui BBM subsidi menggunakan anggaran negara dan oleh karena itu pemanfaatannya harus tepat sasaran, serta tentunya konsumen pengguna pun terlayani dengan baik. Untuk itu, koordinasi yang baik antara semua pihak terkait harus ditingkatkan,” ungkap Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman disela-sela pertemuan.

BPH Migas mengapresiasi pendapat dan masukan yang mengemuka dalam acara ini, dan menjadi masukan, serta pertimbangan BPH Migas dalam menyempurnakan aturan di masa mendatang.

“Kita harus mendengarkan teman-teman seperti Pertamina dan Hiswana Migas, karena mereka yang kesehariannya berada di lapangan. Ada beberapa masukan yang disampaikan dan sebenarnya usulan-usulan tersebut sudah dilaksanakan BPH Migas,” ungkap Harya.

Harya melanjutkan, salah satu usulan yang disampaikan adalah perpanjangan jangka waktu klarifikasi apabila BPH Migas menduga terjadi penyimpangan di SPBU. “Kita selalu memberikan waktu untuk klarifikasi apabila ditemukan dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi. Kalau ternyata dari klarifikasi tersebut tidak terbukti terjadi penyimpangan, tentu kita koreksi atau evaluasi,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra atau yang biasa disapa Tiko. Ia menjelaskan bahwa BPH ingin semua pihak dapat ikut menjaga agar distribusi BBM subsidi ini tepat sasaran, tepat guna, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Tanpa dukungan dari badan usaha penugasan maupun penyalur, dalam hal ini pengusaha SPBU, maka tujuan untuk mendistribusikan BBM subsidi ini dengan baik dan benar, tentu akan menjadi sulit. Kami menghargai terselenggaranya kegiatan ini karena BPH tetap memerlukan informasi langsung dari pelaksana,” kata Tiko.

Ia juga mengingatkan dua hal penting yang perlu diperhatikan para pengusaha SPBU. Yang pertama adalah memahami dengan baik peraturan-peraturan yang berkaitan dengan distribusi BBM di SPBU. “Dan yang kedua adalah disiplin serta kontrol dari para pengusaha SPBU kepada jajarannya, mulai dari manager, pengawas, operator dan petugas pelaksana yang ada di SPBU,” tegasnya.

Tiko mengharapkan agar koordinasi serupa dapat dilaksanakan Hiswana Migas di wilayah lainnya, mengingat tantangan atau kendala yang dihadapi di lapangan berbeda-beda.

“Melalui pertemuan seperti ini, kita dapat berdiskusi lebih mendalam mengenai masalah yang dihadapi karena tantangan masing-masing daerah berbeda-beda. Pembahasan ini sifatnya teknis dan lebih menjurus operasional di SPBU,” tambahnya.

Pengawasan di lapangan
Dalam rangkaian kunjungan kerja di Jawa Tengah dan DIY, Kamis dan Jumat (7-8/12/2023), Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman melakukan monitoring pendistribusian BBM bersubsidi ke beberapa SPBU. Salah satu SPBU di antaranya diduga melakukan penyimpangan pendistribusian BBM bersubsidi.

“Dari hasil monitoring, ada SPBU yang diduga melakukan penyimpangan karena terjadi pembelian berulang. SPBU tersebut sebenarnya beroperasi hanya sampai pukul 22.00 WIB. Tapi dari pengecekan kita, ada penjualan BBM subsidi di atas jam tersebut. Setelah kita lakukan pemeriksaan, CCTV dimatikan dan kejadian ini tidak hanya satu kali. Selain itu, terlihat juga petugas SPBU setelah mengisi BBM subsidi ke truk, langsung mengisi BBM subsidi ke jerigen. Ini kan tidak boleh,” tegas Harya.

Temuan lainnya adalah banyaknya kendaraan dengan pelat nomor dari luar wilayah yang mengisi BBM subsidi di SPBU tersebut. “Plat mobilnya dari berbagai daerah dan kendaraan itu mengisi berulang. Kita menduga terjadi penyalahgunaan QR Code karena letak SPBU tersebut jarang dilalui bus atau kendaraan besar lainnya dari luar kota. SPBU itu tidak terletak di jalan utama, bahkan jalannya sempit,” pungkas Harya.

Jumlah BBM bersubsidi yang diduga terjadi penyimpangan cukup besar. Namun demikian, BPH Migas memberikan kesempatan bagi pemilik SPBU untuk menyampaikan klarifikasi beserta data-data pendukungnya. (Red/*)