Tag: BPH Migas

Mediakawasan.id, NTT – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengungkapkan, adanya kerja sama BPH Migas dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara, berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masyarakat yang tidak berhak menggunakan BBM subsidi dan kompensasi negara diharapkan menggunakan BBM non subsidi yang lebih ramah lingkungan dan memberikan dampak pada peningkatan PAD. Sebagaimana diketahui, salah satu sumber PAD adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dari penggunaan BBM non subsidi.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menegaskan, dengan adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) mengenai pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran BBM bersama Pemda, pendistribusian BBM subsidi dan BBM kompensasi negara dapat lebih tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi Pemda.

“Artinya, masyarakat yang selama ini tidak berhak mengonsumsi BBM subsidi dan kompensasi, maka tidak bisa lagi mengonsumsi. Mereka diharapkan menggunakan Jenis BBM Umum (non subsidi). Sehingga, dengan pembelian Jenis BBM Umum akan ada peningkatan PAD bagi Pemerintah Daerah,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Kerja Sama BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi terkait Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jum’at (21/60/2024).

Lebih lanjut, Erika menerangkan, saat ini sudah ada tiga Pemda Provinsi yang melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPH Migas dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan untuk penyaluran JBT dan JBKP.

“Tiga pemerintah daerah provinsi yang sudah bekerja sama dengan BPH Migas dalam penyaluran JBT dan JBKP adalah Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Kami mendorong kepada Pemda dapat melakukan kerja sama dalam pengawasaan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi tersebut,” pintanya.

Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menyampaikan harapannya agar pemda yang hadir dapat menindaklanjuti pertemuan ini dengan menyiapkan finalisasi dan penandatanganan PKS dalam waktu tidak terlalu lama.

“Pemda juga memiliki kewajiban untuk turut melakukan pengawasan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi, seperti melalui pemberian Surat Rekomendasi dan juga pengawasannya di lapangan. Ini menjadi perhatian bagi penerbit Surat Rekomendasi,” tuturnya.

Di samping itu, Saleh menguraikan PKS ini merupakan suatu upaya dari BPH Migas melibatkan Pemda dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan BBM subsidi dan kompensasi.

“Karena peran Pemda sangat penting. Bagi Pemda sendiri, jika PKS ini sudah diimplementasikan akan memberikan dampak positif. Memastikan penyaluran subsidi Solar dan kompensasi Pertalite lebih tepat sasaran,” ucapnya.

Sementara Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S. menjelaskan, PKS antara BPH Migas dengan Pemda Provinsi memiliki jangka waktu selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Ia juga berharap masing-masing Pemda Provinsi dapat segera melakukan kerja sama dengan BPH Migas.

“Dengan PKS ini, pengawasan bisa dilakukan lebih baik dan ketat. BPH Migas dan Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengawasan secara masing-masing atau terpadu atas pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP di Provinsi tersebut,” tambahnya.

Senada dengan Alfon, Pelaksana Harian Direktur Sinkronisasi Utama Pemda I Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Gunawan Eko Movianto menyampaikan dibutuhkan dukungan Pemda untuk kelancaran dan ketepatan dalam verifikasi dan penerbitan rekomendasi serta pengawasan di tingkat daerah.

“Sekretaris Daerah bisa menjadi Koordinator dalam pelaksanaan PKS ini. Beberapa Dinas yang terkait dengan penyaluran JBT bisa mendukung untuk pelaksanaannya. Kami harapkan peran penting Sekda untuk melaksanakan penyaluran terkait dengan JBT ini bisa lebih optimal lagi,” tuturnya.

Mengenai manfaat adanya PKS, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Luki Zaiman Prawira menjelaskan, bahwa PKS memberikan dampak pada peningkatan PAD yang bersumber salah satunya dari PBBKB dan Pajak Kendaraan, serta turut berkontribusi dalam stabilisasi inflasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Pertemuan ini juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, Wahyudi Anas, dan Yapit Sapta Putra, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan NTT.

Rapat Koordinasi BPH Migas bersama Pemda dan Kemendagri ini telah dilakukan empat kali pada tahun 2024. Sebelumnya, pertemuan yang sama telah dilakukan tanggal 16 Mei 2024 di Bandung, Jawa Barat untuk Pemda di Pulau Jawa, tanggal 31 Mei 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk Pemda di Pulau Kalimantan, dan tanggal 13 Juni 2024 di Makassar, Sulawesi Selatan untuk Pemda di Pulau Sulawesi. (Red/*)

Mediakawasan.id, Balikpapan – Pemerintah berkewajiban menjaga pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Agar penyaluran BBM, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT/Subsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP/Kompensasi) tepat sasaran, BPH Migas berharap Pemerintah Daerah (Pemda) terus bersinergi dengan BPH Migas.

Anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief menyampaikan bahwa dalam penyaluran JBT dan JBKP memerlukan sinergitas dan koordinasi yang baik antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi.

“Hal ini dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS), antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi terkait pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran JBT dan JBKP,” terangnya saat membuka Rapat Koordinasi Kerja Sama BPH Migas dengan Pemerintah Daerah di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (31/5/2024).

Eman melanjutkan, dalam PKS ini Pemerintah Provinsi diharapkan mendukung penerbitan Surat Rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Dukungan juga dalam pengawasan atas penerbitan dan penyaluran JBT dan JBKP yang diberikan kepada konsumen pengguna berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan. Selain itu, dukungan dalam pengendalian atas penyaluran JBT dan JBKP sesuai alokasi volume masing-masing daerah,” jelasnya.

Sejalan dengan Eman, Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra menitikberatkan agar Pemerintah Provinsi dapat segera menindaklanjuti pertemuan ini dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, sehingga pengawasan terhadap penyaluran JBT dan JBKP semakin baik.

“Sinergitas Pemerintah Provinsi dan perangkat kerja daerah dapat mempercepat terwujudnya Pejanjian Kerja Sama antara Provinsi dan BPH Migas. Nantinya, Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani, implementasinya dapat dijalankan dengan baik” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas mengutarakan, adanya PKS diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak yaitu BPH Migas dan Pemerintah Provinsi.

“Agar tumbuh bersama di masyarakat sesuai sektor-sektor konsumen penggunanya, agar BBM subsidi dan kompensasi terjamin tiap tahunnya,” ucap Wahyudi.

Sementara, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S mengutarakan, PKS ini merupakan landasan bagi BPH Migas dan Pemerintah Provinsi dalam melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyaluran JBT dan JBKP pada konsumen pengguna.

“Adapun subyek dalam PKS adalah BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi. Untuk jangka waktu PKS, kami berharap selama 5 tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama,” paparnya.

Salah satu Pemerintah Provinsi yang telah melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan BPH Migas adalah Kepulauan Riau. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Luki Zaiman Prawira mengungkapkan manfaat yang didapatkan dari kerja sama ini yaitu terbangunnya sistem kerja yang terintegrasi.

“Lebih memudahkan koordinasi, melakukan hal-hal preventif. Setiap laporan (dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau) itu ditanggapi oleh BPH Migas, bahkan menurunkan tim,” ucapnya.

Rapat Koordinasi ini juga dihadiri Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman, Saleh Abdurrahman, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP, Pelaksana Harian Direktur Sinkronisasi Utama Pemerintah Daerah I Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Gunawan Eko Movianto, Komite Audit Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Utara.

Rapat Koordinasi BPH Migas bersama Pemerintah Daerah ini merupakan kedua kalinya pada tahun 2024. Sebelumnya, pertemuan yang sama dilakukan tanggal 16 Mei 2024 di Bandung, Jawa Barat bersama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa.

Mediakawasan.id, Sulawesi Tenggara = Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta Badan Usaha Penugasan untuk melakukan mitigasi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) agar aman tersedia.

Hal ini diungkapkan Anggota Komite BPH Migas Yapit Sapta Putra di sela-sela kunjungan kerja pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi di Fuel Terminal (FT) Baubau, Sulawesi Tenggara, Rabu (29/5/2024). Yapit meminta, pasokan bahan BBM menjelang Pilkada perlu dijaga Badan Usaha Penugasan sebagaimana libur RAFI 2024 lalu. Pengalaman yang diperoleh selama libur Ramadan dan Idul Fitri (RAFI) 2024, serta kegiatan lainnya, dapat dijadikan pelajaran untuk menyukseskan kegiatan besar di tanah air di masa mendatang.

“Di tahun 2024 ini masih ada dua event besar yang waktunya berdekatan, yaitu Pilkada dan libur Nataru 2024/2025. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama libur RAFI 2024, hendaknya menjadi alat untuk kita melakukan evaluasi sekaligus mitigasi agar pelaksanaan kedua event tersebut aman terkendali,” ungkap Yapit.

BPH Migas mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga, sehingga distribusi BBM selama RAFI berjalan lancar. Kinerja baik ini harus terus ditingkatkan.

Yapit juga mengunjungi Integrated Terminal BBM Baubau yang dipimpin oleh Bapak Capt. Arvan Anwir Tjoneng dan melihat bahwa ketersediaan pasokan BBM di FT Baubau pada saat ini, dipastikan aman. “Coverage day BBM di terminal BBM Baubau di atas 14 hari, ini menandakan layanan distribusinya baik sehingga kemungkinan adanya antrian BBM pada SPBU dapat dihindari.

Dalam kesempatan ini, Yapit juga mengingatkan pentingnya adanya buffer zone yang akan membantu menjaga keselamatan fasilitas dan masyarakat yang berada di sekitar wilayah Terminal BBM. “Belajar dari peristiwa yang terjadi di beberapa Terminal BBM, sangat penting menjaga buffer zone. Tidak ada pemukiman-pemukiman ilegal di dekat Terminal BBM agar keselamatan migas dapat terjaga, baik itu keselamatan pekerja, masyarakat dan fasilitas,” tegasnya.

Pj Walikota Baubau M. Rasman Manafi yang juga hadir dalam pertemuan di FT Baubau, mendukung pentingnya menjaga buffer zone. Ia meminta agar Badan Usaha Penugasan dapat terus berkomunikasi dengan Dinas Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Agar buffer zone terjaga, sering-seringlah berinteraksi dengan Dinas Tata Ruang, untuk menjamin tidak terjadi konversi lahan di buffer zone ini. Seperti halnya bandara, di sekitarnya juga tidak ada pemukiman untuk menjaga keselamatan,” ujarnya.

Selain itu, Rasman mengapresiasi PT Pertamina yang menempatkan Baubau sebagai salah satu Hub BBM untuk wilayah Sulawesi serta Maluku yang tentunya diharapkan akan mendukung kemajuan di Sulawesi Tenggara.

Masih di Baubau, Yapit juga mengunjungi pangkalan minyak tanah (Mitan) subsidi. Saat kunjungan ke Pangkalan dan Kantor Agen, menemukan adanya inovasi luar biasa yang dilakukan oleh Agen Minyak Tanah yang menerapkan sistem digitalisasi mandiri sejak pengambilan Mitan dari TBBM, pengiriman kepada pangkalan-pangkalan serta pembelian Mitan oleh masyarakat. “Hal baik seperti ini perlu dicontoh oleh agen-agen lain” ujar Yapit.

Kunjungi SPBUN dan Integrated Terminal Makassar

Sebelumnya Yapit juga mengunjungi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Makassar, sekaligus memberikan sosialisasi mengenai Surat Rekomendasi sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 2 tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) langsung kepada perwakilan Dinas Perikanan dan Pertanian sebagai instansi pemberi surat rekomendasi. Ia berharap dalam waktu sebulan, dinas setempat sudah dapat menggunakan Surat Rekomendasi yang telah diperbarui sesuai dengan Peraturan terbaru BPH Migas.

Kunjungan dilanjutkan ke Integrated Terminal (IT) Makassar untuk mengetahui ketersediaan pasokan BBM subsidi, fasilitas, juga memberikan imbauan pentingnya menjaga buffer zone di sekitar terminal BBM.

Integrated Terminal Manager Makassar Jon Kenedi menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah menjaga buffer zone terututama pada batas-batas wilayah yang saat ini sudah ada pemukiman warga. Agar keamanan terminal, oekerja dan masyarakat bisa terjaga.

Mediakawasan.id, Jakarta – Transisi energi menjadi masa peralihan dari pemanfaatan sumber energi fosil menuju sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) dan lebih bersih. Saat ini Pemerintah mulai menerapkan kebijakan untuk pengelolaan energi bersih yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan. Dalam transisi energi, sektor minyak dan gas bumi (migas) masih terus diperlukan.

Pengembangan sektor energi pada era transisi energi hendaknya bukan dipandang hanya sebagai perubahan dari energi fosil menjadi EBT, melainkan harus memberikan dampak yang besar dan berkelanjutan pada kehidupan.

Diluncurkannya Enhanced National Determined Contributions (ENDCs) dan peta jalan Net Zero Emission (NZE) bertujuan untuk mengimplementasikan transisi energi bersih dan mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca.

Hal ini disampaikan Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman, dalam webinar bertajuk Tantangan dan Peluang Industri Minyak dan Gas Bumi di Tengah Transisi Energi, di Jakarta. Sabtu (25/05/2024).

“Kita harus melihat transisi energi dari perspektif sebagai upaya kita mengurangi emisi gas rumah kaca dan peningkatan nilai tambah, dari nilai tambah rendah ke nilai tambah tinggi. Dari pemahaman eksploitatif menjadi efisiensi penggunaan sumber daya. Sehingga, sumber daya itu dapat dinikmati oleh generasi kita yang akan datang,” tegas Saleh.

Terkait sektor migas, Saleh mengungkapkan, tren penggunaan minyak dan gas bumi diproyeksikan tetap tinggi seiring dengan kebermanfaatan migas, terutama bagi transportasi dan industri.

“Dalam bauran energi primer terkini, tren penggunaan energi fosil masih tetap kuat. Di mana sektor ini masih tetap harus dikembangkan dan ditingkatkan karena ini (migas) sebagai sumber penerimaan, sumber investasi, bagian dari kehidupan sehari-hari, dan bagian dari penciptaan lapangan kerja, tentunya dengan upaya yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Pengembangan pemanfaatan migas dalam transisi energi, diwujudkan antara lain melalui penerapan bahan bakar minyak Biodiesel 35% dan Bioetanol dalam produk Pertamax Green 95 yang sudah mulai dipasarkan kepada masyarakat.

“Untuk gas bumi di Indonesia dengan temuan sumber daya gas yang besar, harus bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Tidak hanya untuk industri kimia, tetapi juga untuk sektor transportasi, rumah tangga, dan sektor produktif lainnya,” imbuhnya.

Ketua Asosiasi Praktisi Hukum Migas dan Energi Terbarukan (APHMET) Didik Sasono Setyadi menyampaikan bahwa peran migas hingga tahun 2050 tidak bisa diabaikan. “BBM tidak mengalami masa sunset, tetapi kita harus menciptakan optimisme bagi semua pihak sehingga industri ini tetap berjalan,” jelasnya.

Sementara itu, Vice President Corporate Communications PT. Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso juga angkat bicara mengenai pengelolaan energi Indonesia melalui Trilemma Energy, yaitu Ketahanan Energi, Keadilan Energi, dan Energi Keberlanjutan.

“Strategi kami adalah dengan meningkatkan produksi migas dan kapasitas kilang, meningkatkan produksi LPG dan substitusi jaringan gas, pembangunan infrastruktur gas, implementasi program subsidi tepat, serta inisiatif penurunan emisi gas rumah kaca,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Pakar Ekonomi Indonesia Faisal Basri menggaris bawahi mengenai tata kelola migas di Indonesia. Ia menyarankan agar seluruh pemangku kebijakan dapat mengkaji lebih dalam terkait kebijakan migas ke depan. (Red/*)

Mediakawasan.id, Sumatera Utara – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) selalu melakukan monitoring dan perawatan berkala terhadap sarana dan fasilitas (sarfas) yang ada.

Hal ini diungkapkan Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi saat melakukan pemantauan dan menemukan adanya tetesan pada salah satu selang di tangki pendam. Ia meminta pengelola SPBU untuk segera memperbaiki sarfas yang ada agar penyaluran BBM, khususnya BBM subsidi dan kompensasi negara ke masyarakat berjalan dengan baik.

“Kami melihat bahwa ada tetesan di salah satu selang fleksibel yang ada di tangki pendam. Ini sangat berbahaya dari sisi keamanan,” tuturnya di salah satu SPBU di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Simalungun, Sumatera Utara, Rabu (22/05/2024).

Hal ini menjadi perhatian, terlebih sifat dari BBM jenis Pertalite yang apabila terkena panas akan menguap, dan jika terjadi gesekan dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan.

Untuk itu, BPH Migas meminta kepada pengelola SPBU segera membenahi sarfas tersebut dan melaporkan kepada PT Pertamina Patra Niaga. “BPH Migas telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga wilayah terdekat, supaya hal ini segera diselesaikan,” tegas Iwan.

Iwan juga mengingatkan pengelola SPBU yang lain agar lebih memperhatikan standar keselamatan dan keamanan infrastruktur yang dimiliki oleh penyalur BBM. “Sekali lagi, ini sangat berbahaya apabila tidak segera ditangani dengan benar,” tukasnya.

Dalam pemantauan ini, BPH Migas juga melakukan pengecekan kadar air di tangki penyimpanan melalui sistem Automatic Tank Gauging (ATG) dan melihat langsung di tangki timbun. Selain itu, penerapan Surat Rekomendasi bagi konsumen pengguna serta rekaman CCTV penyaluran BBM juga turut dievaluasi.

Dalam kesempatan yang sama, Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Rayon III Medan Muhammad Suhanda mengapresiasi kegiatan pemantauan lapangan BPH Migas yang dilakukan di area Simalungun dan sekitarnya. Menindaklanjuti temuan di lapangan, Suhanda akan segera meminta kepada penyalur terkait untuk segera memperbaiki kebocoran pada tangki timbun. (Red/*)

Mediakawasan.id, Kepri – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi melakukan pemantauan lapangan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Kepri). Guna menjaga pelayanan kepada masyarakat, BPH Migas meminta lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) memperbaiki sarana dan fasilitas yang ada.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengungkapkan, salah satu temuan di lapangan adalah sarana dan fasilitas yang tidak memadai, yaitu adanya tetesan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada alat pengukur aliran (flowmeter). Hal ini dikhawatirkan menyebabkan terbuangnya BBM, sehingga membahayakan lingkungan dan keamanan. Halim meminta lembaga penyalur segera melakukan perbaikan, agar BBM subsidi tersalurkan secara tepat.

“BPH Migas selalu berkomunikasi dengan para pemilik dan operator lembaga penyalur, agar pendistribusian BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat guna. Sehingga, fasilitas pelayanan harus selalu ditingkatkan,” ujarnya saat melakukan pemantauan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kepri, Selasa (21/5/2024).

Halim juga mengingatkan bahwa BPH Migas bersama Badan Usaha Penugasan terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna. “Sehingga nanti saat pengisian BBM, terutama kebutuhan BBM untuk nelayan itu lancar. Stok ada dan kualitas juga terjaga,” ujarnya.

Di samping itu, ia juga menekankan faktor keamanan perlu terus dijaga dan ditingkatkan, agar pendistribusian BBM kepada masyarakat dapat berjalan baik.

“Kita juga minta lembaga penyalur untuk selalu meningkatkan keamanannya, sehingga pengisian BBM ini selalu aman dan lancar. Memastikan semua fasilitasnya berjalan dengan baik. Tidak hanya volume, dan kualitas, tapi juga fasilitasnya,” harapnya.

Menanggapi temuan yang ada, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Kepulauan Riau Bagus Handoko segera melakukan pembinaan atas temuan tersebut. “Kami akan berkoordinasi dengan pemilik untuk bisa melakukan percepatan perbaikan secepatnya,” ujarnya.

Selanjutnya, Halim juga mengunjungi salah satu SPBU di Kecamatan Tanjungpinang Timur. Tampak saat melakukan pemantauan di lokasi ini, Halim mengecek langsung CCTV, tangki penyimpanan BBM, dispenser, nozzle, dan bukti uji tera.

Tindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama

Di hari yang sama, Halim menjadi narasumber dalam rapat Tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dengan Pemerintah Provinsi Kepri. Sebagaimana diketahui, BPH Migas dan Provinsi Kepri telah menandatangani PKS sejak tahun 2022 lalu.

Pemerintah Daerah, Badan Usaha Penugasan, dan perbankan perlu mempercepat integrasi data konsumen pengguna, agar pendistribusian BBM subsidi di Provinsi Kepri semakin tepat sasaran. Halim mencontohkan adanya Fuel Card di Batam yang akan dicoba untuk diaplikasikan pada Kota/Kabupaten lain di Provinsi Kepri.

“Harus ada edukasi ke masyarakat. Sampai masyarakat teredukasi dengan baik, sampai merasakan manfaatnya,” urai Halim di Kantor Gubernur Kepri, Tanjung Pinang, Kepri.

Hal yang sama diutarakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Luki Zaiman Prawira. Ia menyampaikan apresiasi atas dukungan BPH Migas terhadap pendistribusian BBM, khususnya BBM subsidi di Provinsi Kepri.

“Saya harap tidak bosan-bosan. Terus meminta masukkan dan saran ke BPH Migas atas kendala-kendala yang kita hadapi,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan ini, jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Perhubungan, Dinas Perindiustrian dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Kepri, Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Kepri, Pertamina Patra Niaga Kepri, dan Hiswana Migas Kepri. (Red/*)

Mediakawasan.id, Yogyakarta – Aduan masyarakat yang diterima Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) senantiasa ditindaklanjuti dengan turun langsung ke lapangan. Kali ini, berdasarkan hasil pemantauan menunjukkan adanya dugaan penyelewengan BBM subsidi di salah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Modusnya adalah melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi menggunakan kendaraan bermotor dengan tangki bensin berkapasitas besar.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman meminta pengelola SPBU menginformasikan kepada masyarakat bahwa kendaraan bermotor harus melakukan pengisian BBM subsidi dengan jumlah yang wajar.

“(SPBU) harus beri imbauan. Informasikan bahwa tidak boleh melakukan pengisian berulang. Ini juga bisa menjadi solusi tertibnya lalu lintas di sekitar area SPBU,” ungkapnya saat ditemui di salah satu SPBU di Ngaglik, Kabupaten Sleman, DIY, Jumat (10/5/24).

Di tempat yang sama, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman meminta pengelola SPBU ikut membantu BPH Migas dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi di lapangan. “Harus ada perbaikan jangan sampai masyarakat menganggap aduan mereka tidak ditindaklanjuti oleh BPH Migas”, tegas pria yang biasa disapa Didit ini.

Sementara itu, di wilayah Gunung Kidul, DIY, juga ditemui adanya konsumsi BBM subsidi tidak wajar yang dilakukan oleh konsumen pengguna Surat Rekomendasi. Didit meminta agar dilakukan validasi data dan lapangan kepada dinas yang mengeluarkan dan menandatangani surat rekomendasi tersebut.

“Karena dinas tersebut yang memberikan surat rekomendasi kepada konsumen pengguna,” tutur Didit di SPBU wilayah Semin, Kabupaten Gunung Kidul, DIY, Sabtu (11/5/24).

Dalam kesempatan yang sama, Saleh mengharapkan SPBU memastikan bahwa konsumen pengguna tersebut adalah benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. “Kami pada prinsipnya mendukung konsumen pengguna dapat mengakses BBM subsidi melalui surat rekomendasi, asalkan benar, dan sesuai fakta,” imbuhnya.

Pemantauan SPBU juga dihadiri Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Jogyakarta Weddy Surya Windrawan dan Sales Branch Manager PT Pertamina Patra Niaga Gunung Kidul Adwia Putra Arma.

Sinergi BPH Migas dan DPR RI

BPH Migas terus bersinergi dengan berbagai pihak guna melakukan edukasi kepada masyarakat. Dalam kegiatan Sinergi BPH Migas dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Didit menyampaikan peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengurangi tindakan penyalahgunaan BBM subsidi. “Manakala ada pihak yang diduga menyalahgunakan BBM subsidi tersebut, melalui kegiatan Sinergi ini diharapkan masyarakat dapat memahami apa yang harus mereka lakukan. Bisa dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum maupun ke kanal pengaduan BPH Migas,” ungkap Didit di Gunung Kidul, DIY, Sabtu (11/5/24).

Ia juga menambahkan, terbitnya Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan Pertalite, memberikan kemudahan bagi konsumen pengguna untuk mendapatkan BBM subsidi.

“Melalui peraturan ini, BPH Migas juga memberikan pedoman kepada instansi penerbit surat rekomendasi untuk menghitung atau adanya formula dalam pemberian konsumsi BBM kepada konsumen pengguna dalam periode tertentu,” imbuhnya.

Hal yang sama disampaikan Saleh. Ia menekankan pentingnya peran serta masyarakat untuk menjaga bersama BBM subsidi. Saleh mengajak masyarakat di Gunung Kidul yang mayoritas berprofesi sebagai petani untuk segera mengurus surat rekomendasi.

”Kami mengimbau masyarakat Gunung Kidul untuk dapat meneruskan pesan ini kepada lingkungan sekitar, utamanya terkait subsidi tepat. Khusus petani serta sektor produktif yang lain, segera ajukan surat rekomendasi agar Pemerintah dapat memberikan prioritas untuk kuota BBM subsidi dan kompensasi negara ini,” ungkapnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman yang diwakili oleh Ketua Yayasan Gandung Pardiman Center (GPC) Syarief Guska Laksana turut memberikan dukungan acara sinergitas ini sehingga warga dapat lebih memahami informasi hilir migas dan diteruskan kepada orang lain.

Sementara itu, Panewu Ponjong, Gunung Kidul, DIY Irwan Tri Wibowo juga mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran bersama dalam hal pengawasan BBM subsidi. “Kegiatan ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat Ponjong, utamanya dalam memahami bidang minyak dan gas bumi,” pungkasnya. (Red/*)

Mediakawasan.id, Jakarta – Generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengajak generasi muda ikut aktif mengawal penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi agar tepat sasaran dan tepat volume.

“BBM bersubsidi tidak untuk semua orang. Di dalam BBM subsidi itu ada uang negara, sehingga harus didistribusikan dengan tepat sasaran. Teman-teman Generasi Z ini bisa membantu menyuarakan bahwa BBM subsidi hanya diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu dan konsumen tertentu lainnya, sesuai aturan yang berlaku,” ajak Kepala BPH Migas Erika Retnowati pada acara Temu Kawan BPH Migas yang mengusung tema “Kongkow Berenergi: Hilir Migas On Duty,” di kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (7/5/2024) petang.

Tak hanya itu, anak muda juga dapat membantu mengawasi pendistribusian BBM subsidi, mengingat hingga saat ini masih ada pihak-pihak yang menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi.

“Kalau misalnya teman-teman melihat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ada orang yang bolak-balik mengisi BBM subsidi untuk kendaraan, kemungkinan itu dijual lagi ke pihak lain, tidak digunakan sendiri. Padahal, BBM bersubsidi itu tidak boleh diperjualbelikan. Untuk itu, silakan dilaporkan ke helpdesk BPH Migas di nomor 081230000136,” papar Erika.

Upaya lainnya yang dapat dilakukan generasi muda adalah membuat konten-konten positif, misalnya mengenai BBM subsidi dan konsumen yang berhak menerimanya seperti transportasi darat, usaha pertanian, usaha perikanan, layanan umum, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta menyebarluaskannya melalui saluran media sosial.

“Generasi muda saat ini akrab dengan media sosial. Bisa juga membuat konten-konten positif tentang aturan BPH Migas atau BBM bersubsidi. Itu akan sangat membantu kami menjalankan tugas dan fungsi agar BBM subsidi ini hanya dinikmati oleh mereka yang memang berhak,” katanya.

Dalam melakukan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi, BPH Migas bekerja sama dengan pelbagai pihak terkait seperti Aparat Penegak Hukum (APH), pemerintah daerah, serta kementerian atau lembaga terkait. Dengan adanya dukungan dari generasi muda, diharapkan tujuan pemberian subsidi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dapat terwujud.

Harapan senada juga disampaikan Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S. Menurut Alfon, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas memiliki tugas mengatur, menetapkan, dan mengawasi ketersediaan dan distribusi BBM, cadangan BBM nasional, pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM, tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa, harga gas bumi untuk rumah tangga dan usaha pelanggan kecil, serta pengusahaan transmisi dan distribusi gas bumi.

Agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati harga BBM yang sama, Pemerintah juga membuat kebijakan BBM Satu Harga yang dilaksanakan sejak tahun 2017. Hingga tahun 2024 ditargetkan terbangun 583 penyalur BBM Satu Harga.

Di samping itu, pada tahun 2023, sesuai hasil verifikasi on desk dan pengawasan distribusi BBM di lapangan juga telah berhasil menyelamatkan uang negara sekitar Rp62,65 miliar.

Program Kongkow Berenergi ini pertama kali diselenggarakan BPH Migas dengan tujuan memberikan edukasi terkait kegiatan hilir migas, dan isu-isu terkini khususnya di bidang energi.

Tema yang diusung “Kongkow Berenergi: Hilir Migas On Duty” untuk menggambarkan semangat BPH Migas dalam menjaga ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat, diiringi adanya pengaturan dan pengawasan intensif menjaga subsidi BBM tepat sasaran dan tepat volume. Pada saat bersamaan, juga sebagai dukungan nyata atas komitmen Indonesia dalam penyediaan energi bersih melalui peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.

Dalam acara ini, turut hadir sebagai narasumber Bresca Merina, Dosen FISIP Universitas Proklamasi 45, Yogyakarta yang mengangkat peran perempuan menuju Generasi Emas 2045, di mana perempuan Indonesia harus memiliki tekad yang kuat demi mencapai cita-cita.

“Perempuan itu harus bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpinya. Untuk mewujudkan Generasi Emas melalui pendekatan kualitas perempuan, harus dilakukan dari sekarang. Oleh karena itu, perempuan Indonesia harus jeli melihat peluang yang ada untuk mendukung kemajuan bangsa,” katanya.

Bresca melanjutkan, peluang dalam industri hilir migas hingga saat ini masih menjanjikan dan hal tersebut menjadi angin segar bagi perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia dalam dunia hilir migas adalah perempuan yang tangguh, mandiri, dan mampu menghadapi setiap perubahan.

Narasumber lainnya, Edi Armawiria, Group Head Sales and Customer Management PT Pertamina Gas Negara (PGN) menyampaikan proses bisnis gas bumi, serta pentingnya pembangunan infrastruktur gas melalui pipa yang terintegrasi agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

“Penyiapan infrastruktur gas yang terintegrasi harus kita kawal supaya bisa memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Infrasruktur pipa gas ini sudah ada mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sorong pun juga sudah ada,” papar Edi. (Red/*)