Media Kawasan

Tag: bsn

  • BSN Perkuat Pengembangan SNI untuk Wujudkan Instalasi Kelistrikan yang Aman dan Andal

    BSN Perkuat Pengembangan SNI untuk Wujudkan Instalasi Kelistrikan yang Aman dan Andal

    Mediakawasan.id, Jakarta – Kasus kebakaran yang dipicu oleh korsleting listrik terus menjadi ancaman utama di Indonesia. Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri mencatat, sepanjang tahun 2025 korsleting listrik masih menjadi penyebab utama kebakaran di Jakarta dengan porsi mencapai 66,7 persen dari seluruh kasus yang terjadi sejak Januari. Fenomena ini diperparah oleh laporan Polda Metro Jaya yang mencatat sedikitnya 118 kasus kebakaran hingga September 2025, sebagian besar terjadi di kawasan permukiman padat akibat instalasi listrik yang tidak memenuhi standar keamanan.

    Kondisi ini menjadi pengingat penting akan perlunya penerapan standar kelistrikan di lapangan. Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang kelistrikan hadir tidak hanya sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari risiko kebakaran dan bahaya listrik. Oleh karena itu, pengembangan SNI yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan nasional menjadi kunci agar sistem instalasi, peralatan, dan komponen listrik di Indonesia benar-benar memenuhi persyaratan keselamatan dan keandalan.

    Menjawab tantangan tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama International Electrotechnical Commission (IEC) dan Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) menyelenggarakan Seminar Standar Internasional IEC/TC 64 bertema “Impact of International IEC Standard to Electrical Installation Safety in Indonesia” di Jakarta, Senin (27/10/2025).

    IEC merupakan lembaga internasional yang mengembangkan dan menetapkan standar global di bidang kelistrikan dan elektronika, yang menjadi acuan penting dalam penyusunan SNI di sektor kelistrikan. Seminar ini menjadi forum penting untuk memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan terhadap penerapan SNI sebagai acuan keselamatan instalasi kelistrikan di Indonesia.

    Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, menegaskan bahwa pengembangan SNI di bidang kelistrikan merupakan wujud komitmen nasional dalam menciptakan sistem kelistrikan yang mendukung masa depan Indonesia yang aman dan berkelanjutan.

    “Konsep keselamatan listrik menantang kita untuk memikirkan cara memasang dan mengelola listrik — baik di lingkungan komersial, industri, maupun rumah tangga — secara aman dan berkelanjutan. Standar menjadi peta jalan yang memastikan keselamatan instalasi listrik tanpa mengorbankan generasi mendatang,” ungkap Kristianto.

    Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo, menjelaskan bahwa pengembangan standar yang baik menjadi katalisator bagi praktik regulasi yang efektif di sektor kelistrikan nasional. Sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab di bidang standardisasi, BSN berkomitmen mendorong pengembangan SNI yang relevan dengan kebutuhan nasional dan perkembangan teknologi terkini.

    Pentingnya peran SNI sebagai acuan wajib juga diperkuat oleh sektor regulator. Direktur Teknik Kelistrikan dan Lingkungan Kementerian ESDM, Bayu Nugroho, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar yang dikembangkan BSN bersifat wajib dan terintegrasi ke dalam sistem perizinan.

    “Seri SNI 0225 (Persyaratan Umum Instalasi Listrik/PUIL) telah menjadi basis utama dalam regulasi Si Ujang Gatrik untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Instalasi (NIDI). Ini adalah mekanisme yang memastikan instalasi telah memenuhi aspek keamanan wajib sebelum memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO),” jelas Bayu.

    Hingga saat ini, BSN telah mengharmonisasikan 41 standar seri IEC 60364 yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional menjadi seri SNI 0225. Standar tersebut telah dirujuk sebagai acuan dalam regulasi teknis yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Harmonisasi ini memberikan jaminan keselamatan, menyediakan acuan mutu komponen, serta memperkuat daya saing nasional.

    Sebagai contoh, SNI 0225-7-701:2021 (adopsi dari IEC 60364-7-701) mewajibkan penggunaan Alat Proteksi Arus Sisa (Residual Current Device/RCD) berkepekaan tinggi di area dengan tingkat kelembapan tinggi seperti kamar mandi. Penerapan standar wajib ini terbukti efektif dalam mencegah sengatan listrik fatal serta menekan potensi kebakaran di lingkungan rumah tangga dan permukiman padat penduduk.

    Seminar ini juga menghadirkan berbagai pakar dan pemangku kepentingan, antara lain Ketua APPI Yohanes P. Widjaja; IEC Convenor TC64/WG43 Paul Loke; ahli IEC untuk lokasi medis Michael Laheurte; ahli IEC untuk kendaraan listrik Yau Chau Fong; serta ahli IEC PV Conrado Binondo.

    Melalui momentum ini, BSN menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengembangan dan penerapan SNI di bidang kelistrikan sebagai langkah nyata mencegah risiko kebakaran akibat korsleting, melindungi keselamatan masyarakat, serta memastikan infrastruktur kelistrikan nasional tumbuh lebih andal dan berdaya saing di era industri global. (Red/*)

  • BSN dan Kemenkes Kembangkan SNI Smart Hospital untuk Wujudkan Layanan Kesehatan Cerdas

    BSN dan Kemenkes Kembangkan SNI Smart Hospital untuk Wujudkan Layanan Kesehatan Cerdas

    Mediakawasan.id, Jakarta – Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), Perkumpulan Teknik Pelayanan Kesehatan Indonesia (PTPI), dan pemangku kepentingan lainnya tengah menginisiasi pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Smart Hospital.

    Kehadiran standar ini menjadi tonggak penting bagi transformasi sistem pelayanan kesehatan nasional menuju rumah sakit pintar yang lebih terintegrasi, efisien, aman, dan berkelanjutan.

    Meski akses masyarakat terhadap layanan kesehatan terus meningkat, Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah di sektor ini, khususnya dari sisi infrastruktur dan pemerataan fasilitas.

    Mengutip CEOWORLD Magazine (2 April 2024), Indonesia menempati peringkat 39 dari 110 negara dalam Indeks Layanan Kesehatan, dengan skor 42,99 dari 100. Dari sisi infrastruktur medis dan tenaga kesehatan profesional, Indonesia memperoleh skor 64,37; untuk akses obat dan biaya 54,02; serta skor kesiapan pemerintah 55,79.

    Kondisi serupa terlihat dalam laporan Statice Health International (12 Mei 2024) oleh Giovanni Elvina. Hingga 2022, Indonesia memiliki 1.058 rumah sakit umum, 1.927 rumah sakit swasta, dan 10.205 puskesmas yang menjadi ujung tombak layanan primer. Namun, sebanyak 62,9 persen penduduk masih kesulitan memperoleh layanan kesehatan, dan 60,8 persen belum memiliki akses ke fasilitas kesehatan primer.

    Melihat tantangan tersebut, BSN bersama Kemenkes RI dan berbagai pemangku kepentingan memandang perlunya standar nasional yang dapat menjadi pedoman dalam pembangunan dan pengelolaan rumah sakit berbasis teknologi.

    “Pengembangan SNI Smart Hospital ini sejalan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden 2025–2029, yang menargetkan terwujudnya rumah sakit kabupaten/kota yang lengkap dan modern,” ujar Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, saat membuka kegiatan International Healthcare Engineering Fair (INAHEF) 2025 di di Gedung SMESCO Indonesia, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

    Kristianto menambahkan, BSN juga menyelenggarakan Sosialisasi dan Diskusi Nasional Rancangan SNI Smart Hospital pada 23–25 Oktober 2025 dalam event INAHEF 2025. Kegiatan ini akan membahas rencana implementasi serta roadmap penerapan SNI Smart Hospital nasional untuk periode 2026–2029.

    Sejak 2024, BSN telah mengawal inisiasi penyusunan standar ini melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian/lembaga, asosiasi profesi, industri, akademisi, serta rumah sakit percontohan dari berbagai daerah. SNI Smart Hospital ditargetkan dapat ditetapkan pada tahun 2025.

    BSN juga mengajak Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dalam memfasilitasi penerapan standar ini di seluruh rumah sakit di Indonesia.

    Acara sosialisasi ini merupakan bagian dari Forum Teknik Pelayanan Kesehatan Internasional yang diselenggarakan bersama antara BSN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, Kementerian PUPR, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Perindustrian.

    Presiden PTPI, Eko Supriyanto dalam acara pembukaan INAHEF 2025 mengatakan bahwa forum ini dihadiri oleh lebih dari 3.000 rumah sakit, ratusan asosiasi profesi dan perguruan tinggi, serta puluhan industri dan UMKM.

    “Tak hanya dari dalam negeri, forum juga diikuti oleh perwakilan rumah sakit dan kementerian kesehatan dari Malaysia, Singapura, dan Vietnam, serta menghadirkan pakar internasional dari Belanda, Jepang, Tiongkok, dan berbagai negara lainnya,” ungkap Eko.

    Dengan penerapan SNI Smart Hospital, sistem kesehatan nasional diharapkan menjadi lebih terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain meningkatkan mutu dan keterjangkauan layanan kesehatan, standar ini juga diharapkan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap layanan kesehatan luar negeri, serta mendorong pertumbuhan pariwisata kesehatan (medical tourism) di Indonesia.

    Hingga September 2025, BSN telah menetapkan 15.993 SNI, di antaranya 521 SNI yang berkaitan langsung dengan alat dan fasilitas kesehatan. Melalui SNI Smart Hospital, BSN berkomitmen untuk terus mendukung terwujudnya sistem layanan kesehatan Indonesia yang berdaya saing global, berorientasi pasien, dan berkelanjutan. (Red/rlls)

  • BSN Tegaskan Standar sebagai Pilar Kolaborasi menuju Masa Depan Berkelanjutan

    BSN Tegaskan Standar sebagai Pilar Kolaborasi menuju Masa Depan Berkelanjutan

    Mediakawasan.id, Jakarta – Menurut Sustainable Development Report 2025 yang dikeluarkan oleh PBB, Indonesia menempati peringkat ke-77 dunia dengan skor indeks Sustainable Development Goals (SDGs) 70,22 pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan capaian Indonesia dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan yang mencakup 17 target SDGs.

    Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengoordinasikan standardisasi dan penilaian kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional (BSN) secara konsisten melakukan kolaborasi baik nasional maupun global dalam mendorong penerapan standar yang relevan dengan kebutuhan pasar untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dan memperkuat daya saing industri nasional.
    Hal tersebut sejalan dengan tema Hari Standar Dunia (World Standards Day/WSD) tahun 2025 yang diperingati setiap tanggal 14 Oktober, yaitu “Shared vision for a better world: Spotlight on SDG 17 – Partnerships for the Goals”.

    Tema ini menegaskan pentingnya kemitraan global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, standardisasi, penilaian kesesuaian, dan metrologi menjadi bagian penting dari infrastruktur mutu yang memungkinkan kolaborasi lintas sektor, lintas negara, dan lintas disiplin ilmu berjalan secara konsisten, transparan, dan saling percaya.

    Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, menyampaikan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai tanpa kemitraan global yang kuat dan berbasis standar.

    “Standar menjadi bahasa bersama yang menyatukan berbagai pemangku kepentingan. Melalui standardisasi, penilaian kesesuaian, dan metrologi, kita membangun jembatan kolaborasi yang memungkinkan inovasi tumbuh dan keberlanjutan tercapai. Inilah esensi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan,” ujar Kris di Jakarta (14/10/2025).

    Saat ini, BSN berperan aktif dalam berbagai organisasi dan lembaga internasional di bidang standardisasi, penilaian kesesuaian, dan metrologi, antara lain dengan ISO, IEC, Asia-Pacific Accreditation Cooperation (APAC), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), World Trade Organization (WTO), ASEAN, International Accreditation Forum (IAF), International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC), Asia Pacific Metrology Program (APMP), Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), Codex Alimentarius Commission (CAC), Pacific Area Standards Congress (PASC), dan Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC).

    Untuk mendukung penguatan infrastruktur mutu nasional, BSN telah menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak di tingkat nasional maupun internasional. Hingga September 2025, BSN telah menandatangani 61 Memorandum of Understanding (MoU) dengan mitra dalam negeri, baik perguruan tinggi, kementerian/lembaga maupun asosiasi.  Kolaborasi dengan mitra global telah dilakukan melalui penandatanganan 15 MoU dengan berbagai institusi pemerintah, organisasi standar, metrologi, dan lembaga penilaian kesesuaian dari negara mitra.

    Kolaborasi dengan mitra global yang telah dilakukan BSN antara lain dengan Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) Jerman melalui sejumlah program yang mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Di antaranya, program Strengthening the Quality Infrastructure for the Photovoltaic Sector in Indonesia yang melibatkan Kementerian ESDM sebagai beneficiary utama, dan BSN sebagai bagian dari lembaga pelaksana. Program ini akan berlanjut melalui rencana inisiatif kerja sama mengenai Strengthening the Quality Infrastructure for Supporting a National Circular Economy in Indonesia, with Focus on Plastic/Packaging untuk periode tahun 2027-2030.

    Selain itu, BSN juga melakukan kolaborasi dengan pemerintah Timor Leste melalui Instituto Para de Qualidade de Timor-Leste, Instituto Público (IQTL, IP) dan Autoridade De InspeçãO E Fiscalização Da Atividade Económica, Sanitária E Alimentar, I.P. (AIFAESA, I.P.).  BSN memberikan dukungan berupa pelatihan dan pendidikan mengenai standardisasi, akreditasi, dan metrologi. Kerja sama ini memperkuat peran Indonesia sebagai bagian dari komunitas global yang aktif membangun kapasitas infrastruktur mutu di tingkat regional.

    Melalui momentum peringatan Hari Standar Dunia, BSN akan terus melakukan kolaborasi di tingkat nasional dan global dibidang standardisasi, penilaian kesesuaian dan metrologi untuk memperkuat infrastruktur mutu menuju masa depan berkelanjutan. (Red/*)

  • BSN Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Pelatihan SPK

    BSN Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Pelatihan SPK

    Mediakawasan.id, Tangerang – Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada layanan pelatihan standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK), Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusbang SDM) SPK menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Layanan Pelatihan Standardisasi di Auditorium Gedung 2 SNSU BSN, Tangerang Selatan pada Kamis (11/9/2025).

    FKP ini merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan adanya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik. Kegiatan ini juga sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

    Kepala Pusbang SDM SPK BSN, Arini Widyastuti dalam sambutannya menyampaikan, saat ini BSN melalui Pusbang SDM SPK bertanggung jawab menyelenggarakan berbagai layanan pendidikan, pelatihan dan pengembangan kompetensi bidang standardisasi, penilaian kesesuaian, dan metrologi di Indonesia.

    “Tidak hanya bagi instansi pemerintah dan ASN, layanan tersebut juga diberikan kepada stakeholder secara luas seperti industri, lembaga penilaian kesesuaian, Lembaga pendidikan, dan UKM,” jelas Arini.

    Hingga saat ini, Pusbang SDM SPK 158 instruktur pelatihan profesional; 158 jumlah topik pelatihan; dan 10 laboratorium referensi metrologi nasional tertinggi untuk praktek pelatihan. “Sampai dengan Semester I 2025, kami telah memberikan layanan kepada 976 peserta pelatihan,” ungkap Arini.

    Untuk menjamin mutu layanan pelatihan, Pusbang SDM SPK menerapkan sistem manajemen terintegrasi. “Pusbang SDM SPK menerapkan beberapa standar yang terintegrasi yaitu SNI ISO 9001, SNI ISO 37001, SNI ISO/IEC 27001, serta SNI ISO 21001 dan SNI ISO 29993:2017,” kata Arini.

    FKP kali ini menjadi sarana menghimpun umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan layanan pelatihan SPK. Selain itu juga untuk menyampaikan informasi terkini mengenai layanan pelatihan SPK, resfreshment SNI ISO 37001, serta sosialisasi layanan pelatihan terbaru yaitu pelatihan bagi SDM seperti auditor dan pengasuh yang terlibat dalam penerapan SNI 9255:2025, Taman Asuh Ramah Anak.

    FKP menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Pakar Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Waluyo; Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah II Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Eko Novi Ariyanti; serta Direktur Utama PT. Manajemen Qolbu Sertifikasi, Muhammad Bascharul Asana.

    Forum ini menjadi ruang diskusi interaktif antara BSN dan para pengguna layanan pelatihan SPK, seperti Kementerian/Lembaga, lembaga penilaian kesesuaian, organisasi pendidikan, praktisi, perwakilan pelaku usaha, hingga media massa. (Red/*)

  • Pelajar Indonesia Bersinar di Ajang The 20th International Standards Olympiad 2025

    Pelajar Indonesia Bersinar di Ajang The 20th International Standards Olympiad 2025

    Mediakawasan.id, Jakarta – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Indonesia di ajang internasional. Dalam The 20th International Standards Olympiad 2025 yang berlangsung di Korea Selatan pada 12–14 Agustus 2025, tim pelajar Indonesia berhasil meraih satu medali emas dan satu honorable mention award.

    Olimpiade internasional yang tahun ini mengusung tema “Safety Requirement for Humanoid in Manufactural Industries” diikuti oleh 40 tim dari 14 negara, dengan peserta berasal dari jenjang SMP dan SMA. Indonesia, melalui Badan Standardisasi Nasional (BSN), mengirimkan tiga sekolah terbaik hasil seleksi Kompetisi Standardisasi Nasional (KSN) 2025, yakni SMK Telkom Malang, SMA Labschool Cibubur, dan SMAN 28 Jakarta.

    Sebelum bertolak ke Korea Selatan, para peserta telah menjalani pembekalan materi pada tahap seleksi nasional, dilanjutkan pelatihan tambahan untuk mempertajam kemampuan mereka. Hasilnya, SMA Labschool Cibubur yang diperkuat oleh Fadli Kurniawan, Ngakan Nyoman Rama Chandra Sayang, dan Kamilla Faiza sukses meraih Medali Emas. Sementara itu, SMAN 28 Jakarta, yang diwakili oleh Arrayan Emiro Mihelde, Gilang Hendrakusuma, dan Musthafa Ahmad Hermana, membawa pulang Honorable Mention Award.

    Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Pusbang SDM SPK) BSN, Arini Widyastuti, di Kantor BSN, Jakarta, pada Jumat (15/8/2025), menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan pencapaian luar biasa yang menjadi hadiah istimewa dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Menurutnya, prestasi ini menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun generasi muda yang sadar standar sejak dini, serta memperkuat peran Indonesia di dunia internasional dalam bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

    Keikutsertaan Indonesia dalam ajang ini bukan sekadar kompetisi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran lintas budaya dan pertukaran pengetahuan antarnegara. Melalui pengalaman ini, para peserta diharapkan dapat membawa pulang wawasan baru, semangat kolaborasi, dan motivasi untuk terus mengembangkan penerapan standar di berbagai bidang, termasuk teknologi, industri, dan keselamatan kerja.

    Dengan capaian di Korea Selatan ini, Indonesia menambah daftar prestasi membanggakan di panggung internasional, sekaligus menegaskan bahwa investasi pada pendidikan dan pembinaan generasi muda di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan langkah strategis untuk menyiapkan masa depan bangsa yang lebih berdaya saing. (Red/rlls)

  • Dukung Program Makan Bergizi Gratis, BSN Tetapkan SNI Wadah Bersekat (Food Tray) dari Baja Tahan Karat untuk Makanan

    Dukung Program Makan Bergizi Gratis, BSN Tetapkan SNI Wadah Bersekat (Food Tray) dari Baja Tahan Karat untuk Makanan

    Mediakawasan.id, Jakarta – Dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah “Makan Bergizi Gratis” (MBG), Badan Standardisasi Nasional (BSN) menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 9369:2025 tentang Wadah Bersekat (Food Tray) dari Baja Tahan Karat untuk Makanan. Penetapan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan peralatan makan yang digunakan dalam program MBG memenuhi aspek mutu, keamanan, dan kesehatan. SNI 9369:2025 ini disusun oleh Komite Teknis 77-02, Produk Logam Hilir, yang sekretariatnya ada di Pusat Perumusan, Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri – Kementerian Perindustrian dengan tim konseptor dari Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin – Kementerian Perindustrian. Setelah dilakukan jajak pendapat oleh BSN, terdapat beberapa masukan dari berbagai pemangku kepentingan sehingga dilakukan penyempurnaan berdasarkan masukan Jajak Pendapat terhadap rancangan SNI tersebut.

    Program MBG bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang baik, terutama bagi peserta didik. Namun, tidak hanya makanannya saja yang harus bergizi dan aman dikonsumsi, wadah makanan pun harus layak dan terjamin mutunya. Untuk itu, BSN bersama segenap pemangku kepentingan terkait memberikan dukungan melalui penetapan standar food tray yang aman dan berkualitas.

    “Standar ini kami tetapkan pada 18 Juni 2025 melalui Keputusan Kepala BSN Nomor 182/KEP/BSN/6/2025. Ini merupakan standar baru hasil pengembangan sendiri yang disusun oleh Komite Teknis 77-02, Produk Logam Hilir” ungkap Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo di Jakarta, Jumat (18/7/2025).

    Hendro menjelaskan, ruang lingkup SNI 9369:2025 mencakup klasifikasi, persyaratan mutu, dan cara uji untuk wadah makanan bersekat yang terbuat dari baja tahan karat hasil canai dingin, dengan dua lekukan atau lebih, dan dapat dilengkapi tutup. Standar ini berbeda dari SNI 8752:2020 yang mengatur peralatan masak logam tanpa sekat.

    Dalam SNI ini, wadah bersekat didefinisikan sebagai nampan dengan sekat—biasanya digunakan untuk memisahkan nasi, lauk pauk, sayuran, dan buah—yang harus terbuat dari baja tahan karat sesuai SNI 9369:2025. Tutup wadah juga harus berasal dari baja tahan karat sesuai SNI 9369:2025  untuk menjamin mutu keamanan pangan.

    Beberapa ketentuan mutu yang harus dipenuhi oleh food tray ini antara lain:

    Sifat tampak: Tidak boleh ada cacat seperti retak, robekan, karat, atau lubang yang dapat mengurangi fungsi dan membahayakan dalam pemakaiannya.

    • Ketajaman tepi: Tidak boleh ada tepi tajam yang dapat melukai atau membahayakan dalam penggunaannya.
    Ukuran ketebalan dan kedalaman wadah bersekat sesuai SNI yang menjamin wadah kokoh, dapat menampung sesuai kebutuhan dan tidak berubah bentuk atau bocor ketika digunakan.

    • Ketahanan korosi: Tidak boleh terdapat karat setelah diuji kabut garam selama minimum 72 jam untuk menjamin ketahanan wadah terhadap korosi akibat paparan makanan dan pembersihan dengan bahan kimia.

    • Ketahanan beban: Harus mampu menahan beban 15 kg selama 15 menit untuk memastikan bahwa wadah mampu menahan beban atau tekanan yang diberikan selama penggunaan normal tanpa mengalami kerusakan atau deformasi yang signifikan.

    • Komposisi kimia: Harus memenuhi parameter komposisi kimia sesuai SNI 9369:2025 untuk menjamin kualitas baja tahan karat yang digunakan.

    “Dengan standar ini, kami ingin memastikan bahwa food tray yang digunakan dalam program MBG aman digunakan, tidak mudah rusak, dan tidak mengandung zat berbahaya. Ini juga mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi peralatan makan yang berkualitas,” jelas Hendro.

    Potensi penggunaan food tray dalam program MBG pun sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian melalui laman www.ilmate.kemenperin.go.id, kebutuhan alat makan dan minum untuk mendukung MBG diperkirakan mencapai 82,9 juta unit, terdiri dari sendok, garpu, dan food tray.

    Perlu diketahui, SNI 9369:2025 saat ini bersifat sukarela, atau belum diberlakukan secara wajib. Meski demikian, SNI ini dapat dijadikan rujukan oleh produsen, konsumen, maupun pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, dalam memastikan mutu wadah makanan bersekat atau food tray dari baja tahan karat yang aman, berkualitas, kuat dan sesuai standar. BSN selanjutnya akan melakukan penguatan penerapan standar dengan penunjukan dan akreditasi terhadap Lembaga Penilaian kesesuaian, serta diseminasi standar SNI 9369:2025 kepada para pemangku kepentingan.

    “Standar ini bukan hanya soal mutu produk, tapi juga upaya strategis membangun ekosistem industri peralatan makan lokal yang berdaya saing dan mendukung ketahanan pangan nasional,” tambah Hendro.

    Penetapan SNI ini menjadi bagian dari kontribusi BSN dalam memastikan keberhasilan program MBG secara menyeluruh—tidak hanya dari sisi pangan, tapi juga dari peralatan pendukungnya—demi terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul. (Red/rlls)

  • Standar, Jaminan Keamanan Pangan Berbasis Sains

    Standar, Jaminan Keamanan Pangan Berbasis Sains

    Mediakawasan.id, Jakarta – Keamanan pangan dunia masih menjadi tantangan serius dan menjadi atensi utama para pemangku kepentingan. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan, setiap tahun sekitar 600 juta orang jatuh sakit akibat makanan yang terkontaminasi, dan 420 ribu di antaranya meninggal dunia. Kelompok paling rentan adalah anak-anak di bawah usia lima tahun yang menyumbang 125 ribu kematian setiap tahun. Dampaknya tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga kerugian ekonomi global yang mencapai US$ 110 miliar per tahun, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

    Menanggapi persoalan tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menegaskan pentingnya pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dalam menjamin keamanan pangan.

    “Regulasi keamanan pangan yang efektif sebaiknya disusun berdasarkan landasan ilmu pengetahuan yang kuat. Pendekatan berbasis sains ini memungkinkan perumusan kebijakan yang objektif, terukur, dan sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi oleh masyarakat konsumen,” ujar Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono dalam Webinar Peringatan Hari Keamanan Pangan Dunia (World Food Safety Day) 2025, Selasa (17/6/2025).

    Kristianto menambahkan, pangan merupakan kebutuhan mendasar dan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing. Oleh karena itu, pemenuhan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan, baik dari aspek ketersediaan maupun keamanannya. Ia juga mengingatkan bahwa pangan yang tidak aman dapat menimbulkan berbagai penyakit serius dan berdampak pada turunnya kualitas hidup, meningkatnya beban layanan kesehatan, produktifitas hingga menurunnya reputasi produk pangan nasional di pasar global.

    Sebagai Codex Contact Point Indonesia, BSN bersama kementerian dan lembaga teknis, pelaku industri, akademisi, serta asosiasi konsumen berperan aktif dalam forum Codex Alimentarius Commission, yaitu badan internasional di bawah FAO dan WHO yang menetapkan acuan standar dan panduan tatakelola pangan global.

    BSN, selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian, hingga kini telah menetapkan 1.202 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dengan pangan segar (berasal dari tumbuhan, hewan, dan ikan); pangan olahan; dan sistem manajemen keamanan pangan, serta metode uji pemenuhan persyaratan pangan. Standar-standar ini berperan penting dalam mencegah kontaminasi bahan berbahaya yang bersumber dari cemaran mikroba, cemaran kimia, logam barat dan/atau residu pestisida serta memastikan rantai pasok pangan yang aman dan terpercaya.

    SNI terkait pangan mengacu pada standar pangan internasional yang dipublikasikan oleh Codex Alimentarius Commission. Standar Codex memberikan acuan teknis untuk memastikan bahwa produk pangan memenuhi persyaratan keamanan pangan. Forum Codex Indonesia menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi mewujudkan sistem pangan nasional yang andal melalui perumusan standar dan kebijakan di bidang keamanan, mutu, dan perdagangan pangan. Forum ini strategis untuk mendukung pengembangan standar berbasis bukti ilmiah yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendukung kelancaran perdagangan pangan nasional dan internasional.

    Keamanan pangan, lanjut Kristianto, merupakan tanggung jawab bersama. “Food safety is everyone’s business”. Sistem pangan yang aman hanya akan terwujud melalui upaya komprehensif dari seluruh pemangku kepentingan di sepanjang rantai pasok pangan, mulai dari hulu-produsen, distributor, hingga hilir-konsumen,” tegasnya.

    Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada konsumen, termasuk budaya peduli keamanan pangan, membaca label, memperhatikan masa kedaluwarsa, dan menyimpan makanan secara benar.

    Untuk membangun kesadaran dan memperkuat kolaborasi, BSN menyelenggarakan Webinar Peringatan Hari Keamanan Pangan Dunia 2025 pada Selasa, 17 Juni 2025. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB), BSN, dan Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI), serta diikuti oleh berbagai unsur pemangku kepentingan dari sektor publik, akademisi maupun swasta.

    Webinar ini mengangkat tema “Pemanfaatan Sains untuk Mendukung Sistem Pangan yang Aman”. Tema ini sejalan dengan tema resmi Hari Keamanan Pangan Dunia tahun 2025 yaitu “Food Safety: Science in Action”. Tema tersebut menyoroti pentingnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi dalam menjamin keamanan dan mutu pangan. Adapun Hari Keamanan Pangan Dunia ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2018 dan diperingati setiap tanggal 7 Juni di seluruh dunia.

    Kristianto menyerukan pentingnya komitmen kolektif. “Mari kita terus nyalakan semangat sinergi, kolaborasi, dan inovasi berkelanjutan untuk mewujudkan sistem penjaminan pangan yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan, tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang,” pungkasnya. (Red/rlls)

  • Momentum Hari Akreditasi Dunia 2025: Akreditasi Perkuat Daya Saing UMKM Menuju Pasar Global

    Momentum Hari Akreditasi Dunia 2025: Akreditasi Perkuat Daya Saing UMKM Menuju Pasar Global

    Mediakawasan.id, Jakarta – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif, UMKM kerap menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan sumber daya, akses terhadap pembiayaan, dan terutama rendahnya kepercayaan pasar akibat belum terpenuhinya aspek mutu dan legalitas usaha.

    Dalam konteks inilah akreditasi memainkan peran strategis. Mengusung tema “Accreditation: Empowering Small and Medium Enterprises (SMEs)”, World Accreditation Day (WAD) atau Hari Akreditasi Dunia yang diperingati setiap 9 Juni menjadi momentum penting untuk menyoroti bagaimana sistem akreditasi yang andal mampu memperkuat posisi UMKM dalam rantai pasok nasional maupun global.

    “Akreditasi memberikan jaminan bahwa produk dan layanan UMKM telah melalui proses evaluasi yang obyektif dan terpercaya. Dengan akreditasi, UMKM tidak hanya diakui secara lokal, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar global,” ungkap Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono, di Jakarta, Senin (9/6/2025).

    Sejalan dengan semangat tersebut, BSN terus mendorong peningkatan akses UMK terhadap sertifikasi SNI melalui berbagai upaya penguatan regulasi dan dukungan teknis. Salah satunya melalui Peraturan BSN Nomor 9 Tahun 2023, yang mewajibkan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) memberikan kemudahan tertentu bagi UMK — mulai dari pengurangan jumlah personel audit, waktu pelaksanaan, hingga jumlah sampel yang diuji. BSN juga memperluas fleksibilitas skema sertifikasi melalui Surat Edaran Kepala BSN Nomor 1/SE/Ka.BSN/3/2025, agar proses sertifikasi dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan sektor UMK tanpa mengurangi integritasnya.

    Sampai dengan triwulan I tahun 2025, BSN telah melakukan pendampingan penerapan SNI kepada 46 UMK dalam rangka pemenuhan persyaratan ekspor. Hasilnya, 29 UMK binaan BSN telah berhasil menembus pasar ekspor, membuktikan bahwa standardisasi dan akreditasi mampu mendorong UMKM naik kelas dan bersaing di tingkat global.

    Komitmen BSN terhadap pemberdayaan UMKM ini diperkuat oleh pengakuan internasional terhadap kemajuan infrastruktur mutu Indonesia. Dalam laporan Quality Infrastructure for Sustainable Development (QI4SD) Index tahun 2024 yang baru dirilis oleh United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-28 dari 155 negara. Peringkat ini meningkat signifikan dibanding posisi tahun 2022, di mana Indonesia berada di urutan ke-34 dunia.

    Raihan nilai Indeks QI4SD ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-2 di kawasan ASEAN, peringkat ke-6 di Asia Timur dan Pasifik, serta peringkat ke-9 di antara negara-negara anggota APEC. Pencapaian ini mencerminkan pengakuan global terhadap pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) di Indonesia yang semakin efektif, kredibel, dan berkontribusi nyata dalam mendorong daya saing nasional.

    Dengan nilai indeks QI4SD sebesar 60,7, Indonesia dinilai memiliki sistem mutu yang semakin mampu mendukung berbagai tujuan kebijakan publik. Infrastruktur mutu sendiri mencakup sistem yang menopang pengembangan industri, peningkatan daya saing perdagangan, pemanfaatan sumber daya yang efisien, serta perlindungan konsumen, kesehatan, dan lingkungan. Pilar-pilar dalam infrastruktur mutu terdiri dari standardisasi, akreditasi, metrologi, penilaian kesesuaian, serta kebijakan SPK.

    Secara lebih rinci, peringkat Indonesia dalam setiap pilar infrastruktur mutu berdasarkan laporan Quality Infrastructure for Sustainable Development (QI4SD) tahun 2024 menunjukkan variasi capaian di berbagai aspek. Dalam bidang standardisasi, Indonesia menempati peringkat ke-57. Untuk penilaian kesesuaian, Indonesia berada pada peringkat ke-27. Sementara itu, pada pilar akreditasi, Indonesia mencatatkan posisi yang cukup kuat dengan menempati peringkat ke-19. Di bidang metrologi, Indonesia berada di peringkat ke-45. Adapun untuk pilar kebijakan mutu, Indonesia mencatatkan prestasi yang sangat membanggakan dengan menempati peringkat ke-3 dunia.

    Peringkat ini mencerminkan bahwa sistem mutu nasional tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga telah menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk pemberdayaan UMKM sebagaimana ditekankan dalam tema WAD 2025.

    “Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan kita sudah tepat. Ketika akreditasi diletakkan sebagai landasan kepercayaan dan keberterimaan pasar, maka UMKM pun mendapatkan pijakan yang lebih kuat untuk berkembang,” ujar Kristianto.

    Memperingati WAD 2025, BSN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi membangun ekosistem mutu yang lebih inklusif. Dengan infrastruktur mutu yang semakin kokoh dan diakui dunia, UMKM Indonesia diyakini mampu tumbuh lebih tangguh dan kompetitif, menjadikan mutu bukan sekadar tujuan, melainkan fondasi utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. (Red/rlls)

  • Momentum Hari Akreditasi Dunia 2025: Akreditasi Perkuat Daya Saing UMKM Menuju Pasar Global

    Momentum Hari Akreditasi Dunia 2025: Akreditasi Perkuat Daya Saing UMKM Menuju Pasar Global

    Mediakawasan.id, Jakarta – Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif, UMKM kerap menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan sumber daya, akses terhadap pembiayaan, dan terutama rendahnya kepercayaan pasar akibat belum terpenuhinya aspek mutu dan legalitas usaha.

    Dalam konteks inilah akreditasi memainkan peran strategis. Mengusung tema “Accreditation: Empowering Small and Medium Enterprises (SMEs)”, World Accreditation Day (WAD) atau Hari Akreditasi Dunia yang diperingati setiap 9 Juni menjadi momentum penting untuk menyoroti bagaimana sistem akreditasi yang andal mampu memperkuat posisi UMKM dalam rantai pasok nasional maupun global.

    “Akreditasi memberikan jaminan bahwa produk dan layanan UMKM telah melalui proses evaluasi yang obyektif dan terpercaya. Dengan akreditasi, UMKM tidak hanya diakui secara lokal, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk menembus pasar global,” ungkap Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono, di Jakarta, Senin (9/6/2025).

    Sejalan dengan semangat tersebut, BSN terus mendorong peningkatan akses UMK terhadap sertifikasi SNI melalui berbagai upaya penguatan regulasi dan dukungan teknis. Salah satunya melalui Peraturan BSN Nomor 9 Tahun 2023, yang mewajibkan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) memberikan kemudahan tertentu bagi UMK — mulai dari pengurangan jumlah personel audit, waktu pelaksanaan, hingga jumlah sampel yang diuji. BSN juga memperluas fleksibilitas skema sertifikasi melalui Surat Edaran Kepala BSN Nomor 1/SE/Ka.BSN/3/2025, agar proses sertifikasi dapat lebih adaptif terhadap kebutuhan sektor UMK tanpa mengurangi integritasnya.

    Sampai dengan triwulan I tahun 2025, BSN telah melakukan pendampingan penerapan SNI kepada 46 UMK dalam rangka pemenuhan persyaratan ekspor. Hasilnya, 29 UMK binaan BSN telah berhasil menembus pasar ekspor, membuktikan bahwa standardisasi dan akreditasi mampu mendorong UMKM naik kelas dan bersaing di tingkat global.

    Komitmen BSN terhadap pemberdayaan UMKM ini diperkuat oleh pengakuan internasional terhadap kemajuan infrastruktur mutu Indonesia. Dalam laporan Quality Infrastructure for Sustainable Development (QI4SD) Index tahun 2024 yang baru dirilis oleh United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-28 dari 155 negara. Peringkat ini meningkat signifikan dibanding posisi tahun 2022, di mana Indonesia berada di urutan ke-34 dunia.

    Raihan nilai Indeks QI4SD ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-2 di kawasan ASEAN, peringkat ke-6 di Asia Timur dan Pasifik, serta peringkat ke-9 di antara negara-negara anggota APEC. Pencapaian ini mencerminkan pengakuan global terhadap pengelolaan sistem standardisasi dan penilaian kesesuaian (SPK) di Indonesia yang semakin efektif, kredibel, dan berkontribusi nyata dalam mendorong daya saing nasional.

    Dengan nilai indeks QI4SD sebesar 60,7, Indonesia dinilai memiliki sistem mutu yang semakin mampu mendukung berbagai tujuan kebijakan publik. Infrastruktur mutu sendiri mencakup sistem yang menopang pengembangan industri, peningkatan daya saing perdagangan, pemanfaatan sumber daya yang efisien, serta perlindungan konsumen, kesehatan, dan lingkungan. Pilar-pilar dalam infrastruktur mutu terdiri dari standardisasi, akreditasi, metrologi, penilaian kesesuaian, serta kebijakan SPK.

    Secara lebih rinci, peringkat Indonesia dalam setiap pilar infrastruktur mutu berdasarkan laporan Quality Infrastructure for Sustainable Development (QI4SD) tahun 2024 menunjukkan variasi capaian di berbagai aspek. Dalam bidang standardisasi, Indonesia menempati peringkat ke-57. Untuk penilaian kesesuaian, Indonesia berada pada peringkat ke-27. Sementara itu, pada pilar akreditasi, Indonesia mencatatkan posisi yang cukup kuat dengan menempati peringkat ke-19. Di bidang metrologi, Indonesia berada di peringkat ke-45. Adapun untuk pilar kebijakan mutu, Indonesia mencatatkan prestasi yang sangat membanggakan dengan menempati peringkat ke-3 dunia.

    Peringkat ini mencerminkan bahwa sistem mutu nasional tidak hanya berkembang pesat, tetapi juga telah menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, termasuk pemberdayaan UMKM sebagaimana ditekankan dalam tema WAD 2025.

    “Capaian ini menunjukkan bahwa pendekatan kita sudah tepat. Ketika akreditasi diletakkan sebagai landasan kepercayaan dan keberterimaan pasar, maka UMKM pun mendapatkan pijakan yang lebih kuat untuk berkembang,” ujar Kristianto.

    Memperingati WAD 2025, BSN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi membangun ekosistem mutu yang lebih inklusif. Dengan infrastruktur mutu yang semakin kokoh dan diakui dunia, UMKM Indonesia diyakini mampu tumbuh lebih tangguh dan kompetitif, menjadikan mutu bukan sekadar tujuan, melainkan fondasi utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. (Red/rlls)

  • Teknologi CCS yang Bernilai Triliunan Butuh Metrologi Agar Akurat dan Aman

    Teknologi CCS yang Bernilai Triliunan Butuh Metrologi Agar Akurat dan Aman

    Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global, teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) menjadi salah satu pendekatan strategis untuk menurunkan emisi karbon dioksida (CO₂) dari sektor industri dan energi. Teknologi ini membuka peluang investasi besar, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh keakuratan dan keandalan sistem pengukuran yang disediakan oleh metrologi.

    Dilansir dari Antara, menurut Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCSC), Indonesia memiliki potensi investasi senilai US$38 miliar dolar AS atau sekitar Rp640,79 triliun (kurs: Rp16.862,90 per dolar AS) untuk pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon di wilayah Laut Jawa. Investasi ini direncanakan mulai bergulir pada 2030.

    “Metrologi memegang peranan penting dalam mendukung CCS secara menyeluruh. Melalui sistem pengukuran yang akurat dan tertelusur, kita dapat memastikan bahwa setiap ton CO₂ yang ditangkap, ditransportasikan, dan disimpan dihitung secara presisi. Ini memberikan jaminan nilai ekonomi karena data tersebut menjadi dasar perhitungan insentif karbon, perdagangan karbon, hingga pelaporan ke lembaga internasional,” ujar Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono, dalam Seminar Metrologi bertema “Pengukuran untuk Segala Masa, untuk Semua Orang” di Tangerang Selatan, Selasa (20/5/2025).

    Pengukuran yang andal menjadi kunci untuk memastikan bahwa CO₂ benar-benar tertangkap dari sumber utama emisi seperti industri dan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Selanjutnya, pengukuran laju alir, tekanan, suhu, dan kualitas CO₂ selama proses penangkapan, transportasi, dan penyimpanan menjadi kunci untuk memastikan efisiensi energi, pengoperasian yang tepat, aman dan efektif dari seluruh tahapan CCS.

    “BSN melalui Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) sebagai Lembaga Metrologi Nasional atau National Metrology Institute (NMI), terus berkontribusi dalam mendukung keberhasilan implementasi CCS, khususnya melalui penyediaan dan pengembangan bahan acuan sebagai sumber ketertelusuran pengukuran CO₂,” ujar Kristianto.

    Saat ini SNSU BSN telah memiliki kemampuan pengukuran dan kalibrasi untuk CO2 level konsentrasi emisi kendaraan dan cerobong, dan gas rumah kaca, yang telah diakui internasional dan tercantum dalam Appendix C Key Comparison and Calibration Database (KCDB) Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan (BIPM).

    SNSU BSN juga telah menyediakan Bahan Acuan Bersertifikat (Certified Reference Material- CRM) IDNRM-MG-1 CO2 untuk level konsentrasi emisi kendaraan dan cerobong, dan pemberian nilai acuan pada sampel Uji Profisiensi CO2 level tersebut dalam upaya mendiseminasikan ketertelusuran pengukuran CO2.

    Dalam kerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan didukung oleh proyek PTB-BSN bertajuk “Strengthening Quality Infrastructure Services for Environmental and Climate Monitoring in Indonesia”, SNSU BSN juga tengah mengembangkan standar campuran gas rumah kaca untuk mendukung keterbandingan dan ketertelusuran pemantauan emisi karbon di tingkat nasional.

    *Menjawab Tantangan Global melalui Metrologi*

    Hari Metrologi Sedunia (World Metrology Day/WMD) dirayakan secara internasional setiap tanggal 20 Mei untuk memperingati penandatanganan Konvensi Meter pada tanggal 20 Mei 1875 oleh perwakilan dari 17 negara yang kemudian membentuk BIPM.

    Peringatan Hari Metrologi Sedunia 2025 yang mengangkat tema “Pengukuran untuk Segala Masa, untuk Semua Orang” menjadi momentum penting untuk menegaskan peran metrologi dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim. Acara ini juga memperingati 150 tahun Konvensi Meter yang menjadi fondasi kerja sama internasional dalam pengukuran.

    Pada peringatan ini, BSN menggelar Seminar Metrologi di Auditorium Gedung Laboratorium SNSU BSN, Tangerang Selatan, yang menghadirkan narasumber dari BSN, Kementerian Perdagangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta BMKG. Seminar ini menjadi forum yang menyatukan perspektif klimatologis, metrologi ilmiah, dan metrologi legal dalam mendukung pemantauan karbon dan pengukuran dalam sistem CCS yang akurat dan tertelusur.

    Melalui penguatan infrastruktur metrologi nasional, SNSU BSN terus berkontribusi dalam menghadirkan data CCS yang transparan, tertelusur, dan dapat diandalkan. Hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik dan internasional terhadap komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim. (Red/rlls)