Tag: Benyamin Davnie

Mediakawasan.id, Ciputat – Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menegaskan pentingnya penghematan anggaran dan efisiensi kegiatan pemerintahan dalam rangka mendukung instruksi presiden tahun 2025.

Menurutnya, pemerintah daerah harus segera melakukan penyesuaian terhadap berbagai kegiatan yang dianggap tidak mendesak dan berpotensi memboroskan anggaran.

“Kita juga sedang melakukan dan sudah melakukan penyisiran bagi kegiatan-kegiatan yang harus kita efisiensikan berdasarkan instruksi presiden di tahun 2025, khususnya bagi kegiatan yang bersifat seremonial kurangi sebanyak-banyaknya, bahkan kalau perlu dihilangkan,” ujar Benyamin dalam arahannya kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah saat Apel Hari Kesadaran Nasional di Kantor Wali Kota Tangsel pada Senin (17/02/2025).

Selain itu, Benyamin meminta agar pengeluaran untuk makan dan minum di setiap OPD dikurangi seminimal mungkin. Semua kegiatan non-fisik yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok, katanya, juga perlu diperhatikan agar dapat diminimalisasi.

“Kemudian kita juga akan mengurangi perjalanan dinas baik di dalam maupun luar daerah, hanya yang berkaitan langsung dengan tugas pokok yang akan tetap dilakukan,” kata dia.

Namun, Benyamin menyadari bahwa kebijakan efisiensi ini akan berdampak pada sektor ekonomi lokal, seperti hotel-hotel dan rumah makan yang biasa mendapat kontrak dari kegiatan pemerintah.

Sebagai solusi, Benyamin mengusulkan agar kegiatan yang biasa diselenggarakan di hotel dialihkan kepada pelaku usaha swasta dengan Dinas Pariwisata sebagai pendukung.

Oleh karena itu, Benyamin mengajak seluruh jajaran pegawai di Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memahami dan menjalankan instruksi ini dengan penuh kesadaran, disiplin, tanggung jawab, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Mari kita bersama-sama wujudkan visi-misi dan program-program yang telah kita tetapkan, serta pertanggungjawabkan setiap rupiah yang kita belanjakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya. (Red/*)

Mediakawasan.id, Serpong – Sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, memastikan bahwa daerahnya telah menyiapkan 35 puskesmas untuk melayani program ini.

Hal ini disampaikan dalam kunjungan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis di Puskesmas Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan pada Senin (10/02/2025).

“Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat atas kebijakan ini. Tangerang Selatan telah menyiapkan 35 puskesmas dan didukung oleh tiga rumah sakit daerah untuk memberikan pelayanan cek kesehatan gratis kepada masyarakat,” ujar Benyamin.

Selain meningkatkan kesadaran akan kesehatan, Pemkot Tangerang Selatan juga menjadikan program ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan angka harapan hidup warganya yang saat ini mencapai 75,64 tahun, dengan target naik hingga 76 tahun.

“Kesehatan adalah investasi utama bagi masyarakat. Program ini tidak hanya membantu mendeteksi penyakit lebih awal, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan berkualitas,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, program ini merupakan inisiatif pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan layanan kesehatan preventif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Kepada seluruh masyarakat yang belum mendengar atau belum tahu kalau ada cek kesehatan gratis ini, maka silahkan mendatangi puskesmas di tempat masing-masing,” ajak Muhaimin.

Program cek kesehatan gratis ini juga terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, sehingga hasil pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk tindakan medis lebih lanjut, baik di puskesmas maupun rumah sakit rujukan.

Pemerintah berharap, dengan adanya program ini, tidak ada lagi warga yang melewatkan kesempatan untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas secara gratis.

Untuk itu, warga yang berulang tahun di bulan Januari, Februari, dan Maret diberikan kelonggaran waktu untuk melakukan pemeriksaan, sementara bagi mereka yang berulang tahun di bulan April dan seterusnya hanya memiliki waktu satu bulan setelah tanggal ulang tahun mereka. (Red/*)

Mediakawasan.id, Serpong – Pemerintah Kota Tangerang Selatan menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap hibah yang diberikan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial di wilayah Serpong, pada Rabu (05/02/2025).

“Kami ingin memastikan bahwa setiap hibah yang diberikan memiliki dampak nyata dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tapi sebesar apapun kebutuhan masyarakat, tentu ada batasnya kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memberikan hibah,” ujarnya.

Benyamin mengatakan, hibah itu bersifat stimulan, artinya tidak boleh sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah, tetapi juga harus didukung dengan swadaya masyarakat.

Oleh karena itu, Pemkot Tangsel mendorong pemohon hibah untuk tetap mengedepankan semangat gotong royong dalam setiap pengajuan.

Tak hanya itu, Benyamin juga mengingatkan pentingnya kesesuaian antara proposal pengajuan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah serta bantuan sosial.

Jika terjadi perbedaan antara proposal dan realisasi penggunaan dana, maka akan menjadi temuan yang dapat dipermasalahkan oleh lembaga pengawas, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami tidak bisa main-main dalam urusan hibah. Proposal harus jelas, pelaksanaan harus sesuai, dan pertanggungjawabannya juga harus benar. Ini penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana hibah,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan hibah yang lebih baik, Pemkot Tangsel telah memiliki regulasi ketat, termasuk Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dana hibah dan bantuan sosial.

Di akhir acara, Benyamin juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun kota. Ia menekankan konsep multi-helix, yaitu kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, dan media sebagai pilar utama pembangunan daerah.

Dengan adanya evaluasi ini, Pemkot Tangsel berharap dana hibah yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Red/*)

Mediakawasan.id, Serpong – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menekankan ke berbagai perangkat daerah dalam hal pengoptimalan manajemen kinerja di tahun 2025 yang harus dijalankan dengan baik. Termasuk mengevaluasi kinerja di tahun 2024.

Hal tersebut disampaikan olehnya saat menghadiri penguatan dan review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang digelar di wilayah Serpong, pada Rabu (05/02/2025).

“Karena tidak sekadar dilaksanakan tapi juga dilaporkan kinerja itu. Setelah dilaporkan itu dievaluasi, itulah jadinya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,” ucap Benyamin.

“Jadi kita itu bekerja untuk diukur kinerjanya, kinerja kita. Kerja, kinerja, udah itu aja,” tambahnya.

Menurut Benyamin, ada 3 fungsi yang harus dijalankan oleh para birokrat di perangkat daerah, yakni memberikan pelayanan publik, meningkatkan daya saing dan mensejahterakan masyarakat.

“Penuhi aturan dalam bekerja, jangan nabrak aturan, kalau ditabrak kalian yang ditabrak sama aturan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tangsel, Aplahunajat mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya untuk menghasilkan dan meningkatkan nilai SAKIP di Tangsel.

“Nilai SAKIP di Tangsel 2024 itu 69,04 berakuntabilitas B, capaian ini telah meningkat 1,73 poin dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, angka ini belum sesuai target di angka 70,” jelasnya.

Oleh karenanya, untuk mencapai target tersebut diperlukan kerja sama seluruh perangkat daerah dalam upaya meningkatkan nilai SAKIP.

“Walaupun dengan target tinggal 1 poin, tapi kenaikan itu tidak mudah, karena dua pertiga dari SAKIP perangkat daerah itu harus bernilai baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan rekomendasi dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) khususnya Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan efektivitas akuntabilitas kinerja.

“Salah satunya adalah peningkatan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LKjIP di tingkat kota maupun di perangkat daerah agar lebih struktur, relevan dan akurat,” katanya. (Red/rlls)

Mediakawasan.id, PONDOK AREN – Warga Discovery Residence, Parigi, Pondok Aren kini memliki tempat ibadah yang megah dan nyaman dengan diresmikannya Masjid Agung Discovery Residences pada Minggu (02/02/2025).

Peresmian ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie. Masjid yang telah dibangun sejak bulan September 2021 ini dibangun di atas tanah seluas 1.091 meter persegi.

Benyamin mengatakan, kehadiran masjid ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat rumah ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan sekitar.

“Masjid bukan hanya tempat untuk sholat saja, tetapi juga pusat pembelajaran dan kegiatan sosial yang dapat mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Semoga keberadaan Masjid Agung Discovery Residences ini membawa keberkahan bagi seluruh warga sekitar,” ujar Benyamin.

Masjid ini dibangun dengan desain arsitektur modern ala Timur Tengah yang tetap mengusung nilai-nilai keislaman, yang siap menampung sekitar 1.000 jemaah.

Selain ruang utama untuk sholat, masjid dengan dua lantai ini juga dilengkapi fasilitas penunjang seperti tempat wudu yang nyaman, basement, dan area parkir luas untuk para jamaah yang singgah.

Benyamin berharap agar masjid ini nantinya juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas anak-anak muda yang berkarakter islami dan cerdas.

“Semoga nanti masjid ini bukan hanya sekedar tempat shalt berjamaah, tetapi juga bisa dijadikan sarana membentuk anak-anak kita menjadi pemuda cerdas yang berkarakter islami,” tuturnya.

Peresmian Masjid Agung Discovery Residence ini turut dihadiri oleh tokoh agama, masyarakat, serta perwakilan dari pengembang kawasan Discovery Residences. (Red/*)

Mediakawasan.id, Ciputat – Kabar baik untuk warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, tengah mempersiapkan rancangan keputusan penting yang memberikan keringanan pajak dan retribusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kebijakan ini mencakup pembebasan Pajak atas Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Kebijakan ini diharapkan mulai diterapkan akhir bulan ini.

“Kita sedang menyusun rancangan keputusan Wali Kota mengenai pembesaran BPHTB dan retribusi PBG sesuai dengan keputusan Menteri PU, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, ya itu semua bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Benyamin dari keterangan yang didapat pada Selasa (21/01/2025).

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi masyarakat berpenghasilan maksimal Rp7 juta per bulan yang ingin membangun rumah di luar kompleks.

Namun, luas lantai rumah yang akan dibangun adalah maksimal 45 meter persegi. Mereka dengan dua persyaratan utama ini dapat menikmati pembebasan BPHTB dan retribusi PBG hingga Rp0.

“Jadi bagi masyarakat yang berpenghasilan Rp7 juta maksimal, dia ingin bikin rumah sendiri, dan bukan di kompleks, itu nanti BPHTB dan restribusi PGB-nya nol rupiah (Rp0) ,” ucap Benyamin.

Benyamin juga menjelaskan bahwa pengaplikasian kebijakan ini akan dilakukan secara maksimal melalui sosialisasi kepada masyarakat.

“Ini sedang kita susun dan insyaAllah mudah-mudahan akhir bulan ini bisa kita terapkan di Kota Tangerang Selatan. Nanti kita akan sosialisasi sejelas mungkin kepada masyarakat, termasuk persyaratan-persyaratan apa saja yang dibutuhkan itu,” kata dia.

Dalam pelaksanaannya, Pemkot Tangsel berkomitmen memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses perizinan. Prosesnya akan sederhana dan berbasis online. Persyaratan akan dipermudah, bahkan akan disediakan desain rumah tipe 30, 32, 36, hingga 45.

Jadi, masyarakat tinggal memilih desain yang sesuai dengan luas tanah mereka tanpa perlu memikirkan desain rumah sendiri.

Langkah ini diharapkan tidak hanya meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah, tetapi juga mempercepat pembangunan perumahan yang layak dan nyaman. (Red/*)