Tag: SNI

  • Bulan Mutu Nasional 2022, Momentum Dorong Sektor Pariwisata Terapkan SNI

    Bulan Mutu Nasional 2022, Momentum Dorong Sektor Pariwisata Terapkan SNI

    Mediakawasan.id, Jakarta- Pariwisata menjadi salah satu sektor yang paling terdampak ketika terjadi pandemi Covid-19. Dampak Pandemi menyebabkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata, rumah makan, dan penginapan turun drastis. Penerapan standardisasi menjadi salah satu kunci memulihkan pariwisata karena dengan standardisasi, wisatawan bisa diyakinkan kembali untuk berkunjung dan pendapatan dari sektor pariwisata kembali meningkat. Bulan Mutu Nasional tahun 2022 menjadi momentum strategis untuk mendorong sektor pariwisata menerapkan standardisasi.

    Pandemi Covid-19 tahun lalu, telah memunculkan berbagai aturan-aturan yang ketat guna mencegah penularan Covid-19 yang lebih luas. Namun, dengan penanganan dan kerjasama yang baik dari masyarakat dan pemerintah, akhirnya tahun ini Pemerintah Indonesia dapat melonggarkan aturan-aturan tersebut. Pelonggaran aturan diharapkan dapat membangkitkan kembali sektor pariwisata.

    Meskipun pelonggaran aturan diberlakukan, untuk mendorong lebih cepat kepercayaan wisatawan akan pariwisata Indonesia, pelaku pariwisata seyogyanya menerapkan standardisasi. Penerapan standardisasi tidak hanya menjamin kualitas layanan, namun juga memberikan rasa aman pada wisatawan.

    Wisatawan tak hanya puas berkunjung namun dari sisi keselamatan dan kesehatan wisatawan juga terjamin.Demikian diungkapkan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad dalam pembukaan Bulan Mutu Nasional 2022 di Palembang, Sumatera Selatan pada Rabu (26/10/2022).

    Kukuh mengatakan standardisasi dapat menjadi jembatan untuk membantu pelaku bisnis sektor pariwisata untuk menghadapi perubahan dan menjawab tantangan dari masyarakat akan kebutuhan keamanan dan kesehatan, serta memberikan kepastian dan jaminan kepada masyarakat sebagai penikmat wisata, sehingga industri pariwisata dapat kembali menjadi pemberi kontribusi perekonomian yang menjanjikan.

    “BSN sendiri telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 9042:2021 Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata (CHSE). Adapun, SNI CHSE ini bersifat voluntary atau sukarela. Namun demikian, SNI ini sebagai piranti penting yang diperlukan untuk membangkitkan sektor parekraf,” ujar Kukuh.

    Tercatat hingga saat ini berdasarkan data bangbeni.bsn.go.id terdapat 135 hotel/penginapan/Kawasan wisata yang tersertifikasi SNI 9042:2021.Untuk mendukung pariwisata Indonesia semakin meningkat dan berdaya saing, melansir laman web antaranews.com tanggal 18 Oktober 2022, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan memfasilitasi 800 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di seluruh Indonesia untuk mendapatkan sertifikasi SNI Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) sepanjang 2022.Tidak hanya itu, BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah bekerjasama dengan Kemenparekraf mengembangkan skema akreditasi bagi Lembaga Sertifikasi dengan ruang lingkup kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di tempat penyelenggaraan wisata dan industri kreatif, mengacu pada SNI 9042 : 2021.

    Penerapan SNI 9042:2021 ini juga didukung oleh Skema Penilaian Kesesuaian yang disusun melibatkan pemangku kepentingan di sektor pariwisata dan ditetapkan melalui Peraturan BSN No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa, Lampiran IV Skema Sertifikasi SNI Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata.

    Bulan Mutu Nasional 2022

    Dengan tekad memajukan pariwisata Indonesia serta guna mendukung pemulihan di bidang industri pariwisata tersebut, BSN bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, menyelenggarakan Bulan Mutu Nasional (BMN) 2022 di Palembang dengan mengusung tema “Indonesia Bangkit, Indonesia Kuat Bersama SNI”.

    Kerja sama ini sebagai perwujudan dari komitmen dan semangat “Sumsel Maju Untuk Semua” yang tentunya tidak lepas dari komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).

    Kehadiran Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN Sumatera Selatan sejak tahun 2017 hingga saat ini, menjadi salah satu bukti komitmen itu. Selain itu, berkat dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, KLT BSN Sumsel juga telah membina sebanyak 91 UMKM di wilayah Sumatera Bagian Selatan dan sebanyak 36 UMKM telah mendapatkan sertifikat SNI. KLT BSN Sumsel juga melakukan kegiatan pembinaan dan diseminasi SPK kepada 13 Lembaga Penilaian Kesesuaian dan 21 Organisasi dan Industri di seluruh wilayah Sumatera Bagian Selatan.

    Sebagaimana diketahui, BMN merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan November sejak tahun 1991. Penyelenggaraan Bulan Mutu Nasional, merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden ke 2 Republik Indonesia, pada pidato pembukaan Konvensi Nasional Standardisasi dan Penerapan Pengendalian Mutu pada tanggal 5-7 November tahun 1991, yang pada saat itu diselenggarakan oleh Dewan Standadisasi Nasional (DSN).

    Dalam Konvensi tersebut, ditetapkan bahwa bulan November setiap tahun dijadikan sebagai Bulan Mutu dan Produktivitas Nasional. Dukungan atas kegiatan BMN juga disampaikan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Herman Deru saat membuka BMN 2022.

    “Pemerintah provinsi Sumatera Selatan menyambut baik dan mengapresiasi diselenggarakannya kegiatan puncak Bulan Mutu Nasional tahun 2022 di Palembang, Sumatera Selatan,” tutur Herman.

    Sementara itu, pihaknya menyadari dampak dari pandemi Covid-19 menyebabkan perekonomian Sumatera Selatan terdampak, sehingga menjadi kewajiban dari Pemprov Sumsel untuk pulih lebih capat dan bangkit lebih kuat.

    “Potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia yang potensial di Sumatera Selatan, kami berdayakan dan gerakkan secara komprehensif sehingga perekonomian Sumatera Selatan kembali tumbuh dan meningkat lebih baik” ungkap Herman.

    “Kami berkomitmen mengembangkan semua sektor sebagai bagian dari peningkatan perekonomian masyarakat, disamping itu potensi-potensi seperti pariwisata, adat istiadat, seni budaya dan ekonomi kreatif, serta potensi lainnya kami lakukan secara berkelanjutan dengan perencanaan terpadu bekerjasama dengan semua pihak dengan harapan ekonomi Sumatera Selatan tumbuh sebagaimana yang diharapkan,” tambahnya.

    Dengan adanya penyelenggaraan BMN 2022 di Sumatera Selatan, Herman berharap dapat memperkuat kerja sama antar instansi termasuk salah satunya BSN baik instansi pemerintah maupun swasta, pelaku usaha, maupun akademisi agar tercipta sinergi yang baik untuk memulihkan dan mengembangkan seluruh sektor dalam mencapai ekonomi Sumatera Selatan yang Tangguh dan berdaya saing.

    Rangkaian BMN 2022 terdiri dari diantaranya Penganugerahan Tokoh Standardisasi; Penyerahan Sertifikat SNI untuk UMKM; Penyerahan Persetujuan Penggunaan Tanda SNI Bina UMK; Penyerahan Sertifikat CHSE, dan Penyerahan Secara Simbolis Bantuan Peralatan Pemenuhan Teknis SNI dari Pemprov Sumsel kepada UMKM Penerap SNI; Penghargaan Sertifikat Akreditasi LPK; Penghargaan Tata Kelola Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK); Seminar Nasional; serta Festival Produk UMK Ber-SNI.

    Festival Produk UMK Ber-SNI akan berlangsung pada tanggal 28-30 Oktober 2022 di Mall Palembang Square. “Kegiatan BMN 2022 yang dibuka oleh Gubernur Pemprov Sumsel ini, diharapkan dapat meningkatkan semangat untuk menciptakan tatanan industri pariwisata baru yang lebih baik, lebih tangguh, berkelanjutan, dan memberikan kemakmuran kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat Sumatera Selatan tak lain adalah perwujudan dari komitmen dan semangat “Sumsel Maju Untuk Semua”.

    Kegiatan ini diadakan secara secara offline terbatas serta online sehingga dapat diikuti oleh lebih dari 1000 peserta,” pungkas Kukuh. (red/*)

  • SNI Keran Air Dukung Efisiensi Penggunaan Air untuk Hadapi Krisis Air Bersih

    SNI Keran Air Dukung Efisiensi Penggunaan Air untuk Hadapi Krisis Air Bersih

    Mediakawasan.id, Jakarta- Perubahan iklim telah memberikan dampak salah satunya terhadap masalah ketersediaan air bersih. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mulai mendorong penggunaan air bersih yang efisien. Produk plumbing yang berkualitas memberikan peran penting dalam upaya efisiensi penggunaan air bersih tersebut. Demikian disampaikan Direktur Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi BSN, Y. Kristianto Widiwardono di Jakarta pada Sabtu (27/8/2022).

    Akibat perubahan iklim di Indonesia, kata Kris (biasa disapa), mulai dirasakan pada beberapa wilayah yang saat ini sedang mengalami krisis air bersih. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 25 Agustus 2022, tercatat sudah ada 38 desa yang mengalami krisis air bersih. Demikian pula BPBD Gunungkidul, Yogyakarta, melaporkan bahwa lebih dari 120.000 warga mulai kekurangan air bersih.

    Untuk mengantisipasi krisis air bersih, maka mau tidak mau, efisiensi penggunaan air perlu untuk digalakkan. Pemerintah saat ini telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau yang juga mengatur tentang efisiensi penggunaan air untuk bangunan hijau.

    Merujuk pada Permen tersebut, salah satu yang menjadi parameter efisiensi penggunaan air adalah penggunaan keran yang mengatur laju aliran air yang memiliki efisiensi tinggi.Menurut Kris, Permen PUPR tersebut sejalan dengan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan BSN.

    “BSN menetapkan SNI keran air suplai untuk keperluan domestik,” jelas Kris.

    SNI 122:2022 tersebut, telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) berdasarkan Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 213/KEP/BSN/7/2022 tentang Penetapan SNI 122:2022 Keran Air Suplai Untuk Keperluan Domestik sebagai Revisi dari SNI 03-0122-1998 Keran Air Rumah Tangga Jenis Katup Pintu.

    “Standar ini menetapkan persyaratan mutu, cara uji, syarat lulus uji untuk keran air suplai untuk keperluan domestik dengan ukuran keran sampai dengan 1 inci,” lanjutnya.

    Ruang lingkup produk dalam standar ini mencakup 15 jenis produk keran yaitu: (1) Keran bak rendam; (2) Keran bidet; (3) Keran suplai mesin cuci pakaian; (4) Keran pancuran air minum; (5) Keran dapur; (6) Keran wastafel; (7) Keran taman/tembok; (8) Keran otomatis; (9) Keran pancuran kepala; (10) Keran pancuran kepala dengan efisiensi tinggi; (11) Keran pancuran genggam; (12) Keran pancuran genggam dengan efisiensi tinggi; (13) Keran pancuran badan efisiensi tinggi; dan (15) Stop Keran.

    Standar SNI 122:2022 terdiri dari persyaratan desain, persyaratan mutu dan unjuk kerja. Untuk persyaratan unjuk kerja, salah satu parameter adalah siklus pakai (life cycle) yang ditetapkan sesuai dengan jenis keran dan lokasi penggunaannya, misalnya untuk keran wastafel yang digunakan pada lokasi publik dan privat. Terkait dengan produk keran efisiensi tinggi, parameter yang dilihat adalah melalui laju aliran (flow rate).

    “Dengan efisiensi tinggi yang memenuhi parameter laju aliran dapat digunakan untuk mendukung penggunaan pada bangunan gedung hijau,” ungkap Kris.

    General Manager PT. IAPMO Group Indonesia, Rista Dianameci sangat mendukung upaya BSN dalam mengembangkan dan mendorong penerapan SNI untuk sistem plumbing, salah satunya keran air.

    “PT. IAPMO Group Indonesia sebagai LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk lingkup plambing, telah siap untuk mendukung pelaku usaha dalam menerapkan standar SNI tersebut dengan menyediakan jasa pengujian sesuai SNI 122:2022 dan Sertifikasi produk tanda SNI,” ungkap Rista.

    Penerapan SNI 122:2022 Keran Air Suplai Untuk Keperluan Domestik, menurutnya, dapat mendukung efisiensi penggunaan air pada bangunan hijau yang diharapkan turut berkontribusi dalam mengantisipasi krisis air bersih sebagai dampak perubahan iklim. (Red/*)

  • Kepala BSN : Peran standardisasi dalam isu di Presidensi G20, sangat releva

    Kepala BSN : Peran standardisasi dalam isu di Presidensi G20, sangat releva

    Mediakawasan.id, Jakarta- Presidensi G20 tahun ini membahas pada tiga isu prioritas. Dua diantaranya adalah literasi digital dan keterampilan digital serta arus data lintas batas negara. Terkait hal ini, adakah peran standardisasi di dalamnya?

    Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad di Jakarta pada Jumat (22/4/2022) mengatakan peran standardisasi pada isu digitalisasi dan pertukaran data dalam Presidensi G20, sangat relevan.

    BSN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia berperan pada dua isu tersebut.

    Pada isu literasi digital, peran standardisasi semakin terlihat ketika manusia mulai terbiasa berkomunikasi dan menggunakan layanan secara digital.

    “Mau tidak mau, masyarakat beradaptasi dengan kondisi digitalisasi terutama terkait transaksi digital. Hal ini akan menjadikan masyarakat ‘melek digital’ yang pada akhirnya tercipta literasi dan ketrampilan digital,” ujar Kukuh.

    Itu terbukti pada data 2019, bahwa 80% transaksi secara online dilakukan melalui ponsel, dan 269,9 juta jiwa penduduk Indonesia sudah banyak beralih ke transaksi cashless. Selain itu juga terdapat 4,7 juta transaksi cashless, 128 triliun volume transaksi cashless serta peningkatan penggunaan uang elektronik sebesar 241,2% dari sebelumnya.

    Saat ini, lanjut Kukuh, terdapat berbagai macam transaksi digital antara lain mobile banking, internet banking, e-money, e-wallet, dan QR Code Indonesian Standard (QRIS). Salah satu yang sering digunakan dan sedang berkembang cukup pesat adalah QRIS. QRIS adalah layanan sistem pembayaran yang memanfaatkan teknologi QR Code (Quick Response Code).

    Oleh karena itu, BSN sebagai Sponsoring Authority yang menjalankan fungsi pelayanan terkait Issuer Identification Number (IIN) sesuai standar ISO 7812 Identification cards — Identification of issuers, menyesuaikan penggunaan IIN dengan pengimplementasian QRIS (QR Code Indonesia Standard) sebagai metode pembayaran secara digital yang berlaku di Indonesia.

    BSN sendiri telah menetapkan SNI ISO/IEC 7812-1:2017 Kartu identifikasi – Identifikasi penerbit kartu – Bagian 1: Sistem penomoran dan SNI ISO/IEC 7812-2:2017 Kartu identifikasi — Identifikasi penerbit kartu— Bagian 2: Prosedur permohonan dan pendaftaran.

    “BSN adalah perwakilan administratif The International Organization for Standardization (ISO) yang melakukan penerbitan nomor NNS/ IIN berdasarkan ISO/IEC 7812 part 1 dan part 2 yakni menetapkan prosedur permohonan penerbitan IIN Nasional untuk mendukung Gerbang pembayaran Nasional (GPN) sesuai Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 19/8/PBI/2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) BI nomor 21/18/PADG/2019 dalam penerapan QRIS,” jelas Kukuh.

    IIN (Issuer Identification Number) adalah nomor identifikasi untuk mendukung interchange antar lembaga sebagai identifikasi secara khusus bagi lembaga yang menerbitkan kartu yang digunakan untuk transaksi data elektronik. Fungsi IIN lainnya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan indentifikasi kegiatan transaksi data secara elektronik.

    Sementara pada isu arus data lintas batas negara, Kukuh mengungkapkan digitalisasi di Indonesia juga harus dapat diiringi dengan literasi keamanan informasi data lintas batas negara. Karena, dengan adanya pengelolaan keamanan informasi data maka data dan informasi yang kita miliki tetap aman dan terjaga.

    Terkait isu ini, standar ditetapkan dan diharapkan dapat diterapkan guna mencegah terjadinya seperti “pencurian data informasi”. Guna memberikan keamanan informasi tersebut, BSN telah menetapkan SNI ISO/IEC 27001:2013 Teknologi informasi – Teknik keamanan – Sistem manajemen keamanan informasi – Persyaratan mengelola risiko keamanan informasi.

    “Artinya kita semua perlu menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan aset informasi kita yang semakin hari semakin saling terkait satu dengan yang lain sehingga menjadi sangat kritikal. Standar ini memberikan acuan bagi organsiasi untuk menerapkan sistem manajemen keamanan informasi,” pungkas Kukuh.

    Dengan hadirnya SNI dalam Presidensi G20 isu transformasi digital maka dapat dijadikan acuan dalam menerapkannya. (Red/*)

  • BSN Mendukung Kemudahan Bagi UMK Untuk Memenuhi Persyaratan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

    BSN Mendukung Kemudahan Bagi UMK Untuk Memenuhi Persyaratan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

    Mediakawasan.id, Jakarta- Sejarah membuktikan bahwa sektor riil yang digerakkan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) telah membawa ekonomi Indonesia dapat bertahan dan pulih dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk dalam melewati Pandemi Covid-19 ini. Apabila 40% anggaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa atau sebesar 400 triliun rupiah diarahkan untuk pembelian produk dalam negeri sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden (25/3), hal ini berpotensi dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia setelah Pandemi Covid-19. Untuk dapat memanfaatkan anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, semua pihak termasuk Badan Standardisasi Nasional (BSN) harus berkolaborasi agar produk dalam negeri mendapatkan kemudahan untuk dapat dipublikasikan dalam e-katalog LKPP.

    Harus diakui bersama, bahwa pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMK seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan untuk dapat dipublikasikan dalam e-katalog LKPP. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengamanatkan agar spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, sepanjang tersedia dan tercukupi, mengutamakan penggunaan produk dalam negeri yang bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Amanat untuk menetapkan spesifikasi teknis tertentu dimaksudkan agar produk yang dibeli oleh pemerintah memenuhi persyaratan minimum sesuai dengan tujuan pengadaan produk tersebut.

    Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan iklim kemudahan berusaha, khususnya bagi UMK, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, BSN telah mengintegrasikan persyaratan pemenuhan SNI ke dalam Online Single Submission (OSS) Perijinan Tunggal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil yang mengajukan NIB untuk KBLI risiko rendah dan produk berisiko rendah, secara otomatis mendapatkan hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK berdasarkan komitmennya untuk memenuhi checklist pemenuhan persyaratan SNI yang telah diintegrasikan di dalam OSS.

    “Sejak dioperasikannya OSS Perijinan Tunggal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tersebut, sampai saat ini telah tercatat sekitar 27.500 pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK secara Gratis berdasarkan sekitar 1100 SNI yang terkait dengan KBLI risiko rendah dan produk yang memiliki risiko rendah terhadap konsumen dan kelestarian lingkungan hidup. Program SNI Bina UMK seyogyanya menjadi kesempatan besar bagi para pelaku UMK untuk meningkatkan akses pasar,” ujar Kukuh S. Ahmad, Kepala BSN, Selasa (29/03).

    Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, khususnya produk yang dihasilkan pelaku usaha mikro dan kecil, BSN siap berkolaborasi dengan LKPP untuk memastikan bahwa 27.500 pelaku usaha mikro dan kecil yang telah mendapatkan tanda SNI Bina UMK tersebut mendapatkan kemudahan untuk dapat dipublikasikan dalam e-katalog LKPP. Sebanyak 27.500 UMK sudah mendapatkan tanda SNI Bina UMK, dan 1000 UMK sudah memperoleh tanda SNI dari lembaga sertifikasi yang kompeten. Saya yakin, dengan tersedianya produk UMK di e-katalog, dapat memacu pertumbuhan ekonomi, tegas Kukuh.

    Produk dari pelaku usaha mikro dan kecil yang telah dibubuhi tanda SNI Bina UMK tersebut di atas, secara bertahap perlu ditingkatkan mutunya melalui program pembinaan, pendampingan dan fasilitasi sertifikasi. Untuk dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan bukti sertifikasi dan pengujian, BSN berharap agar seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memiliki laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi dapat memberikan insentif kepada UMK pada saat pemberian layanan pengujian dan sertifikasi. Apabila dalam memberikan layanan tersebut, pelaku usaha UMK dapat dibebaskan dari biaya pengujian dan sertifikasi, maka seluruh UMK dapat benar-benar mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan sertifikasi dan persetujuan penggunaan tanda SNI, karena saat ini persetujuan penggunaan tanda SNI yang dikeluarkan oleh BSN telah sepenuhnya menggunakan sistem on-line dan tidak dipungut biaya.

    Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat diterima dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, BSN siap berkolaborasi dengan LKPP untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha yang telah mendapatkan tanda SNI berdasarkan kegiatan sertifikasi dan pengujian untuk produk berisiko menengah dan tinggi, dan pelaku usaha mikro dan kecil yang telah mendapatkan tanda SNI Bina UMK melalui OSS mendapatkan kemudahan untuk dapat dipublikasikan dalam e-katalog LKPP.

    Disamping komitmen BSN untuk mendukung kemudahan bagi UMK dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, upaya untuk meningkatkan akses pasar UMK yang ber-SNI juga terus dilakukan oleh BSN berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. “Upaya untuk meningkatkan jumlah UMK yang siap untuk mendapatkan tanda SNI melalui sertifikasi, diantaranya dilakukan berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Standardisasi, dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa mendapatkan pengalaman kewirausahaan sekaligus melakukan pendampingan bagi UMK. Sedangkan upaya untuk meningkatkan akses pasar produk UMK ber SNI di luar pengadaan barang dan jasa pemerintah dan akses pasar ekspor, BSN berkolaborasi dengan tokomutu.com yang telah diresmikan pada tanggal 26 Maret 2022,” tutup Kukuh. (Red/rlls)

  • BSN Luncurkan SNI dan Skema Akreditasi CHSE

    MKD.co.id, JAKARTA – Pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Berdasarkan buku trend pariwisata 2021 yang diterbitkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/Badan Pariwisata dan ekonomi Kreatif (Baparekraf) sepanjang tahun 2020 wisatawan domestik dan mancanegara menurun drastis. Jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia sekitar 4,052 juta orang, atau sekitar 75% dari jumlah wisatawan yang masuk ke Indonesia pada tahun 2019. Pendapatan negara di sektor pariwisata mengalami penurunan sebesar Rp. 50,1 Triliun.

    Sebagai langkah penyelamatan dan pemulihan pariwisata Indonesia, Kemenparekraf/ Baparekraf menerapkan protokol Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) di tempat penyelenggaraan wisata. Program ini didukung dengan penerapan sertifikasi CHSE bagi para pelaku usaha pariwisata, sehingga mampu meningkatkan taraf kepercayaan masyarakat dan kualitas sektor pariwisata atas kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan pada masa pandemi ini. Dalam jangka panjang dapat memulihkan dan mentransformasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi pandemi COVID-19.

    Dalam mendukung program pemulihan pariwisata Indonesia yang dikoordinasikan oleh Kemenparekraf/Baparekraf RI tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 9042:2021 Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata (CHSE) pada November 2021.

    Guna menjamin konsistensi penerapan sertifikasi CHSE dan menjamin kompetensi Lembaga Sertifikasi yang mengoperasionalkan sertifikasi SNI 9042:2021 ini, maka Komite Akreditasi Nasional (KAN) bekerjasama dengan Kemenparekraf mengembangkan skema akreditasi dan sertifikasi bagi Lembaga Sertifikasi dengan ruang lingkup CHSE.

    Demikian disampaikan Kepala BSN, Kukuh S. Achmad yang juga merupakan Ketua KAN, dalam Peluncuran SNI, Skema Akreditasi dan Skema Sertifikasi CHSE pada Sabtu (4/12/2021), di Jakarta.

    BSN bersinergi dengan Kemenparekraf/ Baparekraf dan dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, bergerak cepat dalam penyiapan infrastruktur sertifikasi CHSE ini.

    “KAN bekerjasama dengan Kemenparekraf mengembangkan skema akreditasi bagi Lembaga Sertifikasi dengan ruang lingkup kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di tempat penyelenggaraan wisata dan industri kreatif, mengacu pada SNI tentang Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di tempat penyelenggaraan dan pendukung kegiatan pariwisata,” ujar Kukuh.

    Sertifikasi SNI CHSE bersifat sukarela dan dipandang sebagai piranti penting yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pada pariwisata Indonesia serta bertujuan untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan di tempat wisata.

    SNI 9042:2021 ini, lanjut Kukuh disusun oleh Komite Teknis 03-09 Manajemen Pariwisata yang terdiri dari perwakilan pemerintah, pelaku usaha, konsumen dan pakar. Standar ini digunakan oleh pengelola tempat penyelenggaraan pariwisata yang mencakup daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, kawasan pariwisata, destinasi pariwisata dan pengelola tempat pendukung kegiatan pariwisata.

    Penerapan SNI 9042:2021 ini didukung oleh Skema Penilaian Kesesuaian yang disusun melibatkan pemangku kepentingan di sektor pariwisata dan ditetapkan melalui Peraturan BSN No. 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Jasa, Lampiran IV Skema Sertifikasi SNI Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan Tempat Penyelenggaraan dan Pendukung Kegiatan Pariwisata.

    Kukuh berharap penetapan SNI CHSE dan penerapan SNI CHSE secara sukarela melalui sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN, dapat meningkatkan kepercayaan wisatawan pada kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup pada sektor usaha pariwisata yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan untuk peningkatan ekonomi nasional.

    Launching SNI 9042:2021, Skema Akreditasi dan Skema Sertifikasi dilakukan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno bersama Kepala Badan Standardisasi Nasional/Ketua Komite Akreditasi Nasional, Kukuh S. Achmad, bertempat di Hutan Kota – Plataran pada tanggal 4 Desember 2021.

    Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa standar CHSE yang dituangkan dalam Permen Perekraf/Barekraf No 13 tahun 2020 diadopsi menjadi SNI, dimana sertifikasi CHSE yang pada 2 tahun terakhir dibiayai pemerintah, menjadi dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha pariwisata.

    Sehingga, tambah Sandiaga, CHSE untuk sektor pariwisata bersifat sukarela. “CHSE untuk sektor pariwisata bersifat voluntary/bukan suatu keharusan yang dimiliki bagi pelaku usaha. Sertifikasi SNI CHSE oleh pihak ketiga (lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN) dibangun sebagai sertifikasi berbasis market demand – dengan penandaan tambahan (InDonesia Care) yang bersifat sukarela dengan skema sertifikasi yang efisien yang dapat dibiayai secara mandiri (bagi pelaku usaha menengah-besar dengan biaya mandiri) dan/atau oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah atau pihak lain untuk tujuan menarik wisatawan pada program tertentu,” jelas Sandiaga.

    Selain itu, Sandiaga juga menyampaikan dukungan dengan adanya SNI 9042:2021 serta skema akreditasi CHSE. “Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada BSN yang sudah memberikan dukungan dan menetapkan SNI dan Skema Akreditasi CHSE sebagai platform untuk menjamin validity dan reliability melalui tanda ‘Indonesia Care’ yang diharapkan menjadi trade-mark pemulihan pariwisata RI di era new normal termasuk meningkatkan kepercayaan internasional,” pungkas Sandiaga.

    Sandiaga berharap, pelaku usaha pariwisata dapat terus merespon dan memanfaatkan peluang ini dalam rangka mendukung bangkitnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di masa pandemi.

    Launching SNI, skema akreditasi dan skema sertifikasi sektor pariwisata CHSE diselenggarakan oleh BSN, KAN dan Kemenparekraf/Baparekraf RI serta berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI. Launching SNI dan skema akreditasi CHSE bertujuan untuk memberikan informasi dan sosialisasi mengenai SNI dan akreditasi sertifikasi CHSE. Diharapkan launching ini meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program pariwisata dengan konsep SNI dan akreditasi CHSE, serta meningkatkan keberterimaan pariwisata di tingkat nasional dan internasional dengan konsep tata kelola yang merujuk kepada kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan untuk kenyamanan dan perlindungan kesehatan tamu/pengunjung, karyawan dan pihak lain.

    (RED/rlls)