Tag: SNI

  • BSN Perkuat Pengembangan SNI untuk Wujudkan Instalasi Kelistrikan yang Aman dan Andal

    BSN Perkuat Pengembangan SNI untuk Wujudkan Instalasi Kelistrikan yang Aman dan Andal

    Mediakawasan.id, Jakarta – Kasus kebakaran yang dipicu oleh korsleting listrik terus menjadi ancaman utama di Indonesia. Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri mencatat, sepanjang tahun 2025 korsleting listrik masih menjadi penyebab utama kebakaran di Jakarta dengan porsi mencapai 66,7 persen dari seluruh kasus yang terjadi sejak Januari. Fenomena ini diperparah oleh laporan Polda Metro Jaya yang mencatat sedikitnya 118 kasus kebakaran hingga September 2025, sebagian besar terjadi di kawasan permukiman padat akibat instalasi listrik yang tidak memenuhi standar keamanan.

    Kondisi ini menjadi pengingat penting akan perlunya penerapan standar kelistrikan di lapangan. Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang kelistrikan hadir tidak hanya sebagai pedoman teknis, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari risiko kebakaran dan bahaya listrik. Oleh karena itu, pengembangan SNI yang relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan nasional menjadi kunci agar sistem instalasi, peralatan, dan komponen listrik di Indonesia benar-benar memenuhi persyaratan keselamatan dan keandalan.

    Menjawab tantangan tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) bersama International Electrotechnical Commission (IEC) dan Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (APPI) menyelenggarakan Seminar Standar Internasional IEC/TC 64 bertema “Impact of International IEC Standard to Electrical Installation Safety in Indonesia” di Jakarta, Senin (27/10/2025).

    IEC merupakan lembaga internasional yang mengembangkan dan menetapkan standar global di bidang kelistrikan dan elektronika, yang menjadi acuan penting dalam penyusunan SNI di sektor kelistrikan. Seminar ini menjadi forum penting untuk memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan terhadap penerapan SNI sebagai acuan keselamatan instalasi kelistrikan di Indonesia.

    Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, menegaskan bahwa pengembangan SNI di bidang kelistrikan merupakan wujud komitmen nasional dalam menciptakan sistem kelistrikan yang mendukung masa depan Indonesia yang aman dan berkelanjutan.

    “Konsep keselamatan listrik menantang kita untuk memikirkan cara memasang dan mengelola listrik — baik di lingkungan komersial, industri, maupun rumah tangga — secara aman dan berkelanjutan. Standar menjadi peta jalan yang memastikan keselamatan instalasi listrik tanpa mengorbankan generasi mendatang,” ungkap Kristianto.

    Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo, menjelaskan bahwa pengembangan standar yang baik menjadi katalisator bagi praktik regulasi yang efektif di sektor kelistrikan nasional. Sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab di bidang standardisasi, BSN berkomitmen mendorong pengembangan SNI yang relevan dengan kebutuhan nasional dan perkembangan teknologi terkini.

    Pentingnya peran SNI sebagai acuan wajib juga diperkuat oleh sektor regulator. Direktur Teknik Kelistrikan dan Lingkungan Kementerian ESDM, Bayu Nugroho, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap standar yang dikembangkan BSN bersifat wajib dan terintegrasi ke dalam sistem perizinan.

    “Seri SNI 0225 (Persyaratan Umum Instalasi Listrik/PUIL) telah menjadi basis utama dalam regulasi Si Ujang Gatrik untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Instalasi (NIDI). Ini adalah mekanisme yang memastikan instalasi telah memenuhi aspek keamanan wajib sebelum memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO),” jelas Bayu.

    Hingga saat ini, BSN telah mengharmonisasikan 41 standar seri IEC 60364 yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional menjadi seri SNI 0225. Standar tersebut telah dirujuk sebagai acuan dalam regulasi teknis yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Harmonisasi ini memberikan jaminan keselamatan, menyediakan acuan mutu komponen, serta memperkuat daya saing nasional.

    Sebagai contoh, SNI 0225-7-701:2021 (adopsi dari IEC 60364-7-701) mewajibkan penggunaan Alat Proteksi Arus Sisa (Residual Current Device/RCD) berkepekaan tinggi di area dengan tingkat kelembapan tinggi seperti kamar mandi. Penerapan standar wajib ini terbukti efektif dalam mencegah sengatan listrik fatal serta menekan potensi kebakaran di lingkungan rumah tangga dan permukiman padat penduduk.

    Seminar ini juga menghadirkan berbagai pakar dan pemangku kepentingan, antara lain Ketua APPI Yohanes P. Widjaja; IEC Convenor TC64/WG43 Paul Loke; ahli IEC untuk lokasi medis Michael Laheurte; ahli IEC untuk kendaraan listrik Yau Chau Fong; serta ahli IEC PV Conrado Binondo.

    Melalui momentum ini, BSN menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengembangan dan penerapan SNI di bidang kelistrikan sebagai langkah nyata mencegah risiko kebakaran akibat korsleting, melindungi keselamatan masyarakat, serta memastikan infrastruktur kelistrikan nasional tumbuh lebih andal dan berdaya saing di era industri global. (Red/*)

  • Dukung Program Makan Bergizi Gratis, BSN Tetapkan SNI Wadah Bersekat (Food Tray) dari Baja Tahan Karat untuk Makanan

    Dukung Program Makan Bergizi Gratis, BSN Tetapkan SNI Wadah Bersekat (Food Tray) dari Baja Tahan Karat untuk Makanan

    Mediakawasan.id, Jakarta – Dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah “Makan Bergizi Gratis” (MBG), Badan Standardisasi Nasional (BSN) menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 9369:2025 tentang Wadah Bersekat (Food Tray) dari Baja Tahan Karat untuk Makanan. Penetapan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan peralatan makan yang digunakan dalam program MBG memenuhi aspek mutu, keamanan, dan kesehatan. SNI 9369:2025 ini disusun oleh Komite Teknis 77-02, Produk Logam Hilir, yang sekretariatnya ada di Pusat Perumusan, Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri – Kementerian Perindustrian dengan tim konseptor dari Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Logam dan Mesin – Kementerian Perindustrian. Setelah dilakukan jajak pendapat oleh BSN, terdapat beberapa masukan dari berbagai pemangku kepentingan sehingga dilakukan penyempurnaan berdasarkan masukan Jajak Pendapat terhadap rancangan SNI tersebut.

    Program MBG bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang baik, terutama bagi peserta didik. Namun, tidak hanya makanannya saja yang harus bergizi dan aman dikonsumsi, wadah makanan pun harus layak dan terjamin mutunya. Untuk itu, BSN bersama segenap pemangku kepentingan terkait memberikan dukungan melalui penetapan standar food tray yang aman dan berkualitas.

    “Standar ini kami tetapkan pada 18 Juni 2025 melalui Keputusan Kepala BSN Nomor 182/KEP/BSN/6/2025. Ini merupakan standar baru hasil pengembangan sendiri yang disusun oleh Komite Teknis 77-02, Produk Logam Hilir” ungkap Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo di Jakarta, Jumat (18/7/2025).

    Hendro menjelaskan, ruang lingkup SNI 9369:2025 mencakup klasifikasi, persyaratan mutu, dan cara uji untuk wadah makanan bersekat yang terbuat dari baja tahan karat hasil canai dingin, dengan dua lekukan atau lebih, dan dapat dilengkapi tutup. Standar ini berbeda dari SNI 8752:2020 yang mengatur peralatan masak logam tanpa sekat.

    Dalam SNI ini, wadah bersekat didefinisikan sebagai nampan dengan sekat—biasanya digunakan untuk memisahkan nasi, lauk pauk, sayuran, dan buah—yang harus terbuat dari baja tahan karat sesuai SNI 9369:2025. Tutup wadah juga harus berasal dari baja tahan karat sesuai SNI 9369:2025  untuk menjamin mutu keamanan pangan.

    Beberapa ketentuan mutu yang harus dipenuhi oleh food tray ini antara lain:

    Sifat tampak: Tidak boleh ada cacat seperti retak, robekan, karat, atau lubang yang dapat mengurangi fungsi dan membahayakan dalam pemakaiannya.

    • Ketajaman tepi: Tidak boleh ada tepi tajam yang dapat melukai atau membahayakan dalam penggunaannya.
    Ukuran ketebalan dan kedalaman wadah bersekat sesuai SNI yang menjamin wadah kokoh, dapat menampung sesuai kebutuhan dan tidak berubah bentuk atau bocor ketika digunakan.

    • Ketahanan korosi: Tidak boleh terdapat karat setelah diuji kabut garam selama minimum 72 jam untuk menjamin ketahanan wadah terhadap korosi akibat paparan makanan dan pembersihan dengan bahan kimia.

    • Ketahanan beban: Harus mampu menahan beban 15 kg selama 15 menit untuk memastikan bahwa wadah mampu menahan beban atau tekanan yang diberikan selama penggunaan normal tanpa mengalami kerusakan atau deformasi yang signifikan.

    • Komposisi kimia: Harus memenuhi parameter komposisi kimia sesuai SNI 9369:2025 untuk menjamin kualitas baja tahan karat yang digunakan.

    “Dengan standar ini, kami ingin memastikan bahwa food tray yang digunakan dalam program MBG aman digunakan, tidak mudah rusak, dan tidak mengandung zat berbahaya. Ini juga mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi peralatan makan yang berkualitas,” jelas Hendro.

    Potensi penggunaan food tray dalam program MBG pun sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian melalui laman www.ilmate.kemenperin.go.id, kebutuhan alat makan dan minum untuk mendukung MBG diperkirakan mencapai 82,9 juta unit, terdiri dari sendok, garpu, dan food tray.

    Perlu diketahui, SNI 9369:2025 saat ini bersifat sukarela, atau belum diberlakukan secara wajib. Meski demikian, SNI ini dapat dijadikan rujukan oleh produsen, konsumen, maupun pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, dalam memastikan mutu wadah makanan bersekat atau food tray dari baja tahan karat yang aman, berkualitas, kuat dan sesuai standar. BSN selanjutnya akan melakukan penguatan penerapan standar dengan penunjukan dan akreditasi terhadap Lembaga Penilaian kesesuaian, serta diseminasi standar SNI 9369:2025 kepada para pemangku kepentingan.

    “Standar ini bukan hanya soal mutu produk, tapi juga upaya strategis membangun ekosistem industri peralatan makan lokal yang berdaya saing dan mendukung ketahanan pangan nasional,” tambah Hendro.

    Penetapan SNI ini menjadi bagian dari kontribusi BSN dalam memastikan keberhasilan program MBG secara menyeluruh—tidak hanya dari sisi pangan, tapi juga dari peralatan pendukungnya—demi terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan unggul. (Red/rlls)

  • SNI Emas Jamin Kualitas dan Dukung Optimalisasi Potensi Emas Nasional

    SNI Emas Jamin Kualitas dan Dukung Optimalisasi Potensi Emas Nasional

    Mediakawasan.id, Jakarta – Tren investasi emas di tahun 2025 diprediksi terus meningkat, seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap logam mulia. Data PT Aneka Tambang Tbk (Antam) menunjukkan total penjualan emas mencapai 43,7 ton pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sekitar 70% ditopang oleh pembeli grosir (wholesale buyer), sementara 30% berasal dari butik logam mulia yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia.

    Indonesia sendiri memiliki cadangan emas sebesar 2.600 ton, menjadikannya sebagai negara dengan cadangan emas terbesar keenam di dunia. Potensi besar ini semakin diperkuat dengan peluncuran layanan Bank Emas atau Bullion Bank oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025. Pembentukan Bank Emas bertujuan untuk mengoptimalkan potensi emas nasional serta meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam ekosistem perdagangan emas.

    Kegiatan usaha bullion dilakukan oleh lembaga jasa keuangan yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK menyatakan bahwa emas yang ditransaksikan dalam kegiatan usaha bullion adalah yang terstandardisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun London Bullion Market Association.

    Dalam mendukung upaya tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menegaskan pentingnya penerapan SNI untuk menjamin kualitas produk emas di Indonesia. Plt. Kepala BSN, Y. Kristianto Widiwardono, dalam pernyataannya di Kantor BSN, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025), menyampaikan bahwa SNI berperan penting dalam memberikan perlindungan konsumen serta menciptakan ekosistem perdagangan emas yang lebih sehat dan transparan.

    “Meskipun SNI emas ini bersifat sukarela atau tidak wajib, BSN berharap penerapan SNI emas dapat meningkatkan kepercayaan dan kualitas produk emas yang beredar di Indonesia,” ujar Kristianto.

    Saat ini, BSN telah menetapkan dua SNI terkait emas, yaitu:
    • SNI 8880:2025 – Barang-barang emas
    • SNI ISO 15093:2020 – Perhiasan dan logam mulia, yang mengatur metode penentuan kadar emas, platinum, dan paladium kemurnian tinggi menggunakan teknik ICP-OES.

    Penyusunan SNI 8880:2025 yang dilakukan oleh Komite Teknis 39-01 Perhiasan bertujuan untuk memberikan acuan bagi produsen dalam memproduksi barang-barang emas sesuai standar, melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai standar, serta menjadi panduan bagi laboratorium uji dalam melakukan pengujian kadar emas.

    Kristianto mengatakan, SNI 8880:2025 merupakan revisi dari SNI 8880:2020 dengan penyesuaian yang mencakup perubahan dan penambahan istilah serta definisi. Standar ini menetapkan persyaratan mutu kadar emas (persentase) dari setiap tingkatan karat barang-barang emas, mulai dari 6 karat hingga 24 karat serta emas murni.

    Sebagai contoh, persentase kadar emas pada beberapa tingkatan karat untuk barang – barang emas selain emas batangan adalah sebagai berikut, pada emas 20 karat mengandung 83,33% sampai 87,49%; pada emas 22 karat mengandung 91,67% sampai 95,82%; 24 karat mengandung 99,90% sampai 99,98%; dan pada emas murni memiliki persentase kadar emas tertinggi yaitu 99,99%.
    Setiap karat emas merepresentasikan 1/24 dari keseluruhan kandungan logam dalam produk emas.

    “Jika seseorang membeli cincin emas 20 karat, maka kandungan emasnya sekitar 83,33% – 87,49%,” jelas Kristianto.

    Sedangkan persentase kadar emas pada emas batangan (karat emas murni) mengandung kadar emas 99,99%.

    Terkait penandaan, dalam SNI 8880:2025, terdapat ketentuan penandaan yang berbeda berdasarkan bentuk produk emas. Emas batangan harus mencantumkan kadar emas, berat, dan identitas produsen pada produknya. Sementara itu, emas perhiasan harus mencantumkan kadar emas (dalam persen dan/atau karat) serta identitas produsen, sedangkan berat emas dapat dicantumkan pada kuitansi.

    Selain itu, logo SNI yang dicantumkan oleh perusahaan industri emas terdapat pada sertifikat produk, bukan dalam bentuk cap pada produk emas. Pencantuman logo SNI ini telah berlaku sejak Juli 2020, tetapi masih bersifat sukarela.

    Berdasarkan data Kementerian Perindustrian per 20 Agustus 2024, sebanyak 24 perusahaan telah mencantumkan label SNI pada produk emas mereka. Dengan adanya standar ini, masyarakat tidak perlu ragu terhadap keaslian dan kadar emas dalam produk yang bersertifikat SNI.

    Dengan ditetapkannya SNI 8880:2025 tentang Barang-barang emas, BSN memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh emas dengan kualitas yang terjamin serta membantu industri dalam meningkatkan daya saing produk emas nasional.

    BSN akan terus mendorong penerapan SNI 8880:2025 agar masyarakat dan pelaku industri dapat merasakan manfaat dari standardisasi emas. “Dengan penerapan standar yang jelas dan transparan, diharapkan Indonesia dapat memaksimalkan potensi sektor emas secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di tingkat global,” pungkas Kristianto. (Red/rlls)

  • BSN Turun ke Jalan Kampanyekan Pentingnya Produk Ber-SNI

    BSN Turun ke Jalan Kampanyekan Pentingnya Produk Ber-SNI

    Mediakawasan.id, Jakarta – Maraknya kasus kebakaran yang terjadi akhir-akhir ini, sebagian besar disebabkan oleh korsleting akibat penggunaan peralatan listrik atau peralatan pendukungnya yang tidak sesuai standar. Melansir laman metrotvnews.com, berdasarkan data yang dihimpun Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Provinsi DKI Jakarta, kasus kebakaran yang terjadi sejak Januari-Agustus 2024 61,12% disebabkan oleh korsleting listrik. Solusi untuk mencegah hal tersebut terjadi yaitu dengan menggunakan peralatan listrik dan peralatan pendukungnya yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

    Salah satu alasan pentingnya memilih produk dengan label SNI adalah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen. Produk dengan sertifikasi SNI telah melalui pengujian ketat, baik dari segi bahan, proses produksi, maupun keamanan penggunaan. Dengan adanya label SNI, masyarakat memiliki jaminan bahwa produk tersebut aman digunakan dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Dalam beberapa kasus, penggunaan produk yang tidak ber-SNI terbukti menimbulkan risiko bagi keselamatan.

    Kasus maraknya kebakaran, adalah sebagian kecil contoh yang mengingatkan akan pentingnya menggunakan produk ber-SNI. Maka, sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya SNI, serta dalam rangka memperingati Bulan Mutu Nasional yang jatuh pada bulan November setiap tahunnya, Badan Standardisasi Nasional (BSN) turun ke jalan melakukan kampanye sosialisasi SNI. Melalui kegiatan bertajuk Funwalk yang digelar di Kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (01/11/2024), BSN secara langsung menyampaikan pesan mengenai pentingnya memilih produk yang telah memenuhi standar SNI guna melindungi konsumen dan mendorong industri yang berkualitas.

    Deputi Bidang Akreditasi BSN, Wahyu Purbowasito dalam acara itu mengatakan kegiatan ini merupakan upaya untuk menyebarluaskan pemahaman tentang manfaat SNI bagi masyarakat. “Memilih produk ber-SNI adalah langkah cerdas untuk melindungi diri dan keluarga. SNI bukan hanya sekadar label, tetapi merupakan jaminan bahwa produk tersebut telah melewati uji ketat terkait keamanan dan kualitas,” ujar Wahyu.

    Hingga September 2024 ini, BSN telah menetapkan 15.284 SNI dengan total SNI Aktif sebanyak 9.876 SNI dan 315 diantaranya SNI diberlakukan secara wajib. Menurut UU No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pemerintah melalui instansi teknis (Kementerian/Lembaga) yang terkait dapat mengeluarkan kebijakan untuk memberlakukan SNI secara wajib melalui regulasi teknis. Pemberlakuan SNI secara Wajib ini berkaitan dengan kepentingan, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup.

    Selain untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kegiatan yang diikuti oleh personel di lingkungan Deputi Bidang Akreditasi BSN ini menjadi wujud nyata komitmen BSN dalam mendorong terciptanya budaya standar yang kuat di Indonesia. Kesadaran konsumen untuk memilih produk berstandar dapat menjadi pendorong bagi produsen untuk meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku. Ketika masyarakat semakin selektif dalam memilih produk, produsen akan lebih terdorong untuk menerapkan standar yang lebih ketat, sehingga menciptakan ekosistem industri yang berkualitas.

    Melalui kegiatan Funwalk ini diharapkan mampu membuat masyarakat lebih mudah mengenali label SNI serta memahami pentingnya standar dalam kehidupan sehari-hari. “Kami berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih produk ber-SNI, sehingga tercipta kesadaran kolektif akan pentingnya keamanan dan kualitas,” tutup Wahyu.

    Peringatan Bulan Mutu Nasional 2024

    Pada Bulan November 2024 ini, BSN akan menyelenggarakan rangkaian kegiatan Bulan Mutu Nasional 2024 dengan acara puncak yang akan diselenggarakan pada tanggal 20-21 November 2024 di Jakarta Convention Center (JCC).

    Acara ini akan mencakup berbagai kegiatan seperti: Indonesia Standardization and Conformity Assessment Summit; Indonesia Standardization Youth Summit; SNI Expo 2024; Workshop Peningkatan Daya Saing Produk di Bidang Kelautan dan Perikanan; Capacity Building Keamanan Siber untuk Mendukung Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan; Herudi Technical Committee Award 2024; FGD Tren Kegiatan Penilaian Kesesuaian di Masa Mendatang; Workshop Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM Indonesia; serta Malam Penganugerahan SNI Award 2024. (Red/*)

  • Lindungi Masyarakat dari Bahaya Kebakaran, BSN Dorong Penerapan SNI 180-1:2022

    Lindungi Masyarakat dari Bahaya Kebakaran, BSN Dorong Penerapan SNI 180-1:2022

    Mediakawasan.id, Jakarta – Kebakaran merupakan ancaman serius yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Berdasarkan data dari Asosiasi Produsen Pemadam Api Ringan Indonesia (APPARI), di Jakarta tercatat 1.500 hingga 2.000 kejadian kebakaran setiap tahun, dan di seluruh Indonesia diperkirakan mencapai 5.000 kasus. Angka tersebut belum mencakup kejadian kebakaran pada kendaraan bermotor. Untuk itu, Alat Pemadam Api Portabel (APAP) menjadi kebutuhan penting dalam menanggulangi kebakaran sedini mungkin.

    “Potensi bahaya kebakaran memerlukan kesiagaan tinggi, salah satunya dengan penerapan standar yang tepat dan perlindungan yang mumpuni di berbagai lini, “Sebagaimana yang diungkap oleh Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional (BSN), Nur Hidayati, Selasa (29/10/2024).

    Sebelumnya, webinar bertajuk “Penerapan SNI untuk Mencegah Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat yang diselenggarakan pada Senin (28/10/2024), menghadirkan pembicara Ketua Komite Teknis (Komtek) 13-04 Kendaraan dan Peralatan, Ringga Damara Perwira; Pakar dari UI, Yulianto Sulistyo Nugroho; Wakil Asosiasi Produsen Pemadam Api Ringan Indonesia (APARI), Gideon Yonathan; Kepala Bidang Pencegahan Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kabupaten Bandung, Hendi Kurniawan; serta Ketua Tim Kerja Pengembangan Standar Elektroteknika dan Teknologi Khusus BSN, Teguh Prakosa.

    Terkait persoalan banyaknya kasus kebakaran yang memerlukan antisipasi dini untuk mencegah kebakaran meluas, salah satu langkah pemerintah adalah menetapkan SNI 180-1:2022 Alat Pemadam Api Portabel (APAP) – Bagian 1: Syarat mutu. SNI ditetapkan BSN setelah melalui konsensus seluruh pemangku kepentingan.

    SNI 180-1:2022 ditetapkan dan diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dari bahaya kebakaran. Di sini, SNI APAP mengatur dengan detail syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar alat pemadam api yang kita gunakan efektif juga dapat diandalkan dalam situasi darurat.

    Nur Hidayati menyoroti peredaran produk APAP non-standar yang masih cukup banyak di pasaran. Padahal, di dalam SNI diatur hal-hal yang krusial untuk efektivitas penggunaan, misalnya terkait kadar racun api yang jika tidak memenuhi SNI, akan berpengaruh terhadap daya padam.

    “Disinilah pentingnya SNI sebagai panduan dalam memastikan kualitas produk-produk APAP yang beredar memiliki kualitas yang dapat diandalkan, melindungi masyarakat dan lingkungan,” tegas Nur.

    Karena SNI ini menyangkut masalah keselamatan, Pemerintah melalui Kemenperin memberlakukan SNI secara wajib. Ketentuan ini dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian pada tanggal 10 Juni 2024 melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2024, yang akan mulai berlaku pada 10 Desember 2024. Ini artinya produk APAP yang beredar di Indonesia wajib sesuai dengan SNI 180-1:2022.

    Saat ini, berdasarkan data bangbeni.bsn.go.id, tercatat 2 industri penerap SNI untuk APAP. “Kami berharap dengan diberlakukannya SNI secara wajib, maka tahun ini sudah tidak ada lagi peredaran APAP yang tidak sesuai SNI,” pungkas Nur. (Red/*)

  • SNI untuk Perlindungan Konsumen:BSN dan YLKI Dorong Masyarakat Pilih Produk Ber-SNI

    SNI untuk Perlindungan Konsumen:BSN dan YLKI Dorong Masyarakat Pilih Produk Ber-SNI

    Mediakawasan.id, Jakarta – Kasus produk makanan impor yang tidak memenuhi standar keamanan telah meresahkan masyarakat, terutama terkait kesehatan anak-anak. Baru-baru ini, camilan impor dari China menyebabkan keracunan pada sejumlah siswa di Sukabumi, mengakibatkan pusing, mual, dan muntah setelah mengonsumsinya. Kasus serupa menunjukkan bahwa produk-produk tidak berstandar yang masuk ke Indonesia dapat mengancam kesehatan.

    Hal ini menegaskan pentingnya kesadaran konsumen untuk memilih produk yang telah berstandar, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI). Dengan memilih produk ber-SNI, konsumen dapat memastikan keamanan, kualitas, dan kesehatan produk yang dikonsumsi, sekaligus mendukung upaya perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

    Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional (BSN), Zakiyah, pada Jumat (18/10/2024) di Kantor BSN, Jakarta, menekankan bahwa SNI sebagai satu-satunya tanda mutu di Indonesia dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk memastikan keamanan dan kualitas produk. “Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada konsumen agar lebih selektif dalam memilih produk ber-SNI, sehingga terlindungi dari barang-barang yang tidak berkualitas,” ujar Zakiyah.

    Sebelumnya, Plt. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Indah Suksmaningsih, dalam acara Edukasi SNI kepada Komunitas Konsumen, pada Kamis (17/10/2024) di Kantor BSN, Jakarta juga menggarisbawahi pentingnya SNI sebagai upaya negara melindungi masyarakat. “Dapat disimpulkan, 2 keistimewaan SNI adalah untuk menyelesaikan persengketaan antara produsen juga konsumen dimana standar sebagai rujukannya, sekaligus SNI sebagai bukti kehadiran negara untuk melindungi masyarakatnya,” katanya.

    Dalam kegiatan yang merupakan kerjasama antara BSN dengan YLKI tersebut, disimpulkan bahwa edukasi mengenai SNI menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih produk berstandar.

    Kegiatan diikuti oleh berbagai organisasi perempuan dan komunitas seperti Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jakarta; Organisasi Aisyiyah; Kelompok Senam Wanita; Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kranji; LSM Wanita Al-Irsyad; Koalisi Perlindungan Kesehatan Masyarakat (KOPMAS); Kongres Wanita Indonesia (KOWANI); Organisasi Perempuan Minang; Rukun Keluarga Kecamatan Lubuk Basung (RKKL) Minang; juga Kelompok Menjahit, berjalan lebih menyenangkan dengan kehadiran edugames “Detektif SNI”. Dengan edukasi SNI melalui edugames ini, suasana menjadi lebih menyenangkan, interaktif, menarik dan diharapkan dapat mengena kepada peserta. (Red/rlls)

  • Produk Ber-SNI dukung Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan

    Produk Ber-SNI dukung Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan

    Mediakawasan.id, Jakarta – Beberapa waktu lalu dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024, Presiden RI, Joko Widodo menegaskan pentingnya melibatkan kolaborasi global dalam menangani perubahan iklim. Presiden menyampaikan bahwa masalah tersebut tidak dapat terselesaikan apabila dunia masih menggunakan pendekatan ekonomi dan mementingkan egosentris.

    Menurutnya, ekonomi hijau tidak hanya mengenai perlindungan lingkungan, tetapi tentang menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Oleh karenanya, Indonesia berkomitmen untuk memberikan kontribusi signifikan dalam mencapai net zero emission melalui berbagai potensi energi hijau.

    Sejalan dengan hal tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) akan menyelenggarakan peringatan Bulan Mutu Nasional (BMN) dengan tema “Standardisasi untuk Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan”. Salah satu kegiatannya adalah SNI Expo 2024 yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 – 21 November Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.

    Demikian disampaikan Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah di Jakarta pada Sabtu (14/9/2024).

    Kesadaran akan pentingnya standar, menurut Zakiyah perlu digaungkan melalui upaya seperti promosi produk ber-Standar Nasional Indonesia (SNI). SNI Expo 2024 akan mengangkat tema “Standardisasi untuk Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan”.

    “SNI Expo 2024 merupakan pameran produk ber-SNI terbesar di Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 – 21 November 2024 mendatang di Jakarta Convention Center (JCC). Pameran akan diikuti oleh berbagai industri dan organisasi yang telah menerapkan SNI, meliputi produk barang, jasa, sistem, produksi, dan personel. Peserta pameran berasal dari berbagai skala usaha, termasuk industri besar, menengah, dan kecil, serta BUMN, UMKM binaan, lembaga pemerintah pembina UMKM dan mitra BSN,” ujar Zakiyah.

    Para stakeholder dan masyarakat dapat menemukan produk-produk berkualitas sesuai SNI, konsultasi dan berbagi pengalaman mengenai SNI, serta melakukan benchmark terhadap perusahaan yang telah sukses menerapkan SNI. Forum ini juga akan menjadi ajang business matching antara produsen dan calon buyer, sehingga bisa meningkatkan transaksi industri peserta pameran dan pengunjung.

    “Kehadiran SNI Expo yang merupakan rangkaian kegiatan BMN 2024 membuktikan komitmen kuat BSN dalam menyediakan platform untuk mempromosikan produk ber-SNI secara nasional,” jelas Zakiyah.

    Selain SNI Expo 2024, dalam rangkaian BMN juga akan dilaksanakan Seminar BMN yang akan dihadiri lebih dari 3000 orang para pemangku kepentingan yang berasal dari Kementerian, LPNK, BUMN, Pemerintah Daerah, Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), Laboratorium Penguji, Lembaga Sertifikasi, Lembaga Validasi Verifikasi, asosiasi pelaku usaha, industri penerap SNI, perguruan tinggi dan masyarakat.

    Tidak hanya pameran dan seminar, kegiatan BMN akan diisi Konferensi Mutu : Generasi Muda Standardisasi; Workshop Peningkatan Daya Saing Produk di Bidang Kelautan dan Perikanan; Capacity Building Keamanan Siber untuk Medukung Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan; Herudi Technical Committee Award; FGD Tren Kegiatan Penilaian Kesesuaian di Masa Mendatang; Workshop Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UKM Indonesia; Capacity Building Keamanan Siber untuk Mendukung Ekonomi Nasional yang Berkelanjutan; serta Malam Penganugerahan SNI Award 2024. (Red/rlls)

  • BSN Resmikan Layanan Teknis SPK “SNI Corner” di Lombok Tengah untuk Dorong Daya Saing Produk NTB

    BSN Resmikan Layanan Teknis SPK “SNI Corner” di Lombok Tengah untuk Dorong Daya Saing Produk NTB

    Mediakawasan.id, Lombok – Perkembangan industri dan kemajuan pembangunan di daerah melahirkan tuntutan kebutuhan pelayanan standardisasi dan penilaian kesesuaian yang lebih cepat, akurat dan tepat serta tidak hanya terpusat di Jakarta.

    Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah meresmikan Layanan Teknis Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) “SNI Corner” di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang berlokasi di Gedung PLUT KUMKM, Jl. Bypass Bandara Internasional Lombok, Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Jumat (9/8/2024). Layanan ini diharapkan dapat mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di NTB melalui peningkatan daya saing produk lokal.

    Kepala BSN, Kukuh S. Achmad, menyampaikan dalam sambutannya bahwa peresmian Layanan Teknis SPK “SNI Corner” ini merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan layanan standardisasi di Indonesia, khususnya di wilayah NTB.
    “SNI Corner ini bukan sekadar kantor, tetapi sebuah dedikasi untuk mendekatkan layanan standardisasi dan penilaian kesesuaian kepada seluruh stakeholder di daerah. Dengan adanya layanan ini, kami berharap dapat meningkatkan daya saing produk UMKM lokal, memperlancar arus perdagangan, dan melindungi masyarakat dalam menghadapi era globalisasi,” ujar Kukuh.

    Dalam peresmian tersebut, Kukuh juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam keberhasilan layanan teknis SNI Corner. “Kami sangat berterima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah yang telah menginisiasi berdirinya layanan ini. Kolaborasi antara BSN dan pemerintah daerah sangat vital dalam meningkatkan daya saing produk NTB untuk mewujudkan NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi di Bali dan Nusa Tenggara.”

    Wakli Bupati Lombok Tengah, Dr. H. Muh. Nursiah S.Sos, M.Si, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan harapannya agar layanan standardisasi BSN dapat menjadi motor penggerak bagi UMKM di NTB untuk mencapai standar nasional dan bersaing di pasar global.

    “Keberadaan BSN di Lombok Tengah ini merupakan bentuk nyata dari komitmen kita untuk mendorong UMKM lokal agar mampu memenuhi standar nasional dan memiliki daya saing tinggi. Saya berharap kolaborasi antara BSN dan pemerintah daerah ini dapat terus berjalan baik untuk kemajuan bersama,” kata Muh. Nursiah.

    Layanan Teknis SPK “SNI Corner” di NTB merupakan yang pertama di wilayah Bali dan Nusa Tenggara dan melengkapi layanan teknis serupa yang telah ada di lima daerah lainnya, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Keberadaan layanan teknis di lima daerah tersebut telah membuat perkembangan kegiatan standardisasi cukup menggembirakan. Pemangku kepentingan di daerah mulai aware akan pentingnya penerapan SNI dan semakin banyak permintaan kegiatan standardisasi untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan; seperti sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis penerapan SNI. Termasuk juga peningkatan kemampuan lembaga penilaian kesesuaian untuk mendukung penerapan SNI.

    Salah satu layanan teknis yang disediakan adalah pendampingan penerapan SNI kepada pelaku usaha khususnya UMKM agar mereka mampu berdaya saing di tingkat nasional dan global. Saat ini pendampingan kepada UMKM di NTB hingga mendapatkan sertifikat SNI baru dilakukan kepada tiga UMKM yaitu UKM Nyalakok tenun dengan produk tenunnya, CV. Pratama dengan produk air mineral dalam kemasan, serta Kelompok Tani Dangga Sia dengan produk garam konsumsi beriodium. Harapan ke depan, dengan adanya layanan teknis ini akan bertambah lagi UMKM yang tersertifikasi SNI dan meningkat akses pasarnya.

    Peresmian Layanan SPK “SNI Corner” yang turut dihadiri oleh Istri Bupati Lombok Tengah, Baiq Nurul Aini Pathul Bahri ini, menandai langkah penting BSN dalam mendukung arah dan tujuan pembangunan pemerintah provinsi NTB yaitu mampu mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah. (Red/rlls)

  • BSN Tetapkan SNI PET Daur Ulang, mendukung upaya wujudkan Indonesia Bersih Sampah Tahun 2025

    BSN Tetapkan SNI PET Daur Ulang, mendukung upaya wujudkan Indonesia Bersih Sampah Tahun 2025

    Mediakawasan.id, Jakarta – Sampah terutama plastik masih menjadi persoalan besar di dunia termasuk Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat bahwa Indonesia telah menghasilkan 19,45 juta ton timbunan sampah pada 2022. Untuk jenis sampah yang dihasilkan, sampah plastik menempati urutan kedua dengan jumlah sekitar 18,11%.

    Limbah plastik menjadi permasalahan dunia saat ini, karena sulit untuk terdekomposisi secara alami sehingga berdampak negatif bagi ekosistem dan lingkungan. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap agenda global untuk menangani sampah plastik yang mencemari daratan maupun lautan. Salah satu upaya penanganan sampah plastik adalah dengan proses daur ulang plastik. Guna mendorong Indonesia Bersih Sampah 2025, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 8424:2023 Resin polietilena tereftalat (PET) daur ulang.

    Deputi bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo di Kantor BSN, Jakarta pada Jumat (15/12/2023) mengatakan, SNI 8424:2023 dengan judul “Resin polietilena tereftalat (PET) daur ulang” ini merupakan revisi dari SNI 8424:2017 Resin polietilena terftalat (PET) daur ulang. Standar yang dirumuskan oleh Komite Teknis 83-02 Plastik dan Barang Plastik ini, menetapkan syarat mutu dan cara uji resin PET daur ulang sebagai bahan baku untuk umum dan kemasan pangan.

    Yang dimaksud resin PET daur ulang adalah resin PET yang berasal dari proses daur ulang produk plastik bekas PET, bisa dalam bentuk flakes atau pellet. Untuk menjamin mutu resin PET ditetapkan spesifikasi teknis untuk penggunaan umum dan tambahan parameter migrasi untuk kemasan pangan. Salah satu parameter penggunaan umum adalah kontaminasi PVC dimana kontaminasi tersebut berasal dari produk plastik dari jenis PVC, bisa berupa segel tutup botol, label botol yang terbuat dari PVC dan botol dari PVC.

    Menurut Hendro, revisi SNI 8424 ini sejalan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 20 tahun 2019 tentang Kemasan Pangan. Migrasi adalah proses terjadinya perpindahan suatu zat dari kemasan pangan ke dalam pangan. “Parameter migrasi untuk kemasan pangan yang ditetapkan adalah asetaldehida, migrasi total, total logam berat, antimoni trioksida, etilena glikol dan dietilena glikol dengan nilai mengacu pada Peraturan BPOM,” jelas Hendro.

    “Ada beberapa perubahan dalam SNI 8424:2023, salah satunya adalah penambahan syarat mutu parameter migrasi etilena glikol maksimal 30 mg/kg dan dietilena glikol maksimal sebesar 30 mg/kg. Tujuannya adalah untuk melindungi produsen dan konsumen; menjamin kualitas produk; serta sebagai acuan dalam memproduksi resin PET daur ulang,” ujar Hendro.

    Saat ini, sudah terdapat pelaku usaha yang telah menerapkan SNI 8424:2017 yakni PT Amandina Bumi Nusantara (Amandina). Perusahaan ini menjadi Perusahaan pertama dan satu-satunya di Indonesia pada saat ini.

    Oleh karenanya, untuk mewujudkan Indonesia Bersih Sampah tahun 2025 melalui daur ulang plastik, Hendro berharap makin banyak pelaku usaha yang dapat mengikuti dan menerapkan standar ini. “Karena dengan makin banyak pelaku usaha yang menerapkan standar maka tingkat kepercayaan masyarakat dan jaminan kualitas produk terjaga. Yang pada akhirnya akan mengurangi sampah plastik serta dapat terwujud Indonesia bersih sampah pada 2025,” pungkas Hendro. (Red/rlls)

  • Komtek 27-08 Energi Surya Kembali Raih Penghargaan HTCA Tahun 2022

    Komtek 27-08 Energi Surya Kembali Raih Penghargaan HTCA Tahun 2022

    Mediakawasan.id, Jakarta- Masih dalam rangka memperingati Bulan Mutu Nasional tahun 2022, Badan Standardisasi Nasional (BSN) kembali memberikan penghargaan Herudi Technical Committee Award atau disingkat HTCA kepada Komite Teknis (Komtek) yang dinilai memiliki kinerja terbaik. Komite Teknis 27-08 Energi Surya kembali meraih penghargaan HTCA 2022, yang pada tahun sebelumnya juga menerima penghargaan yang sama.

    Kepala BSN, Kukuh S. Achmad dalam Temu Komite Teknis dan Penganugerahan HTCA yang diselenggarakan secara hybrid pada Kamis (17/11/2022) mengatakan, penerima penghargaan ini adalah Komtek yang dinilai paling baik dalam berbagai aspek pada kegiatan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI).

    Kriteria penilaian meliputi pemenuhan siklus pengembangan SNI oleh Komtek; pemenuhan kewajiban Indonesia dalam pengembangan standar internasional secara aktif; pengembangan inovasi dan terobosan baru dalam pengelolaan pengembangan SNI; efektivitas program pengembangan SNI yang link to business needs dan program prioritas nasional; serta sumber daya Komtek yang memadai dalam mendukung pengembangan SNI.

    Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada HTCA tahun 2022, dilakukan penyederhanaan laporan tahunan yang dibuat Komtek serta mekanisme penilaian yang lebih mudah namun tepat sasaran dengan harapan dapat mengukur dan meningkatan kinerja komtek serta efektivitas SNI yang ditetapkan serta diterapkan di Indonesia.

    “Pada tahun 2022, ada 5 kriteria penilaian dasar, format pelaporan tahunan sederhana, formulir HTCA lebih mudah dan bebas, serta HTCA sama dengan Evaluasi Kinerja (Evkin) ++,” ujar Kukuh.

    Sesuai dengan ketentuan Peraturan BSN tentang Pengelolaan Komite Teknis Perumusan SNI, setiap tahun dilaksanakan evaluasi terhadap Komtek, dalam bentuk Evkin. Evkin, mengacu pada kriteria terkait pengembangan SNI, pembinaan sumber daya, inovasi, pemenuhan kewajiban internasional, dan pemanfaatan SNI.

    BSN memberikan penilaian terhadap 8 Komite Teknis dengan nilai sangat baik yaitu: (1) Komite Teknis 03-02, Sistem Manajemen Mutu, Aset dan Pendidikan Nonformal; (2) Komite Teknis 03-05, Lembaga Penilaian Kesesuaian; (3) Komite Teknis 03-10, Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan; (4) Komite Teknis 13-08, Penanggulangan Bencana; (5) Komite Teknis 27-08, Energi Surya; (6) Komite Teknis 27-09, Energi Angin; (7) Komite Teknis 65-05, Produk Perikanan; dan (8) Komite Teknis 67-08, Sistem Manajemen Keamanan Pangan.

    Dari penilaian tersebut, terpilih 3 Komite Teknis yang menjadi nominee yaitu Komite Teknis 13-08, Penanggulangan Bencana; Komite Teknis 65-05, Produk Perikanan; dan Komite Teknis 27-08, Energi Surya.

    Berdasarkan hasil penilaian total, Penghargaan HTCA tahun 2022 dianugerahkan kepada Komite Teknis 27-08 Energi Surya.

    Kukuh berharap, raihan Komite Teknis 27-08 Energi Surya dalam meraih penghargaan HTCA 2022 dapat menjadi role model bagi Komtek lain untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengembangan SNI, sekaligus untuk penguatan pemenuhan tugas dan fungsi sebagai Komtek Perumusan SNI.

    Peran Penting Komtek Perumusan SNI
    Menurut Kukuh, untuk menyusun SNI, BSN tidak dapat bekerja sendiri. Tanpa peran dan kontribusi Komtek penyediaan SNI tidak dapat berjalan dengan semestinya.

    “Tanpa peran dan kontribusi Komtek, akan sulit bagi BSN untuk berkinerja dengan semestinya dalam hal penyediaan SNI. Memperhatikan kontribusi Komtek selama ini dan sekaligus upaya pemenuhan tantangan ke depan dalam penyediaan SNI, BSN mengapresiasi dengan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Komtek, sekretariat Komtek dan para pemangku kepentingan yang terlibat secara aktif dalam proses perumusan SNI,” tutur Kukuh.

    Sebagaimana diketahui, tantangan dalam pengembangan SNI ke depan semakin besar, khususnya terkait penyediaan SNI yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan nasional pasca terdampak pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi seluruh sektor dan menjadi pukulan berat bagi seluruh elemen masyarakat.

    Oleh karena tujuan utama SNI untuk perlindungan konsumen dan penguatan daya saing nasional, maka ketersediaan SNI yang relevan dengan prioritas dan kebutuhan nasional, akan selaras dengan tagline yang diusung oleh G20 Presidency yang dijabat Indonesia tahun ini, yaitu recover together, recover stronger.

    Tantangan lainnya yaitu ketersediaan SNI yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan prioritas nasional, termasuk untuk merespon 17 tujuan Sustainable Development Goals – SDGs pada tahun 2030, yang antara lain untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari pemenuhannya, dan ini menjadi tugas BSN bersama Kementerian/Lembaga pengelola sekretariat Komtek.

    Selain itu, terkait dengan peran aktif Indonesia dalam pengembangan standar internasional, BSN juga terus mendorong penguatan peran aktif Indonesia, agar kita tidak hanya sebagai standard taker semata, namun dapat mengambil peran nyata sebagai convenor atau drafter standar internasional.

    “Indonesia telah memiliki pengalaman sebagai konseptor, dan berhasil menelurkan Standar Internasional, seperti CodexStan Mie instan dan seri ISO early warning system, sehingga pada dasarnya terbuka kesempatan untuk sektor lainnya, khususnya yang telah ada SNI yang dihasilkan melalui jalur perumusan pengembangan sendiri,” pungkas Kukuh.

    Untuk itu, BSN berkomitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk membuka ruang partisipasi yang semakin luas dalam program pengembangan SNI.

    Penganugerahan HTCA yang telah dilaksanakan sejak tahun 2008, diharapkan dapat membuat Komtek berlomba-lomba untuk dapat merumuskan SNI dengan semakin efektif, semakin efisien, dengan substansi yang semakin sesuai dengan tujuan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai bagian dari pembangunan nasional secara keseluruhan. (red/*)