Media Kawasan

Tag: pwi

  • Penyelesaian Dualisme di Banten Dinilai Sepihak, PWI Tangsel dan Kabupaten Tangerang Minta Pusat Turun Tangan

    Penyelesaian Dualisme di Banten Dinilai Sepihak, PWI Tangsel dan Kabupaten Tangerang Minta Pusat Turun Tangan

    Mediakawasan.id, Tangerang – Polemik dualisme kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Banten kembali memanas. Sejumlah pihak menilai, langkah penyelesaian yang dilakukan PWI Banten justru terkesan sepihak tanpa melibatkan seluruh pihak yang terlibat dualisme.

    Persoalan itu mencuat setelah PWI Banten menggelar rapat pleno pada Sabtu (11/10/2025) di Kota Cilegon. Dari rapat tersebut, beredar berita bahwa telah ditetapkan hasil penyelesaian dualisme kepengurusan di beberapa daerah, termasuk di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang.

    Dalam keputusan itu, Selly Loamena disebut ditetapkan sebagai Ketua PWI Kabupaten Tangerang, sedangkan Edy Riyadi dinyatakan sebagai Ketua PWI Kota Tangerang Selatan. Namun, keputusan ini menuai protes karena dianggap tidak melalui mekanisme yang semestinya.

    Ketua PWI Kota Tangerang Selatan yang masih menjabat, Ahmad Eko Nursanto, menjelaskan bahwa pihaknya mendukung penyelesaian dualisme yang telah dilakukan oleh PWI pusat dengan menghadirkan kedua belah pihak.

    Namun, Eko cukup menyayangkan, penyelesaian yang dilakukan oleh PWI Banten justru dilakukan secara sepihak.

    Eko menegaskan bahwa dirinya tidak pernah diundang dalam proses perundingan penyelesaian dualisme tersebut.

    “Saya tidak diundang dalam perundingan penyelesaian dualisme. Tiba-tiba sudah ada penetapan. Ini keputusan sepihak,” ujarnya, Minggu (12/10/2025).

    Eko menjelaskan, dalam penyelesaian dualisme di tingkat provinsi sebelumnya, PWI Pusat selalu mengundang kedua belah pihak untuk bermusyawarah. Namun kali ini, menurutnya, hal tersebut diabaikan oleh PWI Banten. “Kalau di tingkat provinsi saja kedua pihak diundang oleh PWI pusat, kenapa di kabupaten/kota tidak ada perundingan sama sekali? Ini jelas janggal,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Eko menilai penetapan Edy Riyadi sebagai Ketua PWI Tangsel bertentangan dengan aturan organisasi. Ia menyebut keputusan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI.

    “Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kongres PWI di Anyer, nama Edy Riyadi tidak tercantum sebagai anggota PWI Kota Tangsel. Kalau secara administrasi keanggotaan saja tidak ada, bagaimana mungkin bisa diangkat menjadi ketua?” ungkap Eko.

    “Ditambah lagi Edy ini bukan wartawan dengan UKW Madya, sementara di PD/PRT jelas syarat untuk menjadi Ketua Kabupaten/kota itu harus wartawan madya,” tambah Eko.

    Eko juga menyoroti tindakan Edy Riyadi yang disebut telah mendaftarkan PWI Tangsel ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Ia menilai langkah tersebut sebagai kekeliruan besar. “PWI itu organisasi profesi wartawan, bukan ormas, LSM, atau yayasan. Dengan mendaftarkan ke Kesbangpol, justru mereduksi martabat PWI dan menyalahi Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999,” tegasnya.

    Pernyataan senada disampaikan Plt. Ketua PWI Kabupaten Tangerang, Sri Mulyo yang menilai penetapan Ketua PWI Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tidak melalui mekanisme organisasi.

    “Dalam PD/PRT PWI sudah jelas disebutkan bahwa ketua kabupaten atau kota harus ditetapkan melalui konferensi. Selain itu, calon ketua wajib memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) minimal tingkat Madya. Faktanya, syarat itu tidak terpenuhi,” ujarnya tegas.

    Menurut Sri Mulyo, keputusan yang diambil tanpa mekanisme Konferensi sama saja mengabaikan aturan organisasi dan berpotensi menimbulkan konflik baru di tubuh PWI Banten.

    Ia menekankan bahwa kepengurusan PWI kabupaten/kota harus dijalankan secara transparan dan berlandaskan pada aturan yang berlaku.

    Ia menambahkan, penyelesaian dualisme kepengurusan di tingkat daerah seharusnya dilakukan dengan tetap mengacu pada amanat kongres dan PD/PRT PWI.

    “Kalau mau menjaga kehormatan profesi wartawan, maka aturan organisasi harus ditegakkan. Tidak boleh ada yang bermain-main dengan jabatan, apalagi melanggar PD/PRT,” imbuhnya.

    Dengan adanya polemik ini, sejumlah pihak di internal PWI Tangsel dan Kabupaten Tangerang meminta PWI Pusat untuk turun langsung menyelesaikan permasalahan dualisme tersebut. Mereka menilai langkah itu penting agar konflik tidak berlarut dan marwah organisasi tetap terjaga.

    “PWI Pusat harus memberikan atensi khusus terhadap kondisi di Banten. Jangan sampai persoalan ini mencoreng nama baik organisasi yang seharusnya menjadi wadah profesionalisme wartawan,” pungkas Sri Mulyo.

    Terlebih lagi saat ini Banten ditunjuk sebagai tuan rumah Hari Pers Nasional (HPN) 2026, sehingga penyelesaian dualimes kabupaten/kota di Banten harus dilakukan sesuai aturan dan sesuai amanat Kongres Persatuan PWI di Cikarang. (Red/*)

  • IPW Desak Kapolri Pecat Kasatreskrim Mimika Usai Intimidasi Brutal terhadap Jurnalis Papuanewsonline.com

    IPW Desak Kapolri Pecat Kasatreskrim Mimika Usai Intimidasi Brutal terhadap Jurnalis Papuanewsonline.com

    Mediakawasan.id, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) mengecam tindakan intimidasi, teror hingga pemaksaan tanda tangan surat pernyataan di bawah tekanan terhadap empat jurnalis Papuanewsonline.com oleh Kasatreskrim Polres Mimika, AKP Rian Oktaria bersama sejumlah anggotanya.

    Pasalnya, kejadian yang berlangsung sepanjang Jumat malam (3 Oktober 2025) hingga Sabtu (4 Oktober 2025) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah tersebut merupakan serangan terhadap kebebasan pers di Indonesia yang sangat brutal.

    Oleh karena itu, IPW berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara cepat untuk bertindak dan mencopot Kasatreskrim Polres Mimika dan juga Kapolres Mimika untuk dilakukan sidang kode etik dan juga pidana. Termasuk mendalami sejumlah anggotanya yang ikut terlibat dalam kejadian tersebut.

    Kasus itu berawal saat penanggung jawab Papuanewsonline.com, Ifo Rahabav memenuhi panggilan penyidik Polres Mimika untuk pemeriksaan atas dugaan pencemaran nama baik. Namun, alih-alih menjalani pemeriksaan profesional, situasi berubah menjadi malam penuh ancaman.

    Saksi menyebut bahwa AKP Rian Oktaria sempat mendatangi ruang pemeriksaan dengan nada marah, lalu berbalik ke luar sambil berteriak di depan dua jurnalis lain yang menunggu: “Ini malam panjang, lama-lama sa tembak kepala!”.

    Ancaman itu bukan isapan jempol. Setelah Ifo keluar dari ruang pemeriksaan, Kasat Reskrim kembali menghubunginya lewat telepon dan menantang berkelahi sambil memaki: “Anjing kamu di mana, mari kita duel satu lawan satu”.

    Tak lama kemudian, belasan anggota polisi dipimpin langsung AKP Rian mendatangi kantor redaksi Papuanewsonline.com. Empat jurnalis Ifo, Zidan, Abimanyu, dan satu rekan lain  dipaksa naik ke mobil berbeda setelah seluruh ponsel mereka disita.

    Setibanya di halaman Polres Mimika sekitar pukul 00.00 WIT, mereka dikeroyok dengan teror verbal dan ancaman fisik.

    Kasat Reskrim menantang duel, bahkan menyebut dirinya “orang Mabes” sambil mengancam: “Ada parang dan pisau di mobil saya, kalau kalian tidak mau duel ya kita baku potong”.

    Bahkan, dua jurnalis, Abimanyu dan Zidan, sempat ditarik ke lapangan dan dipaksa berduel. Sementara itu, makian demi makian “anjing” terus dilontarkan di hadapan mereka.

    Puncaknya, menjelang subuh, keempat jurnalis dipaksa menandatangani surat pernyataan di atas meterai, berisi permintaan maaf dan janji untuk menghapus berita kritis tentang Kapolres dan Kasatreskrim Mimika.

    Dengan adanya kejadian itu, IPW menilai perlakuan intimidasi, teror dan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Kasatreskrim Polres Mimika dan sejumlah anggotanya itu, jelas-jelas telah melanggar UU 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Peraturan Polri (Perpol) 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sehingga menjadikan citra negatif dan buruk terhadap institusi Polri. Oleh karenanya sangat wajar kalau pimpinan Polri memecat dan mengeluarkan aparatnya dari keanggotaan Polri.

    Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam pasal 19 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

    Sementara di Peraturan Polri (Perpol)  Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri disebutkan pada pasal 5 ayat 1 huruf b dan c bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib: menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri serta menjalankan tugas, wewenang, dan tanggungjawab secara profesional, proporsional, dan prosedural.

    Bahkan di pasal 7 huruf a dinyatakan bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kemasyarakatan wajib menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia. Sedang dalam etika kepribadian dikatakan di pasal 8 huruf b bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian wajib humanis serta larangan bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang di pasal 12 huruf e.

    Lantaran itu, apa yang dilakukan oleh Kasatreskrim Polres Mimika dan sejumlah anggotanya tersebut bukan saja merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Profesi Polri tapi juga pelanggaran pidana dan Hak Asasi Manusia.

    Karenanya, IPW mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memecat Kasatreskrim Polres Mimika AKP Rian Oktaria melalui putusan Majelis Sidang Kode Etik. Hal ini sesuai dengan statment Kapolri yang menginstruksikan seluruh jajarannya mulai dari tingkat Polda hingga Polsek untuk melindungi kerja-kerja jurnalistik di lapangan.

    “Kami meminta seluruh jajaran kepolisian untuk melindungi kerja profesi wartawan dan jurnalis yang menjalankan tugas secara objektif dan profesional, serta terus menjalin kerja sama dalam berbagai aktivitas peliputan,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Selasa 26 Agustus 2025.

    Sebab menurutnya, pers adalah bagian penting dari sistem demokrasi. Polri sangat menghargai peran media dalam memberikan informasi yang faktual dan membangun. Oleh karena itu, setiap tindakan penghalangan atau kekerasan terhadap jurnalis saat menjalankan tugas adalah pelanggaran serius. (Red/rlls)

  • Malam Silaturasa PWI di Surakarta: Menyatukan Semangat ‘Sakinah, Mawaddah, Warahmah

    Malam Silaturasa PWI di Surakarta: Menyatukan Semangat ‘Sakinah, Mawaddah, Warahmah

    Mediakawasan.id, Surakarta – ‘Sakinah, Mawaddah, Warahmah’ Persatuan Wartawan Indonesia, menjadi tema dalam Malam Silaturasa yang digelar di Taman Balekambang, Surakarta, Sabtu (4/10/25).

    Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir bersama Sekretaris Jenderal (Sekjend) PWI Zulmansyah Sekedang dan juga seluruh pengurus PWI Pusat diterima oleh Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi bersama Wali Kota Surakarta Respati Ardi serta Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani

    Membuka Malam Silaturasa tersebut, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengucapkan terimakasih karena telah melakukan pengukuhan di Surakarta. “Terima kasih sudah mengajak seluruh rekan-rekan untuk beracara di Kota Surakarta. Tentunya, Kota Surakarta hari ini tidak memiliki alam, tidak memiliki gunung, laut, tapi kita memiliki budaya yang bisa dinikmati oleh seluruh tamu-tamu yang hadir,” ujarnya.

    Ia juga mengucapkan selamat atas pengukuhan pengurus PWI periode 2025-2030 dan berharap PWI selalu menjadi mitra strategis.

    Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum (Ketum) PWI Pusat, Akhmad Munir juga menyampaikan rasa hormat atas sambutan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta dengan digelarnya Malam Silaturasa tersebut.

    “Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta’ala, kami mendapat kehormatan yang besar dari pemerintah Kota Surakarta, Bapak Rispati Adi, yang memfasilitasi kami untuk bisa bersilaturahim dalam suasana yang berbahagia dan nyaman ini,” ucap Munir.

    Direktur Utama LKBN Antara ini berharap, kolaborasi PWI dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah maupun di Pemerintahan Kota Surakarta selalu berjalan dengan baik.

    Menutup sambutan, Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi menyebut bahwa kegiatan yang dilakukan PWI di Jawa Tengah merupakan kebanggan tersediri. “Hari ini merupakan satu kebanggan Provinsi Jawa Tengah berikut masyarakat Jawa Tengah, bangga atas kedatangan para pendekar-pendekar bangsa, PWI dari seluruh Indonesia,” ujar Ahmad Luthfi saat memberi sambutan.

    Ia juga menyampaikan selamat atas pengukuhan pengurus PWI periode 2025-2030. “Selamat menjalankan amanah,” ucapnya.

    Luthfi mengibaratkan organisasi PWI seperti kapal yang sedang berlabuh dan akan mengarungi lautan secara bersama-sama. Kemudian saat ditengah laut diterpa banyak gelombang.

    “Kalau teorinya orang pelaut itu, orang pelaut itu menjadi kuat dan terpercaya kalau bisa mengatasi gelombang-gelombang di tengah lautan. Ini adalah tantangan bagi pengurus baru yang akan datang. Semoga kebersamaan ini selalu, semacam ini seterusnya,” pungkasnya. (Red/rlls)

  • Menkomdigi Saksikan Pengukuhan PWI Persatuan, Tegaskan Dukungan pada Kebebasan Pers

    Menkomdigi Saksikan Pengukuhan PWI Persatuan, Tegaskan Dukungan pada Kebebasan Pers

    Mediakawasan.id, Surakarta – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat resmi dikukuhkan hari ini, Sabtu (4/10) di Gedung Monumen Pers Indonesia, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

    Pengukuhan yang dilakukan langsung oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir terhadap sekitar 134 orang pengurus PWI Pusat tersebut disaksikan langsung Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

    Dalam acara tersebut, Akhmad Munir yang juga merupakan Direktur Utama LKBN Antara menegaskan bahwa persatuan adalah kunci kebangkitan organisasi PWI. Ia mengingatkan bagaimana kondisi PWI berada di titik nadir sampai tercapainya persatuan melalui kongres di Cikarang 30 Agustus 2025 lalu.

    “Tanpa persatuan, organisasi PWI lumpuh. Dengan persatuan, PWI kini bisa kembali berperan menjaga martabat pers Indonesia,” ujarnya.

    Munir juga menekankan bahwa PWI merupakan organisasi yang mengemban misi terwujudnya kehidupan pers yang merdeka, profesional, bermartabat, dan berpegang pada kode etik jurnalistik.

    “Keberadaan saudara-saudara sekalian dalam kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia melalui proses yang selektif dan dipercaya mampu mengemban misi tersebut,” tegasnya.

    Dalam pidatonya, Menkomdigi menekankan bahwa pengukuhan ini ibarat cahaya kebenaran.

    “Pengukuhan ini menegaskan kembali arti penting pers bagi cahaya kebenaran dan persatuan bangsa,” ungkap Meutya Hafid.

    Meutya yang pernah menjadi jurnalis televisi itu menceritakan bagaimana dirinya didatangi para senior wartawan untuk mendukung penyatuan PWI yang sedang terjadi dualisme.

    “Waktu itu saya baru dilantik menteri, kedatangan senior-senior pers. Karena saya dulunya wartawan, kalau kedatangan senior agak ndredek-ndredeknya, membicarakan mengenai bagaimana menyatukan PWI,” jelas Meutya.

    Dari diskusi tersebut, lanjutnya, pemerintah mengambil sikap untuk menghormati independensi pers Indonesia dengan tidak terlibat dalam proses penyatuan.

    “Lalu kemudian pemerintah menjaga betul sejauh mana kita tidak terlibat dalam penyatuan ini. Pemerintah memposisikan diri untuk tidak sedikit pun melakukan intervensi,” tegasnya.

    Menurut Meutya, lahirnya PWI Persatuan merupakan langkah penting untuk memperkuat peran pers dalam menjaga keadaban bangsa.

    “Pemerintah berdiri bersama pers yang independen, profesional, dan bersatu. Dengan pers yang kuat, demokrasi Indonesia akan semakin kokoh,” ujarnya.

    Acara pengukuhan di Monumen Pers Nasional yang sarat nilai sejarah itu dihadiri para Ketua PWI Provinsi se-Indonesia, Karobinopsnal Baharkam Polri Brigjen Pol. Erwin Kurniawan, Wakapolda Jateng Kombes Pol Latif Usman, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria, Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Wakil Walikota Surakarta Astrid Widayani, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kota Surakarta. (Red/rlls)

  • Beredar Proposal Pelantikan di Tangsel, Ketum PWI Tegur Keras Lewat Ketua PWI Banten

    Beredar Proposal Pelantikan di Tangsel, Ketum PWI Tegur Keras Lewat Ketua PWI Banten

    Mediakawasan.id, Jakarta – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, menegur Ketua PWI Banten, Rian Nopandra, terkait beredarnya proposal permintaan dana yang mengatasnamakan kegiatan pelantikan Ketua Umum PWI.

    Munir mengatakan, ia sudah menghubungi langsung Rian Nopandra untuk meminta klarifikasi.

    Dari komunikasi tersebut, Rian memastikan bahwa dirinya telah menegur keras Ketua PWI Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kubu Edy Riyadi.

    “Ketua PWI Banten sudah menegur keras Ketua PWI Tangsel (Edy Riyadi). Menurutnya, Ketua PWI Tangsel mengaku salah dan menyampaikan permintaan maaf. Saya juga minta Ketua PWI Banten untuk memberikan surat teguran resmi, bahwa hal itu salah dan tidak boleh diulangi lagi,” tegas Munir, Rabu (1/10/2025).

    Lebih lanjut, Munir meluruskan bahwa dalam acara pengukuhan pengurus PWI Pusat periode 2025–2030 di Solo, undangan resmi hanya diberikan kepada Ketua PWI Provinsi. Adapun pengurus PWI kabupaten/kota memang tidak diundang secara formal, meski banyak yang hadir dengan antusias untuk menyaksikan langsung jalannya pengukuhan.

    “PWI Pusat dalam pengukuhan di Solo memang hanya mengundang Ketua PWI Provinsi, tidak mengundang PWI kabupaten/kota. Tapi kami melihat teman-teman PWI kabupaten/kota tetap hadir dengan antusias,” jelasnya.

    Selain itu, Munir menegaskan bahwa PWI Pusat saat ini juga tengah membentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan dualisme organisasi di sejumlah daerah. Tim tersebut, kata Munir, sedang bekerja dengan tenggat waktu hingga akhir Oktober 2025.

    “Saya sudah bentuk tim penyelesaian dualisme. Mereka sekarang masih bekerja, dengan deadline sampai akhir Oktober 2025,” pungkasnya.

    Diketahui bahwa jelang pengukuhan pengurus PWI Pusat periode 2025-2030 di Surakarta, Jawa Tengah, telah beredar proposal mengatasnamakan PWI Kota Tangsel yang diketuai Edy Riyadi.

    Dalam surat itu juga tertulis permohonan dana untuk membiayai 50 orang untuk menghadiri pengukuhan tersebut.

    Surat tersebut it ditandatangani Edy Riyadi sebagai Ketua PWI Tangsel dan Dari Virgo sebagai sekretaris.

    “Demi kelancaran kegiatan tersebut, kami memohon bantuan anggaran,” bunyi kutipan dalam surat proposal tersebut. (Red/*)

  • Indah Kirana Resmi Pimpin IKWI 2025–2030, Tegaskan Pentingnya Silaturahmi dan Persatuan

    Indah Kirana Resmi Pimpin IKWI 2025–2030, Tegaskan Pentingnya Silaturahmi dan Persatuan

    Mediakawasan.id, Jakarta – Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) resmi menetapkan susunan Pengurus Pusat untuk masa bakti 2025–2030 melalui Surat Keputusan Ketua Umum Nomor 01/SK/PP-IKWI/X/2025. Indah Kirana terpilih sebagai Ketua Umum, menggantikan kepengurusan sebelumnya, dan berkomitmen membawa IKWI lebih solid dengan semangat kebersamaan.

    Dalam Rapat Pleno yang berlangsung di Kantor PWI lantai 4, Gedung Dewan Pers Jakarta, Indah menyampaikan nama-nama Pengurus Pusat (PP) IKWI periode 2025-2030. Kepengurusan terbaru, sejumlah tokoh turut dipercaya mengisi jajaran penting. Sebagai Sekretaris Jenderal ditunjuk Rahmayulis, dengan wakil Yani Roosdiana, Inung Kurniawati, dan Eka Ardimiyati.

    Haresti Amrihani (Ketua I Bidang Organisasi, Komunikasi & Informasi), Rabiatun (Ketua II Bidang Pendidikan, Budaya & Agama), Yayah Nuriyah A. (Ketua III Bidang Sosial Kemasyarakatan & Kesehatan), serta Diani Ratna Indrawati (Ketua IV Bidang Ekonomi & Koperasi).

    Indah Kirana dalam sambutannya menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan mengedepankan persatuan di antara anggota. Ia mengajak seluruh pengurus untuk meninggalkan perbedaan yang pernah terjadi dan membuka lembaran baru dengan penuh keikhlasan.

    “Silaturahmi ini penting, bukan hanya menjaga ibadah kepada Allah, tetapi juga mempererat hubungan sosial sesama. Mari kita saling memaafkan, memperbanyak istighfar, dan menguatkan persaudaraan agar pengurus bisa fokus berkarya,” ujar Indah.

    Dalam pertemuan perdana, pengurus membahas sejumlah agenda, mulai dari perkenalan anggota baru, penyusunan berita acara kongres, hingga rencana kegiatan sosial seperti santunan, arisan, dan koperasi. Indah juga menekankan efisiensi pendanaan organisasi, salah satunya dengan memanfaatkan pertemuan daring melalui Zoom apabila tatap muka belum memungkinkan.

    IKWI juga telah menyiapkan agenda besar berupa Kongres di Banten pada Februari 2026 mendatang bersamaan dengan agenda Hari Pers Nasional (HPN). Forum tersebut akan menjadi momentum penting untuk penyempurnaan kepengurusan sekaligus penetapan program kerja strategis organisasi.

    Dengan kepengurusan baru ini, IKWI diharapkan mampu memperkuat peran sosial, budaya, ekonomi, sekaligus menjadi wadah solid bagi keluarga wartawan di seluruh Indonesia. (Red/rlls)

  • Doa Yatim Iringi Tasyakuran: PWI Resmi Kembali ke Rumah Lama di Lantai 4 Dewan Pers

    Doa Yatim Iringi Tasyakuran: PWI Resmi Kembali ke Rumah Lama di Lantai 4 Dewan Pers

    Mediakawasan.id, Jakarta – Tasyakuran menjadi kegiatan pertama yang digelar oleh pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode 2025-2030 yang dipimpin oleh Akhmad Munir selaku ketua umum, di lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/25).

    Sebuah tradisi sederhana namun penuh makna, menyambut kembalinya organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia itu ke “rumah lama” mereka.

    Sekitar pukul 09.30 wib sebanyak 72 anak yatim piatu dari Yayasan Al-Hikmah dan Yayasan Harun Ar-Rasyid yang didampingi para pembinanya telah memadati markas PWI Pusat.

    Membuka tasyakuran tersebut, Dr. Firdaus Turmudzi, S.Ag., M.Hum menyampaikan bahwa jika kita mendapat hikmah dari Allah maka syukurilah.

    Dalam menyampaikan berita kepada masyarakat umum, Ia mengatakan bahwa perjalanan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia ini merupakan tugas mulia. “Mudah-mudahan profesi ini adalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta’ala,” harapnya.

    “Saya sangat gembira hari ini yang akan mendoakan kita adalah anak-anak yatim yang insyaallah doanya akan diterima,” pungkasnya.

    Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir yang juga didampingi Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Sekjen Zulmansyah Sekedang, serta pengurus pusat lainnya menyebut momen tasyakuran ini sebagai bagian dari ruwatan, sebuah ikhtiar spiritual agar perjalanan PWI ke depan berjalan lebih lancar.

    Menurut Akhmad Munir yang juga Direktur Utama LKBN Antara ini, Tasyakuran tersebut juga merupakan hajat atas kelancaran dari proses pemilihan hingga menempati kantor PWI di Lantai 4 Gedung Dewan Pers.

    “Kami niatkan agar jalannya kepengurusan pwi pusat 2025-2030 dilancarkan, di ridhoi dan selalu senantiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta’ala”,” ucap Munir.

    “Atas niat itu kami hari ini sengaja berdoa bersama atas bimbingan Dr. Firdaus Turmudzi, S.Ag., M.Hum dan kami juga memberikan santunan kepada adik-adikku Yayasan Al-Hikmah dan Yayasan Harun Ar-Rasyid, mudah-mudahan apa yang kita niatkan dan kita doakan ini menjadi awal yang baik,” harapnya.

    Acara penuh khidmat yang dimulai dengan doa bersama tersebut sekaligus menandai babak baru perjalanan PWI. Kini, pintu kaca di lantai 4 Gedung Dewan Pers tak lagi terkunci. Lampu-lampu kembali menyala, meja-meja kembali terisi, dan riuh percakapan wartawan kembali terdengar. Setelah setahun hening, “rumah lama” PWI kembali hidup, kali ini dengan doa dan harapan baru.

    Sebelumnya, Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini sempat terasa sunyi. Ruangan yang selama puluhan tahun menjadi pusat aktivitas Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu, sejak 1 Oktober 2024 lalu ditutup rapat-rapat. Kursi-kursi tertata rapi tanpa penghuni, meja-meja penuh berkas tak tersentuh, dan suasana seolah berhenti dalam ruang hampa.

    Pengosongan itu bukan tanpa alasan. Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 1103/DP/K/IX/2024 melarang organisasi wartawan tertua di Indonesia itu menggunakan kantor mereka, menyusul dualisme kepengurusan yang berkepanjangan antara kubu Hendri CH Bangun dan Zulmansyah Sekedang.

    Tak hanya dilarang berkantor, PWI juga kehilangan kewenangan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Ketua Dewan Pers saat itu, Ninik Rahayu, menandatangani keputusan yang membuat lantai 4 bak “ruang horor”, kosong, dingin, tanpa kehidupan.

    Namun, Kamis (25/9/25), suasana berbeda. Setelah setahun gelap, ruangan itu kembali terang. Dewan Pers yang kini dipimpin Komaruddin Hidayat secara resmi menyerahkan kembali kunci kantor kepada pengurus PWI Pusat periode 2025–2030 yang dikomandoi Akhmad Munir.

    “Lantai 4 seperti ruang horor bila dibiarkan kosong. Kami lega akhirnya PWI bisa kembali beraktivitas di sini,” ujar Komaruddin, yang sore itu hadir bersama jajaran Dewan Pers lainnya, termasuk Wakil Ketua Totok Suryanto, Abdul Manan, dan Muhammad Jazuli.

    Bagi Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, momen itu lebih dari sekadar serah terima kunci. Ia menyebutnya sebagai “kembali ke rumah lama” setelah perjalanan penuh dinamika. “Kami keluarga besar PWI berterima kasih kepada Dewan Pers. Ini momentum penting untuk melanjutkan agenda organisasi, konsolidasi, penyelesaian dualisme, verifikasi anggota, hingga penyempurnaan PD/PRT,” ungkapnya.

    Ia menegaskan, keberadaan kembali di lantai 4 bukan hanya soal fasilitas fisik, melainkan simbol kebangkitan PWI untuk berkontribusi lebih besar pada pers nasional. Ia menyebut program andalan seperti UKW, Sekolah Jurnalistik Indonesia, dan pelatihan jurnalistik harus segera dijalankan kembali demi lahirnya wartawan profesional yang berintegritas.

    “Pers yang kuat, sehat, dan beretika hanya bisa dibangun lewat wartawan yang kompeten. Itulah tugas besar PWI ke depan,” katanya. (Red/rlls)

  • Ketum PWI: HPN 2026 di Banten Jadi Momentum Dorong Ekonomi dan Pembangunan

    Ketum PWI: HPN 2026 di Banten Jadi Momentum Dorong Ekonomi dan Pembangunan

    Mediakawasan.id, Banten – Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menegaskan bahwa penetapan Banten sebagai tuan rumah HPN 2026, membawa misi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

    “Mudah-mudahan sinergi antara PWI Pusat, PWI Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten berjalan harmonis, lancar untuk saling berkolaborasi menggerakkan ekonomi pembangunan di Banten,” kata Akhmad Munir saat menggelar pertemuan dengan Gubernur Banten, Andra Soni di Gedung Negara, Serang, Kamis (18/9).

    Munir yang juga Direktur Utama LKBN ANTARA, menjelaskan tema HPN 2026 akan memadukan kepentingan nasional dengan karakter khas Banten.

    “Banten ini banyak peninggalan tradisi dari sejarah yang sangat kuat. Yang kedua, agamis, karena masyarakatnya terkenal religius, dan yang ketiga, Banten ini pusat pergerakan kebangsaan. Kami berusaha memadukan tema itu agar harmoni dalam menggerakkan ekonomi Banten sejalan dengan program pemerintah pusat,” katanya.

    Ia menegaskan peringatan HPN tidak hanya sekadar acara seremonial, melainkan sarana mengangkat potensi lokal sekaligus memperkuat kontribusi pers dalam pembangunan.

    “Kami tentu sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan kolaborasi ini membawa manfaat bagi Banten maupun secara nasional,” ujar Munir.

    Gubernur Banten Andra Soni menyatakan berterima kasih atas penetapan Provinsi Banten sebagai tuan rumah, sekaligus menyatakan siap menyukseskan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026, sekaligus menekankan pentingnya peran pers dalam mendukung pembangunan daerah.

    “Alhamdulillah, Provinsi Banten mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Hari Pers Nasional yang akan berlangsung pada Februari 2026. Semoga nanti Banten bisa melaksanakannya dengan baik,” kata Andra Soni.

    Ia menyambut baik konsolidasi kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang dinilainya memudahkan koordinasi.

    “Sekarang wartawan bisa jadi satu, sehingga kita bisa diskusi bareng-bareng menjalankan tugas kita masing-masing,” ujarnya.

    Pada audiensi dengan Gubernur Banten ini, Ketua Umum PWI Pusat didampingi Sekjen Zulmansyah Sekedang, Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari, Ketua Bidang Kerjasama Ariawan, Ketua Bidang Pendidikan Agus Sudibyo, Bendahara Marthen Selamet Susanto, Wakil Bendahara Sumber Rajasa Ginting, Ketua Bidang Media dan Penyiaran Auri Jaya, Wakil Ketua Bidang Polri, Musrifah, Wakil Ketua Bidang Kerjasama, Kadirah dan Ketua PWI Banten Rian Nopandra bersama jajarannya.(Red/rlls)

  • Akhmad Munir Umumkan Susunan Pengurus Lengkap PWI Pusat 2025–2030

    Akhmad Munir Umumkan Susunan Pengurus Lengkap PWI Pusat 2025–2030

    Mediakawasan.id, Jakarta – Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir, didampingi Ketua Dewan Kehormatan Atal S. Depari secara resmi mengumumkan susunan pengurus PWI Pusat periode 2025–2030.

    Keputusan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi Pengurus PWI Pusat yang digelar di Hall Dewan Pers, Senin (15/9/2025).

    Akhmad Munir yang akrab disapa Cak Munir menyebut kepengurusan kali ini sebagai “kabinet persatuan” yang diharapkan dapat semakin solid dan kompak untuk mengawal peran masyarakat pers di tengah tantangan disrupsi media.

    “Wartawan harus teguh dalam menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu, pengurus PWI akan hadir mendampingi seluruh anggota agar menjaga komitmen tersebut. Diharapkan dengan kepengurusan ini, PWI dapat turut membangun ekosistem pers nasional yang sehat, menghadirkan wartawan kompeten yang menyajikan informasi akurat dan benar,” ujar Cak Munir.

    Munir menganalogikan informasi yang disajikan wartawan sebagai “makanan bergizi” bagi publik.

    “Dengan informasi yang sehat, masyarakat tentu akan lebih kuat dan cerdas, dibandingkan jika terus-menerus disuguhi hoaks dan disinformasi di tengah derasnya arus informasi digital,” tambahnya.

    Tokoh Pers Nasional Duduki Struktur Strategis

    Cak Munir, wartawan senior sekaligus Direktur Utama LKBN ANTARA, ini akan didampingi oleh Atal S. Depari sosok wartawan senior yang juga mantan Ketum PWI Pusat periode 2018-2023.

    Lalu, Zulmansyah Sekedang, mantan Ketua Umum PWI versi KLB yang merupakan mantan Ketua PWI Riau dua periode menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Posisi Bendahara Umum dipercayakan kepada Marthen Selamet Susanto, Pemimpin Redaksi Koran Jakarta. Adapun Zulkifli Gani Ottoh, mantan Ketua PWI Bidang Organisasi kembali didaulat di posisi yang sama.

    Dewan Penasihat PWI Pusat akan dipimpin oleh Suryopratomo, mantan Pemimpin Redaksi Kompas dan Metro TV yang kini menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Singapura.

    Sementara itu, Ilham Bintang, pendiri Cek & Ricek dan pelopor jurnalisme infotainment serta mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI, menempati posisi Wakil Ketua Dewan Penasihat.

    Posisi Sekretaris Dewan Penasihat diisi oleh Sasongko Tedjo, mantan Pemred Suara Merdeka, yang juga mantan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat.

    Jajaran anggota Dewan Penasihat terdiri dari tokoh-tokoh besar dengan latar belakang dan keahlian yang beragam. Hadir Karni Ilyas, jurnalis senior sekaligus pendiri Indonesia Lawyers Club. Tribuana Said, putra pendiri Harian Waspada Ani Idrus dan pendiri LPDS. Nama besar lain yang bergabung adalah Dahlan Iskan, pendiri Jawa Pos Group yang juga pernah menjabat sebagai Dirut PLN dan Menteri BUMN.

    Kehadiran jurnalis perempuan senior juga mewarnai Dewan Penasihat melalui Retno Pinasti, Pemimpin Redaksi SCTV dan Indosiar. Kemal Effendi Gani, Pemimpin Umum dan Pemred Majalah SWA. Asro Kamal Rokan, mantan Pemred Republika yang, kini menjabat Presiden ISWAMI.

    Struktur ini juga diperkuat oleh Agung Dharmajaya, Wakil Ketua Dewan Pers yang dikenal sebagai pakar regulasi media dan penyiaran. Sementara itu, Iman Brotoseno, Dirut TVRI sekaligus sutradara film, menambah warna latar belakang pengurus PWI. Lalu ada Hendrasmo, Dirut RRI sekaligus doktor Ilmu Politik yang sebelumnya pernah berkarier di BBC.

    Sementara itu, Dewan Pakar dipimpin oleh Dhimam Abror, mantan Pemred Jawa Pos dan Bola, bersama Nurjaman Mochtar mantan pemred SCTV, sebagai Sekretaris. Hadir pula jurnalis muda seperti Alfito Deannova Pemred Detik.com mengisi posisi anggota Dewan Pakar serta Aiman Witjaksono sebagai Wakil Ketua Departemen Hukum & HAM.

    Dengan struktur yang solid dan representatif ini, PWI Pusat periode 2025–2030 diharapkan mampu menjadi jangkar stabilitas sekaligus motor inovasi dalam dunia pers nasional. Sinergi antara pengalaman panjang, keahlian khusus, serta semangat pembaruan menjadi fondasi utama dalam menjalankan amanah organisasi, demi terciptanya ekosistem media yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di era digital.

    Berikut Susunan Lengkap Pengurus PWI Pusat Masa Bakti 2025-2030

    DEWAN PENASIHAT

    Ketua : Suryopratomo
    Wakil Ketua : Ilham Bintang
    Sekretaris : Sasongko Tedjo
    Anggota : Karni Ilyas
    : Tribuana Said
    : Dahlan Iskan
    : Retno Pinasti
    : Kemal Effendi Gani
    : Asro Kamal Rokan
    : Agung Dharmajaya
    : Iman Brotoseno
    : Firdaus
    : Hendrasmo
    : Sutrimo
    : M.Noeh Hatumena
    : Imawan Mashuri
    : Basril Basyar
    DEWAN KEHORMATAN
    Ketua : Atal S. Depari
    Wakil Ketua : Herbert Timbo Siahaan
    Sekretaris : Nurcholis MA Basyari
    Anggota : Banjar Chairuddin
    Diapari Sibatangkayu
    Helmi Burman
    Usman Kansong
    Zacky Antony
    Muhammad Syahrir

    DEWAN PAKAR
    Ketua : Dhimam Abror
    Sekretaris : Nurjaman Mochtar
    Anggota : Wahyu Muryadi
    : Heddy Lugito
    : Eduard Depari
    : Effendi Ghazali
    : Sujiwo Tejo
    : Yulian Warman
    : Hidayat Arsani
    : Gories Mere
    : Alfito Deannova
    : Helena Rea
    : Syahdanur
    : Reva Deddy Utama
    : Raldi Doy
    : Muhammad Amru
    : Andrian Tuswandi
    : Rudi Hidayat
    : Edi Saputra Hasibuan

    Ketua Umum : Akhmad Munir

    Bidang Organisasi
    Ketua : Zulkifli Gani Ottoh
    Wakil Ketua : Djoko Tetuko Abdul Latif

    Bidang Pembinaan Daerah
    Ketua : Mirza Zulhadi
    Wakil Ketua I : Novrizon Burman
    Wakil Ketua II : Sarjono

    Bidang Pendidikan
    Ketua : Agus Sudibyo
    Wakil Ketua I : Suprapto
    Wakil Ketua II : Zarman Syah

    Bidang Kerjasama dan Kemitraan
    Ketua : Ariawan
    Wakil Ketua I : Abdullah Sammy
    Wakil Ketua II : Kadirah
    Wakil Ketua III : Amy Atmanto

    Bidang Hubungan Luar Negeri
    Ketua : Irfan Junaidi
    Wakil Ketua : Budhiana Kartawijaya

    Bidang Multimedia dan IT
    Ketua : Hilman Hidayat
    Wakil Ketua I : Agus Salim Alwi Hamu
    Wakil Ketua II : Merdi Sofansyah

    Bidang Media & Penyiaran
    Ketua : Auri Jaya
    Wakil Ketua I : Danang Sanggabuana
    Wakil Ketua II : Dede Apriadi

    Bidang Pembelaan & Pembinaan Hukum
    Ketua : Anrico Pasaribu
    Wakil Ketua : Octap Riadi

    Sekretaris Jenderal : Zulmansyah Sekedang
    Wakil Sekretaris Jenderal I : Haryo Ristamaji
    Wakil Sekretaris Jenderal II : Iskandar Zulkarnain

    Bendahara Umum : Marthen Selamet Susanto
    Wakil Bendahara Umum I : Herlina Anis
    Wakil Bendahara Umum II : Sumber Rajasa Ginting

    KOMISI-KOMISI:

    Komisi Pendidikan & Pelatihan
    Ketua : Jufri Alkatiri
    Wakil I : Anas Syahirul Alim
    Wakil II : Aldi Gultom

    Komisi Kompetensi Wartawan
    Ketua : Firdaus Komar
    Wakil : Ahmad Fauzi Chan

    Komisi Pemberdayaan Wartawan Perempuan
    Ketua : Henny Murniati
    Wakil : Ria Dewi

    Komisi Wartawan Olahraga (Siwo)
    Pembina : Mahfudin Nigara
    Wakil Pembina : Gungde Ariwangsa
    Ketua : Suryansyah
    Wakil Ketua I : Dede Isharrudin
    Wakil Ketua II : Erwin Muhammad
    Sekretaris : Wina Setyawatie
    Wakil Sekretaris : Rudi Sahwani
    Anggota : Husnie
    : Syahnan Rangkuti
    : Denni Risman

    DEPARTEMEN-DEPARTEMEN

    Departemen Seni, Musik, Film, dan Budaya
    Ketua : Ramon Damora
    Wakil Ketua I : Eko Teguh Wiyono
    Wakil Ketua II : Kunni Masrohanti

    Departemen TNI dan Polri
    Ketua : Jhonny Handjojo
    Wakil Ketua (Khusus Polri) : Musrifah
    Wakil Ketua (Khusus TNI) : Badar Subur

    Departemen Hukum & HAM
    Ketua : Baren Antonius Siagian
    Wakil Ketua I : Aiman Witjaksono
    Wakil Ketua II : Ardiansyah MZ Tanjung
    Wakil Ketua III : Eddy Iriawan

    Departemen Parlemen
    Ketua : Ade Chandra

    Departemen EKUIN
    Ketua : Heri Triyanto
    Wakil Ketua I : Yura Syahrul
    Wakil Ketua II : M. Sarwani

    Departemen Pangan dan Energi
    Ketua : Gaib Maruto Sigit
    Wakil Ketua I : M. Arifin Mukendar
    Wakil Ketua II : Rizal Afrizal

    Departemen Kajian & Litbang
    Ketua : Akhmad Sefudin
    Wakil Ketua I : Rukman Nawawi
    Wakil Ketua II : Jimmy Endey

    Departemen Humas
    Ketua : Hengki Lumban Toruan
    Wakil Jaringan Media : Akhmad Dani
    Wakil Jaringan Pewarta Foto : B Hersunu A.W
    Wakil Jaringan Media Sosial : Achmad Rizal

    DIREKTORAT

    Direktur Uji Kompetensi Wartawan (UKW) : Aat Surya Safaat
    Wakil Direktur : Eko Pamuji

    Direktur Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) : Marah Sakti Siregar
    Wakil Direktur : Nizwar

    Direktur Anugerah Adinegoro : Maria D. Andriana
    Wakil Direktur : Eko Suprihatno

    Direktur Anugerah Seni & Kebudayaan : Yusuf Susilo Hartono

    Direktur Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) : Ahmed Kurnia Soeriawidjaja
    Wakil Direktur : Yono Hartono

    Direktur Anti Kekerasan Wartawan : Edison Siahaan
    Wakil Direktur : Supardi Hardy

    Direktur Satgas Anti Hoax : Insan Kamil
    Wakil Direktur I : Mercys Charles Loho
    Wakil Direktur II : Muhtadi Putra Nusa

    Direktur PWI Peduli : Yoyok Ajar
    Wakil Direktur : Samsir Hamajen

    Direktur Aset : Endang Werdiningsih
    Wakil Direktur : Rabiatun Drakel

    Direktur Pers Pancasila : Sihono HT
    Wakil Direktur : Mochtar Touwe

    (Red/rlls)

  • Menteri Hukum Terima Pengurus PWI Pusat, Blokir Administrasi Resmi Dibuka

    Menteri Hukum Terima Pengurus PWI Pusat, Blokir Administrasi Resmi Dibuka

    Mediakawasan.id, Jakarta – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat yang dipimpin oleh Ketua Umum terpilih, Akhmad Munir, diterima langsung oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada Kamis (11/9/2025) siang. Pertemuan yang berlangsung tersebut menjadi momen penting bagi kelanjutan perjalanan organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.

    Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran legalitas PWI yang sempat terhambat selama setahun terakhir.

    “Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sudah menandatangani disposisi pembukaan blokir sistem administrasi pendaftaran pengurus PWI hasil Kongres Persatuan PWI 2025,” jelas Akhmad Munir usai pertemuan.

    Seperti diketahui, Akhmad Munir resmi terpilih sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030 dalam Kongres Persatuan yang digelar di Gedung BPPTIK Kementerian Komdigi, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 30 Agustus 2025 lalu. Kemenangan Munir sekaligus mengakhiri masa penuh ketidakpastian di tubuh PWI, yang sebelumnya sempat terbelah dalam dualisme kepemimpinan.

    Munir menegaskan, fokus utama kepengurusannya saat ini adalah menyelesaikan persoalan legalitas agar organisasi dapat kembali berjalan normal.

    “Agar segera dapat bekerja, maka hal utama yang harus dibereskan adalah terkait legalitas. Nantinya Administrasi Hukum Umum (AHU) menjadi bukti legalitas dan pengakuan negara atas keberadaan PWI sebagai organisasi profesi wartawan,” ujarnya.

    Dengan keluarnya disposisi dari Menkum, Munir optimistis PWI dapat segera menyatukan kembali seluruh elemen organisasi yang sempat terpecah. Ia berharap, momentum ini menjadi pintu masuk bagi kebangkitan PWI dalam menjaga marwah pers nasional.

    “Kita bersyukur hari ini dapat diterima langsung oleh Pak Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Semoga hal ini menjadi langkah yang positif untuk PWI ke depannya,” tambah Munir.

    Keputusan Menkum ini disambut baik oleh jajaran pengurus PWI Pusat. Mereka menilai, pengakuan legalitas dari pemerintah menjadi modal penting untuk menggerakkan kembali roda organisasi, membangun sinergi dengan berbagai pihak, serta memperkuat peran PWI dalam mengawal kebebasan pers di Indonesia. (Red/*)