Tag: pwi

Judul:

Mediakawasan.id, Jakarta — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kembali mengambil peran dalam memperjuangkan akses hunian layak bagi wartawan di Indonesia. Komitmen tersebut ditegaskan melalui sosialisasi program kepemilikan rumah subsidi bagi wartawan yang digelar di Sekretariat PWI, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Acara ini diikuti jajaran pengurus PWI, yakni Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sekedang, Ketua Bidang Organisasi, Zulkifli Gani Ottoh, Wakil Ketua Bidang Kerjasama Amy Atmanto bersama Kadirah dan jajaran pengurus PWI Pusat, serta ratusan pengurus PWI daerah yang tergabung melalui Zoom online.

Dari pihak pemerintah, hadir perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui BP Tapera serta Bank BTN sebagai mitra pelaksana. Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan PWI Pusat dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), akhir pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Ara mengalokasikan 5.000 unit rumah subsidi FLPP khusus wartawan pada tahun 2026, melanjutkan program yang telah dimulai melalui nota kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.

“Wartawan harus tetap kritis dan menyuarakan kebenaran. Program ini bukan untuk membuat wartawan tidak kritis, tetapi untuk membantu kesejahteraan mereka,” ujar Ara.

Dalam sosialisasi itu, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdikusuma menjelaskan dua skema utama pembiayaan rumah yang dapat diakses wartawan, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan program Tapera.

“Melalui skema ini, pemerintah hadir untuk menyediakan produk pembiayaan yang affordable dan terbuka bagi wartawan,” kata Sid.

Ia menegaskan bahwa KPR subsidi ini dibiayai melalui APBN dan dirancang agar cicilan tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik yang memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap.

Sid juga mendorong wartawan yang belum memiliki hunian untuk segera memanfaatkan fasilitas ini. “Kami berharap setelah pemaparan ini, Bapak dan Ibu segera menghubungi BP Tapera atau BTN,” ujarnya.

Sid menambahkan, wartawan anggota PWI dapat mengecek daftar wilayah dan proyek perumahan subsidi yang tersedia di wilayahnya melalui situs resmi sikumbang.tapera.go.id.

Dari pihak perbankan, Bank BTN menegaskan komitmennya untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi wartawan.

“Produk pembiayaan ini sangat terbuka bagi wartawan. Insya Allah BTN adalah bank yang tidak memilih profesi. Sudah banyak wartawan yang mengambil KPR Tapera maupun KPR lain,” tutur Deputi Direktur Consumer Funding & Lending Division BTN, Heri Purnomo.

Ia menekankan bahwa skema subsidi pemerintah merupakan bukti nyata keberpihakan negara terhadap wartawan. “KPR subsidi adalah bentuk apresiasi sekaligus bukti bahwa negara hadir bagi profesi yang sering tidak terlayani skema komersial,” tegasnya.

Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah dan para mitra pelaksana.

Dengan pelaksanaan sosialisasi ini, ia berharap program penyediaan rumah subsidi bagi wartawan dapat terealisasi, sehingga kebutuhan hunian layak bagi profesi penjaga ruang demokrasi tersebut dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

“Wartawan bekerja untuk publik, tetapi banyak yang belum memiliki rumah pertama. Komitmen pemerintah melalui Tapera dan BTN ini memberi harapan konkret bagi peningkatan kesejahteraan mereka,” ujarnya.

Wakil Ketua Bidang Kerjasama PWI Amy Atmanto menambahkan di bawah kepemimpinan Akhmad Munir selaku Ketua Umum & Zulmansyah Sekedang selaku Sekjend PWI, kesejahteraan wartawan memang menjadi salah satu program yang menjadi prioritas PWI.

Ia menyampaikan bahwa PWI & Tapera akan menunjuk tim kordinasi untuk tindaklanjut realisasi perumahan bersubsidi bagi wartawan di seluruh daerah.

“Agar dapat mengakses program ini tanpa kendala administratif,” ujarnya. (Red/rlls)

Mediakawasan.id, Jakarta – Tim Penyempurnaan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar rapat ketiga secara maraton selama dua hari, 21–22 November 2025, di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Rapat yang berlangsung hingga larut malam ini dipimpin Ketua Tim, Zulkifli Gani Ottoh, yang juga Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat.

Rapat tersebut dihadiri jajaran lengkap anggota tim, Djoko Tetuko Abdul Latief (Wakil Ketua Bidang Organisasi), Iskandar Zulkarnain (Wasekjen), Novrizon Burman (Wakil Ketua Bidang Pembinaan Daerah), Zul Effendi, Anrico Pasaribu (Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum). Sementara itu, Nurcholis MA Basyari, Sekretaris Tim Penyempurnaan PD/PRT yang juga Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat, berhalangan hadir pada rapat tersebut.

Ubah terminologi PD/PRT Menjadi AD/ART

Salah satu keputusan kunci dalam rapat ini adalah perubahan nomenklatur konstitusional organisasi dari PD/PRT menjadi AD/ART. Perubahan ini menyesuaikan ketentuan dalam UU No. 17/2013 jo. UU No. 16/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang secara baku menggunakan istilah AD/ART untuk organisasi profesi dan ormas berbadan hukum.

Ketua Tim, Zulkifli Gani Ottoh, menegaskan bahwa perubahan nama tidak mengubah nilai dasar organisasi.
“Ini penyelarasan administratif agar PWI taat regulasi dan semakin modern dalam tata kelola,” ujarnya.

Tim juga menyepakati penyempurnaan sejumlah nomenklatur bidang dan unit organisasi.

Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan menjadi Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum, dengan penegasan fungsi pada aspek perlindungan dan etika profesi.

Departemen TNI dan Polri disempurnakan menjadi Departemen Hankam, TNI, dan Polri, sehingga cakupan tugas lebih relevan dengan kebutuhan organisasi.

Struktur Dewan Kehormatan Pusat juga diperjelas sebagai lembaga etik utama yang menangani pemeriksaan dan penegakan disiplin profesi di tingkat pusat.

Majelis Tinggi Jadi Mahkamah Etik Tertinggi

Pembaruan AD/ART menetapkan pembentukan Majelis Tinggi Organisasi, lembaga baru yang berfungsi sebagai mahkamah etik tertinggi dalam penyelesaian sengketa internal PWI.

Wakil Ketua Tim, Djoko Tetuko, menjelaskan bahwa Majelis Tinggi adalah forum final dalam sistem penegakan etik organisasi.

“Majelis Tinggi merupakan lembaga etik paling tinggi di PWI. Anggotanya adalah pengurus yang menjabat secara ex officio, sehingga putusannya final setelah proses di tingkat Dewan Kehormatan Provinsi dan Dewan Kehormatan Pusat,” ujarnya.

Tim juga membahas reformulasi sistem keanggotaan, termasuk syarat integritas, rekam jejak profesional, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Kode Perilaku Wartawan PWI (KPW). Kedua aturan ini akan diintegrasikan lebih tegas dalam mekanisme sanksi organisasi.

Pembahasan lainnya mencakup mekanisme pengesahan kepengurusan daerah, penguatan koordinasi PWI Pusat dengan PWI Provinsi dan PWI Kabupaten/Kota.

Rapat Berlanjut Desember

Karena pembahasan belum tuntas, rapat lanjutan dijadwalkan pada 12–13 Desember 2025. Hari pertama difokuskan pada penuntasan AD/ART sedangkan hari kedua membahas finalisasi KEJ dan KPW.

Sesuai amanat Kongres PWI 2025, seluruh penyempurnaan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2025. Naskah final kemudian akan dipresentasikan kepada Pengurus Harian PWI Pusat sebelum disebarkan ke PWI Provinsi untuk memperoleh masukan.

Menuju Pengesahan di Konkernas 2026

Seluruh dokumen AD/ART, KEJ, dan KPW hasil penyempurnaan dijadwalkan dibawa ke KONKERNAS PWI pada 7 Februari 2026 di Serang, Banten, sebagai bagian dari rangkaian Hari Pers Nasional 2026, untuk dibacakan dan disahkan.

Modernisasi tata kelola ini menandai langkah besar organisasi wartawan tertua di Indonesia dalam memperkuat integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme di tengah perubahan ekosistem media. (Red/*)

Mediakawasan.id, Jakarta – Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menerima kehadiran Tim Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Lantai 4 Gedung Dewan Pers, Selasa (21/10/25).

Kehadiran Tim BSSN untuk membahas insiden web defacement pada situs resmi PWI Pusat dengan domain pwi.or.id yang terjadi pada 15 Oktober 2025. Rapat koordinasi yang berlangsung di Sekretariat PWI Pusat di lantai 4 Gedung Dewa Pers ini, dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal PWI Pusat Zulmansyah Sekedang didampingi Wakil Ketua Bidang Multimedia dan IT PWI Pusat, Merdi Sofansyah.

Sekjen PWI Pusat, Zulmansyah Sekedang menyatakan bahwa PWI segera berkoordinasi dengan BSSN begitu menemukan indikasi peretasan terdeteksi. “Kami berterima kasih atas dukungan cepat BSSN dalam melakukan analisis awal dan memberikan panduan teknis penanganan insiden. PWI berkomitmen penuh memperkuat sistem keamanan siber agar insiden serupa tidak terulang,” ujarnya.

Temuan Awal dari Analisis BSSN

Dalam paparannya, tim BSSN, menyampaikan analisa awal, dan menyebut bahwa insiden ini dikategorikan sebagai sebuah serangan dengan indikasi aktivitas cyber intrusion yang berpotensi mengganggu kredibilitas organisasi dan kepercayaan publik terhadap sumber informasi resmi PWI.

Dari hasil penelusuran awal BSSN diketahui bahwa tampilan situs pwi.or.id pada 15 Oktober 2025 pukul 17.20 WIB sempat berubah sepenuhnya dan menampilkan konten promosi judi online. Tautan pada halaman tersebut mengarah ke alamat eksternal yang tidak berhubungan dengan sistem PWI. Situs yang terdampak merupakan sistem yang saat ini memang sedang dalam proses migrasi ke platform baru dengan standar keamanan lebih tinggi.

Langkah Tindak Lanjut dan Rekomendasi

Sebagai respons cepat, PWI Pusat telah menonaktifkan sementara domain lama pwi.or.id dan menampilkan halaman “Site Under Maintenance” sambil memverifikasi ulang seluruh akses administrasi. Selain itu juga, PWI Pusat tengah melakukan proses migrasi penuh ke sistem baru dengan lapisan keamanan tambahan, termasuk pengaturan multi-factor authentication dan pembaruan rutin terhadap content management system (CMS).

Agar tidak terulang lagi insiden yang sama, PWI Pusat mengaudit internal terhadap seluruh akun dan kredensial yang menggunakan domain resmi @pwi.or.id guna memastikan tidak ada akses tidak sah yang tersisa. “Langkah-langkah teknis sudah dilakukan. Semoga dalam waktu segera, website pwi.or.id akan kembali up. Kami membangun sistem baru yang akan memperhatikan aspek keamanan siber, integrasi data anggota dan kemudahan akses publik,” menurut Zulmansyah.

PWI Pusat menegaskan bahwa insiden ini tidak memengaruhi operasional organisasi secara menyeluruh maupun kegiatan jurnalistik para anggota di daerah. Semua saluran komunikasi resmi PWI tetap berjalan normal melalui kanal internal dan media sosial terverifikasi.

“Insiden ini menjadi pengingat bahwa keamanan siber bukan hanya urusan teknis, tetapi bagian dari menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap organisasi pers,” tambah Zulmansyah.

PWI Pusat juga mengajak seluruh pengelola media massa di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran terhadap ancaman siber yang semakin kompleks. Sebagai organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia, PWI menilai pentingnya kolaborasi antara lembaga media, regulator, dan lembaga keamanan siber nasional untuk menjaga ruang digital tetap aman, bersih, dan terpercaya. (Red/rlls)