Tag: OJK

  • Rapat Dengan Himbara dan BPD Bali, Anis Soroti Data Terpadu dan Kualitas SDM UMKM

    Rapat Dengan Himbara dan BPD Bali, Anis Soroti Data Terpadu dan Kualitas SDM UMKM

    Mediakawasan.id, Bali – Senin (5/8/2024), Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja reses Masa Persidangan V Tahun 2023-2024 ke Denpasar Bali. Dalam kunjungan kerja ini, Komisi XI melakukan rapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank BPD Bali. Turut serta dalam rombongan komisi XI DPR RI, Anis Byarwati dari fraksi PKS yang menyampaikan beberapa catatannya.

    Catatan pertama yang disampaikan legislator dari Jakarta Timur ini terkait dengan data resmi jumlah UMKM yang ada di Bali. Dalam paparan yang disampaikan baik oleh Himbara maupun BPD Bali, Anis menegaskan belum melihat adanya data yang jelas tentang jumlah UMKM di Bali sebagai acuan bersama. Sementara hampir semua Himbara dan BPD memiliki binaan UMKM di Bali. Pemerintah provinsi Bali sendiri telah mengambil data UMKM dari pemerintah kabupaten/kota, namun tidak bisa di kroscek dengan data terpadu yang dimiliki lembaga secara resmi karena masing-masing Lembaga datanya masih sendiri-sendiri. “Hal ini tentu akan berdampak pada kurang meratanya pengembangan UMKM ke depan. Seperti diketahui banyak pihak yang peduli dan ingin membantu pengembangan UMKM, namun data terpadu belum ada.” Kata Anis.

    Hal kedua yang disoroti wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini terkait dengan kualitas SDM para pelaku UMKM. Perkembangan teknologi informasi menuntut peningkatan kualitas SDM yang memadai terutama dari sisi pendidikan, keterampilan, akses terhadap informasi dan pengalaman. Rendahnya kualitas SDM ini menjadi salah satu hambatan akses digital UMKM di Bali serta rendahnya minat pelaku UMKM di Bali untuk mempelajari teknologi informasi. “Edukasi kepada pelaku UMKM dalam peningkatan literasi dan inklusi terhadap informasi teknologi dan digitalisasi, menjadi tugas kita Bersama ke depan,” ujar Anis.”Ini tidak hanya menjadi catatan untuk UMKM di Provinsi Bali, akan tetapi menjadi catatan bagi semua UMKM di seluruh Indonesia,” tambahnya.

    Adapun terkait dengan kredit macet pada UMKM yang mencapai 53,81 triliun per Mei 2023 seperti yang disampaikan OJK dari total jumlah kredit UMKM seluruh Indonesia yang mencapai 1.376 triliun, Anis sangat menyayangkannya. Kredit macet ini cenderung meningkat jika dilihat dari data sejak tahun 2018 dimana jumlah total kredit tahun 2018 sebesar 969 triliun dengan kredit macetnya 32,42 triliun. “Diperlukan terobosan alternatif solusi dari pemangku kebijakan dalam hal ini OJK dan bank Himbara yang bisa ditawarkan kepada pelaku UMKM sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Pasal 250 dan 251 menyebutkan, piutang macet bank dan atau lembaga keuangan nonbank BUMN kepada UMKM dapat dihapusbukukan dan dihapustagihkan guna mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada UMKM.,” tegas Anis.

    Selain persoalan UMKM, Anis juga menyinggung soal aplikasi peminjaman dana. Ia mengemukakan bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh pembiayaan non bank dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sangat mudah di akses, di satu sisi membantu Masyarakat namun di sisi lain membuat Masyarakat menjadi sangat konsumtif jika tidak dibatasi. Padahal kemudahan yang dirasakan masyarakat itu memiliki resiko yang seringkali tidak disadari oleh penggunanya. “Aplikasi-aplikasi peminjaman dana yang mudah diakses oleh masyarakat terutama generasi muda seperti pay later yang sangat banyak promonya dan diminati masyarakat, hendaknya benar-benar diawasi oleh OJK sebagai Lembaga yang berwenang sehingga tidak bebas begitu saja dan tidak menjadikan masyarakat kita menjadi masyarakat yang konsumtif,” pungkasnya. (Red/*)

  • OJK Cabut Izin Usaha PT BPR EDCCASH

    OJK Cabut Izin Usaha PT BPR EDCCASH

    Mediakawasan.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP- 26/D.03/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR EDCCASH, mencabut izin usaha PT BPR EDCCASH yang beralamat di Graha Ameera No. 3, Jl. Raya Kelapa Dua, Islamic, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Pencabutan izin usaha PT BPR EDCCASH merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen.

    Pada 31 Maret 2023, OJK telah menetapkan PT BPR EDCCASH dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat Kurang Sehat.

    Kemudian pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan PT BPR EDCCASH dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham BPR untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan Permodalan dan Likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Namun demikian Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang  Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.

    Selanjutnya, berdasarkan Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 32/ADK3/2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR EDCCASH, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR  EDCCASH  dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.

    Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK di atas, melakukan pencabutan izin usaha PT BPR EDCCASH. Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

    OJK mengimbau kepada nasabah BPR agar tetap tenang karena dana masyarakat di Perbankan termasuk BPR dijamin LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Red/rlls)

  • Sektor Jasa Keuangan yang Kuat dan Stabil Untuk Mendukung  Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

    Sektor Jasa Keuangan yang Kuat dan Stabil Untuk Mendukung  Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

    Mediakawasan.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga didukung oleh permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga mampu menghadapi potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global.

    Arah kebijakan OJK 2024 disampaikan pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) yang digelar di Jakarta, Selasa dan dihadiri Presiden RI Joko Widodo. Dalam acara itu OJK juga meluncurkan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI).

    Pada kesempatan PTIJK ini, Presiden RI mengapresiasi OJK dan kerja sama seluruh pihak dalam memajukan dan mewujudkan resiliensi industri jasa keuangan Indonesia. Dalam arahannya, Presiden RI menyampaikan untuk terus belajar dari krisis keuangan di masa lalu dan agar tetap waspada dalam menjaga industri jasa keuangan dan perekonomian, terus meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan serta dukungan terhadap pembiayaan UMKM dan keuangan berkelanjutan.

    “Saya mengapresiasi penyempurnaan taknonomi berkelanjutan Indonesia yang diluncurkan tadi oleh Ketua OJK sehingga inisiatif keuangan hijau bisa menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan dan inklusivitas. Terima kasih atas dedikasi Bapak/Ibu dan kerja keras OJK dalam memajukan sektor keuangan,” kata Presiden.

    OJK menilai saat ini ketidakpastian perekonomian global mulai menurun, namun masih terjadi divergensi pemulihan antarnegara. Indikator perekonomian menunjukkan pertumbuhan ekonomi termoderasi di beberapa negara, khususnya di negara Uni Eropa dan Tiongkok. Perlambatan pertumbuhan ekonomi mendorong inflasi turun mendekati target inflasi sehingga memberikan ruang bagi bank sentral untuk lebih akomodatif. Di AS, The Fed mengisyaratkan akan menurunkan  suku bunga kebijakan sebesar 75 bps di 2024 dengan pasar menilai ekonomi AS masih cukup resilient dan diperkirakan tidak akan mengalami resesi.

    Namun demikian, pasar masih mencermati perkembangan geopolitik ke depan, seperti eskalasi ketegangan di laut merah imbas dari konflik Timur Tengah, serta penyelenggaraan pemilihan umum sepanjang tahun 2024 yang mencakup 50 persen populasi dunia terutama di beberapa negara utama seperti AS, Uni Eropa, India, dan Taiwan serta pemulihan ekonomi Tiongkok.

    Secara umum sentimen di pasar keuangan global cenderung positif sejak Desember 2023 didukung oleh ekspektasi penurunan suku bunga Fed Funds Rate (FFR) dan perkiraan soft landing di AS, sehingga mendorong kembalinya aliran dana masuk ke Emerging Markets (EM) dan menjadi penopang penguatan pasar keuangan global, termasuk pasar keuangan Indonesia. Volatilitas baik di pasar saham, surat utang, maupun nilai tukar juga terpantau menurun. (Red/rlls)

  • DPR Tegaskan Masyarakat Menanti Kinerja OJK Yang Lebih Baik

    DPR Tegaskan Masyarakat Menanti Kinerja OJK Yang Lebih Baik

    Mediakawasan.id, Jakarta- Dalam forum diskusi yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin (23/8/2022), anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan beberapa saran dan masukan untuk Dewan Komisioner OJK yang baru dilantik pada 20 Juli lalu. Wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyatakan bahwa permasalahan terkait beberapa kasus asuransi yang merugikan masyarakat, membutuhkan antisipasi dan mitigasi yang cepat. Selain itu, adanya kasus investasi bodong dan pinjaman online, sampai saat ini masih memakan korban.

    Satgas Waspada Investasi OJK juga melaporkan kerugian masyarakat akibat penipuan tersebut mencapai 117 Trilyun lebih antara rentang tahun 2011 sampai 2021. “Ini bukan hal yang kecil. Dan perlu menjadi perhatian dari DK OJK yang baru bekerja dengan semangat yang baru,” ujar Anis.

    Selanjutnya, ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyoroti masalah SDM. “Saya meyakini bahwa SDM ini menjadi satu persoalan penting disemua organisasi. Bagaimanapun bagusnya program dan strategi, jika tidak didukung SDM yang kompeten, tentu akan sulit untuk dilaksanakan,”kata Anis.

    Oleh karena itu, Anis menyarankan agar kekurangan SDM, harus segera dicarikan solusinya. SDM bermindset digital menjadi poin masukan selanjutnya.

    Menurut Anis, OJK perlu menata SDM yang dimilikinya agar memiliki mindset digital. Hal ini dimaksudkan supaya bisa mengimbangi pergerakan fungsi digital yang berubah sangat cepat. “Jadi sekarang, bentuk-bentuk investasi sudah sedemikian banyak, sehingga OJK harus lebih cepat bergerak dibandingkan dengan perkembangan pasar itu sendiri,” paparnya.

    Terakhir, Anis menyampaikan harapannya mewakili harapan masyarakat yang menunggu kiprah dan kinerja OJK dibawah kepemimpinan DK OJK yang baru. “Masyarakat menanti bagaimana kerja OJK ke depan. Apakah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah sekian lama berada di pundak OJK,” tuturnya.

    Anis pun mendoákan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada DK OJK dalam mengerjakan tugas-tugas, membentuk tim yang kuat dan solid serta mampu berkolaborasi dengan banyak pihak sehingga dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat Indonesia. (Red/rlls)

  • Perkuat Pemahaman Jasa Keuangan kepada UMKM dan Mahasiswa, OJK Regional 1 Jakarta Banten Lakukan Edukasi Virtual

    Perkuat Pemahaman Jasa Keuangan kepada UMKM dan Mahasiswa, OJK Regional 1 Jakarta Banten Lakukan Edukasi Virtual

    Mediakawasan.id, Serpong Tangsel- Edukasi Keuangan kepada UMKM dan mahasiswa kembali digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 1 Jakarta dan Banten secara virtual, pada Selasa (29/03).

    Kegiatan yang bertema Mengenal Lebih Dekat OJK, Perlindungan Konsumen, Perencanaan Keuangan Yang Baik Agar Terhindar dari Investasi dan Pinjaman Online Ilegal tersebut, menghadirkan Direktur Kebijakan dan Dukungan Penyidikan OJK selaku Wakil Ketua 1 Satgas Waspada Investasi, Wiwit Puspasari, Deputi Direktur Dokumentasi, Informasi, dan EPK Kantor OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten, F.A. Purnama Jaya, Senior Manager Bisnis Bank bjb Cabang Tangerang Selatan, Fasirun, STP. MM, Financial Educator Materi Perencanaan Keuangan Ita Guntari.

    Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Sabarudin mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memiliki fungsi dan tugas selain untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Pegadaian, Dana Pensiun, Fintech P2P dan lembaga keuangan formal lainnya) namun juga memiliki fungsi untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dimana dalam menjalankan fungsi tersebut OJK diamanatkan untuk dapat meningkatkan pemahaman dan akses keuangan masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan.

    Sabarudin juga menyampaikan bahwa, berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh OJK Tahun 2019, indeks inklusi keuangan di Provinsi Banten yaitu sebesar 84,29% dan indeks literasi Keuangan sebesar 39,27%.

    “Angka ini di atas rata-rata nasional yaitu inklusi keuangan sebesar 76,19% dan literasi sebesar 38,03%. Namun angka tersebut menunjukkan ketimpangan, artinya hanya setengah dari masyarakat Banten yang telah memiliki produk dan layanan jasa keuangan formal benar-benar paham dan terampil dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan tersebut. Hal itu dapat menjadi salah satu penyebab meningkatnya pengaduan dan sengketa antara konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan,” ungkap Sabarudin.

    “Oleh sebab itu, perlu ada strategi yang terukur dan jangka panjang agar tingkat inklusi keuangan masyarakat Banten khususnya Kota Tangerang Selatan meningkat diimbangi dengan literasi Keuangan yang baik sejalan dengan moto Kota Tangerang Selatan yaitu “Cerdas, Modern dan Relijius,” imbuhnya.

    Lanjutnya, sebagai strategi jangka panjang untuk memperkuat perlindungan konsumen, OJK telah meluncurkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021-2025 yang disusun berdasarkan tiga pilar yaitu cakap keuangan, sikap dan perilaku keuangan yang bijak serta akses keuangan. SNLKI 2021-2025 akan menjadi pedoman yang bersifat nasional bagi OJK, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program literasi dan inklusi keuangan sehingga upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat Indonesia dapat dilakukan secara lebih sistematis, terstruktur, dan terkoordinasi. Terdapat 10 (sepuluh) sasaran prioritas dari SNLKI diantaranya yaitu UMKM dan mahasiswa. Penyelenggaraan kegiatan ini merupakan implementasi dari SNLKI 2021-2025 tersebut.

    “Permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM sebagaimana yang kita ketahui bersama yaitu diantaranya pendanaan/permodalan, pemasaran, menentukan harga produk/jasa, pengiriman produk secara efisien, menentukan transaksi pembayaran yang tepat dan cepat, meningkatkan kualitas, serta kontinuitas keberlangsungan usaha. Menurutnya lagi, tidak sedikit mahasiswa yang mulai berwirausaha menjadi UMKM start-up, maka literasi keuangan menjadi penting bagi pemuda sebelum terjun berwirausaha,” paparnya.

    Ia juga mengatakan bahwa Perencanaan keuangan yang baik mampu membantu pemuda untuk bertahan terutama dalam menghadapi kondisi pandemi Covid-19 dan membantu merencanakan masa depannya. Selain itu perencanaan keuangan juga membantu mewujudkan kesejahteraan finansial di masa muda. Sedangkan, pemahaman terhadap produk dan layanan jasa keuangan akan mencegah pemuda terjerumus pada lilitan hutang atau penipuan (investasi dan pinjaman online ilegal).

    Untuk itu, menurut Sabarudin, dalam upaya mempercepat pertumbuhan UMKM pasca pandemi diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM yang dilakukan secara end to end dalam satu ekosistem terintegrasi berbasis teknologi yang mencakup penguatan kualitas manajemen, kualitas produk, akses pasar dan pembiayaan, kapasitas SDM, dan adaptasi penguasaan teknologi digital.

    “Secara khusus mengenai sumber pendanaan/permodalan, perlu ada strategi dan inovasi lembaga jasa keuangan untuk mendukung dan mendorong pembiayaan/kredit kepada sektor UMKM baik dalam masa pandemi ini maupun pasca pandemi melalui pemanfaatan teknologi digital,” ucapnya.

    “Sejalan dengan penguatan literasi keuangan digital, OJK terus mendorong percepatan transformasi digital di sektor jasa keuangan untuk mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat sebagai upaya Pemulihan Ekonomi Nasional dampak dari pandemi COVID-19,” ujarnya lagi.

    Dia juga mengatakan bahwa, kebijakan OJK dalam mempercepat pelaksanaan transformasi digital di sektor keuangan terfokus pada dua hal strategis, yaitu memberikan layanan dan produk yang cepat, murah dan kompetitif kepada masyarakat, serta memberikan kemudahan akses masyarakat yang belum mendapatkan layanan perbankan (unbankable) termasuk para pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan produk dan layanan keuangan digital.

    “OJK terus mendorong inovasi keuangan digital dengan mengeluarkan kebijakan atau regulasi mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), Bank Digital, Kolaborasi Bank dengan Fintech, pembiayaan dengan skema urun dana (Equity Crowdfunding dan Security Crownfunding), dan Fintech P2P Lending (pinjaman online),” tuturnya.

    “Hadirnya Security Crownfunding (SCF) akan berperan untuk meningkatkan pendalaman pasar modal di masyarakat karena memberikan alternatif sumber pendanaan yang cepat, mudah, dan murah bagi kalangan generasi muda dan UKM yang belum bankable untuk mengembangkan usahanya, khususnya UKM mitra Pemerintah. Ke depan, dengan berkolaborasi dengan Pemerintah, SCF akan menyediakan pendanaan bagi UKM penyedia barang dan jasa Pemerintah yang potensinya cukup besar,” jelas Sabarudin.

    Lanjut Sabarudin, “Berbagai upaya dilakukan oleh OJK untuk memperkuat pengembangan literasi keuangan digital untuk meningkatkan perlindungan konsumen, keamanan investor, dan transaksi keuangan digital yang efisien. OJK juga mendorong rencana pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Perlindungan Data Pribadi yang penting untuk melindungi data masyarakat dalam menggunakan jasa dan layanan keuangan digital.”

    Selain itu, kata Sabarudin, penguatan perlindungan konsumen oleh OJK dilakukan melalui pengawasan terhadap perilaku lembaga jasa keuangan dalam menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen (market conduct) dari setiap produk dan jasa keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat.

    Sabarudin juga menjelaskan, Akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan formal juga perlu terlindungi. Maraknya praktek bisnis yang berkedok investasi namun tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang mengakibatkan kerugian finansial yang materil.

    “Berdasarkan data Satgas Waspada Investasi bahwa kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dari tahun 2011 sampai dengan 2021 sebesar Rp117,4 triliun. Oleh sebab itu, hal tersebut dapat mengganggu sistem keuangan dan berdampak negatif terhadap produk-produk investasi yang telah mendapatkan legalitas perijinan dari otoritas/regulator,” ungkap Sabarudin.

    “Dalam rangka upaya mencegah bertambahnya jumlah masyarakat dirugikan oleh entitas ilegal tersebut, OJK menginisiasi untuk membentuk Satuan Tugas Waspada Investasi yang tujuannya untuk melakukan pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat terhadap ciri-ciri dari investasi dan penghimpunan dana yang illegal serta penindakan hukumnya,” tegasnya.

    “Kepada para peserta webinar Direktur Manajemen Strategis, EPK, dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten Sabarudin, juga menghimbau yang akhir-akhir ini marak berita mengenai kasus investasi aset kripto,” ucapnya.

    “Kami menghimbau kepada masyarakat khususnya mahasiswa sekalian untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penawaran investasi aset kripto, binary option, dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan yang dilakukan oleh afiliator maupun influencer yang berpotensi merugikan masyarakat. Masyarakat juga perlu hati-hati terhadap penawaran investasi berbasis aplikasi karena pelakunya memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar, namun masyarakat diminta untuk menempatkan dananya terlebih dahulu,” tandasnya.

    Sabarudin sangat mengapresiasi Walikota juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang Selatan atas dukungannya dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Tangerang Selatan.

    “Semoga setelah diselenggarakannya kegiatan ini, peserta webinar mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen, perencanaan yang baik agar terhindar dari investasi dan pinjol ilegal,” tutup Sabarudin. (Red/*)