Tag: LBH Keadilan

  • Rantis Lindas Pendemo, LBH Keadilan Minta Prabowo Evaluasi Kapolri

    Rantis Lindas Pendemo, LBH Keadilan Minta Prabowo Evaluasi Kapolri

    ​Mediakawasan.id, Jakarta – Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie, mengutuk keras tindakan brutal aparat kepolisian terhadap para demonstran, yang dinilainya sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditolerir.

    Menurutnya, tindakan seperti penggunaan kendaraan taktis untuk melindas massa, penembakan gas air mata, pemukulan, dan penangkapan sewenang-wenang tidak bisa dibenarkan.

    LBH Keadilan sebelumnya telah menyerukan agar aparat bersikap humanis dalam menghadapi rakyat yang menyampaikan pendapat di muka umum, yang merupakan hak konstitusional.

    Hamim menegaskan, alasan apapaun, termasuk alasan batas waktu unjuk rasa, tidak bisa dijadikan alasan untuk menggunakan kekerasan. Ia menambahkan, demonstran seharusnya tetap diperlakukan secara wajar.

    ​LBH Keadilan mendesak Presiden Prabowo agar menegur Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan memerintahkan penghentian aksi kekerasan brutal oleh aparat. LBH Keadilan juga menuntut agar para pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku dan meminta Kapolri tidak melindungi pelaku.

    Menurut Hamim, pelaku harus dihukum berat agar ada efek jera dan memastikan tindakan serupa tidak terjadi lagi. Ia menekankan bahwa penegakan hukum dan penghormatan HAM harus berjalan beriringan. Jika pelaku tidak dihukum secara maksimal, hal itu akan menimbulkan ketidakadilan bagi publik dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. (Red/*)

  • ​LBH Keadilan Dukung Demonstrasi di DPR, Ingatkan Polisi Bersikap Humanis

    ​LBH Keadilan Dukung Demonstrasi di DPR, Ingatkan Polisi Bersikap Humanis

    ​Mediakawasan.id, Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan) menyatakan dukungannya terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat di depan Gedung DPR RI hari ini (25/8).

    Ketua Pengurus LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie, aksi demonstrasi merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dijamin dan dilindungi oleh konstitusi.​”Menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk melalui aksi demonstrasi, adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998,” Kata Hamim.

    “Ini adalah cara masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, kritik, dan tuntutan kepada wakil rakyat” kata Hamim menambahkan.

    ​Lebih lanjut, Hamim mengingatkan aparat kepolisian yang bertugas mengamankan jalannya demonstrasi, untuk bersikap humanis, tidak bertindak represif. Hamim menegaskan bahwa tugas kepolisian adalah mengawal dan memastikan aksi berjalan dengan tertib, bukan membungkam atau melanggar hak asasi para demonstran.

    ​”Kami meminta aparat kepolisian untuk mengedepankan pendekatan yang humanis dan tidak represif. Tindakan kekerasan atau penangkapan sewenang-wenang terhadap peserta demonstrasi adalah pelanggaran HAM yang serius,” tegas Hamim.

    ​Hamim juga mengingatkan bahwa dalam penanganan demonstrasi, aparat harus merujuk pada prinsip-prinsip HAM internasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Aparat tidak boleh menggunakan kekuatan berlebihan. Mari kita jaga bersama agar demonstrasi tetap menjadi ruang demokrasi yang sehat dan beradab,” tutup Hamim. (Red/*)

  • KPK Tangkap Wamenaker Noel, LBH Keadilan Pertanyakan Komitmen Antikorupsi Prabowo

    KPK Tangkap Wamenaker Noel, LBH Keadilan Pertanyakan Komitmen Antikorupsi Prabowo

    ​Mediakawasan.id, Jakarta – Ketua Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan) Abdul Hamim Jauzie, menyebut penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melahirkan pertanyaan publik atas komitmen antikorupsi Presiden Prabowo Subianto.

    Hamim menilai, tindakan tegas yang diambil pemerintah akan menjadi tolok ukur keseriusan dalam pemberantasan korupsi di masa mendatang. “Presiden Prabowo harus membuktikan janjinya untuk tidak pandang bulu, copot segera Noel dari jabatannya sebagai Wamenaker sebelum Noel mengundurkan diri tegasnya.

    ​Menurut Hamim penangkapan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Kabinet Merah Putih baru berusia 10 bulan. Namun, ia juga melihatnya sebagai sinyal positif bahwa KPK masih memiliki taring untuk menindak korupsi di lingkaran kekuasaan. “Ini momentum bagi KPK untuk kembali menunjukkan independensinya, terlepas dari segala kritik yang pernah dialamatkan,” tambahnya.

    ​Lebih lanjut, Hamim meminta pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat sistem pencegahan korupsi. Penting untuk seger mengesahkan RUU Perampasan Aset yang hingga kini belum ada kejelasan. Menurutnya, regulasi tersebut sangat penting untuk memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera.

    ​LBH Keadilan berharap kasus ini menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk menata ulang sistem rekrutmen pejabat publik yang lebih berbasis pada integritas dan kapabilitas. “Tidak cukup hanya berjanji, tetapi harus ada langkah konkret untuk memastikan pejabat yang dipilih benar-benar bersih dari potensi korupsi,” tutup Hamim. (Red/*)

  • LBH Keadilan Sebut Ada Pelaku Lain yang Terlibat Korupsi Pengelolaan Sampah

    LBH Keadilan Sebut Ada Pelaku Lain yang Terlibat Korupsi Pengelolaan Sampah

    Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan Wahyunoto Lukman sebagai tersangka korupsi proyek jasa layanan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan (15/4).

    Penetapan Wahyunoto sebagai tersangka menunjukkan keseriusan Kejaksaan Tinggi Banten dalam memberantas tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya. Langkah tegas ini mendapat apresiasi dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan), yang turut mendesak agar penyidikan kasus ini dikembangkan lebih lanjut.

    “Kami mengepresiasi Kejaksaan Tinggi Banten yang telah menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan sebagai tersangka korupsi pengelolaan sampah Kota Tangerang Selatan” kata Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie (16/4).

    LBH Keadilan menyampaikan keyakinannya bahwa praktik korupsi seringkali melibatkan jaringan yang lebih luas. “Sebagaimana dalam banyak kasus korupsi, Kepala Dinas biasanya tidak hanya menikmati hasil korupsinya seorang diri. Ada pejabat lain yang turut menikmati. Oleh karen aitu, Kejaksaan Tinggi Banten harus mengembaan penyidikan” kata Hamim menambakan.

    Guna mempercepat pengungkapan kasus ini secara menyeluruh, LBH Keadilan mendorong Kepala Dinas yang saat ini berstatus tersangka untuk mengambil langkah kooperatif dengan menjadi Justice Collaborator (JC) atau pelaku kejahatan yang bekerjasama dengan pengeak hukum. Status JC memungkinkan tersangka untuk memberikan informasi penting mengenai pihak-pihak lain yang terlibat dalam praktik korupsi tersebut. “Kepala Dinas diharapkan dapat menyampaikan informasi seluas-luasnya siapa saja yang turut menikmati hasil korupsinya. Sehingga tidak hanya Kepala Dinas yang harus mempertanggungjawabkannya,” tegas Hamim.

    Sebagai bentuk komitmen dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, LBH Keadilan bahkan menawarkan diri untuk mendampingi Kepala Dinas sebagai penasehat hukum apabila yang bersangkutan bersedia menjadi JC. Tawaran ini menunjukkan keseriusan LBH Keadilan dalam mendukung proses hukum yang transparan dan akuntabel. “Kalau Pak Kadis bersedia menjadi JC, LBH Keadilan siap untuk menjadi Penasehat Hukumnya” tambah Hamim.

    Kepala DLH Kota Tangerang Selatan, Wahyunoto Lukman, kini harus menghadapi proses hukum terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran sampah. Penetapan tersangka ini diharapkan menjadi momentum bagi Kejati Banten untuk membongkar praktik korupsi di wilayah kerjanya. (Red/*)

  • LBH Keadilan Minta Badan Kehoramatan Periksa Anggota DPRD Terduga Kekerasan terhadap Perempuan

    LBH Keadilan Minta Badan Kehoramatan Periksa Anggota DPRD Terduga Kekerasan terhadap Perempuan

    Mediakawasan.id, Pandeglang – Viral di media sosial (medsos) seorang anggota DPRD Kabupaten Pandeglang berinisial RF diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang perempuan yang merupakan bekas pacarnya RF. 

    Selain itu, Anggota Dewan asal PKS tersebut juga diduga terlibat dalam penggunaan identitas korban untuk mengajukan pinjaman online (pinjol).

    Dilansir dari pemberitaan, Kanit PPA Satreskrim Polres Pandeglang, IPDA Robert Sangkala membenarkan bahwa pihaknya sudah mendapatkan informasi yang beredar di medsos. Namun pihaknya belum bisa menindaklanjuti terkait informasi tersebut, dikarenakan terduga korban yang merasa dirugikan belum melaporkan. 

    Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan) mengecam keras peristiwa tersebut. Menurut LBH Keadilan, sebagai pejabat publik, RF seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. “Kami mengutuk keras peristiwa tersebut, RF sebagai pejabat publik seharusnya menjadi teladan bagi masyarakatnya,” ujar Hamim (27/3).

    LBH Keadilan meminta, agar Badan Kehormatan DPRD proaktif melakukan pemeriksaan RF. Ini bukan perkara biasa yang harus menunggu ada laporan “Badan Kehormatan bisa memeriksa langsung RF, tanpa perlu menunggu ada pengaduan” tambah Hamim.

    PKS juga diminta untuk melakukan pemeriksaan dan mempertimbangkan untuk me-recall dan melakukan penggantian antar waktu RF sebagai anggota DPRD. “PKS perlu me-recall RF, dan menurut kami tidak berlebihan, dan penting dilakukan agar nama baik PKS tidak rusak” ujar Hamim menambahkan.

    Dalam keterangan yang sama, Dosen Pidana dan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Fakultas Hukum Universitas Pamulang Halimah Humayrah Tuanaya berpendapat, kekerasan yang dilakukan RF bukan delik aduan, tetapi delik biasa, sehingga polisi bisa memproses meskipun korban tidak melaporkan. “Jika saya lihat dari foto-fotonya, kekerasan yang dilakukan RF tergolong berat, sehingga termasuk sebagai delik biasa, polisi wajib melakukan penyelidikan, penyidikan tanpa harus menunggu korban melaporkan,” ujar Halimah. (Red/*)

  • LBH Keadilan Mengutuk Keras Teror Kepala Babi terhadap Kantor Tempo, Minta Aparat Usut Tuntas

    LBH Keadilan Mengutuk Keras Teror Kepala Babi terhadap Kantor Tempo, Minta Aparat Usut Tuntas

    Mediakawasan.id, Jakarta – Kantor Tempo mendapat kiriman kepala babi pada Rabu, 19 Maret 2025. Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam.

    Kotak berisi kepala babi tersebuti ditujukan kepada “Cica”. Di Tempo, Cica adalah nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik.

    Paket tersebut diterima satuan pengamanan Tempo pada Rabu sekitar pukul 16.15 WIB. Cica baru menerima pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 15.00.

    Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan) mengecam keras tindakan teror yang dialami oleh kantor berita Tempo, berupa pengiriman kepala babi yang ditujukan kepada salah seorang wartawannya, Francisca Christy Rosana.

    Tindakan ini merupakan bentuk intimidasi yang jelas-jelas ditujukan untuk membungkam kebebasan pers dan mengancam keselamatan jurnalis.

    “Kami mengutuk keras tindakan teror ini. Pengiriman kepala babi merupakan simbol yang sangat ofensif dan jelas ditujukan untuk mengintimidasi dan menakut-nakuti jurnalis Tempo pada khusuanya, dan junalis lain pada umumnya ujar Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie.

    LBH Keadilan menilai, teror ini merupakan serangan terhadap kebebasan pers yang dijamin oleh Undang-Undang. Tindakan ini tidak hanya mengancam keselamatan jurnalis, tetapi juga merusak iklim demokrasi di Indonesia.
    “Kebebasan pers adalah pilar demokrasi. Tindakan teror seperti ini tidak boleh dibiarkan.

    LBH Keadilan mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan menangkap pelaku teror,” tegas Hamim.

    LBH Keadilan juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersatu melawan segala bentuk intimidasi dan teror terhadap jurnalis dan media massa.

    “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung kebebasan pers dan melindungi jurnalis dari segala bentuk ancaman dan intimidasi,” tambah Hamin.

    LBH Keadilan meminta aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan menangkap pelaku teror. (Red/*)

  • LBH Keadilan Sebut Pelemahan Rupiah dan Gelombang PHK Ancam Hak Asasi Manusia

    LBH Keadilan Sebut Pelemahan Rupiah dan Gelombang PHK Ancam Hak Asasi Manusia

    Mediakawasan.id, Jakarta – Pelemahan nilai tukar rupiah hingga hampir menyentuh angka Rp 17.000 per Dolar AS dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda Indonesia dinilai berpotensi mengancam hak asasi manusia (HAM). Hal ini diungkapkan Ketua Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan), Abdul Hamim Jauzie (Selasa 4/3).

    “Pelemahan rupiah dan PHK adalah masalah HAM yang serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera dari pemerintah,” ujar Hamim.
    Menurutnya, pelemahan rupiah dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini mengancam hak atas standar hidup yang layak bagi masyarakat, terutama kelompok menengah bawah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.

    Hamim menambahkan “Selain itu, pelemahan rupiah juga dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial, yang berdampak negatif pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang berpihak pada pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan”.

    Terkait gelombang PHK, Hamim menilai bahwa PHK masal melanggar hak atas pekerjaan yang layak bagi para pekerja. Hal ini menyebabkan hilangnya mata pencaharian, penurunan pendapatan, dan kesulitan ekonomi.

    “Pemerintah dan perusahaan memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak pekerja, termasuk hak atas perlindungan dari PHK yang sewenang-wenang,” tegasnya.

    Pekerja yang di-PHK berhak mendapatkan jaminan sosial, seperti pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem jaminan sosial berfungsi dengan baik dan memberikan perlindungan yang memadai bagi pekerja yang di-PHK.

    “PHK juga dapat berdampak negatif pada hak atas kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan, kelaparan, dan masalah kesehatan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada pekerja yang di-PHK untuk memastikan pekerja yang di-PHK dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

    Hamim berpendapat bahwa pemerintah harus mengambil kebijakan yang berpihak pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, terutama kelompok menengah bawah. “Perusahaan juga harus menghormati hak-hak pekerja dan melakukan PHK secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan” tutup Hamim. (Red/*)

  • MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Serang, LBH Keadilan Minta Copot Bawaslu Serang

    MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Serang, LBH Keadilan Minta Copot Bawaslu Serang

    Mediakawasan.id, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Serang tahun 2024. MK membatalkan hasil Pilkada tersebut dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemungutan suara ulang.

    Putusan ini diambil setelah MK menemukan adanya pelanggaran yang secara fundamental merusak kemurnian suara pemilih. Dalam pertimbangannya, MK menyoroti keterlibatan struktur aparat pemerintahan desa yang berkaitan erat dengan tindakan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara.

    Pelanggaran ini dinilai menyebabkan keberpihakan kepala desa secara masif di sejumlah kecamatan di Kabupaten Serang. Pada Pilkada Serang 2024, istri Yandri Susanto, Ratu Rachmatu Zakiyah, terpilih sebagai Bupati.

    MK membatalkan Keputusan KPU (PKPU) Nomor 2028 Tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilkada Serang 2024 dan memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk menggelar pemungutan suara ulang dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan dibacakan.

    Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan menilai bahwa putusan MK membuktikan ketidakprofesionalan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang dalam melakukan pengawasan Pilkada Kabupaten Serang. LBH Keadilan mendesak Bawaslu Republik Indonesia untuk mencopot seluruh anggota Bawaslu Kabupaten Serang dan menugaskan Bawaslu Banten untuk mengawasi pemungutan suara ulang.

    “Bawaslu Kabupaten Serang telah gagal melakukan pengawasan padahal ada pelanggaran berupa keterlibatan struktur aparat pemerintahan desa sebagaimana pertimbangan MK,” ujar Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie.

    LBH Keadilan juga meminta agar Presiden Prabowo menegur Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto yang telah cawe-cawe untuk memenangkan isterinya itu.

    Terakhir, salah satu penggagas Konsorsium Masyarakat Banten untuk Demokrasi itu berharap pemungutan suara ulang dapat menghasilkan Pilkada yang lebih adil dan transparan, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. (Red/*)

  • Tagar #KaburAjaDulu Menggema, LBH Keadilan Kritik Pernyataan Wamenaker

    Tagar #KaburAjaDulu Menggema, LBH Keadilan Kritik Pernyataan Wamenaker

    Mediakawasan.id, Banten – Pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, terkait tagar #KaburAjaDulu di media sosial menuai kritik keras dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan.

    Tagar #KaburAjaDulu sendiri muncul sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap kondisi sosial ekonomi dan minimnya peluang kerja di dalam negeri.

    Pernyataan kontroversial Wamenaker, “Mau kabur, kabur saja lah. Kalau perlu jangan balik lagi,” yang diucapkan pada Senin (17/2/2025), dinilai tidak bijak dan tidak mencerminkan sikap seorang pejabat publik yang seharusnya responsif terhadap keluhan masyarakat.

    Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie dalam keterangannya, menyatakan bahwa pernyataan Wamenaker tersebut menunjukkan ketidakpekaan terhadap permasalahan yang dihadapi generasi muda. “Tagar #KaburAjaDulu seharusnya dimaknai sebagai kritik membangun terhadap kebijakan pemerintah, bukan sebagai ajakan untuk meninggalkan negara,” ujarnya.

    Alih-alih menanggapi kritik dengan bijak dan mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja, Wamenaker justru membuat pernyataan yang kontraproduktif. “Seharusnya, pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi generasi muda,” tambah Hamim.

    Tagar #KaburAjaDulu telah menjadi viral di media sosial. Tagar ini mencerminkan keinginan generasi produktif untuk mencari peluang kerja dan studi di luar negeri. Hal ini menjadi sorotan tajam terhadap kondisi ketenagakerjaan dan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang layak. (Red/*)

  • Anggaran Pakaian Dinas Gubernur Banten 1 Miliar, LBH Keadilan Minta Andra Soni Penuhi Janji Kampanye Sekolah Gratis

    Anggaran Pakaian Dinas Gubernur Banten 1 Miliar, LBH Keadilan Minta Andra Soni Penuhi Janji Kampanye Sekolah Gratis

    Mediakawasan.id, Banten – Ketua Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan, Abdul Hamim Jauzie, mengecam keras alokasi anggaran lebih dari Rp1 miliar untuk pengadaan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Menurutnya, tindakan tersebut tidak berempati terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat Banten.

    “Ditengah kondisi ekonomi yang sulit, banyak warga masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, alokasi anggaran untuk pakaian dinas sebesar itu amat sangat berlebihan, tidak pantas dan tidak berempati,” ujar Hamim (Rabu, 19/2)

    LBH Keadilan juga berpendapat bahwa anggaran tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti sekolah gratis yang dijanjikan Gubernur saat kampanye.

    “Anggaran ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih penting dan mendesak bagi masyarakat. Ini adalah contoh nyata dari ketidakpedulian pemerintah terhadap kondisi riil yang dihadapi oleh rakyat,” lanjutnya.

    LBH Keadilan mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran tersebut dan mengalihkannya untuk kepentingan yang lebih luas bagi masyarakat Banten.

    “Kami meminta agar pemerintah daerah lebih bijak dalam mengelola anggaran dan lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya,” tegasnya. (Red/*)