Tag: LBH Keadilan

  • DPR Revisi Dua Undang-Undang, LBH Keadilan Khawatirkan Ganggu Kerja Pers

    DPR Revisi Dua Undang-Undang, LBH Keadilan Khawatirkan Ganggu Kerja Pers

    Mediakawasan.id, Jakarta – Undang-UndangDewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan revisi Undang-Undang Hak Cipta, dan UU Penyiaran. Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan) memberikan catatan atas rencana DPR tersebut.

    Direktur LBH Keadilan, Nurbayu Susandra, mengingatkan agar perubahan kedua regulasi tersebut tidak disusupi pasal-pasal karet yang justru berpotensi menjadi instrumen baru untuk membungkam kemerdekaan pers. Kekhawatiran ini berkaca pada lemahnya kluster Pembatasan Hak Cipta (Fair Use) serta ancaman jerat Ketentuan Pidana yang terdapat dalam Pasal 112-115 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang rawan disalahgunakan untuk mengkriminalisasi pers, ditambah ancaman nyata dari Draft Pasal 50B RUU Penyiaran yang secara eksplisit memuat larangan tayangan eksklusif jurnalistik investigasi serta memuat pasal karet pencemaran nama baik.

    “Jadi, pasal-pasal pidana tersebut memang sudah ada di dalam undang-undang yang berjalan sekarang. Nah, kekhawatiran yang muncul adalah ketika pemerintah dan DPR hendak melakukan Revisi UU Hak Cipta, celah pidana di pasal-pasal tersebut rawan disalahgunakan jika tim perumus tidak memasukkan pasal pengecualian yang tegas bagi jurnalis (fair use)”, Ujar Sandra (15/6).

    Menurut Sandra, perlindungan hak cipta atas karya intelektual memang penting, namun implementasinya tidak boleh mengorbankan hak publik untuk mendapatkan informasi maupun menghambat kerja-kerja jurnalistik.

    “Kami melihat ada potensi dimana regulasi hak cipta bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengkriminalisasi atau menyensor produk jurnalistik, terutama berita yang bersifat investigasi atau kritik terhadap kebijakan publik,” ujar Sandra (15/6).

    Sandra menjelaskan, dalam dunia pers, penggunaan kutipan, rujukan visual, atau dokumen publik merupakan hal yang lumrah demi kepentingan berita yang akurat and berimbang. Jika aturan hak cipta dibuat terlalu kaku tanpa memberikan pengecualian yang jelas bagi kerja jurnalistik maka pers akan dilingkupi rasa takut dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar keempat demokrasi.

    Lebih lanjut, LBH Keadilan mendesak tim perumus revisi UU Hak Cipta untuk secara eksplisit memasukkan klausul pengecualian bagi produk pers yang bekerja di bawah payung UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

    “Jangan sampai atas nama melindungi kekayaan intelektual, substansi UU Pers ditabrak. Pers bekerja untuk kepentingan umum. Jika revisi ini justru menciptakan iklim ketakutan (chilling effect) bagi jurnalis, maka yang dirugikan adalah kualitas demokrasi kita,” tambah Sandra.

    LBH Keadilan mengajak publik untuk mengawal jalannya pembahasan revisi tersebut di DPR. “Kami mengajak masyarakat dan seluruh komunitas pers untuk solid dan kritis membaca setiap draft pasal yang disodorkan agar fungsi kontrol sosial pers tidak lumpuh di masa depan” tutup Sandra. (Red/*)

  • LBH Keadilan Kritik Kemenkum RI Terkait Nasib OBH Terakreditasi dan Pemotongan Anggaran

    LBH Keadilan Kritik Kemenkum RI Terkait Nasib OBH Terakreditasi dan Pemotongan Anggaran

    ​Mediakawasan.id, Jakarta – Forum Nasional Bantuan Hukum (Fornas Bankum), sebuah wadah yang beranggotakan berbagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Indonesia, melayangkan kritik keras terhadap Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI). Pemerintah dinilai abai dan memandang sebelah mata eksistensi OBH yang selama ini menjadi ujung tombak keadilan bagi masyarakat miskin.

    ​Direktur LBH Keadilan sekaligus Anggota Fornas Bankum, Nurbayu Susandra, menyatakan bahwa proses akreditasi ketat yang dilalui oleh ribuan OBH di Indonesia seolah tidak ada harganya di mata penyelenggara bantuan hukum.

    ​”Kami ini sudah terakreditasi resmi, mengabdi untuk bangsa, negara, dan mendampingi rakyat miskin yang buta hukum di akar rumput. Namun ironisnya, eksistensi dan keringat rekan-rekan OBH di lapangan hanya dipandang sebelah mata oleh Kemenkum RI,” ujar Sandra kepada wartawan, Selasa (26/5).

    ​Sandra membeberkan adanya kontradiksi besar antara narasi yang dibangun pemerintah dengan realita yang mencekik keberlangsungan hidup OBH di berbagai daerah saat ini.

    Ironisnya, pada Mei ini, kontrak pemberian bantuan hukum antara OBH dan Kemenkum RI secara sepihak diubah melalui addendum yang berdampak pada pemangkasan anggaran secara drastis.

    ​”Negara menuntut kami profesional, tapi realitanya anggaran untuk OBH justru terus mengecil. Kami mencatat terjadi pemotongan anggaran hingga 40 persen lebih melalui addendum kontrak bulan ini. Kami sangat menyayangkan dan mengecam tindakan tersebut. Pemerintah selalu mendengung-dengungkan bahwa access to justice bagi warga miskin adalah prioritas, tapi bagaimana bisa jadi prioritas kalau anggarannya dipangkas sepihak dan jauh dari kata layak?” tegas Sandra.

    ​Jika kondisi ini terus dibiarkan, Sandra mengingatkan bahwa masyarakat marginal yang sedang berjuang mencari keadilanlah yang paling dirugikan. Banyak OBH kini terpaksa membatasi kuota pendampingan karena kehabisan napas secara operasional akibat kebijakan anggaran tersebut.

    ​Oleh karena itu, LBH Keadilan mendesak Menteri Hukum RI untuk segera melakukan evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan Bantuan Hukum (Bankum) nasional.

    ​”Kami mendesak Kemenkum RI untuk segera merevisi standar anggaran penanganan perkara dan menambah alokasinya. Tempatkan kami sebagai mitra strategis negara dalam menegakkan konstitusi, bukan sebagai objek pelaksana proyek dengan anggaran seadanya. Jangan sampai jargon “Negara Hukum” hanya jadi pemanis retorika, sementara rakyat kecil tetap tersisih saat mencari keadilan,” tuntutnya.

    ​Lebih lanjut, Sandra menyoroti langkah Kemenkum RI yang baru-baru ini memamerkan rencana perluasan kerja sama dengan mematok target hingga 1.000 OBH, namun tidak dibarengi dengan komitmen anggaran yang berpihak.

    ​”Ini sebuah ironi yang memalukan, program setengah hati. Di satu sisi, Kemenkum RI pamer ke publik lewat media bahwa mereka menambah kerja sama hingga 1.000 OBH sebagai bagian dari Program Reformasi Hukum.

    Logikanya, kalau kuantitas mitra ditambah, anggaran pun harus dinaikkan secara proporsional. Namun realitanya, anggaran untuk OBH yang ada justru dipangkas lewat dalih penajaman anggaran,” tambah Sandra.

    ​Tidak hanya dihadapkan pada pemotongan anggaran penanganan perkara, OBH saat ini juga dibebani tugas tambahan untuk memfasilitasi program negara lainnya di tingkat desa. OBH diwajibkan bertindak sebagai tim supervisi dan pendamping Paralegal Desa/Kelurahan, mulai dari proses pembentukan, pembinaan, hingga pelaporannya. Ironisnya, seluruh kegiatan tambahan tersebut sama sekali tidak mendapatkan dukungan anggaran dari negara.

    ​”Pemerintah terkesan hanya mencari panggung publik dengan jargon-jargon perlindungan hukum tanpa mau memikirkan nasib operasional para advokat publik di lapangan,” tutup Sandra.

  • LBH Keadilan: Pelarangan Film “Pesta Babi” Ancaman Serius Bagi Demokrasi

    LBH Keadilan: Pelarangan Film “Pesta Babi” Ancaman Serius Bagi Demokrasi

    Mediakawasan.id, Jakarta – Direktur LBH Keadilan, Nurbayu Susandra, mengecam keras aksi pelarangan dan pembubaran pemutaran film dokumenter “Pesta Babi” yang terjadi di berbagai daerah.

    Menurutnya, tindakan tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dijamin oleh konstitusi.

    Sandra menilai, intimidasi yang terjadi mencerminkan masih kuatnya praktik pembatasan ruang demokrasi di Indonesia, baik melalui tekanan aparat keamanan maupun ketakutan institusi terhadap diskusi publik yang kritis.

    “Pelarangan dan pembubaran pemutaran film dokumenter Pesta Babi di berbagai daerah merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan akademik, dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945,” kata Sandra (Kamis, 14/5).

    Film Pesta Babi merupakan karya kolaboratif yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale. Film ini memotret perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan, seperti suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu, dalam mempertahankan tanah adat mereka dari ekspansi industri skala besar.

    Sandra memaparkan, berdasarkan catatan jaringan masyarakat sipil, telah terjadi puluhan tindakan intimidasi selama rangkaian pemutaran film berlangsung. Bentuknya beragam, mulai dari pengawasan intelijen, pendataan panitia, hingga pembubaran paksa dengan dalih menjaga ketertiban. Ia menegaskan bahwa aparat keamanan tidak memiliki wewenang untuk menentukan karya seni apa yang layak ditonton oleh masyarakat.

    “Aparat keamanan tidak memiliki kewenangan menentukan karya seni apa yang boleh atau tidak boleh ditonton masyarakat. Tugas aparat adalah menjamin keamanan warga negara, bukan melakukan sensor terhadap ruang ekspresi budaya dan intelektual publik,” lanjut Sandra.

    Lebih lanjut, Sandra menjelaskan bahwa praktik pembubaran ini menciptakan iklim ketakutan dan self-censorship (swasensor) di kalangan seniman, akademisi, dan mahasiswa. Ia mengingatkan bahwa dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan terhadap sebuah karya seharusnya diselesaikan melalui dialog atau kritik terbuka, bukan melalui intimidasi.

    LBH Keadilan mendesak pemerintah, Polri, TNI, untuk segera menghentikan segala bentuk intimidasi terhadap forum diskusi damai.

    LBH Keadilan menuntut agar negara menindak tegas pihak-pihak yang melakukan kekerasan terhadap kegiatan sipil yang sah dan memastikan ruang demokrasi tetap terbuka tanpa rasa takut.

    “Demokrasi yang sehat tidak dibangun melalui pelarangan dan intimidasi, melainkan melalui keberanian membuka ruang dialog, penghormatan terhadap perbedaan pandangan, dan perlindungan terhadap kebebasan warga negara,” tutup Sandra. (Red/*)

  • LBH Keadilan: Diperlukan Standarisasi “Pemaafan Hakim” dalam Implementasi KUHP Nasional

    LBH Keadilan: Diperlukan Standarisasi “Pemaafan Hakim” dalam Implementasi KUHP Nasional

    Mediakawasan.id, Jakarta – LBH Keadilan merilis hasil penelitian terbaru yang menyoroti urgensi standarisasi operasional terhadap asas pemaafan hakim (rechterlijk pardon) pasca berlakunya KUHP Nasional. LBH Keadilan menilai langkah ini krusial agar inovasi hukum tersebut tidak menjadi instrumen yang subjektif di tangan para hakim.

    Ketua tim peneliti LBH Keadilan, Halimah Humayrah Tuanaya, mengungkapkan bahwa penelitian ini berakar dari kegelisahan terhadap paradigma hukum kolonial yang cenderung kaku dan retributif. Halimah merujuk pada fenomena “tajam ke bawah” yang sering kali mengorbankan masyarakat marginal.

    “Hukum sering kali hanya menjadi corong undang-undang tanpa memperhatikan nilai keadilan substantif, seperti pada kasus pencurian tiga buah kakao oleh Nenek Minah yang tetap diproses secara kaku hingga ke meja hijau,” ujar Halimah dalam keterangannya.

    Penelitian tersebut membedah Pasal 54 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023, yang memberikan kewenangan penuh kepada hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah tanpa menjatuhkan pidana maupun tindakan. Sepanjang tahun 2026, LBH Keadilan mencatat tren positif dalam 20 putusan pemaafan hakim yang menunjukkan pergeseran paradigma peradilan di Indonesia.

    Dalam naskah penelitiannya, LBH Keadilan menjelaskan bahwa tren positif tersebut terlihat dari keberanian hakim dalam mengoreksi kriminalisasi terhadap kaum marginal. Di PN Muara Enim dan PN Rengat, misalnya, pemaafan hakim secara progresif digunakan untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, di PN Mempawah, pemaafan bahkan diterapkan pada delik kealpaan yang menyebabkan kematian karena adanya pengampunan tulus dari keluarga korban.

    “Hal ini menunjukkan bahwa pemaafan hakim mulai berfungsi sebagai instrumen pemulihan keadaan, di mana perdamaian dan sisi kemanusiaan lebih diutamakan daripada sekadar penghukuman fisik,” tambah Halimah.

    Namun, LBH Keadilan mencatat adanya risiko besar berupa disparitas peradilan yang mencolok akibat multitafsirnya istilah “ringannya perbuatan” dalam undang-undang. Untuk memitigasi risiko tersebut, tim peneliti merekomendasikan agar Mahkamah Agung menetapkan tindak pidana dengan ancaman di bawah lima tahun sebagai kategori “ringan” yang layak dimaafkan, sesuai dengan batasan pidana pengawasan dalam Pasal 75 KUHP.

    LBH Keadilan menekankan bahwa penguatan melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2026 dan Rancangan PERMA sangat dibutuhkan sebagai panduan operasional. Implementasi aturan ini menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa pemaafan hakim benar-benar berfungsi sebagai “katup pengaman” guna mencapai keadilan substantif, sekaligus menjadi solusi atas krisis overcrowding di Lapas yang saat ini didominasi oleh narapidana dengan hukuman di bawah satu tahun. (Red/rlls)

  • LBH Keadilan Minta Walikota Tangsel Berhenti Pidanakan Warga

    LBH Keadilan Minta Walikota Tangsel Berhenti Pidanakan Warga

    Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang menyeret 48 warga ke meja hijau dalam Operasi Gakkumdu pembuangan sampah sembarangan menuai protes keras.

    Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk “cuci tangan” pemerintah atas kegagalan membangun sistem pengelolaan sampah yang layak. ​Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan) mendesak agar praktik kriminalisasi terhadap warga ini segera dihentikan.

    Direktur LBH Keadilan, Nurbayu Susandra, menegaskan bahwa saat ini akar masalah bukan terletak pada perilaku warga, melainkan pada buruknya tata kelola pengelolaan sampah.

    ​”Walikota harus segera menghentikan tindakan mempidanakan warganya sendiri! Penegakan hukum ini kehilangan legitimasi moral karena dijalankan di tengah kegagalan Pemkot Tangsel dalam memenuhi hak pelayanan publik masyarakat,” tegas Sandra.

    ​Bagi LBH Keadilan, menjamurnya pembuangan sampah di berbagai titik adalah dampak nyata dari gagalnya masalah pengelolaan sampah di Tangsel.

    Sandra menilai, sangat tidak adil jika warga kelas bawah yang paling terdampak buruknya layanan publik justru menjadi sasaran pendekatan represif.
    ​”Pendekatan ini hanya mengalihkan kesalahan struktural birokrasi menjadi kesalahan individual. Sangat ironis ketika pemerintah daerah yang belum menjalankan mandat UU Nomor 18 Tahun 2008 secara optimal, justru sibuk menghukum warga,” tambahnya.

    ​LBH Keadilan mengingatkan bahwa sesuai prinsip good governance, negara seharusnya hadir sebagai penyedia sistem yang solutif, bukan sekadar penegak sanksi. Tanpa pembenahan tata kelola dari hulu, operasi semacam ini dianggap hanya sebagai simbol ketegasan semu.

    ​”Sekali lagi, stop pidanakan warga! Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian politik Walikota untuk mengevaluasi birokrasi dan membenahi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, bukan malah menyeret rakyat kecil ke pengadilan,” pungkasnya. (Red/rlls)

  • LBH Keadilan: Bantahan UMJ Soal Isu “Mahar: Demonstrasi Menyisakan Tanya

    LBH Keadilan: Bantahan UMJ Soal Isu “Mahar: Demonstrasi Menyisakan Tanya

    Mediakawasan.id, Jakarta – Direktur LBH Keadilan, Nurbayu Susandra, menanggapi klarifikasi resmi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) terkait bantahan adanya permintaan “mahar” atau imbalan di balik aksi demonstrasi pengelolaan sampah oleh BEM UMJ.

    Meskipun Wakil Rektor IV UMJ Septa Candra, telah menegaskan isu tersebut tidak benar, LBH Keadilan menilai publik masih membutuhkan jawaban yang lebih substantif.

    Sandra, panggilan​ akrab Direktir LBH Keadilan itu, mengapresiasi langkah UMJ yang melakukan pertemuan dengan Pemkot Tangsel pada Senin (12/1), namun ia mencatat bahwa bantahan yang bersifat normatif belum tentu bisa meredam keraguan publik, terutama karena isu ini berkembang dari tangkapan layar (screenshot).

    ​”Kami menghargai bantahan dari pihak UMJ yang menyebut tidak ada praktik transaksional.

    Sandra mengkritisi bahwa jika benar isu tersebut adalah fitnah yang merugikan citra institusi dan mahasiswa, maka langkah klarifikasi seharusnya tidak berhenti pada kata “tidak benar”.

    ​”Jika UMJ menyebut itu tidak memiliki dasar fakta dan sengaja menggiring opini, pertanyaannya, apakah pihak kampus sudah melakukan audit internal atau investigasi? Jangan sampai pertemuan dengan Pemkot Tangsel kemarin justru hanya berkesan sebagai upaya meredam isu demi kepentingan kedua belah pihak agar tidak malu, tanpa membongkar siapa oknum di balik isu tersebut,” tegasnya.
    ​
    Lebih lanjut, Sandra mendorong agar UMJ berani mengambil langkah hukum jika benar merasa difitnah.

    ​”Kritik mahasiswa terhadap pengelolaan sampah adalah hak publik yang harus dilindungi. Namun, jika ada tuduhan pemerasan yang menyertainya, itu masalah hukum lain. Menutup kasus ini hanya dengan pernyataan “normatif” justru bisa meninggalkan bom waktu bagi kredibilitas kampus di masa depan,” pungkas Sandra. (Red/*)

  • Beredar Tangkapan Layar Pemerasan Dibalik Demo, LBH Keadilan Sarankan Rektor UMJ Klarifikasi

    Beredar Tangkapan Layar Pemerasan Dibalik Demo, LBH Keadilan Sarankan Rektor UMJ Klarifikasi

    Mediakawasan.id, Jakarta – Media sosial tengah dihebohkan dengan beredarnya sebuah tangkapan layar percakapan WhatsApp yang membawa nama institusi Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Pesan tersebut berisi tudingan terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UMJ yang diduga meminta sejumlah uang kepada pejabat demi membatalkan rencana aksi demonstrasi.

    Menanggapi kegaduhan tersebut, Direktur LBH Keadilan Nurbayu Susandra, angkat bicara. Ia menyarankan pihak Rektorat UMJ untuk segera mengambil langkah konkret guna memastikan kebenaran informasi yang beredar luas tersebut.

    Perempuan yang akrab dipanggil Sandra itu menegaskan bahwa meskipun kebenaran isi percakapan tersebut belum terverifikasi secara hukum, Rektor UMJ sebaiknya memberikan klarifikasi kepada publik.

    “Rektor UMJ sebaiknya segera memberikan klarifikasi. Hal ini sangat penting agar semuanya menjadi jelas dan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat” ujar Sandra pada Jumat, (9/1).

    Menurutnya, klarifikasi ini bukan hanya untuk menjaga nama baik universitas, tetapi juga untuk melindungi integritas gerakan adik-adik mahasiswa secara umum.

    Lebih lanjut, Sandra menyoroti adanya dua kemungkinan di balik beredarnya tangkapan layar tersebut. Ia melihat perlunya investigasi internal apakah tuduhan tersebut memiliki dasar fakta atau justru merupakan sebuah desain untuk menjatuhkan kredibilitas mahasiswa.

    “Kita harus melihat ini secara jernih. Apakah benar ada oknum yang bermain, atau ini sebenarnya hanyalah upaya penggembosan terhadap gerakan mahasiswa yang tengah kritis menyuarakan isu-isu rakyat, seperti masalah sampah yang disebut dalam pesan tersebut” tutupnya.(Red/*)

  • Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Banjir Sumatra, LBH Keadilan: Putusan Tepat

    Prabowo Hapus Utang KUR Petani Korban Banjir Sumatra, LBH Keadilan: Putusan Tepat

    Mediakawasan.id, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan) memberikan apresiasi positif terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan menghapuskan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani korban bencana banjir di Sumatra. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah humanis dan tepat dalam merespons kondisi force majeure yang dialami para petani.

    “Kami menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo ini. Penghapusan utang KUR petani yang terdampak banjir adalah keputusan yang sangat manusiawi dan mencerminkan kepedulian pemerintah terhadap rakyat kecil,” ujar Advokat Publik LBH Keadilan Ahmad Muhibullah, Minggu (7/12).

    Muhibullah menjelaskan bahwa kebijakan ini sesuai dengan prinsip keadilan sosial, mengingat para petani kehilangan sumber penghidupan akibat bencana alam yang berada di luar kendali mereka. Sawah kebun yang rusak diterjang banjir membuat para petani tidak mampu berproduksi dan melunasi kewajiban finansial mereka.

    “Petani adalah tulang punggung ketahanan pangan nasional. Ketika mereka tertimpa musibah, sudah seharusnya negara hadir memberikan perlindungan, bukan malah membebani mereka dengan tagihan utang yang mustahil dilunasi,” tegas Muhibbullah.

    LBH Keadilan juga mengapresiasi penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai komandan satuan tugas percepatan perbaikan infrastruktur. Langkah ini dinilai strategis untuk mempercepat pemulihan akses logistik dan mobilitas masyarakat di wilayah terdampak.

    “Pelibatan TNI AD dengan kekuatan Zeni dan pasukan konstruksinya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan pasca-bencana. Ini adalah sinergi yang baik antara sipil dan militer untuk kepentingan rakyat,” kata Muhibullah.

    Namun demikian, LBH Keadilan mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan komitmen ini dengan mekanisme yang jelas dan transparan. Muhibbullah berharap tidak ada hambatan birokrasi yang memperlambat implementasi kebijakan penghapusan utang tersebut.

    “Kami meminta pemerintah untuk segera menyusun petunjuk teknis yang jelas tentang mekanisme penghapusan utang KUR ini, termasuk kriteria petani yang berhak, prosedur verifikasi, dan timeline pelaksanaannya. Jangan sampai kebijakan baik ini terhambat di level teknis,” imbuhnya.

    LBH Keadilan juga mengingatkan pentingnya jaminan ketersediaan pangan bagi masyarakat terdampak. Komitmen Presiden Prabowo untuk mengirim suplai pangan dari daerah lain perlu dikawal agar distribusinya tepat sasaran dan tidak menimbulkan spekulasi harga. (Red/rlls)

  • Munas IV FPL 2025: LBH Keadilan Hadir Perkuat Arah Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan

    Munas IV FPL 2025: LBH Keadilan Hadir Perkuat Arah Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan

    Mediakawasan.id, Jakarta – Musyawarah Nasional (Munas) IV Forum Pengada Layanan (FPL) resmi dibuka hari kemarin, Kamis (27/11/2025), di Hotel Ambhara, Jakarta. Acara yang berlangsung hingga Sabtu (29/11/2025) ini mengangkat tema utama “Memperkuat Partisipasi Bermakna Organisasi Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan”.

    Munas IV FPL merupakan mekanisme pengambilan keputusan tertinggi jaringan FPL, yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. Forum ini menjadi ruang bagi anggota untuk merefleksikan tantangan dan peluang pendampingan perempuan korban kekerasan dalam tiga tahun terakhir. Tujuannya adalah untuk mengkonsolidasikan pandangan dan strategi penanganan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia untuk periode kepengurusan selanjutnya.

    Acara pembukaan pada Hari Pertama (Kamis, 27 November 2025) dihadiri oleh Wakil Menteri KPPPA, Veronica Tan, yang bertindak sebagai Keynote Speech.
    Setelah sambutan utama, agenda dilanjutkan dengan Diskusi Cross Learning UPTD PPA dan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.

    Diskusi ini menampilkan sejumlah narasumber, termasuk Asdep Tata Kelola Kelembagaan UPTD PPA Kementerian PPPA, Direktur Fasilitasi Kelembagaan & Kepegawaian Perangkat Daerah Kementerian Dalam Negeri, serta perwakilan dari FPL Siti Mazumah.

    Salah satu organisasi anggota FPL, Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Banten (LBH Keadilan), turut hadir dan berpartisipasi dalam Munas ini. LBH Keadilan diwakili oleh Jamilah. Kehadiran LBH Keadilan merupakan bentuk komitmen dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi program FPL dalam mengadvokasi pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan.

    Agenda Munas IV mencakup beberapa kegiatan penting, yaitu Diskusi Cross Learning UPTD PPA dan Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, Launching dan Seminar Kajian Refleksi 3 tahun UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual), Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus FPL Periode 2022-2025, termasuk Dewan Pengarah Nasional, Dewan Etik, dan Sekretariat Nasional, Sidang Komisi untuk membahas Kode Etik FPL, Perubahan Anggaran Dasar, serta Pokok-Pokok Kebijakan dan Arah Program FPL Periode 2025-2028. Munas juga akan memilih Dewan Pengarah Nasional, Dewan Etik, Sekretaris Nasional, dan Koordinator Wilayah untuk periode 2025-2028.

    Munas ini diselenggarakan bertepatan dengan momentum pergantian kepemimpinan di tingkat nasional dan daerah, serta pemberlakuan KUHP yang baru dan sejumlah peraturan pemerintah untuk pelaksanaan UU TPKS.

    Diharapkan Munas IV FPL dapat menghasilkan “peta jalan” yang solid untuk melanjutkan kerja-kerja pendampingan bagi perempuan korban kekerasan, sekaligus memperkuat peran organisasi berbasis masyarakat dalam advokasi hak-hak korban di tengah tantangan sumber daya yang semakin terbatas. (Red/*)

  • LBH Keadilan Mendesak Partai Politik Segera Pecat Anggota DPR Pembuat Gaduh

    LBH Keadilan Mendesak Partai Politik Segera Pecat Anggota DPR Pembuat Gaduh

    Mediakawasan.id, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan) mendesak pimpinan partai politik mengambil tindakan tegas untuk meredam gelombang unjuk rasa yang terus meluas ke berbagai daerah. Ketua Pengurus LBH Keadilan, Abdul Hamim Jauzie, menyarankan agar partai segera melakukan recall atau pergantian terhadap anggota DPR yang dianggap memicu kemarahan publik.

    Pernyataan ini disampaikan di tengah meluasnya aksi demonstrasi yang tak hanya berlangsung di jalanan, tetapi juga merambah ke rumah-rumah sejumlah politisi. Berbagai pemberitaan menyebutkan setidaknya tiga rumah politisi menjadi sasaran pengrusakan dan penjarahan oleh massa yang marah.

    Menurut Hamim, janji-janji yang sebelumnya dilontarkan oleh pimpinan partai politik, seperti evaluasi atau penghapusan tunjangan rumah dinas, tidak lagi cukup untuk meredakan emosi masyarakat. “Publik sudah terlanjur tidak percaya pada partai politik,” ujarnya.

    Ia menambahkan, satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan dan menghentikan aksi massa adalah dengan tindakan nyata. “Satu-satunya jalan, copot anggota DPR yang membuat gaduh tersebut,” tegasnya.

    LBH Keadilan meyakini, langkah pemecatan ini akan menjadi sinyal kuat bahwa partai politik serius mendengarkan aspirasi rakyat. “Dengan itu, kami berkeyakinan, publik akan berhenti menggelar aksi,” pungkas Hamim. (Red/*)