Media Kawasan

Tag: Aleg PKS

  • Aleg PKS Terima Aspirasi Pegiat Koperasi Terkait RUU PPSK

    Aleg PKS Terima Aspirasi Pegiat Koperasi Terkait RUU PPSK

    Mediakawasan.id, Jakarta- Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menerima aspirasi dari kelompok masyarakat penggerak koperasi di Indonesia. Diantaranya Ikosindo, Forkopi, Askopindo, AMKI dan PBKM Indonesia. Kelompok penggerak koperasi ini hadir untuk menyampaikan aspirasi terkait pembahasan koperasi dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK). Dalam acara yang diselenggarakan di ruang pertemuan fraksi PKS DPR RI pada Selasa (15/11/2022) ini, Anis didampingi oleh anggota komisi XI dari PKS lainnya yaitu Hidayatulloh dan Ecky Awal Muharam.

    Diantara aspirasi yang disampaikan oleh peserta yaitu tentang filosofi koperasi.  Koperasi merupakan lembaga yg berasal dari kumpulan orang, bukan kumpulan modal. Oleh karena itu koperasi tidak bisa disamakan dengan  lembaga keuangan yang dimasukkan dalam RUU PPSK. Hal lain yaitu tentang pengawasan. Koperasi memiliki sistem pengawasan tersendiri yaitu dengan pengawasan langsung dari anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Hal ini tentu berbeda dengan usulan pengawasan yang dilakukan oleh OJK yang terbiasa mengawasi perbankan.  Selain itu, perlu dioerhatikan dari sisi pengguna koperasi yang justru lebih banyak terdiri dari para pelaku UMKM yang mayoritas unbankable. Selain itu, anggota koperasi juga merupakan pengguna koperasi itu sendiri.

    Menanggapi aspirasi yang disampaikan, wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan selaras dengan apa yang selama ini diperjuangkan PKS. Ia menegaskan, “Koperasi menghimpun dana dari anggotanya sendiri. Jika pengelolaannya diregulasi sehingga diperlakukan sama dengan perbankan, tentu sangat memberatkan. Apalagi untuk koperasi yang pengelolaan aset dan dana anggotanya masih kecil. Selain itu, beban OJK juga akan semakin berat, sebab pada prinsipnya OJK melakukan pengawasan pada penghimpunan pihak ketiga,” katanya.

    Lebih jauh, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menjelaskan bahwa koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Karena dia soko guru, harusnya ekonomi Indonesia mengacu kepada koperasi. Di koperasi ada kasih sayang, kerja sama, gotong royong, berbagi, dll. “Aktivitas ekonomi dimana yang kuat memakan yang lemah, itu bukan jati diri koperasi. Dan harusnya sistem ekonomi seperti itu tidak diizinkan,” tambahnya. Anis pun berkomitmen, “PKS berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait RUU PPSK ini, termasuk terkait koperasi.” (red/*)

  • Aleg PKS Berharap RUU Ekonomi Syariah Dapat Memperkuat Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia

    Aleg PKS Berharap RUU Ekonomi Syariah Dapat Memperkuat Sistem Ekonomi Syariah di Indonesia

    Mediakawasan.id, Jakarta- Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan bahwa ekonomi syariah membutuhkan satu payung hukum yang dapat menguatkan sistem ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Diskusi Publik mengenai RUU Ekonomi Syariah Masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang diadakan oleh Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI), Ahad, 13 November 2022.

    “Undang-undang Ekonomi Syariah diharapkan dapat menjadi payung hukum yang menguatkan undang-undang terkait sektor ekonomi syariah yang sudah ada sebelumnya,” kata Anis. Ia menambahkan, “Pengaturan sektor ekonomi syariah di Indonesia, masih membutuhkan dasar hukum yang kuat. Sebagai landasan pengaturan yang jelas dalam perkembangan ekonomi syariah.”

    Politisi senior PKS ini menjelaskan bahwa stakeholder Ekonomi Syariah membutuhkan kelengkapan undang-undang ekonomi syariah dengan empat fungsi. Keempat fungsi tersebut adalah; menciptakan kepastian hukum, mendudukkan posisi ekonomi syariah dalam konteks pembangunan dan perekonomian nasional, mendorong kontribusi ekonomi syariah di Indonesia, dan menjawab kebutuhan perkembangan ekonomi syariah yang pesat.

    Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menegaskan bahwa  secara substansi, RUU mengenai Ekonomi Syariah ini penting sebagai bagian dari upaya untuk mengejawantahkan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Yaitu dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Namun demikian, Anis mengingatkan bahwa perjuangan  RUU Ekonomi Syariah dalam Prolegnas masih panjang. “RUU ini membutuhkan  dukungan dari berbagai stakeholder dan pakar-pakar ekonomi. Serta pengawalan yang intensif pada setiap tahapnya,” pungkasnya. (red/*)

  • PKS: Tata Kelola APBN Buruk, Jangan Kambing Hitamkan Dana Pensiun

    PKS: Tata Kelola APBN Buruk, Jangan Kambing Hitamkan Dana Pensiun

    Mediakawasan.id, Jakarta- Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa dana pensiunan ASN, TNI & POLRI belakangan ini menjadi sorotan publik. Pasalnya dia menyatakan bahwa dana pensiunan membebani APBN hingga Rp 2.800 Triliun.

    Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan Partai Keadilan Sejahtera, Anis Byarwati menyoroti pernyataan yang kurang bijak serta dapat menyakiti perasaan dari ASN, TNI & POLRI dan tidak kreatifnya pemerintah dalam mengatasi kondisi perekonomian saat ini.

    “Pernyataan pemerintah seperti ini sangat tidak perlu, padahal kondisi masyarakat sedang dibebankan oleh kondisi perekonomian yang tidak membaik. Jangan cari alasan dengan menjadikan dana pensiunan ASN, TNI & POLRI sebagai beban APBN”, katanya (30/8/2022) di Jakarta.

    Lebih lanjut Wakil Ketua BAKN DPR RI ini menyinggung asal dari iuran dana pensiun yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) juga berasal dari kantong gaji para abdi negara yang dipotong sebesar 4,75% setiap bulannya, dan statement ini bisa berdampak buruk terhadap kinerja yang menurun.

    “Jelas sudah diatur dari dulu oleh undang-undang kalau iuran ini dipotong sebesar 4,75% setiap bulannya dari gaji ASN, TNI dan POLRI. Tolong bijaksanalah pemerintah dalam mengeluarkan statement, bisa berdampak psikologis terhadap menurunnya motivasi dan produktifitas kerja abdi negara,” tambahnya.

    Lebih lanjut Anggota Komisi XI DPR RI ini mengingatkan pendekatan pemerintah jangan menjadikan ASN, TNI & POLRI sebagai faktor produksi dengan acuan beban biaya atau cost. Sedangkan di negara-negara maju pendekatannya sudah human capital.

    “Pemerintah seharusnya sadar betul pendekatan manusia jangan berdasarkan biaya atau cost karena ini menjadikan manusia sebagai faktor produksi bukan human capital,” tegasnya.

    Politikus dari partai PKS ini membenarkan atas urgensi perbaikan sistem iuran dana pension yang lebih berkeadilan di masa mendatang. Terlebih dengan tantangan ageing population yang harus dipersiapkan sedari sekarang, namun tetap dengan cara menjaga perasaan abdi negara.

    “Secara umum skema iuran dana pensiun memang harus diperbaiki, dengan model manfaat pasti yang unfully funded dalam jangka panjang, negara tidak akan sanggup menanggung semua pensiunan dan anak-anaknya hingga usia dewasa. Disisi lain, perlu diperhatikan banyak rakyat sebagai pegawai swasta yang tidak bisa mendapatkan pensiun, dan mereka pembayar pajak (ikut menanggung) juga”, ungkapnya.

    Oleh karena itu, perlunya pemerintah mengambil sikap yang jelas dan berpihak kepada masyarakat, dengan melakukan efisiensi APBN dari banyaknya pengeluaran yang tidak tepat sasaran di tengah kondisi perekonomian nasional yang masih mengalami tekanan.“Kenapa tidak menunda proyek-proyek besar yang tidak prioritas? Alih-alih mempermasalahkan dana pensiun, Pemerintah harus mencari cara untuk menyelamatkan APBN kita,” tutup Anis. (Red/*)

  • Aleg DPR RI Fraksi PKS Berikan Sejumlah Catatan Pada Laporan Keuangan Kemenkeu Pada APBN 2021

    Aleg DPR RI Fraksi PKS Berikan Sejumlah Catatan Pada Laporan Keuangan Kemenkeu Pada APBN 2021

    Mediakawasan.id, Jakarta- komisi XI DPR RI melangsungkan rapat kerja dengan Menteri Keuangan untuk membahas laporan keuangan kementerian keuangan dalam APBN tahun 2021. Pada rapat yang dilaksanakan di komplek kantor DPR RI Senayan Jakarta ini, anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan apresiasi atas capaian kementerian keuangan yang sudah 11 kali mencapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dalam pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK. Bersama dengan itu, ia menyampaikan beberapa masukannya. Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi kementerian keuangan sangat berat.

    “Mengembalikan defisit keuangan negara maksimal 3 persen di tahun 2023 tentu tidak mudah. Tapi dengan kerja keras dari semua unsur, mudah-mudahan kita mampu mengatasi semua itu,” kata Anis.

    Masukan pertama yang disampaikan Anis terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2021 yang menyebutkan terdapat 27 temuan pemeriksaan, Anis menegaskan bahwa temuan itu harus tetap ditindaklanjuti.

    “Walaupun ditegaskan tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan Pemerintah Pusat secara keseluruhan, tetapi kami ingin hal ini tetap ditindaklanjuti,” ujar Anis.

    Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menyoroti masalah pengawasan pajak. “BPK mengingatkan atas pemberian fasilitas pajak penghasilan badan masih belum memadai pengawasannya. Fasilitas yang diberikan itu seperti tax holliday, tax allowance, super tax deducation, investment allowance dan super tax deduction riset. Menurut BPK, kegiatan pengawasan pemberian fasilitas PPH Badan ini belum dilaksanakan secara memadai bahkan BPK juga menemukan masih belum memahami teknis pengawasan atas pemanfaatan fasilitas PPH Badan. Ini menjadi catatan tersendiri untuk DJP,” tegas Anis.

    Selanjutnya, Anis juga mengungkap catatan BPK terkait piutang pajak macet sebesar 20,84 Trilyun, yang belum dilakukan tindak penagihan yang memadai. BPK sudah merekomendasikan agar pemerintah melakukan inventarisasi atas piutang macet, kemudian melakukan penagihan aktif sesuai dengan ketentuan. “Ini catatan kami yang berikutnya,” tuturnya.

    Merespon pemaparan Menteri keuangan yang menyampaikan bahwa pada tahun 2021, belanja modal merupakan belanja terendah yang hanya sebesar 77,03% dibandingkan belanja-belanja lainnya. Sementara belanja pegawai terealisasi paling tinggi sebesar 98,55%, kemudian belanja barang 97,69%.

    “Patut dipertanyakan mengapa realisasi belanja modal ini begitu kecil dan kedepannya perlu diantisipasi terkait langkah-langkah Menkeu untuk memacu belanja modal tersebut,” papar Anis.

    Terakhir, politisi senior PKS ini menyoroti terkait dengan LKPP yang mencantumkan laporan penanggulangan dampak pandemi di lingkungan kementerian atau Lembaga. Disebutkan untuk melindungi aparatur negara yang bertugas dan stakeholder layanan, termasuk di lingkungan Kementerian Keuangan. Pagu DIPA nya sebesar Rp 315.204.794.000,-. Belanja barang Rp 239.687.988.714,-, dan belanja modal Rp 1.348.300.294,-. Dengan realisasinya Rp 241.036.289.008.

    “Hal ini perlu dijelaskan sebagai bentuk pertanggungjawaban, dipergunakan untuk apa saja anggaran sebesar ini untuk penanggulangan dampak pandemi di lingkungan kantor kementerian keuangan,”pungkasnya. (Red/rlls)

  • Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, PKS Minta BI Cermat Melihat Perkembangan Global dan Kondisi Ekomomi Domestik

    Hadapi Ketidakpastian Ekonomi Global, PKS Minta BI Cermat Melihat Perkembangan Global dan Kondisi Ekomomi Domestik

    Mediakawasan.id, Jakarta- Bank Dunia, dalam laporannya Global Economic Prospects edisi Juni 2022, merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 2,9% pada tahun 2022. Angka itu lebih rendah 1,2 persen dari proyeksi edisi Januari 2022 yang sebesar 4,1%.

    Pada situs resminya Bank Indonesia memperkirakan, ketidakpastian ekonomi global diprakirakan masih akan tinggi seiring dengan makin mengemukanya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi global, termasuk sebagai akibat dari makin meluasnya kebijakan proteksionisme terutama pangan, yang ditempuh oleh berbagai negara (bi.go.id/Juni 2022).

    Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Juli 2022, memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan. BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) tetap sebesar 3,50 persen, suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 2,75 persen, dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 4,25 persen.

    Merespon hal ini, ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, memberikan beberapa catatannya. Pada Senin (25/7/2022), Anis menyampaikan bahwa Bank Indonesia harus cermat melihat perkembangan global dan kondisi ekomomi domestik karena ketidakpastian masih sangat tinggi.

    “Tren perkembangan inflasi dan depresiasi rupiah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan suku bunga acuan karena dampaknya langsung dirasakan bagi perekonomian nasional,”ujarnya.

    Politisi senior PKS ini mengingatkan BI untuk terus mengamati kebijakan Bank sentral Amerika Serikat The Fed yang sudah menaikkan suku bunga sampai 150 bps (basis point) hingga saat ini. Kebijakan ini untuk merespons angka inflasi Amerika Serikat yang menembus 9,1 persen pada Juni 2022, tertinggi dalam empat dekade terakhir.

    BI juga harus mempertimbangkan kondisi stagflasi yang sedang melanda perekonomian global dan imbasnya sampai ke Indonesia. Risiko dampak perlambatan ekonomi global dan inflasi yang tinggi sewaktu-waktu bisa mengancam pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

    “BI harus terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan. Perkembangan inflasi sampai semester I tahun 2022 menunjukkan ada kenaikan inflasi pada Volatile Food dan Administered Price,”tutur Anis.

    Anggota Komisi XI DPR RI ini menganggap Langkah-langkah yang diambil BI sudah tepat. BI tidak hanya sekedar mempertimbangkan aspek suku bunga acuan semata. Tetapi juga melakukan bauran instrumen kebijakan dalam menghadaipi kondisi saat ini. Baik melalui stabilisasi nilai tukar rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga.

    “Kebijakan BI tentu diharapkan dapat memberikan kepastian pada sektor riil yang baru mulai menggeliat terutama sektor UMKM. Kebijakan yang menahan suku bunga acuan ini diharapkan dapat menjaga suku bunga perbankan, sehingga bunga bank pun tidak mengalami kenaikan. Kredit perbankan bisa tetap tumbuh, sehingga stabilitas perekonomian bisa tetap terjaga dan pemulihan ekonomi bisa berjalan dengan baik,” tutup Anis. (Red/rlls)

  • Aleg Anis Byarwati : Perempuan PKS harus Memberikan Kontribusi Terbaik dalam Melayani Masyarakat

    Aleg Anis Byarwati : Perempuan PKS harus Memberikan Kontribusi Terbaik dalam Melayani Masyarakat

    Mediakawasan.id, Jakarta- Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (DAPIL) Jakarta Timur, Dr. Hj. Anis Byarwati menghadiri undangan acara Gathering pengurus Bidang Perempuan dan Ketahan Keluarga (BPKK) PKS Jakarta Timur yang bertempat dikawasan Cibubur, Jakarta Timur. Acara yang mengangkat tema “Menang Berkah dan Menang Bersama” ini dihadiri oleh seluruh pengurus BPKK, Seksi Perempuan dan Ketahanan Keluarga (SPKK), hingga Unit Perempuan dan Ketahanan Keluarga (UPKK) se-Jakarta Timur.

    Dalam kesempatan ini, Anis menyampaikan kepada para seluruh pengurus bahwa gathering merupakan salah satu sarana untuk menyatukan hati, pemikiran, dan jasmani, yang ketiga aspek tersebut harus tumbuh dan berkembang secara seimbang.

    “Dalam perjuangan dakwah, harus dibangun di atas kesatuan, yang tidak hanya fikiran saja, namun juga kesatuan hati dan jasmani, yang dapat meningkatkan semangat dan kesungguhan dalam perjuangan dan berkontribusi dalam melayani masyarakat”, tegasnya.

    Menurut Anis, berkesungguhan dalam berjuang adalah pintu terbukanya pertolongan Allah, “Berkontribusi dengan daya juang maksimal merupakan wujud ibadah kita kepada Allah, maka dalam kondisi berat maupun ringan tetaplah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk dakwah ini,” tambahnya.

    Acara yang diselenggarakan secara offline di area outdoor ini tidak menyurutkan semangat kader perempuan PKS yang sangat antusias mendengarkan apa yang disampaikan Anis, walaupun di bawah teriknya matahari pagi menjelang siang hari.

    Lebih lanjut, Anis menekankan bahwa Allah menjanjikan kemenangan dan pahala yang besar kepada orang-orang beriman yang hadir untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh alam, “Maka menjadikan partai ini dan seluruh anggotanya memiliki jiwa yang senantiasa bersemangat, menjadi pelopor pelopor kebaikan dan ikhlas sepenuh hati dalam melayani masyarakat dengan akhlak yang mulia ,” pungkasnya.

    Diakhir sambutannya, Anis sangat mengapresiasi terselenggaranya acara ini, menurutnya acara gathering pengurus perempuan PKS ini sangat dibutuhkan untuk saling menjaga semangat dan mengeratkan ukhuwah diantara para anggota PKS. (Red/rlls)

  • PKS Minta Pemerintah Hitung Ulang Anggaran IKN

    PKS Minta Pemerintah Hitung Ulang Anggaran IKN

    Mediakawasan.id, Jakarta- Komisi XI DPR RI mengadakan Rapat kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada Senin (13/6/2022). Raker kali ini membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja dan Program (RKP) Kementerian PPN/Bappenas tahun 2023. Dalam rapat ini, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan pandangan dan catatannya.

    Pertama, legislator dari Jakarta Timur ini menyoroti tentang ekonomi hijau dengan pembangunan rendah karbon (PRK) dan berketahanan iklim (BI). Dalam paparan yang disampaikannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas menyampaikan bahwa output dari ekonomi hijau ini adalah pertama, pengembangan kebijakan PRK dan PBI untuk masuk dalam penyusunan RPJPN, RPJMN dan RKP. Output kedua, pengembangan sector yang lebih detail: sector energi, limbah, pertanian, kehutanan,6 transportasi, serta kelautan dan pesisir, air, pertanian dan Kesehatan. Anis menanggapi dengan mengatakan bahwa seharusnya, agro maritim menjadi fokus pembangunan berkelanjutan karena sektor ini terus tumbuh bahkan dalam situasi krisis. “Agro6 maritim ini tahan banting dan menjadi leading sektor dalam perekonomian6 nasional,” kata Anis. Sebagian besar provinsi di Indonesia, Gross domestic product (GDP) nya didominasi oleh sector pertanian dan kelautan. Oleh karena itu, Anis menekankan agar Bappenas memiliki grand desain perencanaan nasional terkait dengan pendekatan baru yang dilakukan terhadap sektor agro maritim. Perencanaan tersebut dengan menggunakan transformasi ekonomi digital dan ekonomi hijau yang tentunya membutuhkan pendekatan baru.6

    Wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini secara khusus memberikan apresiasi kepada Bappenas terutama terkait integrated digital office. Anis menilai hal ini merupakan pendekatan yang luar biasa dan respon yang tepat terhadap perkembangan. Namun, Anis menekankan bahwa dampak dari integrated digital office ini harus efisiensi terutama dari sisi biaya. Bappenas perlu membuat perbandingan efisiensi ini antara sebelum dan sesudah penerapan integrated digital office. “Sehingga bisa terukur, sejauh mana signifikansi dalam efisiensi biaya yang digunakan. Apakah berkurang atau malah bertambah,” tegasnya. Hal-hal terkait lain menurut Anis perlu diperhatikan juga. Seperti reformasi birokrasi dan efisiensi tenaga kerja karena penerapan system baru membutuhkan reformasi birokrasi. Agar dapat terlaksana cara kerja baru yang lebih efisien dan berbasis teknologi dengan tetap mempertahankan produktivitas dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada publik.

    Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menyoroti masalah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang perkembangan capaian tahun 2022 hanya berupa lahirnya 1 Undang-undang, 1 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden.
    “Pemerintah perlu menghitung ulang, menyesuaikan, dan bahkan menunda anggaran untuk IKN. APBN tahun 2023 perlu untuk difokuskan kepada kebutuhan yang penting dan mendesak terkait dengan tantangan global dan pelemahan kondisi ekonomi. Selain itu Anggaran IKN menjadi tidak prioritas karena tidak mendesak dan dapat dilakukan dalam jangka panjang (multiyears),” tutup Anis. (Red/rlls)

  • Pada Kunjungan Dapil, Anis Byarwati Didaulat Menjadi Bunda UMKM Jakarta Timur

    Pada Kunjungan Dapil, Anis Byarwati Didaulat Menjadi Bunda UMKM Jakarta Timur

    Mediakawasan.id, Jakarta- Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Timur, Anis Byarwati, hadir dalam beberapa acara yang diadakan oleh kelompok masyarakat dan struktur PKS di Jakarta Timur. Diantara kegiatan yang dihadiri Anis adalah Lesehan bersama komunitas UMKM Jakarta Timur yang diadakan bekerjasama dengan Bidang Pembinaan Jaringan Konomii (BPJE) PKS Jakarta Timur, silaturahim dengan komunitas penggiat ekonomi professional, Halal bi Halal dan bazaar UMKM DPC PKS Duren Sawit, Halal bi Halal DPC PKS Kramat Jati, dan silaturahim dengan tokoh dan para ketua RT di wilayah Rw.03 kelurahan Batu Ampar, Kramat Jati. Sabtu, (11/06).

    Pada acara lesehan bersama komunitas UMKM Jakarta Timur yang mengangkat tema utama “UMKM Tumbuh Menjadi Tangguh dan Berdaya”, pembina Dewan UMKM DKI Jakarta ini menyampaikan bahwa peningkatan UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, “UMKM menjadi salah satu sarana pembinaan masyarakat agar bisa meningkatkan ekonomi keluarga. Jika ekonomi masyarakat meningkat, pendapatan negara pun meningkat. Maka Indonesia dapat memiliki ekonomi yang kuat”, paparnya.

    Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini berpesan untuk para penggiat UMKM agar selalu memiliki semangat untuk tumbuh dan berkembang serta membuka diri untuk mau terlibat dalam pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh PKS. “Saya yakin bersama PKS, UMKM akan bangkit, tumbuh, dan berdaya. Melalui UMKM, kita bersama-sama akan menguatkan ekonomi masyarakat dan siap memenangkan PKS di tahun 2024”, ujarnya. Anis pun mengapresiasi penyelenggaraan acara ini, yang menjadi sarana para penggiat UMKM untuk terus maju dan berkembang bersama PKS.

    Pada acara yang dihadiri oleh sejumlah pengurus inti DPD PKS Jakarta Timur ini, Anis didaulat menjadi Bunda UMKM Jakarta Timur. Penghargaan diberikan langsung oleh H. Tajuddin selaku ketua BPJE DPD Jakarta Timur beserta para perwakilan ketua-ketua kelompok UMKM yang hadir. “Penghargaan ini didasari atas perhatian, perjuangan dan advokasi yang dilakukan ibu Anis sebagai anggota dewan terhadap kepentingan dan kemajuan para pelaku UMKM di Jakarta Timur,” kata Tajudin dalam sambutan yang disampaikannya. Sejak dilantik menjadi anggota DPR RI, tercatat 1000 lebih unit usaha UMKM mendapatkan bantuan barang produksi dan penunjang usaha atas advokasi yang dilakukan Anis.

    Selain Ketua BPJE PKS Jakarta Timur, H. Tajuddin, turut hadir dalam acara ini, Sekretaris DPD PKS Jakarta Timur, Tedy Ramadanus, , Ketua DPC PKS Pasar Rebo Samsul Bahri, beserta para anggota PKS lainnya. Para peserta yang hadir sangat antusias menyampaikan apresiasi dan harapan kepada Anis agar bisa terus mendampingi UMKM Jakarta Timur untuk lebih maju lagi. Mereka pun menyampaikan berbagai usulan dan masukan untuk berkolaborasi bersama PKS untuk menghadirkan UMKM Jakarta Timur yang tangguh dan berdaya. (Red/rlls)

  • Tangkal Investasi Bodong, DPR Dorong Industri Keuangan Tingkatkan Literasi Bagi Publik

    Tangkal Investasi Bodong, DPR Dorong Industri Keuangan Tingkatkan Literasi Bagi Publik

    Mediakawasan.id, Jakarta- Animo masyarakat berinvestasi di pasar modal mengalami pertumbuhan secara progresif. Diketahui, sepanjang tahun 2021 mengalami lonjakan mencapai angka 7,5 juta atau mengalami kenaikan 93 persen dibandingkan dengan tahun 2020. Namun anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengatakan, tren positif pertumbuhan minat investasi di pasar modal tersebut juga harus didukung dengan pengayaan literasi secara berkelanjutan, mengingat, belakang tidak sedikit yang terjerat investasi bodong ataupun penipuan.

    “Tentunya pertumbuhan minat investasi ini menjadi hal yang positif, namun demikian, stakeholder industri keuangan baik lembaga pemerintah maupun swasta, termasuk didalamnya ada perbankan, regulator, sekuritas, manajer investasi dan penyedia jasa keuangan lainnya harus terlibat aktif melakukan edukasi pada masyarakat. Karena kita prihatin, belakangan banyak terungkap berbagai penipuan berkedok investasi,” tutur Anis. Kamis (09/06).

    Apa lagi, lanjut Anis, diketahui angka pertumbuhan minat investasi di pasar modal tersebut didominasi oleh kalangan anak muda yakni rentan usia 18 – 40 tahun, yang nota bene, umumnya masih membutuhkan pengalaman dan jam terbang. “Bagus, anak muda sudah berpikir investasi. Tapi kalau tiba-tiba terjerat investasi bodong, itu yang perlu kita mitigasi,” kata Anggota DPR dari Fraksi PKS tersebut.

    Karenanya, tegas Anis, stakeholder industri keuangan bertanggungjawab sekaligus berkepentingan untuk menjaga kepercayaan dan kondusifitas di sektor keuangan. Terlebih, tambahannya, pemerintah juga tengah mendorong perkembangan market ekonomi syariah, sehingga hal ini juga perlu menjaga kondusifitas pasar dan keyakinan publik.

    “Kalau marak penipuan, tentu tidak kondusif dan muncul ketidakpercayaan bagi publik. Hal ini bukan hanya berimbas buruk pada pasar modal, namun upaya pemerintah mendorong market ekonomi syariah juga terganggu. Karenanya perlu edukasi dan literasi sebagai langkah mitigasi,” tegasnya. (Red/rlls)

  • Kunjungan ke Peruri, DPR Ingatkan Mekanisme Khusus Antisipasi Cukai Palsu

    Kunjungan ke Peruri, DPR Ingatkan Mekanisme Khusus Antisipasi Cukai Palsu

    Mediakawasan.id, Jakarta- “Antisipasi yang telah dilakukan Peruri sendiri seperti apa, supaya kedepan tidak ada lagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan cukai palsu dan sampai sekarang masih terus terjadi?”

    Pertanyaan ini dilontarkan wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dalam acara kunjungan lapangan BAKN ke Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) di Karawang Jawa Barat. Kunjungan lapangan ini dilaksanakan pada Kamis (2/6/2022) dalam rangka Penelaahan BAKN atas Laporan BPK RI tentang pengelolaan cukai tembakau.

    Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS ini juga mengingatkan Peruri agar membuat kebijakan khusus dan menindaklanjuti kasus cukai palsu yang kerap terjadi. Ia juga mengingatkan agar Peruri memiliki mekanisme khusus ketika ditemui kerusakan pada cukai yang asli.

    “Hal ini perlu menjadi perhatian khusus Peruri agar peristiwa serupa tidak terulang,” ujar Anis. Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menyoroti kebijakan pengelolaan dana bagi hasil cukai tembakau yang dilakukan pemerintah daerah.

    Pemerintah Kabupaten Karawang menyatakan telah menerima dana bagi hasil tembakau sesuai Undang-undang. Alokasi dana tersebut yang paling besar digunakan untuk kebutuhan Kesehatan terutama penanganan/pengobatan penyakit paru-paru.

    Anis tidak memungkiri bahwa beberapa pemerintah daerah agak kebingungan dalam memanfaatkan alokasi dana ini, karena setiap tahun ada dana besar yang diperuntukkan untuk mengobati penyakit paru-paru. Pada akhirnya pemerintah daerah membuat rumah sakit khusus paru-paru seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karawang.

    Hal terakhir yang disampaikan Anis dalam kunjungan ini terkait dengan dilema permasalahan rokok yang tidak pernah selesai. Ia mengakui bahwa disatu sisi rokok dicerca terus, tetapi pendapatannya ditunggu-tunggu oleh negara. Bahkan 95% penerimaan cukai berasal dari cukai tembakau, dan pemerintah melakukan pemantauan yang ketat terhadap cukai tembakau dengan target yang cukup besar.

    “Satu hal yang kita ingin saya dengar di sini adalah bagaimana antisipasi dari Dirjen Beacukai dalam rangka pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara dalam menyelesaikan bea dan cukai tembakau. Dirjen Beacukai perlu melakukan antisipasi karena cukai terbesar dari tembakau, penerimaan negara terbesar dari cukai tembakau, sehingga membutuhkan pengawasan tersendiri,”tutupnya. (Red/rlls)