Media Kawasan

Tag: Aleg PKS

  • Aleg PKS Anis Byarwati Dorong Stabilitas Domestik untuk Lindungi Daya Beli dan Lapangan Kerja

    Aleg PKS Anis Byarwati Dorong Stabilitas Domestik untuk Lindungi Daya Beli dan Lapangan Kerja

    Mediakawasan.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menegaskan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional untuk melindungi daya beli masyarakat dan memperluas lapangan kerja.

    Hal ini disampaikan dalam sesi PKS Legislative Report yang digelar menjelang Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa pagi (24/6).

    Dalam pernyataannya, Anis menyoroti kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti ketidakstabilan geopolitik dan ancaman perlambatan ekonomi.

    “Sebagai anggota dewan tentu saja kita melihat bahwa daya beli masyarakat itu harus terus dibantu. Kondisi ekonomi kita mudah-mudahan menuju ke arah yang lebih baik,” kata Anis.

    Ia menekankan bahwa situasi global yang tidak menentu harus direspons dengan kebijakan dalam negeri yang adaptif dan berpihak kepada rakyat kecil.

    “Ada kondisi geopolitik juga yang mengancam, tapi kita berharap kondisi domestik kita bisa terjaga dan terkendali, sehingga masyarakat bisa naik daya belinya,” ujarnya.

    Anis juga menyinggung urgensi penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu solusi utama untuk memperkuat fondasi ekonomi keluarga.

    “Lapangan kerja juga mudah-mudahan semakin terbuka sehingga masyarakat bisa mendapatkan penghasilan. PHK juga mudah-mudahan tidak lagi menjadi momok bagi masyarakat, sehingga mereka bisa benar-benar tenang dan mampu memberi makan keluarganya,” pungkasnya. (Red/*)

  • Ketua DPP PKS: Tekanan Ekonomi pada Februari Belum Berakhir, Pemerintah Perlu Waspada

    Ketua DPP PKS: Tekanan Ekonomi pada Februari Belum Berakhir, Pemerintah Perlu Waspada

    Mediakawasan.id, Jakarta – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyebut kondisi APBN sampai dengan akhir Februari 2025 juga masih mengalami tekanan yang kuat. “Hal ini tidak bisa dilepaskan dari imbas kondisi ekonomi yang terjadi pada bulan Januari. Beberapa terkena imbas terutama terkait Coretax, efisiensi juga memberikan dampak terhadap kelanjutan penurunan penerimaan negara pada bulan Februari 2025,” katanya di Jakarta (18/3/25).

    Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan realisasi penerimaan negara sampai pada bulan Februari 2025 masih mengalami penurunan. Penerimaan perpajakan mencatatkan angka Rp240,4 triliun, 9,7% dari target atau turun sebesar 24,99% (yoy). Penerimaan pajak Rp187,8 triliun, 8,6% dari target atau turun 30,19% (yoy). Adapaun penerimaan kepabeanan dan cukai Rp52,6 triliun, 17,5% dari target atau meningkat 2,13 (yoy). Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah terkumpul sebanyak Rp76,4 triliun,14,9% dari target atau turun 4,15% (yoy).

    Adapun realisasi belanja APBN sampai dengan Februari 2025, tercatat sebesar Rp348,1 triliun, 9,6% dari total pagu anggaran belanja tahun ini atau turun sebesar 7,0% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp211,5 triliun, 7,8% dari target atau turun sebesar 11,74%. Terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga Rp83,6 triliun (7,2% dari target) dan Belanja Non-K/L mencapai Rp127,9 triliun (8,3% dari target). Sedangkan Transfer ke Daerah mencatatkan realisasi cukup tinggi sebesar Rp136,6 triliun atau 14,9 dari target.

    Anggota Komisi XI DPR RI ini menyebut kondisi tersebut menyebabkan defisit sampai Februari 2025 mencapai Rp31,2 triliun, 0,13 dari PDB. “Posisinya berbalik jika dibandingkan dengan Februari 2024 ketika APBN mengalami surplus Rp26,04 triliun atau 0,11% terhadap PDB. Kondisi ini merupakan kelanjutan dari defisit pada bulan Januari 2025. Jadi sudah dua bulan berturut-turut APBN 2025 mengalami defisit,” katanya.

    Legislator PKS ini mengungkapkan angka defisit ini kemudian menyebabkan pembiayaan anggaran pada Februari 2025 tercatat senilai Rp220,1 triliun atau meningkat sebesar 19,4% dari realisasi pembiayaan anggaran Februari 2024 senilai Rp184,30 triliun. Keseimbangan primer APBN Januari 2025 tercatat senilai Rp10,61 triliun, jumlahnya turun 83,7% (yoy) dari posisi keseimbangan primer Januari 2024 senilai Rp65,25 triliun. “Sedangkan keseimbangan Primer pada Februari 2025 dalam posisi surplus Rp48,1 triliun, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan posisi Februari 2024 sebesar 49,37% atau sebesar Rp95,02 triliun,” ujarnya.

    Menurut anggota Fraksi PKS ini kinerja APBN sampai dengan Februari 2025 masih mengalami tekanan sebagai kelanjutan bulan Januari 2025. Tekanan terhadap APBN diawal tahun harus tetap diwaspadai. “Oleh sebab itu, Eksekutif perlu lebih waspada dan hati-hati dalam merumuskan kebijakan yang memberikan dampak terhadap kondisi perekonomian,” ungkapnya. (Red/*)

  • Aleg PKS Ingatkan BLU LPDP Untuk Beri Perhatian Khusus Pada Penerima Beasiswa Afirmasi

    Aleg PKS Ingatkan BLU LPDP Untuk Beri Perhatian Khusus Pada Penerima Beasiswa Afirmasi

    Mediakawasan.id, Jakarta – Komisi XI DPR RI melakukan rapat dengan Direktur Utama Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU LPDP). Rapat yang dilaksanakan di Gedung DPR RI Senayan Jakarta ini membahas tentang laporan kinerja LPDP tahun 2024 dan rencana kerja LPDP tahun 2025. Anis Byarwati, anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS turut hadir dalam rapat ini.

    Dalam tanggapan yang disampaikannya, Anis mengingatkan bahwa amanat besar yang ada didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 menegaskan mandatory spending (yaitu pengeluaran yang diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku) dari APBN setiap tahun, 20% untuk anggaran pendidikan. Termasuk dalam 20% anggaran Pendidikan diantaranya diamanatkan kepada LPDP. “Misi utama dari LPDP adalah mengelola bagian dari mandatory spending ini untuk pendidikan Indonesia. Dan ini harus menjadi ruh yang mendasari LPDP untuk menjalankan misinya,” ujar Anis.

    Oleh karena itu, ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menegaskan bahwa pemerataan pendidikan sangat penting. Menurutnya, pendidikan tidak boleh hanya menjangkau orang-orang berada saja dan tidak boleh hanya menjangkau orang-orang yang sanggup membayar sekolah mahal. “Tapi pendidikan harus mencakup pemerataan ke seluruh anak-anak Indonesia yang membutuhkannya,” tegas Anis.

    Politisi senior PKS ini mengingatkan bahwa perhatian terhadap penddidikan anak-anak daerah khususnya di luar pulau Jawa harus terus ditingkatkan. Menyoroti Beasiswa Afirmasi yang termasuk didalam program layanan Beasiswa tahun 2024, diantaranya beasiswa Putra-Putri Papua, beasiswa Daerah Afirmasi, dan beasiswa Prasejahtera termasuk biaya transportasi menurut Anis perlu mendapatkan prioritas setiap tahun. “Karena mereka pun anak-anak Indonesia yang punya hak yang sama dengan anak-anak Indonesia yang lain. Hal ini penting untuk menjadi perhatian bersama karena seringkali pemberian beasiswa menjadi kecemburuan dari banyak kalangan. Sebagian Masyarakat menganggap beasiswa LDP banyak dinikmati oleh kalangan mampu,” tutur Anis.

    Selain putra putri dari daerah, Anis juga menyoroti kalangan Pesantren yang jarang mendapatkan kesempatan meraih beasiswa karena kalah bersaing dengan yang lain. Persyaratan yang diberikan LPDP seringkali dianggap rumit untuk kalangan tertentu. Sehingga yang mendapatkan beasiswa dari LPDP adalah kalangan yang mampu dengan Pendidikan yang sudah baik. “Mungkin bisa dipertimbangkan untuk beasiswa afirmasi, perlu ada kebijakan-kebijakan khusus terkait dengan misi pemerataan Pendidikan tadi. Sehingga Pendidikan sehingga Pendidikan dapat dijangkau oleh semua lapisan Masyarakat dengan memiliki kemudahan untuk memenuhi syarat-syarat yang diberikan,” jelasnya. (Red/*)

  • Ketua Bidang Ekuin DPP PKS: Pemerintah Perlu Lebih Realistis dalam Mencapai Target Indonesia Maju 2045

    Ketua Bidang Ekuin DPP PKS: Pemerintah Perlu Lebih Realistis dalam Mencapai Target Indonesia Maju 2045

    Mediakawasan.id, Jakarta – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyebut Pemerintah perlu lebih realiastis dalam mencapai target Indonesia Maju 2045. Hal tersebut, merespon pernyataan Menteri Kordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan target Investasi Rp1.900 triliun pada 2025 dan target income per capita USD 5.000 – USD 12.000 pada tahun 2030, pada saat peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0.

    “Kita mengapresiasi setiap inovasi dan terobosan yang dilakukan Pemerintah untuk mencapai target pembangunan, khususnya target menjadi negara maju tahun 2045. Tetapi Pemerintah jangan melupakan persoalan-persoalan mendasar yang masih dihadapi, untuk mengejar target yang besar, sehingga cenderung tidak realistis,” katanya, Rabu (24/7/2024).

    Wakil ketua BAKN DPR RI ini mengingatkan masih banyak persoalan mendasar yang Indonesia hadapi, seperti: kualitas SDM, infrastruktur dasar, tumpang tindih aturan dan kelembagaan. “Persoalan-persoalan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu, karena akan menjadi basis dan fundamental yang kokoh untuk meningkatkan kinerja ekonomi ke depan,” ujarnya.

    Anggota Komisi XI DPR RI ini mengungkapkan Indonesia masih menghadapi persoalan lemahnya produktivitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). “Bahkan hampir 10 juta Gen Z yang berusia 15-24 tahun menganggur atau tanpa kegiatan (not in employment, education, and training/NEET), terdiri dari 5,73 juta penganggur perempuan muda dan 4,17 juta penganggur pria usia muda. Padahal kita saat ini sedang berada dalam bonus demografi” katanya.

    Anis menyebut ekonomi biaya tinggi juga perlu mendapat perhatian Pemerintah. “Angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) kita masih berada pada angka 6.5, lebih tinggi dibanding negara-negara peer di Kawasan. ICOR menjadi ukuran tingkat efisiensi investasi yang terdapat di masing-masing negara,” ucapnya.

    Legislator perempuan PKS ini mengingatkan dari data kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian nasional masih stagnan pada angka 18%-19%. “Padahal kontribusi industri manufaktur pernah berada pada angka 30%. Jangan sampai kita mengalami proses deindustrilisasi, oleh sebab itu, kebijakan pendalaman sektor industri perlu terus dilakukan,” katanya.

    Anis menyebut kita perlu terus melakukan diversifikasi produk hilirisasi industri. Jangan sampai kita terjebak hanya pada hilirisasi industri minerba khususnya Nikel yang padat modal. Padahal kita ketahui konsentrasi tenaga kerja ada pada sektor pertanian dan kelautan. “Ini menjadi kunci untuk memperbaiki kontribusi sektor pertanian dan kelautan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,” serunya.

    Anggota Fraksi PKS ini mengingatkan Pemerintah perlu fokus dan sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar terlebih dahulu. Sembari terus melakukan inovasi dan terobosan untuk memperbaiki kualitas perekonomian nasional. “Harapannya kebijakan One Map Policy juga bisa mendukung menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar yang masih kita hadapi,” tutupnya. (Red/*)

  • Ketua DPP PKS: Evaluasi Semester I 2024 dan Tantangan Depresiasi Rupiah

    Ketua DPP PKS: Evaluasi Semester I 2024 dan Tantangan Depresiasi Rupiah

    Mediakawasan.id, Jakarta – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyebut Pertumbuhan ekonomi nasional semester I 2024 sebesar 5,11%, lebih banyak ditopang oleh siklus bisnis dan faktor pola musiman sesaat (seasional), seperti pergerakan harga komoditas dunia, masuknya bulan suci Ramadhan diikuti dengan hari raya Idul Fitri, dan pelaksanaan pemilu serta gelontoran bansos secara beruntun diawal tahun 2024. “Hal ini tergambar dari Konsumsi Rumah Tangga (RT), Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan Pengeluaran konsumsi Pemerintah (PKP), merupakan kontributor utama Pertumbuhan ekonomi menurut pengeluaran sepanjang Triwulan I 2024” ujarnya di Jakarta (11/7/24).

    Menurut anggota DPR RI Komisi XI ini efek rambatan dari kondisi ketidakpastian perekonomian global sampai dengan semester I tahun 2024 masih sangat terasa, seiring belum meredanya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah dan masih berlangsungnya perang Rusia-Ukraina. “Kebijakan suku bunga tinggi yang dipertahankan oleh The Fed dan European Central Bank (ECB) pada tahun 2024, memberi tekanan kepada sektor keuangan global. Kondisi ini berdampak terhadap ketatnya likuiditas global, serta terjadinya arus modal keluar (capital outflow) di negara-negara emerging market, termasuk Indonesia. Imbasnya rata-rata nilai tukar rupiah pada semester I 2024 mencapai Rp15.901 per USD melemah atau terdepresiasi sebesar 4,23 persen,” katanya.

    Anis melihat terdepresiasinya rupiah cukup dalam sebesar 4,23 persen, perlu mendapat perhatian lebih. “Sampai saat ini, jika dilihat dari fundamental ekonomi negeri yang relatif cukup kuat sepanjang Semester I 2024, hal ini tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen, angka inflasi relatif rendah sebesar 2,50 persen, bahkan pertumbuhan kredit berada pada kisaran 10-12 persen, bahkan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia tetap berada dalam zona ekspansif,” ungkapnya.

    Menurut Wakil Ketua BAKN DPR RI ini jika melihat indikator-indikator fundamental ekonomi nasional tersebut, tidak seharusnya rupiah terdepresiasi sedalam ini. Oleh sebab itu, Pemerintah dan BI perlu mencari penyebabnya, apakah bersumber dari kebijakan moneter atau fiskal yang menyebabkan adanya tekanan terhadap kondisi perekonomian nasional.

    Legislator Perempuan PKS ini juga mengkritisi kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga acuannya atau BI-rate dalam menghadapi tekanan pelemahan nilai tukar rupiah. “Perlu kita waspadai, dengan menaikkan suku bunga, biaya pinjaman akan meningkat tajam dan berdampak negatif terhadap sektor riil, terutama sektor UMKM yang masih berjibaku untuk bangkit,” ujarnya.

    Anggota DPR asal dapil Jakarta I ini mengingatkan pemerintah dan BI, untuk memperkuat bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor rill. “Diantaranya menjaga Inflasi tetap terkendali, memberikan insentif khusus bagi UMKM, memberikan Perlinsos yg tepat sasaran agar konsumsi dan daya beli tetap terkendali,” tutupnya. (Red/*)

  • DPR Apresiasi Budaya Kerja Menjadi Salah Satu Nilai Positif Pada Paparan Uji Kelayakan Calon Gubernur BI

    DPR Apresiasi Budaya Kerja Menjadi Salah Satu Nilai Positif Pada Paparan Uji Kelayakan Calon Gubernur BI

    Mediakawasan.id, Jakarta – Senin (20/3/2023) Komisi XI DPR RI menyelenggarakan fit and proper test calon Gubernur Bank Indonesia. Perry Warjiyo menjadi satu-satunya kandidat yang di uji DPR RI pada hari ini. Dalam uji kelayakan ini, Anis Byarwati, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS memberikan tanggapan terhadap pemaparan yang disampaikan Perry.

    Budaya kerja Bank Indonesia menjadi perhatian Anis. Dalam paparannya, Perry menyampaikan bahwa ia akan melakukan transformasi sumber daya manusia (SDM) secara terencana, terprogram, dan transparan untuk memperkuat kepemimpinan yang berintegritas, kompeten, profesional, agile terhadap perubahan, dan berperilaku mulia di Bank Indonesia.

    Keberhasilan transformasi SDM telah banyak dicapai sejak 2018 dengan perencanaan SDM berbasis meritokrasi yang matang, manajemen karir yang jelas dan transparan, seleksi ketat pegawai kelompok potensial (talent pool) sesuai person to job fit, program kepemimpinan berjenjang dari non-officer hingga officer dan pimpinan tertinggi, program pendidikan dan latihan untuk pengembangan kompetensi.

    Transformasi SDM ke depan lebih difokuskan pada penguatan karakter kepemimpinan visioner dengan kemampuan “strategic foresight leadership” agar agile terhadap perubahan, serta perilaku budi pekerti sesuai nilai-nilai kebangsaan dan spiritual menurut agama masing-masing.

    Penguatan kompetensi lebih ditekankan pada kemampuan adaptasi terhadap digitalisasi, serta penguatan eksposur kepemimpinan melalui koordinasi dan penugasan di lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri.

    Penguatan Employee Value
    Proposition (EVP) dengan program budaya kerja “Aku” Bangga BI Bermakna untuk membangun kebanggaan sebagai pemimpin dan pegawai Bank Indonesia dalam mengawal perekonomian
    nasional dengan kebijakan, kelembagaan, dan kepemimpinan yang kuat.

    Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mengatakan, poin budaya kerja yang dipaparkan Perry diatas menjadi ruh dari semua kerja Bank Indonesia.

    “Betapa pun bagusnya perencanaan strategi, kalau tidak didukung oleh budaya kerja yang merata dari pimpinan sampai lapisan bawah, maka perencanaan itu tidak akan terlaksana.” ungkapnya. “Dan jika kita evaluasi, budaya kerja ini kerap menjadi masalah di berbagai organisasi,” kata Anis.

    Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga mengapresiasi elaborasi yang dilakukan Perry sebagai pimpinan ketika merumuskan budaya kerja ini. Ia menggambarkan budaya kerja yang dibangun bagaikan sebuah rumah yang memiliki pondasi 3 tingkat, kemudian bangunannya memiliki 3 pilar dan ada atap yang merupakan output yaitu SDM berkinerja tinggi dan berakhlak mulia. Gambaran rumah tersebut menunjukkan kinerja yang baik, didukung oleh akhlak mulia, memasuki era digital. Ketika semua berjalan dengan baik, maka terwujudlah sukses, bahagia, dna berkah. “Tiga kata ini menggambarkan capaian lengkap lahir dan batin, ” tutur Anis.

    Unsur keluarga harmonis yang dimasukkan sebagai faktor penunjang kesuksesan, merupakan keunikan tersendiri. “Jarang sekali organisasi memasukkan faktor keluarga sebagai pendukung kesuksesan,” tegas Anis.

    Terakhir Anis mengingatkan agar Perry juga merencanakan dengan baik tahap implementasi. “Ini akan lebih membuka Perry Warjiyo dari sisi yang lain, bukan dari sisi pengetahuan ekonominya yang tidak kita ragukan tapi sisi lain bagaimana membangun sebuah entitas bank central di Indonesia yang berkinerja mencakup lahir batin jasmani rohani sehingga bisa menopang kerja-kerja Bank Indonesia,” tutupnya. (Red/*)

  • DPR Soroti Masalah Pembiayaan, Pertanahan dan Lingkungan Dalam Pembangunan IKN

    DPR Soroti Masalah Pembiayaan, Pertanahan dan Lingkungan Dalam Pembangunan IKN

    Mediakawasan.id, Jakarta- Komisi XI DPR RI menyelenggarakan rapat dengan Otoritas Ibu Kota Negara (IKN) pada Senin (6/2/2023) di Jakarta. Rapat ini membahas tentang evaluasi dan capaian kinerja tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023. Anggota komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menghadiri rapat ini dan memberikan beberapa catatannya.

    Menanggapi laporan yang disampaikan oleh kepala Badan Otorita IKN, wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyayangkan kurang lengkapnya laporan yang disampaikan. “Yang kita butuhkan itu adalah informasi mengenai sudah sejauh mana pembangunan IKN ini dilakukan. Apa saja capaian-capaian yang telah berhasil diwujudkan. Dan bagaimana road map pembangunan IKN itu sendiri, ” tuturnya.

    Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Negara ini juga menyoroti tentang pembiayaan pembangunan IKN dengan proporsi 20 persen dari APBN dan 80 persen dari investor. Dengan kebutuhan anggaran 466 trilyun, maka dana APBN yang akan dipakai sebesar 90 trilyun. “Ini angka yang sangat besar. Apalagi ditengah kondisi ekonomi negara yang tidak baik-baik saja,” katanya. Disisi lain, problematika kemiskinan dan pengangguran juga masih sangat berat. “Nampaknya kita perlu mengkaji ulang kembali,” ujar Anis. Hal lain yang disoroti Anis adalah 80 persen pembangunan IKN yang dibiayai oleh investor, yang hingga saat ini perkembangannya masih belum dijelaskan oleh kepala OIKN.

    Hal lain yang disampaikan Anis, terkait persoalan pertanahan. Walaupun sudah masuk dalam salah satu strategi OIKN untuk percepatan rehabilitasi hutan, namun tidak disebutkan bagaimana persoalan pertanahan akan diselesailan oleh OIKN. “Tukar menukar kawasan hutan, ini kan salah satu titik potensi korupsi-korupsi yang ada disektor sumber daya alam,” kata Anis.

    Sebagaimana diketahui, calon lokasi IKN sebagian besar telah dikuasai oleh izin-izin korporasi baik disektor kehutanan, pertanian, ataupun pertambangan. “Transparasi skema untuk pembebasan lahan-lahan yang telah dikuasai oleh korporasi-korporasi ini harus dijelaskan,” tegas Anis. Ia juga berpesan agar tukar-menukar kawasan hutan harus tetap menghormati hak atas tanah yang sudah ada. Juga tanah-tanah adat yang berkaitan dengan masyarakat, harus diselesaikan dengan baik.

    Persoalan lingkungan menjadi perhatian Anis selanjutnya. Sebagai kota hutan yang berkelanjutan, tata kelola yang baik harus diperhatikan. Belajar dari hancurnya ekologi dipulau Jawa, disebabkan karena tidak ada tata Kelola yang baik dan tidak ada penegakan hukum yang kuat terhadap perusak lingkungan. Kepunahan spesies,erosi, limbah pabrik, gunukan sampah plastik, dan sebagainya hanya dapat diselesaikan dengan kepatuhan pada hukum.

    “Jadi belum terlihat kaitan yang logis antara proteksi lingkungan dengan pemindahan kantor pemerintahan ke pulau lainnya. Kerusakan masa depan di Kalimantan, akan terjadi dan sama seperti yang terjadi di pulau Jawa jika kepatuhan terhadap hukum tidak ditegakkan,” tutupnya. (red/*)

  • Salurkan Advokasi PSBI, Anis Byarwati: Semoga Terus Bermanfaat untuk Kebaikan

    Salurkan Advokasi PSBI, Anis Byarwati: Semoga Terus Bermanfaat untuk Kebaikan

    Mediakawasan.id, Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jakarta Timur Anis Byarwati menyerahkan bantuan advokasi Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) Non Ekonomi kepada 17 lembaga Pendidikan diantaranya lembaga Anak Usia Dini (PAUD), TPQ, RA, dan Rumah Quran, di ruang Rapat Fraksi PKS DPR RI Senayan Jakarta Pusat.

    Dalam kesempatan tersebut, Anis menyampaikan terimakasih atas kehadiran dan silaturahmi dari para perwakilan lembaga tersebut dalam Hari Aspirasi Fraksi PKS DPR RI.

    Menurut Anis acara ini merupakan ta’aruf dan silaturahmi dalam membangun kebersamaan. Anis juga mengungkapkan bahwa senantiasa selalu memantau perkembangan ajuan advokasi baik dibidang ekonomi maupun non ekonomi dari Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang merupakan mitra dari Komisi XI DPR RI.

    “Saya diamanahkan PKS ada di komisi XI yang membidangi keuangan dengan mengawal perekonomian pemerintah hingga saat ini, termasuk dalam mengadvokasi program ini. Tugas yang tidak ringan, untuk itu mohon doanya agar diberikan kelancaran,” ungkap Anis yang merupakan Anggota Komisi XI DPR RI.

    Terkait dengan apa yang diadvokasi ini, lanjut Anis memberikan penjelasan, “Program yang berkaitan dengan komisi saya sudah berjalan sejak tahun 2019. Saat ini bantuan non ekonomi sudah mulai berjalan dengan bekerja sama dengan PAUD dan lembaga pendidikan lainnya yang ada di Jakarta Timur,” sebut Anis.

    Perjuangannya, kata Anis, memang cukup panjang hingga akhirnya bantuan tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Perlu disiapkan proposal terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang diajukan oleh Bank Indonesia.

    Anis yang juga merupakan Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) menegaskan, “Kami menyampaikan kepada yang belum cair ajuannya sampai saat ini, agar bersabar, akan kami perjuangkan terus in sya Allah ,” tegas Anis.

    Dalam kesempatan yang sama para penerima bantuan menyampaikan rasa syukur dan terimakasihnya kepada Anis, diantaranya, Ketua RT sekaligus Ketua DKM Masjid Al-Furqon Penggilingan Cakung, Muhammad Yunus mengucapkan rasa terimakasih atas support dan advokasi dari Anis Byarwati.

    “Jazakumullah Khairan Katsir atas bantuan dari Bu Anis terhadap pembangunan Masjid Al-Furqon, sehingga kehadiran negara ini benar-benar dirasakan. Alhamdulillah sudah sekitar 90 persen proses pembangunan berjalan. Bantuan ini sangat dirasakan oleh jamaah sehingga lebih bersemangat dalam ibadah dan menghidupkan kegiatan di masjid kami,” ungkap Yunus penuh syukur.

    Rasa terimakasih dan cerita haru juga disampaikan oleh perwakilan Griya Rumah Qur’an Qurota A’ini Ibu Istiasih, Ia menyampaikan, “Awalnya kami sangat kesulitan menghadirkan tempat belajar Al Qur’an, ada beberapa kendala yang kami hadapi, seperti bayar sewa tempat, karena kami belum punya tempat menetap, dan tempat kami yang terlalu sempit untuk proses kegiatan belajar mengajar. Namun setelah mendengar advokasi Ibu Anis melalui program PSBI, Alhamdulillah kami mencoba akses dan mendapat bantuannya. Kami tidak lagi khawatir dengan tempat belajar, bantuan sangat luar biasa bagi kami. Setelahnya Allah mudahkan kegiatan Griya Quran bisa berlanjut dan perlahan terus berkembang atas bantuan ini. Semoga Ibu Anis dan tim sehat dan berkah selalu”, pungkasnya.

    Diakhir acara para perwakilan lembaga dengan sukarela mendeklarasikan kesiapan mereka untuk menjaga amanah bantuan itu dan selalu mendukung Anis Byarwati dalam kegiatannya, hal tersebut sebagai bentuk integritas dan komitmen bersama. (red/*)

  • 2023 Tanpa Dana PEN, Aleg PKS Ingatkan Pemerintah Tetap Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat

    2023 Tanpa Dana PEN, Aleg PKS Ingatkan Pemerintah Tetap Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat

    Mediakawasan.id, Jakarta- Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada akhir 2022 menegaskan bahwa Komite Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) akan selesai akhir tahun 2022. Pemerintah juga tidak mengalokasikan dana khusus untuk PC-PEN di APBN 2023. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan realisasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) sejak 1 Januari-9 Desember 2022 telah mencapai Rp330,7 triliun atau 72,6 persen dari pagu Rp455,62 triliun. Realisasi tersebut didorong oleh klaster perlindungan masyarakat yang mencapai Rp148,2 triliun atau 95,8 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp154,76 triliun.

    Terkait dengan penyerapan dana PEN tahun 2022, anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PKS, Anis Byarwati menilai bahwa penyerapan anggaran masih terus menjadi persoalan di Indonesia. Padahal, ekonomi nasional membutuhkan stimulus besar untuk mendukung pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. “Saya melihat penyerapan anggaran PEN ini memang cukup rendah sejak 2020. Dalam kaitannya dengan indikasi pemulihan ekonomi, kelihatan masih jauh dari kondisi sebelum pandemi Covid-19,” kata Anis.

    “Konsumsi belum sepenuhnya pulih bahkan dapat dikatakan menurun karena kenaikan inflasi. Dari lapangan usaha, indikasi pemulihan masih jauh. Justru yang terjadi masih terlihat penurunan. Bisa kita lihat bahwa industri manufaktur terus melambat. Perannya terhadap PDB terus menurun di tengah kebutuhan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar,” tambahnya.

    Untuk realisasi kluster pemulihan ekonomi yang mencapai Rp 183,4 triliun atau lebih dari 100%, dimana klaster ini juga meliputi dukungan untuk UMKM termasuk subsidi KUR. Wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mencatat dua hal: Pertama, Anis mengingatkan jangan hanya fokus pada nilai dan persentase realisasi anggaran tetapi juga perhatikan impact nya. Hal ini yang terus luput dari evaluasi anggaran kita. Hanya mencapai target realisasi (belanja) sedangkan kualitasnya jarang dikalkulasi. “Jadi, pajak yang kita bayar dan pembiayaan dari utang bisa mubazir jika tidak dievaluasi penggunaan anggarannya,” ungkapnya.

    Kedua, dalam kaitannya dengan UMKM dan KUR, Anis menegaskan secara pribadi sangat mendukung realisasi anggaran yang besar dan tinggi. Akan tetapi, perlu dianalisis apakah penerimaan bantuan UMKM sudah merata atau hanya itu-itu saja. Persoalan mendasar di Indonesia adalah terkait data. “Saya amati, kita belum memiliki data UMKM yang valid dan ini tentu bisa memunculkan pertanyaan baru, yakni tentang realisasi anggaran yang dimaksud,” imbuhnya.

    Adapun terkait dengan kekhawatiran Sebagian pihak akan dampak pada dukungan bantuan sosial dan pemulihan ekonomi untuk melindungi masyarakat dari permasalahan yang masih terjadi karena dampak ikutan dari pandemi, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini melihat bahwa pemerintah sudah memiliki program-program yang fokus pada keluarga-keluarga harapan. “Jadi, program-program tersebut saya pikir cukup dan tinggal bagaimana pemerintah berusaha maksimal untuk meningkatkan efektivitasnya,” tutur Anis.

    Persoalan yang saat ini mendesak untuk diselesaikan menurut Anis adalah bagaimana pemerintah bisa mengurangi intervensi pada harga-harga barang yang diaturnya (administered price) sehingga daya beli rakyat tidak terus tertekan.

    Terakhir, Anis menegaskan bahwa dalam transisi dari Pandemi ke Endemi, hal utama yang harus dilakukan pemerintah adalah menjaga ketersediaan pasokan dan harga bahan pangan karena komponen tersebut adalah yang paling besar menguras pendapatan masyarakat. Perlu dipikirkan apakah program bantuan langsung non tunai dikembalikan ke posisi semula (tunai) agar jaminan terhadap pemenuhan beras atau bahan pokok bagi rumah tangga prasejahtera lebih baik.

    “Perlu kita pahami bahwa kekuatan pertumbuhan ekonomi kita adalah konsumsi rumah tangga yang besar,” tegasnya.

    “Untuk itu, sangat penting untuk selalu menjaga daya beli masyarakat. Kemudian, hal mendasar lainnya adalah mempercepat penciptaan lapangan kerja agar rakyat memiliki penghasilan yang dapat dibelanjakan,” tutup Anis. (red/*)

  • Hadiri Festival Cikande 2022, Pj Gubernur Banten Al Muktabar : Pemerintah Dukung Pengembangan Seni Budaya

    Hadiri Festival Cikande 2022, Pj Gubernur Banten Al Muktabar : Pemerintah Dukung Pengembangan Seni Budaya

    Mediakawasan.id, Serang – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh para pelaku seni budaya dan pelaku UMKM dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya.

    “Kita tentu pemerintah tentunya akan terus mendukung upaya-upaya pengembang seni budaya untuk kita mendapatkan nilai tambah,” ungkap Al Muktabar usai menghadiri kegiatan Festival Cikande 2022 dengan mengusung tema ‘Seni dan UMKM Banten Bangkit’ di Desa Wisata Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Rabu (21/12/2022).

    Al Muktabar menilai dengan upaya-upaya yang terus dilakukan itu dapat menjadi sebuah nilai tambah tersendiri. Terlebih dapat mendorong dalam pelestarian seni budaya.

    “Karena itu sebagai peta jalan kebaikan untuk kita semua,” katanya. Pada kesempatan itu, Al Muktabar berpesan kepada para pelaku seni terus menggiatkan kegiatan untuk mengajak semua pihak agar menjaga dan melestarikan seni budaya yang ada di Provinsi Banten.

    “Terus giatkan, kita mendukung karena itu bagian dari sebuah peta jalan,” imbuhnya.

    Sementara, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengajak semua pihak untuk dapat bersama-sama berkolaborasi, adaptif dan inovatif dalam mendukung kebangkitan seni dan UMKM.

    “Mari kita dukung untuk kebangkitan seni budaya dan UMKM yang ada di Provinsi Banten,” ujarnya.

    Ia juga menuturkan pada dasarnya Provinsi Banten memiliki legacy yang baik, sehingga dirinya berharap hal itu dapat terus dijaga dan dikuatkan kembali. Terlebih masih banyak berbagai tantangan kedepannya.

    “Saya mengajak mari kita bersama melakukan kolaborasi mewujudkan apa yang diinginkan masyarakat Banten, serta mewujudkan masyarakat adil dan makmur,” tandasnya. (red/*)