Blog

  • UK Petra Perkuat Kolaborasi Industri Pangan Lewat Food Expert Talk PETRA FOODLABS-X 2026

    UK Petra Perkuat Kolaborasi Industri Pangan Lewat Food Expert Talk PETRA FOODLABS-X 2026

    Mediakawasan.id, Surabaya – Universitas Kristen Petra (UK Petra) kembali menegaskan komitmennya dalam mendorong kemajuan industri pangan nasional melalui gelaran Food Expert Talk yang menjadi bagian dari rangkaian PETRA FOODLABS-X 2026. Mengusung tema “From Science to Market: Innovation, Safety, and Impact in the Food Industry”, acara ini berlangsung di Petra Performance Hall, Kampus Pusat UK Petra.

    Kegiatan ini menghadirkan lima narasumber dari berbagai sektor, mulai dari akademisi, pelaku industri, hingga sektor perbankan. Mereka adalah Prof. Dr. Ir. Purwiyatno Hariyadi, M.Sc. dari IPB University, Cipto Suwarno Kurniawan selaku pemilik PT Parimas Boga Raya (brand Ayumie), Bagus Budi Haryanto dari PT Sari Melati Sejahtera (brand Teh Jawa), serta Claudius Teddy Gunawan dan Kusnadi dari PT Bank Central Asia Tbk. (BCA).

    Dalam diskusi tersebut, para pembicara menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjawab tantangan industri pangan yang semakin kompleks. Saat ini, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan inovasi pangan belum sepenuhnya diimbangi dengan sinergi antara dunia riset, industri, dan pendanaan.

    Prof. Purwiyatno Hariyadi menegaskan bahwa aspek keamanan pangan merupakan hal utama yang tidak dapat ditawar. Menurutnya, keamanan harus menjadi fondasi sebelum membahas nilai gizi maupun daya tarik produk. Ia menyampaikan bahwa produk pangan yang tidak aman pada dasarnya tidak layak dikategorikan sebagai makanan.

    Sementara itu, pelaku industri Cipto Suwarno Kurniawan mengungkapkan tantangan dalam menciptakan produk yang tidak hanya lezat tetapi juga sehat. Ia mencontohkan bahwa pengembangan mie instan sehat membutuhkan waktu riset hingga empat tahun, dengan tantangan utama pada keseimbangan antara rasa dan kandungan gizi.

    Dari sisi pembiayaan, Claudius Teddy Gunawan melihat industri makanan dan minuman di Indonesia masih memiliki potensi ekonomi yang besar. Ia menilai jumlah populasi yang tinggi serta hadirnya kebijakan seperti program Makan Bergizi Gratis menjadi peluang bagi pertumbuhan sektor ini.

    Diskusi dipandu oleh Dr. Renny Indrawati, S.TP., M.Si., M.Nat.Sc., yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Teknologi Pangan UK Petra. Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem kolaboratif yang melibatkan lima elemen utama, yaitu akademisi, pelaku usaha, pemerintah, masyarakat, dan media sebagai sarana edukasi publik.

    Dalam kesempatan yang sama, UK Petra juga melakukan soft launching Laboratorium Teknologi Pangan terbaru. Laboratorium ini dirancang tidak hanya sebagai fasilitas pembelajaran, tetapi juga sebagai ruang kolaborasi antara kampus, industri, dan UMKM untuk mendukung riset terapan, pengujian produk, serta percepatan inovasi pangan yang aman dan berkelanjutan.

    Melalui kegiatan ini, UK Petra ingin menghadirkan perspektif baru bahwa keberhasilan industri pangan Indonesia sangat bergantung pada sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan. Kolaborasi yang menghubungkan riset akademik dengan kebutuhan industri, dukungan pendanaan, kebijakan pemerintah, serta edukasi masyarakat dinilai menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan antara inovasi sains dan implementasi di lapangan. (Red/*)

  • Howard Johnson By Wyndham Tangerang Hadirkan “Easter Drawing Competition” untuk Mengasah Kreativitas Anak

    Howard Johnson By Wyndham Tangerang Hadirkan “Easter Drawing Competition” untuk Mengasah Kreativitas Anak

    Mediakawasan.id, Tangerang – Dalam rangka merayakan Hari Raya Paskah, Howard Johnson By Wyndham Tangerang dengan bangga menghadirkan kegiatan bertema “Easter Drawing Competition”, sebuah lomba menggambar dan mewarnai yang dirancang untuk mengasah kreativitas serta imajinasi anak-anak.

    Acara ini dilangsungkan pada hari Minggu, 5 April 2026, mulai pukul 10.00 – 12.00 WIB, bertempat di Canopy Area – Aroma Bumbu Eatery & Café, Howard Johnson By Wyndham Tangerang, dengan suasana yang nyaman dan ramah keluarga.

    Kompetisi ini terbuka untuk dua kategori usia, yaitu:

    Kategori A: 3 – 6 tahun
    Kategori B: 6 – 9 tahun

    Setiap peserta dikenakan biaya sebesar IDR 75.000 per anak, dengan berbagai keuntungan menarik, antara lain:

    Gratis pensil mewarnai
    Free Kids Meal (dapat dibawa pulang)
    Goodie bag eksklusif dari sponsor

    Melalui kompetisi ini, para peserta tidak hanya berkesempatan untuk mengekspresikan kreativitas mereka, tetapi juga berkompetisi untuk memenangkan berbagai hadiah menarik. Untuk para pemenang:

    Juara 1 & 2 akan mendapatkan voucher menginap (staycation) di Howard Johnson By Wyndham Tangerang
    Juara 3 akan mendapatkan voucher makan di Aroma Bumbu Eatery & Café

    Pengumuman pemenang akan dilakukan pada Selasa, 7 April 2026 melalui akun Instagram resmi @howardjohnsontangerang.

    Pernyataan Manajemen

    Megasari Rustianty, General Manager Howard Johnson By Wyndham Tangerang, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen hotel dalam menghadirkan pengalaman yang bermakna bagi keluarga.

    “Melalui Easter Drawing Competition ini, kami ingin menghadirkan kegiatan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan nilai edukatif bagi anak-anak, khususnya dalam mengasah kreativitas dan ketelitian mereka dalam berkarya,” ujarnya.

    Beliau juga menambahkan,
    “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor dan rekan media atas dukungan yang diberikan. Harapannya, kolaborasi ini dapat terus terjalin di masa mendatang untuk menghadirkan lebih banyak kegiatan positif bagi masyarakat.”

    Sebagai bagian dari komitmen layanan hospitality, Howard Johnson By Wyndham Tangerang akan terus menghadirkan berbagai pengalaman berkesan dan penuh keceriaan bagi seluruh tamu dan keluarga. (Red/rlls)

  • Industri Estetika Indonesia Tumbuh Pesat, ATOP Plastic Surgery Soroti Peluang Medical Tourism

    Industri Estetika Indonesia Tumbuh Pesat, ATOP Plastic Surgery Soroti Peluang Medical Tourism

    Mediakawasan.id, Jakarta – Industri kecantikan dan bedah estetika di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Hal ini disampaikan oleh Direktur ATOP Plastic Surgery, Diana Hestya Ningsih, dalam sebuah pemaparan yang menyoroti potensi besar sektor ini di masa depan.

    Menurut Diana, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penampilan menjadi salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan industri estetika. Jika sebelumnya perawatan kosmetik identik dengan perempuan, kini tren tersebut telah meluas ke kalangan pria.

    “Sekarang ini kebutuhan akan perawatan estetika tidak lagi terbatas pada wanita saja. Pria pun sudah mulai menjadikannya sebagai bagian dari gaya hidup,” ujarnya beberapa waktu lalu.

    Namun demikian, Diana menilai bahwa tingginya minat masyarakat juga diiringi dengan persaingan yang semakin ketat antar penyedia layanan estetika. Oleh karena itu, ATOP Plastic Surgery berupaya menghadirkan pendekatan berbeda, tidak hanya berfokus pada aspek estetika semata, tetapi juga pada harmonisasi hasil yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter masing-masing pasien.

    Di sisi lain, ia mengungkapkan bahwa kualitas tenaga medis di Indonesia sebenarnya tidak kalah dibandingkan negara lain seperti Thailand dan Korea Selatan. Tantangan utama justru terletak pada ekosistem industri yang belum sepenuhnya matang.

    “Secara kualitas dokter, Indonesia sudah sangat kompetitif. Namun yang membedakan adalah ekosistemnya, seperti dukungan pemerintah, infrastruktur, dan integrasi dengan sektor pariwisata medis,” jelasnya.

    Thailand dan Korea Selatan, lanjut Diana, telah lebih dulu mengembangkan konsep medical tourism dengan dukungan kuat dari pemerintah. Mulai dari kemudahan akses layanan, promosi terintegrasi, hingga fasilitas yang menunjang wisata medis menjadi daya tarik utama bagi pasien internasional.

    Meski demikian, Diana melihat kondisi ini sebagai peluang besar bagi Indonesia. Ia optimistis bahwa dengan upaya transformasi menuju medical tourism, Indonesia dapat menjadi destinasi alternatif di kawasan Asia.

    “Indonesia saat ini mulai bergerak ke arah medical tourism. Ini peluang besar, terutama jika didukung kawasan khusus dan kebijakan yang tepat,” katanya.

    Dari sisi tren pasar, beberapa jenis prosedur estetika masih menjadi favorit, baik di Indonesia maupun di negara lain di Asia. Di antaranya adalah operasi hidung (rhinoplasty), pembuatan lipatan kelopak mata (double eyelid), serta prosedur perawatan anti-aging.

    Selain itu, Diana juga menekankan pentingnya memahami standar kecantikan yang berbeda di setiap negara. Menurutnya, Indonesia memiliki karakteristik estetika tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan negara lain.

    “Setiap negara punya standar kecantikan yang unik. Di Indonesia, pendekatannya harus menyesuaikan dengan karakter dan preferensi lokal,” tambahnya.

    Dengan perkembangan yang ada, industri estetika Indonesia dinilai memiliki prospek cerah, terutama jika mampu memaksimalkan potensi lokal dan memperkuat ekosistem pendukungnya. (Red/*)

  • Siap-siap! Kemnaker Buka Lagi Pembinaan K3 Gratis untuk 2.100 Peserta

    Siap-siap! Kemnaker Buka Lagi Pembinaan K3 Gratis untuk 2.100 Peserta

    Mediakawasan.id, Jakarta – Setelah sukses menyelenggarakan batch I, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali membuka program Pembinaan dan Sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Umum Batch 2 dengan kuota 2.100 peserta dari seluruh Indonesia. Pendaftaran dibuka pada 6–12 April 2026.

    Program ini dibuka saat kebutuhan perusahaan terhadap Ahli K3 terus meningkat. Di tengah risiko kecelakaan kerja, tuntutan kepatuhan, dan kebutuhan menjaga produktivitas, keberadaan Ahli K3 tidak lagi bisa dipandang sekadar pelengkap.

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengatakan, pembukaan batch kedua ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memperluas akses pekerja terhadap kompetensi K3 yang makin dibutuhkan dunia kerja.

    “Melalui program ini, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pekerja dan masyarakat untuk menjadi Ahli K3 yang kompeten, sehingga mampu berkontribusi dalam menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” kata Yassierli dalam keterangan pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (4/4/2026).

    Menurut Menaker, penguatan kompetensi K3 bukan hanya menyangkut pemenuhan aturan, melainkan juga perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha. Karena itu, akses terhadap pembinaan dan sertifikasi K3 harus makin terbuka dan menjangkau lebih banyak pekerja.

    “Kami ingin semakin banyak pekerja memiliki kompetensi K3. Semakin kuat kompetensi itu, semakin besar pula peluang terciptanya tempat kerja yang aman, sehat, dan produktif,” ujarnya.

    Seperti pada batch pertama, program ini gratis untuk biaya pembinaan/pelatihan. Peserta hanya membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp420.000 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2023. Rinciannya meliputi Rp150.000 untuk Sertifikat Pembinaan Pelatihan K3, Rp120.000 untuk Evaluasi SKP AK3, dan Rp150.000 untuk Penerbitan SKP.

    Skema ini memberi ruang lebih luas bagi pekerja untuk meningkatkan kompetensi tanpa terbebani biaya pelatihan. Di sisi lain, perusahaan juga mendapat manfaat karena kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang memahami keselamatan dan kesehatan kerja terus meningkat.

    Kemnaker menetapkan sejumlah persyaratan bagi peserta. Calon peserta minimal lulusan D3 dan wajib melampirkan scan ijazah asli dalam format PDF, scan KTP dalam format PDF, pasfoto berlatar merah dalam format JPG, scan dokumen asli Surat Pernyataan Kesediaan Peserta Mengikuti Pembinaan yang telah ditandatangani di atas materai dalam format PDF, Curriculum Vitae dalam format PDF, serta scan dokumen asli Surat Keterangan Sehat dalam format PDF.

    Peserta juga wajib menyiapkan handphone untuk absensi, komputer atau laptop/PC untuk mengikuti rangkaian pembinaan, serta mengikuti ujian yang dilaksanakan di tempat yang telah ditentukan.

    Pelaksanaan pembinaan dan sertifikasi dijadwalkan berlangsung pada 27 April hingga 13 Mei 2026. Kemnaker mengimbau pekerja yang memenuhi persyaratan untuk segera mendaftar melalui tautan https://s-link.kemnaker.go.id/AK3UGRATISBATCH2. (Red/*)

  • Penertiban Tambang Ilegal Jadi Kunci Jaga Pasokan Mineral Kritis untuk Hilirisasi

    Penertiban Tambang Ilegal Jadi Kunci Jaga Pasokan Mineral Kritis untuk Hilirisasi

    Mediakawasan.id, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat penertiban tambang ilegal melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) atau Satgas Halilintar sepanjang 2025 hingga awal 2026. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan mineral kritis dalam negeri sekaligus memastikan agenda hilirisasi berjalan optimal guna mendorong industrialisasi nasional.

    Sepanjang periode tersebut, Satgas Halilintar menguasai kembali hampir 10.000 hektare lahan tambang dari lebih dari 100 perusahaan yang terindikasi melakukan aktivitas tanpa izin di kawasan hutan. Komoditas yang teridentifikasi mencakup batubara, nikel, emas, pasir kuarsa, dan batu kapur yang tersebar di berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Maluku Utara.

    Salah satu penindakan terbaru dilakukan di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, dengan penguasaan kembali 1.699 hektare lahan tambang batubara yang diduga tetap beroperasi meskipun izin usaha telah dicabut. Dari kasus tersebut, potensi denda administratif diperkirakan mencapai sekitar Rp4,2 triliun. Penindakan di Kalimantan menjadi bagian dari prioritas pemerintah mengingat tingginya aktivitas pertambangan di kawasan hutan produksi.

    Pada akhir 2025, Satgas bersama aparat penegak hukum kehutanan juga menertibkan aktivitas tambang nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Operasi tersebut menemukan bukaan tambang tanpa izin di kawasan hutan seluas lebih dari 60 hektare, dengan potensi kewajiban denda administratif mencapai triliunan rupiah.

    Penertiban turut menyasar pertambangan tanpa izin skala kecil, termasuk aktivitas tambang emas ilegal di Solok Selatan, Sumatera Barat. Dalam operasi lapangan, petugas menemukan alat berat yang digunakan untuk kegiatan tambang di kawasan hutan lindung yang kemudian diamankan sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

    Secara nasional, Satgas PKH mengidentifikasi ratusan perusahaan yang terindikasi melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Dari proses verifikasi di berbagai provinsi, pemerintah mencatat ratusan titik bukaan tambang ilegal dengan luas ribuan hektare yang masih dalam tahap evaluasi lanjutan.

    Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Muhammad Faisal menilai praktik tambang ilegal juga sangat merugikan negara karena kewajiban pajak dan royalti tidak terpenuhi, sekaligus meningkatkan risiko kerusakan lingkungan akibat tidak adanya mekanisme pengawasan.

    “Illegal mining bukan hanya merugikan dari sisi fiskal atau penerimaan negara, tetapi juga merugikan dalam mekanisme pengendalian dampak lingkungan dan sosial. Aktivitas yang tidak legal seringkali tidak memiliki kontrol terhadap dampak kerusakan lingkungan,” katanya.

    Menurut dia, kebocoran mineral kritis ke pasar global melalui jalur ilegal juga berpotensi melemahkan peluang penguatan industri domestik.

    “Kalau mineral kritis bocor ke luar secara ilegal, negara lain justru mendapatkan keuntungan karena bisa melakukan industrialisasi menggunakan bahan mentah tersebut, sementara kita kehilangan kesempatan memperkuat industri dalam negeri,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Faisal menilai penertiban tambang ilegal juga menjadi langkah penting untuk menjaga ketersediaan mineral kritis yang dibutuhkan dalam proses hilirisasi dan industrialisasi nasional.

    “Menertibkan, mengamankan pasokan mineral kritis, reserve, dan memanfaatkannya untuk agenda nasional hilirisasi tetap menjadi agenda yang krusial untuk mendorong industrialisasi dan juga meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Faisal.

    Menurutnya, mineral kritis merupakan sumber daya tidak terbarukan yang perlu dikelola secara strategis agar tidak habis tanpa memberikan manfaat ekonomi maksimal.

    Negara-negara yang memahami pentingnya mineral kritis cenderung menjaga cadangan mereka untuk menopang industrialisasi jangka panjang, khususnya pada sektor manufaktur berteknologi tinggi.

    “Kalau kita ingin naik kelas dalam rantai pasok global, kita perlu menjaga pasokan di dalam negeri dan memanfaatkannya untuk hilirisasi agar ada nilai tambah,” katanya.

    Ia menilai dinamika global juga meningkatkan persaingan mendapatkan akses terhadap mineral kritis, termasuk potensi tekanan agar negara pemilik sumber daya membuka akses bahan mentah secara langsung.

    “Kalau tidak hati-hati, ada risiko pihak luar meminta akses penuh terhadap critical mineral kita. Ini bisa bertentangan dengan kebijakan hilirisasi apabila bahan mentah diambil langsung tanpa diproses di dalam negeri,” ujarnya.

    Penertiban tambang ilegal dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan penguatan industrialisasi nasional.

    Dengan memastikan pasokan mineral strategis tetap terkendali dan memberikan nilai tambah di dalam negeri, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. (Red/*)

  • Longsor di Serpong, Kapolres Pastikan Akses Jalan Warga

    Longsor di Serpong, Kapolres Pastikan Akses Jalan Warga

    Nediakawasan.co.id, Tangerang Selatan – Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan memicu longsor di kawasan Perumahan Villa Dago Tol, Serpong, Sabtu (4/4) sore.

    Material tanah dan beton penyangga dilaporkan ambrol hingga menutup akses jalan utama warga.
    Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi pada malam hari untuk memastikan kondisi warga tetap aman pascakejadian.

    “Kami dari Polres Tangsel memantau langsung lokasi longsor untuk memastikan keselamatan warga, sekaligus memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan,” katanya kepada disway.id di lokasi, Minggu 5 April 2026 dinihari.

    Peristiwa longsor terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, bertepatan dengan hujan berintensitas tinggi yang mengguyur kawasan tersebut.
    Diungkapkannya, air dari atas permukiman mengalir deras dan menggerus tanah hingga menyebabkan struktur penahan atau turap beton runtuh.
    “Awalnya ada genangan air dari atas, kemudian aliran air membawa tanah hingga beton penyangga jatuh dan longsor ke jalan yang menjadi akses utama warga,” ungkapnya.

    Akibat kejadian tersebut, satu ruas jalan yang menjadi jalur vital dan pintu masuk aktivitas warga tertutup material longsoran.
    Meski demikian, polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. “Tidak ada korban,” ujarnya.

    Hingga saat ini, material longsor masih menumpuk di lokasi. Proses pembersihan dan evakuasi dijadwalkan akan dilakukan pada hari berikutnya dengan melibatkan pihak terkait.

    Pihak kepolisian bersama instansi terkait juga terus memantau kondisi di lapangan guna mengantisipasi potensi longsor susulan, mengingat curah hujan di wilayah Tangerang Selatan masih cukup tinggi. (Red/*)

  • TKDN EV Masih Perlu Ditingkatkan, Beri Dampak Ekonomi Optimal

    TKDN EV Masih Perlu Ditingkatkan, Beri Dampak Ekonomi Optimal

    Mediakawasan.id, Jakarta – Pengembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia dinilai harus semakin ditingkankan guna memberi dampak ekonomi yang optimal. Tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) masih belum baik serta dominasi produk impor membuat Indonesia berpotensi hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar kendaraan listrik global.

    Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan kondisi tersebut menunjukkan pengembangan industri kendaraan listrik nasional belum sepenuhnya terintegrasi dari hulu hingga hilir.

    Ia menilai hilirisasi mineral yang selama ini dilakukan juga harus kembali dirdorong agar menciptakan ekosistem industri kendaraan listrik secara menyeluruh.

    “Selama ini hilirisasi yang dilakukan sebenarnya lebih tepat disebut smelterisasi. Produk turunan pertama dan kedua masih diekspor, sehingga belum mendorong terbentuknya ekosistem industri kendaraan listrik di dalam negeri,” ujar Fahmy, Minggu (30/3).

    Fahmi menjelaskan hilirisasi mampu menghasilkan nilai tambah sekaligus membangun ekosistem industri yang terintegrasi, mulai dari pengolahan mineral hingga produksi kendaraan listrik.

    Namun, kebijakan impor kendaraan listrik secara utuh (completely built up/CBU) justru dinilai tidak sejalan dengan tujuan tersebut.

    Menurutnya, kendaraan listrik yang masuk ke Indonesia sebagian besar masih dalam bentuk impor utuh tanpa konten lokal. Kondisi ini membuat Indonesia berpotensi hanya menjadi pasar bagi produsen dari China, Korea, dan Jepang.

    “Kebijakan waktu itu disyaratkan harus pabriknya ada di Indonesia, kemudian harus ada konten lokal yang bertahap dari 40 sampai 80 persen itu. Nah, kemudian kebijakan itu diubah sehingga tidak mendukung untuk membentuk ekosistem industrialisasi,” imbuhnya.

    Fahmy menekankan rendahnya TKDN membuat multiplier effect industri kendaraan listrik belum optimal, baik terhadap industri pendukung, penyerapan tenaga kerja, maupun peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri.

    “TKDN sangat penting. Jadi mestinya kita tidak hanya jadi pasar, tapi kita harus ikut memproduksi secara mandiri,” tegas Fahmy.

    Menurut dia, penguatan TKDN dapat dilakukan melalui kerja sama dengan investor asing yang disertai alih teknologi. Sehingga, Indonesia dapat membangun industri kendaraan listrik secara mandiri dalam jangka panjang.

    “Barangkali di lima tahun pertama itu bekerja sama dengan beberapa perusahaan dari China, Korea, dan Jepang untuk melakukan alih teknologi. Nah kemudian lima sampai sepuluh tahun berikutnya Indonesia bisa menghasilkan sendiri beberapa komponen dan juga mobil listrik,” tutup Fahmy (Red/*).

  • Little Red Dot Perkuat Komitmen Lewat Sertifikasi Halal, Jamin Keamanan Konsumen

    Little Red Dot Perkuat Komitmen Lewat Sertifikasi Halal, Jamin Keamanan Konsumen

    Mediakawasan.id, Jakarta – Little Red Dot menegaskan komitmennya dalam menghadirkan produk yang aman dan terpercaya melalui implementasi sistem sertifikasi halal yang ketat dan terstruktur. Langkah ini menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan konsumen Indonesia, khususnya masyarakat Muslim, akan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi. Sertifikasi Halal diterima Little Red Dot pada Jumat, 27 Maret 2026 di Jakarta.

    Brand Manager Little Red Dot, Kearney Sarwono, menjelaskan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar label, melainkan sebuah proses menyeluruh yang diawasi secara berlapis oleh berbagai pihak. Mulai dari audit internal perusahaan hingga pengawasan oleh pemerintah dan lembaga terkait, seluruh tahapan dilakukan secara sistematis.

    “Ketika sebuah produk sudah mendapatkan sertifikat halal, artinya telah melalui proses yang ketat dan dapat dipercaya. Ini menjadi jaminan keamanan bagi konsumen,” ujarnya.

    Dalam penerapannya, Little Red Dot mengikuti sejumlah kriteria utama dalam sistem jaminan produk halal. Salah satunya adalah komitmen pelaku usaha dalam menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar halal.

    Selain itu, perusahaan juga menerapkan kebijakan halal yang jelas, termasuk pemisahan antara bahan halal dan non-halal. Kebijakan ini tidak hanya diterapkan secara internal, tetapi juga disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait, mulai dari karyawan hingga mitra kerja.

    Dari sisi bahan baku, Little Red Dot memastikan penggunaan bahan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Bahan yang diwajibkan memiliki sertifikat halal dipastikan telah memenuhi ketentuan, sementara bahan alami yang tidak diwajibkan tetap melalui proses seleksi ketat untuk menjaga kualitas.

    Proses produksi juga menjadi perhatian utama. Seluruh fasilitas yang digunakan dipastikan bersifat khusus (dedikatif) dan tidak tercampur dengan proses non-halal. Standar kebersihan dijaga secara konsisten guna menghindari potensi kontaminasi.

    Tak hanya itu, pengelolaan produk akhir pun dilakukan dengan cermat agar tetap terjaga kehalalannya hingga sampai ke tangan konsumen.

    Melalui penerapan sistem yang menyeluruh ini, Little Red Dot berharap dapat terus membangun kepercayaan publik sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan standar industri kuliner halal di Indonesia. Sertifikasi halal pun menjadi bukan hanya kewajiban, tetapi juga nilai tambah yang memperkuat daya saing di tengah pasar yang semakin sadar akan kualitas dan keamanan produk. (Red/rlls)

  • Pemkot Tangsel Ajak Warga Sukseskan ORI Campak, Targetkan 109 Ribu Anak

    Pemkot Tangsel Ajak Warga Sukseskan ORI Campak, Targetkan 109 Ribu Anak

    Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai menggelar program Outbreak Response Immunization (ORI) secara serentak guna memperkuat perlindungan kesehatan anak dari risiko penularan campak.

    Program ini menargetkan sekitar 109.000 anak usia 9 hingga 59 bulan di wilayah Tangsel. Pemerintah mengimbau para orang tua agar segera membawa anak-anak mereka ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan imunisasi tambahan tersebut.

    Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program ORI sebagai upaya menjaga kesehatan generasi muda di Tangsel.

    “Kami mengajak seluruh orang tua untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan imunisasi lengkap. Ini merupakan langkah penting untuk melindungi anak-anak kita agar tetap sehat dan terhindar dari penyakit,” ujar Benyamin dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

    Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.

    “Dengan dukungan bersama antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, kami optimistis perlindungan kesehatan anak di Tangsel dapat semakin kuat,” tambahnya.

    Selain imunisasi untuk anak, masyarakat berusia di atas 16 tahun juga dianjurkan untuk melakukan vaksinasi MMR secara mandiri sebagai bentuk perlindungan tambahan.

    Sementara itu, Ketua Tim Kerja Surveilans, Imunisasi, Penanggulangan Krisis, dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Tangsel, dr. Agatha Christie, menjelaskan bahwa pelaksanaan ORI dilakukan secara bertahap di seluruh fasilitas layanan kesehatan.

    “Pelaksanaan imunisasi tambahan ini akan berlangsung selama dua minggu di seluruh puskesmas, kemudian dilanjutkan dengan satu minggu masa sweeping untuk memastikan seluruh sasaran terjangkau,” ujar dr. Agatha.

    Ia menegaskan bahwa imunisasi merupakan langkah penting dalam mencegah penyebaran penyakit menular, khususnya pada anak-anak yang menjadi kelompok paling rentan.

    “Jangan berikan celah bagi virus campak untuk mengganggu keceriaan mereka. Segera lengkapi imunisasi campak anak Anda mulai 30 Maret hingga 19 April 2026 di fasilitas kesehatan terdekat,” jelasnya.

    Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara tenaga kesehatan di puskesmas dengan Tim Pembina Puskesmas (TPP) untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal di lapangan. (Red/*)

  • Menag Nilai Boikot Produk Israel Tak Solutif, IHW: Faktanya Justru Majukan Industri Nasional

    Menag Nilai Boikot Produk Israel Tak Solutif, IHW: Faktanya Justru Majukan Industri Nasional

    Mediakawasan.id, Jakarta – Pendiri Indonesia Halal Watch (IHW), Ikhsan Abdullah, membantah pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar yang menyebut boikot produk Israel bukan solusi untuk menghentikan agresi Zionis Israel terhadap Palestina.

    Menurut Menteri Agama, aksi boikot justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap dunia usaha dan tenaga kerja di Indonesia. Dalam satu kesempatan, ia menyebut sekitar 3.000 karyawan di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari salah satu jaringan restoran cepat saji akibat aksi boikot tersebut.

    Pernyataan itu dibantah oleh Ikhsan Abdullah. “Sebagai Founder Indonesia Halal Watch, saya ingin membantah pernyataan Menteri Agama yang dimuat di beberapa media online pada 13 Maret 2026 lalu. Menurut kami, pernyataan tersebut sama sekali tidak berdasar fakta, bahkan cenderung menyesatkan umat,” tegas Ikhsan dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).

    Ikhsan merujuk pada riset bertajuk “Fatwa Boikot MUI dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Industri Nasional” yang dilakukan oleh IHW bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan dirilis pada 20 Maret 2025.

    Riset tersebut mengkaji dampak Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap Palestina serta seruan boikot terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel, khususnya terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat dan pertumbuhan industri nasional.

    Dari riset tersebut, muncul satu temuan penting, yakni kebutuhan mendesak akan adanya logo nasional resmi yang dapat membantu masyarakat mengidentifikasi produk lokal secara jelas.

    “Hasil riset kami menunjukkan bahwa fatwa MUI tidak hanya berdampak secara moral dan keagamaan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang kini semakin berpihak pada produk nasional. Karena itu, diperlukan instrumen yang memudahkan masyarakat, salah satunya melalui logo nasional,” ujar Ikhsan.

    Ia mengungkapkan, hingga saat ini masyarakat yang peduli terhadap Palestina masih konsisten menjalankan aksi boikot sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan bangsa tersebut. Gerakan ini turut mendorong masyarakat menjadi lebih selektif dalam memilih produk, meskipun di lapangan masih kerap terjadi kebingungan dalam membedakan produk yang benar-benar lokal.

    Berdasarkan survei terhadap 975 responden di 13 kota/kabupaten, sebanyak 93,4% responden menyatakan dukungan terhadap Fatwa MUI, dan 92,5% mengaku kini lebih selektif dalam memilih produk. Pergeseran pola konsumsi paling terlihat pada sektor makanan cepat saji (77,6%), minuman (75,2%), dan air mineral (78,2%).

    Seiring dengan itu, masyarakat mulai beralih secara masif ke berbagai produk lokal seperti Le Minerale, Kopi Kapal Api, D’Besto, Richeese, CFC, Hokben, Sabana, Wardah, Ciptadent, hingga So Klin. Namun demikian, tanpa sistem penandaan yang jelas, potensi kesalahan informasi dan penyebaran hoaks masih cukup besar.

    Dalam kesempatan tersebut, peneliti BRIN, Fauziah, menilai bahwa gerakan boikot justru membuka peluang besar bagi pertumbuhan UMKM dan industri nasional.

    “Fatwa MUI 83 menjadi momentum penting dalam penguatan ekonomi nasional berbasis etika konsumsi. Namun, agar dampaknya lebih optimal dan terarah, diperlukan dukungan kebijakan, seperti standardisasi label atau logo nasional,” jelas Fauziah.

    Produk-produk nasional kini semakin diminati karena dinilai memiliki kualitas yang baik sekaligus mampu mendukung kemandirian ekonomi bangsa. Sejumlah produsen seperti Mayora, Indofood, dan Wings bahkan dilaporkan mengalami peningkatan permintaan.

    Melalui riset ini, IHW dan BRIN merekomendasikan beberapa langkah strategis. Pertama, penerbitan logo nasional resmi sebagai penanda produk lokal.

    Kedua, penguatan sosialisasi Fatwa MUI melalui media dan komunitas. Ketiga, dukungan pemerintah terhadap produk alternatif lokal.

    Keempat, penyusunan daftar resmi produk terafiliasi untuk mencegah hoaks. Kelima, kolaborasi lintas sektor antara MUI, pemerintah, industri, media, dan masyarakat.

    “Kami berharap pemerintah segera merilis logo nasional agar masyarakat tidak lagi ragu dalam memilih produk. Ini bukan sekadar soal boikot, melainkan upaya membangun kedaulatan ekonomi nasional yang berbasis etika dan solidaritas,” ujar Ikhsan Abdullah, yang juga merupakan pengacara publik.

    Di akhir pernyataannya, Ikhsan meminta Menteri Agama tidak sembarangan menyampaikan pernyataan tanpa didukung riset dan data.

    “Riset kami ini berbasis fakta dan data di lapangan. Menteri Agama wajib menarik kembali pernyataannya yang keliru tersebut,” tegasnya. (Red/*)