Blog

  • Tunjukkan Kinerja Beyond Compliance, PT IKPP Tangerang Raih PROPER Hijau 2025

    Tunjukkan Kinerja Beyond Compliance, PT IKPP Tangerang Raih PROPER Hijau 2025

    Mediakawasan.id Jakarta – Unit usaha APP Group, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (IKPP) – Tangerang Mills meraih peringkat PROPER Hijau dalam ajang Anugerah PROPER 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) di Sasana Langen Budoyo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

    Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil penilaian periode Juli 2024 hingga Juni 2025, yang mencerminkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga melampaui kepatuhan (beyond compliance) melalui implementasi program keberlanjutan berbasis Environmental, Social, and Governance (ESG) secara terintegrasi.

    Pada periode 2024–2025, sebanyak 5.476 perusahaan dari berbagai sektor telah mengikuti penilaian PROPER, meningkat sekitar 22 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya kesadaran dunia usaha untuk mempertanggungjawabkan kinerja lingkungan secara terbuka sekaligus memperkuat akuntabilitas publik.

    Dari keseluruhan peserta tersebut, sebanyak 282 perusahaan berhasil mencapai kategori beyond compliance, yang terdiri dari 39 perusahaan berperingkat Emas dan 243 perusahaan berperingkat Hijau.

    Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup/ BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa PROPER kini telah berkembang jauh melampaui fungsi awalnya sebagai instrumen kepatuhan. “PROPER bukan lagi sekadar alat evaluasi administratif. PROPER adalah motor transformasi yang mendorong perusahaan tidak hanya taat, tetapi melampaui ketaatan melalui inovasi, efisiensi sumber daya, dan kontribusi nyata kepada masyarakat,” ujar Hanif.

    Capaian PROPER Hijau IKPP Tangerang didukung oleh berbagai inisiatif unggulan yang mencakup pemberdayaan masyarakat, perlindungan iklim dan keanekaragaman hayati, pemanfaatan kembali air (water reuse), efisiensi energi dan dekarbonisasi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya berbasis sirkular, serta pengembangan energi terbarukan di area operasional.

    Selain aspek lingkungan, implementasi program keberlanjutan tersebut juga memberikan nilai tambah strategis bagi perusahaan melalui peningkatan efisiensi operasional, penghematan biaya, mitigasi risiko, serta penguatan kepercayaan para pemangku kepentingan.

    “Kami memandang pencapaian PROPER Hijau ini sebagai refleksi dari komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam strategi bisnis. Lebih dari sekadar kepatuhan, kami terus mendorong inovasi dalam efisiensi sumber daya, pengurangan emisi, serta pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari kontribusi nyata terhadap keberlanjutan,” ujar Head of Sustainability PT IKPP Tangerang, Kholisul Fatikhin.

    Ke depan, IKPP Tangerang akan terus memperkuat implementasi praktik keberlanjutan yang adaptif dan terukur, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong dunia usaha untuk tidak hanya menjaga kepatuhan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan. (Red/*)

  • Ekonomi Kreatif Jadi Senjata Tangsel, Pilar Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas dan Tertib Izin

    Ekonomi Kreatif Jadi Senjata Tangsel, Pilar Dorong Pelaku Usaha Naik Kelas dan Tertib Izin

    Mediakawasan.id, Ciputat – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengajak para pelaku usaha untuk berkolaborasi dan berinovasi dalam rangka memajukan ekonomi kreatif di Kota Tangerang Selatan.

    Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan pada kegiatan Pra Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang berlangsung di Gedung Galeri dan UMKM Kota Tangerang Selatan pada Senin (6/4/2026).

    “Ini yang kita lakukan hari ini, supaya Musrenbang bisa mencakup semua kebutuhan dari semua sisi, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan, kemarin juga ada kepemudaan,” ujarnya.

    Sebagai tulang punggung ekonomi Kota Tangerang Selatan, memajukan ekonomi kreatif menjadi salah satu visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Pilar mengungkapkan, hasil pengajuan yang dilakukan oleh para peserta yang hadir pada kegiatan Pra Musrenbang hari ini pun akan dirumuskan dengan Bapelitbangda, sehingga dapat diimplementasikan di tahun 2027.

    Beberapa kegiatan tentunya akan dilaksanakan oleh dinas terkait, seperti program seni yang akan dilakukan bersama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), videografi dan periklanan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta sektor kuliner dengan Dinas Koperasi dan UMKM.

    Pemkot Tangsel juga akan menjembatani pinjaman modal dengan pihak perbankan. Selain itu, pemberian bantuan alat-alat juga akan diberikan untuk kepentingan komunitas.

    “Jadi, kita kaitkan dengan dinas-dinas pengampu, supaya mereka jadi induk bagi para pelaku ekonomi kreatif,” ucapnya.

    Berkaitan dengan perizinan dan peresmian usaha, Pilar menegaskan Pemkot Tangsel akan memperkuat dalam memastikan kepemilikan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PGB) bagi para pelaku usaha.

    “Saya berharap semua para pelaku investor jangan mengabaikan masalah izin administrasi, karena dari situ kami bisa lihat itu memenuhi unsur perizinan atau nggak,” tekan Pilar.

    Ia menyebutkan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bangunan usaha di antaranya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Garis Sempadan Bangunan (GSB), serta ketinggian bangunan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan timbulnya masalah di kemudian hari, seperti banjir atau longsor.

    “Saya kembalikan ke dinas terkait untuk melakukan pengawasan terkait izin sesuai ketentuan yang berlaku. Harus izin dulu, baru dibangun,” tegasnya.

    Para pelaku usaha di Kota Tangerang Selatan turut meramaikan dan memberikan masukan serta informasi terkait kegiatan ekonomi kreatif. Peserta yang hadir membagikan tantangan yang dihadapi, sekaligus kiat-kiat mengembangkan usaha agar naik kelas. (Red/*)

  • Pemkot Tangsel Bakal Berlakukan WFH Setiap Jumat, Terhitung 1 April 2026

    Pemkot Tangsel Bakal Berlakukan WFH Setiap Jumat, Terhitung 1 April 2026

    Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mulai memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat, terhitung mulai 1 April 2026.

    Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka efisiensi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah kondisi global yang belum stabil.

    Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan menegaskan, Pemkot Tangsel akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

    “Ini arahan dari pusat, dan kami tentu mengikuti. Yang terpenting, pelayanan strategis kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” ujar Pilar saat dijumpai di Puspemkot Tangsel pada Selasa (6/4/2026).

    Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan menegaskan, Pemkot Tangsel akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat tersebut dengan tetap memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

    “Ini arahan dari pusat, dan kami tentu mengikuti. Yang terpenting, pelayanan strategis kepada masyarakat tidak boleh terganggu,” ujar Pilar saat dijumpai di Puspemkot Tangsel pada Selasa (6/4/2026).

    Namun demikian, Pilar menekankan bahwa tidak semua layanan dapat dilakukan secara jarak jauh. Layanan yang bersifat langsung dan mendesak, seperti administrasi kependudukan hingga layanan kesehatan, tetap akan berjalan normal di kantor.

    “Pelayanan yang sifatnya urgent seperti pembuatan KTP atau layanan kesehatan tetap berjalan seperti biasa. Sementara untuk pekerjaan back office bisa dilakukan secara WFH,” jelasnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa ASN yang menjalani WFH tetap wajib menjalankan tugasnya dari rumah dan tidak diperkenankan bepergian ke luar kota. Pengawasan akan dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah.

    “WFH itu tetap kerja, hanya lokasinya di rumah. Jadi tidak boleh disalahgunakan untuk bepergian. Kalau melanggar, tentu ada sanksi administratif,” tegas Pilar.

    Adapun kebijakan WFH ini diberlakukan sampai waktu yang belum ditetapkan, dan terus dalam pemantauan serta evaluasi dari pemerintah daerah.

    Selain kebijakan WFH, Pemkot Tangsel juga terus mendorong penggunaan transportasi publik sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dan konsumsi BBM.

    Menurut Pilar, pengembangan transportasi publik seperti bus sekolah telah menunjukkan dampak positif dalam mengurangi jumlah kendaraan di jalan, serta menjadi investasi jangka panjang untuk efisiensi energi dan mobilitas kota. (Red/*)

  • Waspada Cuaca Ekstrem, BBMKG Wilayah II Imbau Masyarakat Banten Tingkatkan Kesiapsiagaan

    Waspada Cuaca Ekstrem, BBMKG Wilayah II Imbau Masyarakat Banten Tingkatkan Kesiapsiagaan

    Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Memasuki masa peralihan musim, masyarakat di Provinsi Banten diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi pada 8 hingga 13 April 2026. Peringatan ini disampaikan oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini.

    Sejumlah faktor atmosfer terpantau aktif dan saling memperkuat, sehingga meningkatkan potensi terjadinya cuaca signifikan di wilayah Banten. Di antaranya adalah sirkulasi siklonik di Samudera Hindia barat daya Lampung, aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO), serta gelombang atmosfer Rossby dan Kelvin. Selain itu, kelembapan udara yang tinggi pada lapisan 850–500 mb dan labilitas atmosfer lokal yang kuat turut mendukung pembentukan awan hujan intensif.

    Berdasarkan prakiraan cuaca, pada periode 8 hingga 11 April 2026, hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di wilayah selatan Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan meluas ke Kabupaten dan Kota Serang, wilayah Pandeglang dan Lebak secara umum, Kabupaten Tangerang bagian selatan, serta Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.

    Memasuki periode 12 hingga 13 April 2026, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi, terutama di wilayah barat dan selatan Pandeglang, selatan Lebak, barat Serang, Kabupaten Tangerang bagian selatan, serta Kota Tangerang Selatan.

    Tidak hanya hujan deras, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi angin kencang dengan kecepatan mencapai 45 km per jam, khususnya di wilayah selatan Pandeglang dan Lebak pada 9 hingga 11 April 2026. Selain itu, gelombang laut kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter diperkirakan terjadi di Selat Sunda bagian barat serta perairan selatan Pandeglang dan Lebak.

    BBMKG Wilayah II mengingatkan bahwa kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, dan pohon tumbang. Masyarakat diimbau untuk memastikan saluran air tetap lancar, menghindari aktivitas di wilayah rawan bencana, serta mengamankan barang-barang penting dan selalu memperhatikan keselamatan saat beraktivitas.

    Kepala BBMKG Wilayah II, Dr. Hartanto, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kondisi cuaca yang dinamis selama masa peralihan musim ini. Ia juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca terkini melalui aplikasi InfoBMKG serta kanal resmi media sosial @bmkgwilayah2. (Red/*)

  • Hadapi Tantangan Global, BSN Perkuat Akreditasi ISPO untuk Daya Saing Sawit

    Hadapi Tantangan Global, BSN Perkuat Akreditasi ISPO untuk Daya Saing Sawit

    Mediakawasan.id, Yogyakarta – Permintaan pasar global, termasuk penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) menjadi tantangan yang semakin menguat bagi Indonesia, karena mewajibkan setiap produk, salah satunya kelapa sawit, yang masuk ke pasar global, khususnya Uni Eropa, terbukti bebas dari deforestasi setelah tahun 2020.

    Tantangan ini menjadi krusial mengingat industri kelapa sawit merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional yang berkontribusi besar terhadap devisa negara sekaligus menjadi sumber penghidupan jutaan petani di berbagai daerah.

    Menjawab kondisi tersebut, Plt. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Y. Kristianto Widiwardono, dalam kegiatan Soft Launching Skema Akreditasi KAN untuk LSISPO Sektor Usaha Perkebunan (revisi), Industri Hilir dan Usaha Bioenergi Kelapa Sawit di Yogyakarta pada Selasa (7/4/2026), menegaskan pentingnya penguatan sistem ketertelusuran rantai pasok dari tingkat kebun, termasuk penyediaan data geolokasi yang akurat.

    “Pemenuhan ketentuan EUDR membutuhkan sistem ketertelusuran yang kuat dan didukung data yang akurat. Akreditasi menjadi kunci untuk memastikan hasil sertifikasi dapat dipercaya, baik di dalam negeri maupun di tingkat global,” ujar Kristianto.

    Menurutnya, hal ini menjadi isu tersendiri, terutama bagi petani kecil yang masih menghadapi keterbatasan biaya, teknologi, dan pemahaman terhadap regulasi internasional. Tanpa dukungan yang memadai, mereka berpotensi tertinggal dalam persaingan pasar global.

    Sebagai bentuk penguatan tersebut, BSN melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN) secara resmi meluncurkan skema akreditasi terbaru untuk lembaga sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang mencakup seluruh rantai nilai industri kelapa sawit, mulai dari sektor perkebunan, industri hilir, hingga usaha bioenergi.

    Skema ini menjadi pengembangan penting karena mengintegrasikan penerapan standar secara menyeluruh dari hulu ke hilir dalam satu kerangka akreditasi, sehingga mampu meningkatkan konsistensi, kredibilitas, dan pengakuan hasil sertifikasi di tingkat global.

    Lebih lanjut, Kristianto menyampaikan bahwa penguatan sistem ini diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam memenuhi tuntutan pasar internasional, sekaligus mendorong praktik usaha yang lebih transparan, berkelanjutan, dan bertanggung jawab di seluruh rantai pasok kelapa sawit.

    Di sisi lain, kebutuhan pemenuhan aspek legalitas lahan, tata kelola, serta proses verifikasi dan audit turut meningkatkan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha. Sementara itu, penyesuaian standar nasional dengan standar internasional dan keterbatasan infrastruktur teknologi, khususnya dalam sistem informasi geospasial, juga menjadi faktor yang perlu segera diatasi secara bersama.

    Namun demikian, Kristianto menegaskan bahwa EUDR juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperkuat tata kelola industri kelapa sawit yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Salah satu instrumen utama yang menjadi andalan adalah ISPO, sebagai sistem sertifikasi nasional yang memastikan kegiatan usaha sawit berjalan sesuai prinsip legalitas, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik.

    Melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, pemerintah memperluas cakupan ISPO dari sektor hulu hingga hilir, termasuk industri pengolahan dan usaha bioenergi. Kebijakan ini mempertegas komitmen Indonesia dalam mendorong praktik perkebunan yang ramah lingkungan, bertanggung jawab secara sosial, serta memiliki daya saing tinggi di pasar internasional.

    Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, telah diterbitkan beberapa aturan turunan. BSN mendapatkan mandat untuk merumuskan ketentuan teknis terkait tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap Lembaga Sertifikasi ISPO melalui penetapan Peraturan BSN Nomor 7 Tahun 2025. Selain itu, sistem sertifikasi ISPO juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2025 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Pertanian sebelumnya untuk sektor usaha perkebunan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 38 Tahun 2025 untuk sektor industri hilir, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2026 untuk sektor usaha bioenergi.

    Dalam implementasinya, sertifikasi ISPO didukung oleh lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) berdasarkan standar SNI ISO/IEC 17065. Hingga saat ini, sebanyak 28 lembaga sertifikasi telah terakreditasi untuk sektor perkebunan kelapa sawit, dan ke depan dapat terus diperluas mencakup sektor industri hilir dan bioenergi.

    Kristianto menekankan bahwa akreditasi memiliki peran krusial dalam menjamin kredibilitas hasil sertifikasi. Melalui proses akreditasi yang ketat, BSN memastikan lembaga sertifikasi memiliki kompetensi teknis, independensi, dan integritas dalam melakukan audit. Hal ini penting agar hasil sertifikasi tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga dipercaya di tingkat global.

    Kristianto menegaskan keberhasilan implementasi ISPO tidak dapat dicapai secara sendiri. Diperlukan sinergi kuat antara kementerian sebagai regulator, KAN, lembaga sertifikasi, pelaku usaha, petani, akademisi, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam memastikan seluruh rantai pasok mampu memenuhi standar yang ditetapkan.

    “Dengan kerja sama yang solid, kita optimistis kelapa sawit Indonesia akan mampu menjawab tantangan global, termasuk EUDR, dan tetap menjadi komoditas unggulan yang berdaya saing tinggi,” pungkas Kristianto. (Red/*)

  • NHM Pulihkan 232,69 Hektar Lahan Bekas Tambang, Tegaskan Komitmen ESG

    NHM Pulihkan 232,69 Hektar Lahan Bekas Tambang, Tegaskan Komitmen ESG

    Mediakawasan.id, Halmahera Utara – PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) terus memperkuat komitmennya dalam menjalankan praktik pertambangan berkelanjutan melalui program reklamasi lahan bekas tambang. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), langkah ini menegaskan bahwa kegiatan pertambangan dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan.

    Sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan sekaligus kepatuhan terhadap regulasi, NHM melaksanakan reklamasi untuk meminimalkan dampak kegiatan tambang. Upaya ini mencakup penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan bekas penambangan, dengan tujuan mengembalikan fungsi lahan agar dapat dimanfaatkan kembali sesuai peruntukannya.

    Di sejumlah area Tambang Emas Gosowong yang telah selesai beroperasi, NHM secara konsisten menjalankan reklamasi dan revegetasi secara progresif. Program Reklamasi & Revegetasi telah dilakukan sejak awal operasi di tahun 2000, dengan lokasi pertama di Main Waste Dump Gosowong, hingga 2026 total lahan yang berhasil dipulihkan mencapai 232,69 hektar. Melalui kegiatan ini, sejumlah area reklamasi telah berhasil ke fungsi semula dengan tingkat keberhasilan 100%. Sementara itu, sebagian area reklamasi lainnya masih dalam proses pemulihan. Capaian ini menjadi indikator konkret bahwa keberlanjutan operasional tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada pemulihan ekosistem.

    Proses reklamasi dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penataan permukaan lahan, penebaran tanah pucuk, pengelolaan kualitas tanah, hingga penanaman kembali vegetasi yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat. Pendekatan ini memastikan lahan pascatambang dapat kembali memiliki fungsi ekologis yang optimal serta berpotensi dimanfaatkan secara berkelanjutan.

    Manager Health, Safety & Environmental (HSE) NHM, Widi Wijaya, menegaskan bahwa reklamasi merupakan bagian integral dari tanggung jawab perusahaan.

    “Reklamasi dilakukan untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan, sekaligus menata, memulihkan, dan memperbaiki lahan bekas kegiatan penambangan, serta mengembalikan fungsi lahan yang terganggu sesuai peruntukannya,” ujarnya.

    Pelaksanaan reklamasi yang dilakukan NHM juga mengacu pada berbagai regulasi di sektor pertambangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, serta sejumlah peraturan turunan seperti Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2014 dan Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Selain itu, pedoman teknis juga merujuk pada Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 1827 K/30/MEM/2018 serta Kepmen ESDM RI Nomor 344.K/MB.01/MEM.B/2025 yang mengatur kaidah pertambangan yang baik dan pelaksanaan reklamasi secara komprehensif.

    Melalui capaian ini, NHM menegaskan bahwa praktik pertambangan yang bertanggung jawab bukan sekadar kewajiban, melainkan investasi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan antara kegiatan industri, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. (Red/rlls)

  • Di Balik Isu Rokok Ilegal: Negara Menanggung Kerugian Berlapis, Industri Diuntungkan

    Di Balik Isu Rokok Ilegal: Negara Menanggung Kerugian Berlapis, Industri Diuntungkan

    Mediakawasan.id, Jakarta – Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC) merilis policy brief yang mengungkap bagaimana narasi perdagangan rokok ilegal secara sistematis dimanfaatkan industri tembakau untuk menghambat implementasi kebijakan pengendalian tembakau di berbagai negara.

    Laporan tersebut mencatat sedikitnya 19 pemerintah di dunia telah menjalin kerja sama dengan industri rokok dalam penegakan hukum, dengan dalih menekan peredaran rokok ilegal. Ironisnya, berbagai bukti yudisial menunjukkan bahwa industri rokok justru memiliki keterkaitan historis dalam memfasilitasi atau gagal mencegah masuknya produk mereka ke pasar ilegal.

    Situasi ini dinilai relevan dengan kondisi di Indonesia. Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki dugaan penyalahgunaan pita cukai yang melibatkan pelaku industri rokok resmi serta oknum pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

    Ridhwan Fauzi, Technical Officer Tobacco Control Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI), menyatakan bahwa pola serupa terjadi secara global. “Narasi maraknya rokok ilegal kerap digunakan untuk menakut-nakuti pemerintah agar tidak mengambil kebijakan pengendalian tembakau yang efektif. Padahal, berbagai studi menunjukkan sebagian besar rokok di pasar ilegal justru berasal dari produsen resmi,” ujarnya. Hal ini, menurutnya, menimbulkan dugaan adanya keterlibatan struktural industri dalam masalah yang mereka klaim sedang dilawan.

    Lebih lanjut, policy brief GGTC menyoroti bahwa kemitraan antara pemerintah dan industri tembakau dalam isu rokok ilegal justru menciptakan kerugian fiskal berlapis. Pertama, negara menanggung biaya kesehatan, lingkungan, dan sosial akibat konsumsi tembakau. Kedua, negara harus membiayai penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal. Ketiga, negara kehilangan potensi penerimaan akibat kebijakan tarif cukai yang rendah.

    Di Indonesia, dampak tersebut sudah mulai terlihat. Implementasi PP 28/2024 berjalan lambat akibat tekanan industri yang mengaitkan regulasi dengan peningkatan rokok ilegal. Dari sisi fiskal, struktur cukai yang kompleks juga mendorong fenomena downtrading, yakni peralihan konsumen ke produk yang lebih murah, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan sekaligus menekan potensi penerimaan negara.

    Kondisi ini berisiko memburuk apabila rencana penambahan tarif cukai terhadap rokok ilegal benar-benar diterapkan. Fenomena downtrading diperkirakan akan terus berlanjut, sementara pelaku industri yang seharusnya dikenai sanksi justru berpotensi memperoleh insentif secara tidak langsung.

    “Ketika pemerintah mengikuti narasi industri, negara tidak hanya gagal mengendalikan konsumsi, tetapi juga kehilangan penerimaan dan tetap menanggung beban kesehatan. Ini merupakan kerugian berlapis yang seharusnya bisa dihindari,” tambah Ridhwan.

    Ia menegaskan bahwa kepentingan industri rokok tidak sejalan dengan mandat pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat. Industri berorientasi pada peningkatan konsumsi demi keuntungan, sementara pemerintah bertanggung jawab menjaga kesehatan publik. Karena itu, pemerintah—khususnya Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan—diminta tidak terjebak dalam narasi rokok ilegal yang berpotensi menghambat kebijakan efektif.

    Sebagai langkah konkret, RUKKI mendesak pemerintah untuk:

    1. Menghentikan segala bentuk kerja sama dengan industri rokok dalam penegakan hukum maupun perumusan kebijakan guna menghindari konflik kepentingan.
    2. Memastikan kebijakan pengendalian tembakau berbasis data independen, bukan data yang diproduksi atau didanai industri.
    3. Menyederhanakan struktur cukai menuju sistem tarif tunggal (single-tier system) guna mengurangi praktik downtrading dan meningkatkan efektivitas pengendalian konsumsi.
    4. Menaikkan tarif cukai rokok secara berkala dan signifikan tanpa dipengaruhi narasi rokok ilegal yang tidak terverifikasi.
    5. Memperkuat sistem penegakan hukum yang independen, termasuk pengembangan sistem track-and-trace tanpa melibatkan industri.
    6. Mempercepat implementasi aturan turunan PP 28/2024 tanpa intervensi industri sebagai langkah strategis melindungi kesehatan publik.

    (Red/*)

  • Eggciting Escape at Atria, Paket Liburan Keluarga Spesial April 2026

    Eggciting Escape at Atria, Paket Liburan Keluarga Spesial April 2026

    Mediakawasan.id, Tangerang – Menyambut momen long weekend di bulan April, Atria Hotel & Residences Gading Serpong menghadirkan penawaran spesial bertajuk “Eggciting Escape at Atria”, sebuah paket menginap yang dirancang untuk memberikan pengalaman liburan keluarga yang praktis, nyaman, sekaligus menyenangkan.

    Paket ini menawarkan pengalaman menginap selama satu malam di pilihan kamar luas seperti Premier Suite, Atria Suite, hingga Family Suite yang dirancang untuk mendukung quality time bersama keluarga. Tidak hanya mengedepankan kenyamanan, paket ini juga dilengkapi beragam fasilitas dan aktivitas yang membuat momen liburan semakin berkesan.

    Dalam program “Eggciting Escape at Atria”, tamu akan mendapatkan sejumlah keuntungan, antara lain sarapan untuk dua orang, aktivitas anak untuk dua anak sesuai jadwal, serta kupon kopi dan matcha untuk dua orang. Selain itu, terdapat pula voucher potongan harga untuk layanan medical check up di Bethsaida Hospital Gading Serpong, diskon 30 persen untuk bersantap di Bateeq Lounge maupun Legen Restaurant, serta potongan 10 persen untuk layanan laundry.

    Marcomm Manager Atria Hotel & Residences Gading Serpong, Della Angelina, menjelaskan bahwa paket ini dirancang sebagai solusi liburan praktis tanpa harus bepergian jauh.

    “Melalui ‘Eggciting Escape at Atria’, kami ingin menghadirkan pilihan staycation yang hangat dan menyenangkan bagi keluarga. Dengan fasilitas lengkap dan aktivitas menarik, setiap momen liburan dapat dinikmati dengan lebih maksimal,” ujarnya.

    Paket “Eggciting Escape at Atria” ditawarkan dengan harga mulai dari Rp1.350.000 net per malam dan berlaku khusus untuk periode menginap selama April 2026.

    Dengan konsep staycation yang menggabungkan kenyamanan, hiburan, serta nilai tambah dari berbagai fasilitas, program ini menjadi alternatif menarik bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan singkat tanpa meninggalkan kawasan perkotaan.

    Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, masyarakat dapat menghubungi nomor 0812-1213-3393 atau mengunjungi akun Instagram resmi @atriaserpong. (Red/rlls)

  • Sekda Bambang Tekankan Penguatan dan Inovasi Layanan BLUD Kesehatan di Tangsel

    Sekda Bambang Tekankan Penguatan dan Inovasi Layanan BLUD Kesehatan di Tangsel

    Mediakawasan.id, Ciputat – Pemerintah Kota Tangerang Selatan menegaskan pentingnya penguatan kapasitas dan inovasi layanan dalam pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang kesehatan.

    Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Bambang Noertjahjo, dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan BLUD Bidang Kesehatan Semester II Tahun 2025 yang diselenggarakan di Ruang Display Gedung Utama Lantai Dasar, Puspemkot Tangsel pada Senin (06/04/2026).

    Bambang juga menyampaikan bahwa hasil evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan capaian yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, khususnya dalam penguatan sumber daya manusia, peningkatan kualitas laporan keuangan, serta penguatan tim pendukung di masing-masing unit layanan.

    “Saya ingin teman-teman semua jujur untuk membuka pemikiran kita, khususnya dalam memahami perkembangan layanan yang terus berubah,” ujarnya.

    Sehubungan dengan hal tersebut, Bambang ingin mendorong agar dilakukan penguatan internal organisasi melalui pelaksanaan pelatihan secara mandiri (in-house training), guna meningkatkan kompetensi dan kemandirian perangkat daerah tanpa ketergantungan pada pihak eksternal.

    “Karakter masyarakat Tangerang Selatan itu cepat dalam mengadopsi perkembangan, sehingga layanan kita juga harus bisa mengikuti,” tutur Bambang.

    Ia juga menyoroti perlunya optimalisasi potensi pendapatan layanan kesehatan. Ketergantungan terhadap pembiayaan melalui BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan diharapkan dapat diimbangi dengan pengembangan layanan yang memiliki nilai tambah, sepanjang tetap mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku.

    Bambang juga mengajak seluruh jajaran untuk membuka ruang diskusi yang konstruktif di lingkungan kerja, serta memberikan kesempatan bagi tenaga kesehatan, khususnya generasi muda, untuk berkontribusi dalam menghadirkan inovasi layanan.

    “Jangan terlalu kaku, berikan ruang diskusi dan kesempatan bagi teman-teman, khususnya yang muda, untuk menyampaikan ide dan inovasi,” ujarnya.

    Mengakhiri arahannya, ia menyampaikan apresiasi atas kinerja yang telah dicapai oleh seluruh perangkat daerah terkait, seraya menegaskan pentingnya peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. (Red/*)

  • Evaluasi BLUD Kesehatan Tangsel, Pilar Targetkan Faskes Daerah Setara RS Swasta Profesional

    Evaluasi BLUD Kesehatan Tangsel, Pilar Targetkan Faskes Daerah Setara RS Swasta Profesional

    Mediakawasan.id, Ciputat – Pemerintah Kota Tangerang Selatan mendorong fasilitas kesehatan milik daerah memiliki standar layanan yang setara dengan rumah sakit swasta profesional.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, saat menghadiri monitoring dan evaluasi (monev) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang kesehatan semester II tahun 2025 di Puspemkot Tangsel, Senin (6/4/2026).

    “Kita ukur pencapaian pendapatan BLUD, juga kualitas layanan, fasilitas, dan lainnya. Evaluasi ini terus kita lakukan agar BLUD dapat bertransformasi menjadi fasilitas kesehatan yang profesional,” ujar Pilar.

    Evaluasi dilakukan terhadap kinerja sejumlah fasilitas kesehatan daerah, mulai dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), hingga Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

    Pemerintah menilai berbagai aspek, di antaranya capaian pendapatan BLUD, kualitas layanan, kelengkapan fasilitas, serta kesiapan sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya transformasi layanan kesehatan publik.

    Pilar menegaskan, fasilitas kesehatan pemerintah tidak boleh lagi dipandang sebagai pilihan terakhir oleh masyarakat. Menurutnya, Puskesmas dan RSUD harus mampu menjadi destinasi layanan kesehatan unggulan yang dapat bersaing dengan rumah sakit swasta, baik dari sisi penanganan medis maupun pelayanan kepada pasien.

    “Selama ini Tangsel mendapat predikat yang baik dari Kementerian Kesehatan. Namun, kita tidak bisa membandingkan secara apple to apple dengan daerah lain. Kita harus melihat standar yang lebih tinggi, seperti Eka Hospital atau Premier Bintaro sebagai health tourism destination. Bukan hanya penanganan kesehatannya, tetapi juga hospitality-nya,” jelasnya.

    Untuk mewujudkan target tersebut, Pemkot Tangsel membuka peluang investasi, kerja sama, serta skema pembiayaan guna meningkatkan kualitas infrastruktur layanan kesehatan.

    Salah satu langkah konkret adalah rencana pembangunan gedung baru di RSUD Kota Tangerang Selatan, dengan visi menghadirkan layanan setara RSCM Kencana yang dapat melayani pasien peserta asuransi maupun pasien umum.

    Selain aspek infrastruktur dan pembiayaan, Pilar juga menekankan pentingnya standardisasi layanan di seluruh Puskesmas di Kota Tangerang Selatan. Ia menginginkan masyarakat mendapatkan pengalaman pelayanan yang konsisten dan setara di mana pun mereka berobat.

    “Saya minta pelayanan di seluruh Puskesmas memiliki standar yang baik, sehingga masyarakat yang datang ke Puskesmas mana pun mendapatkan layanan yang sama. Ke depan, semuanya harus unggul,” tegas Pilar.

    Melalui evaluasi berkala ini, Pemkot Tangsel berharap BLUD kesehatan mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus menjaga keberlanjutan finansial, sehingga pengembangan fasilitas dan inovasi pelayanan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan. (Red/*)