Tag: SMSI

  • Laporan Akhir Tahun 2024 SMSI Banten: Meningkatkan Kualitas Media Siber dan Kebebasan Pers

    Laporan Akhir Tahun 2024 SMSI Banten: Meningkatkan Kualitas Media Siber dan Kebebasan Pers

    Mediakawasan.id, Serang – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Banten menutup tahun 2024 dengan sejumlah pencapaian signifikan yang memperkuat posisi media siber di Provinsi Banten.

    Keberhasilan ini mencakup berbagai bidang, dari pengembangan organisasi, kerja sama kelembagaan, hingga verifikasi media anggota, yang mencerminkan komitmen SMSI dalam meningkatkan kualitas media siber dan mendukung kebebasan pers di Banten.

    1. Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan

    SMSI Banten telah melakukan langkah strategis dalam memperluas jaringan organisasinya. Tahun 2024 menjadi tahun yang penting bagi SMSI Banten dalam memperkuat eksistensinya, di mana organisasi ini berhasil membentuk kepengurusan di tingkat kabupaten/kota di delapan wilayah di Provinsi Banten.

    Pembentukan pengurus di berbagai daerah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat struktur organisasi dan memastikan adanya koordinasi yang baik di seluruh provinsi. Langkah ini juga bertujuan agar setiap wilayah dapat berkontribusi lebih besar dalam perkembangan media siber di Banten.

    Ketua SMSI Banten, Lesman Bangun, menyatakan bahwa perluasan struktur organisasi menjadi prioritas untuk menciptakan keberlanjutan dan soliditas dalam organisasi.

    “Kami terus memperkuat struktur organisasi dengan membentuk kepengurusan di tingkat kabupaten/kota di Banten. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memastikan SMSI Banten semakin solid dan memberi manfaat besar bagi seluruh anggota,” ujarnya.

    1. Kerja Sama dan Penguatan Lembaga

    Di sepanjang tahun 2024, SMSI Banten juga berhasil menjalin berbagai kerja sama strategis dengan Pemerintah Provinsi Banten untuk memperkuat lembaga media siber yang tergabung dalam SMSI.

    Salah satu fokus utama dalam kerja sama ini adalah peningkatan kualitas dan profesionalisme wartawan serta pengembangan kompetensi media siber.

    Dengan adanya berbagai pelatihan, seminar, dan pembinaan yang diadakan, SMSI Banten memastikan bahwa anggota-anggota media siber dapat menghadapi tantangan yang ada di dunia digital dengan lebih siap dan profesional.

    Sekretaris SMSI Banten, Ahmad Fauzi Chan, menilai bahwa kemitraan ini memberikan dampak yang sangat positif bagi anggotanya.

    “Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten memberikan dampak positif dalam penguatan media siber. Kami berkomitmen untuk terus bersama-sama meningkatkan kompetensi dan kualitas media agar lebih profesional dan berdaya saing,” kata Fauzi.

    1. Verifikasi Media Anggota

    Salah satu program utama yang dicanangkan oleh SMSI Banten adalah membantu media siber anggotanya dalam proses verifikasi Dewan Pers. Pendampingan ini menjadi sangat penting agar media siber yang tergabung dalam SMSI dapat memenuhi standar yang ditetapkan oleh Dewan Pers dan menjadi lebih profesional serta diakui kredibilitasnya.

    Verifikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap media siber yang beroperasi di Banten, sekaligus memperkuat profesionalisme dalam dunia jurnalisme digital.

    Ketua SMSI Banten, Lesman Bangun, menekankan bahwa verifikasi Dewan Pers menjadi indikator penting untuk mengukur kualitas media siber.

    “Kami akan terus mendorong anggota yang belum lulus verifikasi Dewan Pers untuk terus berbenah dan memperbaiki kualitas media mereka. Verifikasi ini sangat penting untuk memastikan media siber di Banten memiliki kompetensi yang diakui dan dapat dipercaya oleh publik,” ungkapnya.

    1. Sosialisasi dan Advokasi Media Siber

    SMSI Banten juga menyadari bahwa keberadaan media siber yang profesional dan bertanggung jawab bukan hanya penting bagi para anggota, tetapi juga untuk masyarakat luas.

    Oleh karena itu, SMSI Banten aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya keberadaan media siber yang dapat dipercaya dan tidak menyebarkan informasi yang salah.

    Melalui berbagai seminar, diskusi publik, dan pendampingan hukum, SMSI Banten terus berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memilih media yang bertanggung jawab dan profesional dalam menyajikan informasi.

    Sekretaris SMSI Banten, Ahmad Fauzi Chan, menjelaskan bahwa sosialisasi ini sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya media yang bertanggung jawab.

    “Kami tidak hanya fokus pada pengembangan internal, tetapi juga berperan aktif dalam mensosialisasikan keberadaan media siber yang profesional kepada masyarakat. Kami akan terus mengadvokasi kebebasan pers dan menguatkan posisi media siber di tengah perkembangan teknologi yang pesat,” ujar Fauzi.

    Sebagai organisasi yang terus berkembang, SMSI Banten menutup tahun 2024 dengan penuh optimisme dan keyakinan bahwa penguatan media siber di Provinsi Banten akan terus menjadi prioritas utama.

    SMSI Banten akan terus bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun media siber lainnya, untuk memastikan bahwa lebih banyak media siber di Banten yang memenuhi standar Dewan Pers. Penguatan kolaborasi ini menjadi kunci untuk membangun media yang lebih kompeten, berdaya saing, dan kredibel.

    Ketua SMSI Banten, Lesman Bangun, menyatakan bahwa pencapaian di tahun 2024 memberikan fondasi yang kuat untuk menghadapi tantangan di tahun berikutnya.

    “Tahun 2024 menjadi tahun penuh pencapaian bagi SMSI Banten. Kami siap menghadapi tantangan di tahun 2025 dengan semangat kebersamaan dan komitmen untuk terus memperkuat profesionalisme media siber di Banten,” ujarnya penuh keyakinan.

    Sementara itu, Ahmad Fauzi Chan berharap agar lebih banyak media siber di Banten yang dapat mengikuti jejak rekan-rekannya dalam memenuhi standar Dewan Pers.

    “Kami berharap pada tahun 2025, lebih banyak media siber di Banten yang dapat memenuhi standar Dewan Pers dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perkembangan dunia media di Indonesia,” harapnya. (Red/*)

  • Ketum SMSI Firdaus, “Kami Menerima Peraturan Presiden

    Ketum SMSI Firdaus, “Kami Menerima Peraturan Presiden

    Mediakawasan.id, JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Publisher Rights (hak-hak penerbit), meskipun dia mengakui belum ada kesepakatan bulat di antara insan pers.

    Organisasi perusahaan pers yang berkeberatan sejak awal dengan perpres itu adalah Serikat Media Siber Indonesia (SMSI). “Sekarang sudah menjadi peraturan presiden, ya kami menerimanya,” kata Ketua Umum SMSI Firdaus, beberapa saat setelah perpres diumumkan pengesahannya oleh Presiden Joko Widodo (Jakowi), Selasa sore, 20 Februari 2024.

    Ketika menyampaikan pengumuman pengesahan perpres tersebut, Jokowi menyadari, aspirasi insan pers tidak benar-benar bulat. Ada perdebatan panjang dan perbedaan aspirasi antara media konvensional dengan platform digital, maupun platform digital besar.

    “Kita harus timbang terus implikasinya. Setelah mulai ada titik ke pemahaman, kita bisa mulai menemukan titik temu. Ini ditambah dengan desakan dari Dewan Pers serta dorongan dari perwakilan perusahaan pers maupun asosiasi media,” kata Jokowi dalam acara puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 di Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/24).

    Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menerima keputusan tersebut sebagai bagian dari proses perjuangan. Ketua Umum SMSI Firdaus menyatakan menerima penerbitan perpres tersebut tanpa kecuali.

    “Karena sudah jadi aturan, tidak ada masalah walaupun SMSI tetap menolak pasal dalam perpres yang mengharuskan media untuk verifikasi Dewan Pers.” kata Firdaus dalam keterangannya kepada kelompok media SMSI, Selasa (20/2/2024).

    Persyaratan perusahaan media pers harus diverifikasi oleh Dewan Pers adalah titik balik pertumbuhan perusahaan pers yang luar biasa di masa reformasi. Sebelum era reformasi di masa Orde Baru, perusahaan media diharuskan memiliki surat izin usaha penerbitan oleh Departemen Penerangan RI.

    “Sekarang peraturan presiden tentang publisher rights mengharuskan perusahaan media diverifikasi oleh Dewan Pers, apa bedanya dengan pengelolaan media di masa Orde Baru?” kata Firdaus.

    Tokoh pers yang juga ahli pers Wina Armada Sukardi yang diwawancarai Radio Elshinta, Selasa malam beberapa jam setelah pengumuman tentang pengesahan perpres publisher rights oleh Joko Widodo, mengatakan pengesahan perpres tersebut sangat prematur.

    Ketika banyak perusahaan pers berskala kecil sedang berjuang untuk bisa hidup, dalam terjangan badai distrupsi teknologi, sekarang malah dihadang dengan perpres yang membatasi usaha mereka, dengan mengharuskan ini dan itu.

    “Anehnya rancangan perpres itu disodor-sodorkan oleh sekelompok kalangan pers yang punya akses ke kepresidenan. Ini kan sama dengan mengundang pihak pemerintah untuk ikut cawe-cawe, ikut campur dalam urusan pers yang memiliki kemerdekaan. Ini bisa jadi nanti akan berakibat penurunan ideks kemerdekaan pers,” kata Wina Armada.

    Menarik Garis

    Firdaus menyebut penerbitan perpres telah menarik garis.
    “Perpres menjadi satu hal dan perjuangan SMSI adalah hal lainnya. Tapi biarlah masing-masing akan ada jalannya,” kata Firdaus.

    Firdaus juga menyampaikan, “saya menghimbau seluruh pengurus dan anggota SMSI untuk menyesuaikan langkah bisnis dan persyaratan agar terverifikasi oleh Dewan Pers. Sambil kita menyiapkan kiat-kiat bisnis dan langkah apa yang akan kita ambil di masa akan datang” tandas Firdaus, yang mengisyaratkan akan mengambil langkah – langkah untuk menyelamatkan hidup 2.000 lebih media start up dan kecil yang dinaunginya. (Red/*)

  • Ketua Umum SMSI  Sampaikan Ucapan Selamat untuk Presiden Taiwan

    Ketua Umum SMSI Sampaikan Ucapan Selamat untuk Presiden Taiwan

    Mediakawasan.id, Jakarta – Taiwan telah mengawali pemilihan umum tahun 2024 dunia yang diikuti kurang lebih separuh penduduk bumi, yakni sekitar dua miliar orang di 70 negara. Taiwan hari Sabtu (13/1/2024) menggelar pemilihan umum dan berhasil memilih presidennya, Lai Ching-te dari partai berkuasa Democratic Progressive Party (DPP). Lai sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden Taiwan.

    Atas kemenangan Lai Ching-te, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus yang memimpin organisasi pers beranggotakan sekitar 2000 perusahaan pers siber di Indonesia mengucapkan selamat atas terpilihnya Lai yang berpasangan dengan Hsiao Bi-khim sebagai wakilnya.

    Ucapan itu disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Firdaus dan Sekretaris Jenderal SMSI, M Nasir, Minggu (14/1). “Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Lai Ching-te yang mendapat kepercayaan rakyat untuk memimpin Taiwan,” tulis Firdaus.

    Terpilihnya Lai menunjukkan kualitas kepemimpinan serta banyaknya harapan rakyat Taiwan terhadap Lai. “Kami berharap presiden terpilih Taiwan juga melanjutkan kerja sama dengan kami,” kata Firdaus yang didampingi wakilnya, Yono Hartono, Ketua Bidang Luar Negeri SMSI Retno Intani, dan Sekretaris Jenderal M Nasir.

    Lai telah mendeklarasikan kemenangannya Sabtu malam. Dia mengalahkan dua pesaingnya. “Malam ini milik Taiwan. Kami berhasil menjaga Taiwan tetap berada di peta dunia,” kata Lai di depan para pendukungnya yang meluapkan kegembiraan.

    Seperti dikutip CNN, Lai mengatakan, pemilihan umum yang ia menangkan, menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Taiwan memiliki komitmen untuk demokrasi. “Saya harap China bisa mengerti,” kata Lai.

    Pemilihan presiden Taiwan tersebut dalam bayang-bayang ancaman China yang menganggap Lai sebagai tokoh separatis. China mengatakan Taiwan bagian dari China. Namun demikian rakyat Taiwan mengabaikan peringatan China dan tetap berbondong-bondong menuju tempat pemungutan suara.

    Hasil penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Pusat, Lai (partai DPP) mendapat suara lebih dari 40 persen dari total suara. Sementara pesaingnya, Hou Yu-ih dari partai oposisi Kuomintang (KMT) memperoleh suara 33.49%, dan Ko Wen-je dari Taiwan People’s Party (TPP) mendapat suara 26.45%. Lebih dari 14 juta penduduk Taiwan berpartisipasi dalam pemilihan tersebut. Total partisipasi penduduk di atas 71 persen. (*)

  • SMSI Terus Tolak Pasal Krusial yang Potensial Lemahkan Kebebasan Pers

    SMSI Terus Tolak Pasal Krusial yang Potensial Lemahkan Kebebasan Pers

    Mediakawasan.id, Jakarta – Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (28/7). Pertemuan ini untuk mendiskusikan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

    Mahfud menjelaskan, draf RKUHP ini sudah lama dibahas. Rencananya, RKUHP ini diberlakukan sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia.

    “Masih ada waktu pembahasan. Mungkin jika ada masalah, bukan ditunda tapi dilakukan perbaikan. Kalau jelas ada pasal yang membahayakan, ya dihapus atau direformulasi,” tutur Mahfud.

    Menurut Mahfud, RKUHP tersebut dulu sudah akan diketok. Namun lantaran ada demo besar, presiden pada 2019 minta pengesahannya ditunda.

    Saat bertemu Menko Polhukam, Dewan Pers dipimpin ketuanya, Prof Azyumardi Azra. Ikut mendampingi M Agung Dharmajaya (wakil ketua), anggota Dewan Pers (Arif Zulkifli, Ninik Rahayu, Yadi Hendriana, dan A Sapto Anggoro. Hadir juga perwakilan anggota konstituen Dewan Pers, Sasmito Madrim, dan Ketua Bidang hukum, Arbitrase dan Legislasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Makali Kumar SH.

    Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, kepada Dewan Pers, Mahfud minta catatan reformulasi terhadap pasal-pasal yang dinilai bermasalah.

    “Sampaikan reformulasi secara konkret sekaligus simulasinya. Besok akan saya sampaikan ke Kemenkumham. Wamenkumham akan kita panggil minggu depan,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, KUHP adalah politik hukum penting, pemerintah berharap secepatnya berlaku saat peringatan kemerdekaan nanti karena KUHP yang berlaku saat ini merupakan produk kolonial.

    Namun, Dewan Pers Bersama masyarakat sipil lainnya melihat ada 14 pasal dan 9 klaster yang potensial melemahkan kebebasan pers. Maka perlu dihapus atau direformulasi. Menurut Mahfud yang didampingi Deputi Hukum dan HAM Sugeng Purnomo, ada sekitar 700-an pasal dalam RKUHP. “Jika ada usulan 14 pasal, maka jumlah itu tidaklah banyak,” kata Mahfud.

    Pihaknya tidak mau menjamin penundaan berlakunya KUHP tersebut. Ia hanya menegaskan, sebelum RKUHP maju ke persidangan harus dibahas secara jelas. Menko Polhukam berjanji akan memanggil Kemenkumham untuk membicarakannya dan akan melibatkan Dewan Pers.

    Sementara itu, Prof Azra melaporkan, pada 2018 Dewan Pers sudah mengajukan usulan delapan klaster pasal yang dinilai bermasalah. Namun, masukan dari Dewan Pers dan konstituen tidak dimasukkan sama sekali. Dalam draf sekarang ini, urainya, malah ada sembilan klaster dari 22 pasal umum yang mengganggu hak berekspresi, 14 di antaranya berkaiatan dengan kemerdekaan pers.

    Dewan Pers juga sudah ketemu dengan konstituen Dewan Pers dan para pemangku kepentingan. Pertemuan dengan Kemkumham yang dipimpin Wamenkumham Prof Edward (Edi) Omar Sharif Hiariej dan tim perumus sudah dilakukan Dewan Pers pekan lalu.

    Rumusan reformulasi RKUHP diminta segera oleh Mahfud MD. Dewan Pers bekerja cepat, hari Kamis ini juga melakukan penyusunan reformulasi dengan melibatkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, ahli hukum Bivitri Susanti, mantan Ketua YLBHI Asfinawati, Tim LBH Pers dipimpin Ade Wahyudin, dan lain-lain.

    Samsan Ngandro berpendapat pasal terkait dengan pers yang mengandung delik harus diperbaiki. Dewan Pers juga minta supaya pasal-pasal bermasalah didrop atau direformulasi.

    Arif Zulkifli menyatakan pemberitaan soal terorisme pun bisa diperkarakan karena harus lengkap. “Pemberitaan pers pasti yang terdepan dan belum lengkap. Demikian juga soal penghinaan pada presiden hingga lurah/kepala desa, bisa menjadi perkara,” paparnya.

    Ia khawatir kelak ada self censorship yang tinggi di media, ini adalah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan pers dan masyarakat.

    Sedangkan Ninik menuturkan, masih ada waktu untuk mengawal RKUHP. Dia berharap, pasal yang tak seharusnya ada bisa dikeluarkan. “Intinya adalah reformulasi,” kata dia.

    Adapun Sasmito mengutarakan, secara prinsip AJI tidak menolak RKUHP itu. Tapi, RKUHP masih perlu masukan dari masyarakat luas dan penyempurnaan sehingga tidak buru-buru diberlakukan.

    Ketua Bidang hukum, Arbitrase dan Legislasi SMSI Pusat, Makali Kumar SH, hadir mewakili Ketua Umum SMSI Firdaus, dalam pertemuan bersama Dewan Pers dan konstituennya, akademisi, pengamat hukum, serta praktisi hukum di Hotel Mercure, Sabang-Jakarta, Kamis (28/7/2022), kembali menyuarakan penolakan terhadap pasal-pasal RUU KUHP.

    Makali dengan tegas menyatakan, banyak pasal-pasal RUU KUHP yang harus ditolak dan dihapus, karena berpotensi untuk menghalangi kebebasan pers di Indonesia.

    Pasal-pasal RKUHP yang menjadi sorotan SMSI dan juga menjadi bahan diskusi Dewan Pers dalam pertemuan tersebut sekitar 20 pasal, antara lain pasal 188, 218, 219, 220, 240, 241, 246, 248, 263,264 280, 302, 303, 304, 352, 353, 437, 440, 443, dan 447.

    “Seperti pasal 263 dan 264 RKUHP yang didalamnya ada kata penyiaran dan berita. Frasa ini akan berpotensi menghambat kemerdekaan pers. Kita minta untuk dihapus atau dihilangkan dalam RKUHP, karena hal itu sudah diatur dalam UU no 40 tahun tentang pers,” jelas Makali.

    Bersama rekan perwakilan organisasi konstituen dewan pers lainnya, Makali begitu gigih dalam diskusi itu, untuk menyuarakan kemerdekaan pers di Indonesia. Bahkan Makali juga minta pers dan konstituen Dewan Pers lainnya, serta berbagai kalangan pers untuk tetap solid menyuaran dan memperjuangkan penolakan pasal-pasal tersebut secara maksimal di DPR RI. Jangan sampai, informasi yang menyebutkan pada tanggal 16 Agustus 2022, DPR RI akan bersidang dan menetapkan RKUHP itu, menjadi kenyataan.

    “Kita jangan kecolongan, kita kawal perjuangan kita, sampai DPR mau mengakomodir perjuangan kita. Sehingga pasal-pasal yang akan merusak kemerdekaan pers di Indonesia sudah hilang di RKUHP,” tegas Makali. (Red/rlls)

  • Jaksa Agung ST Burhanuddin Meminta SMSI Kawal Kinerja Jaksa

    Jaksa Agung ST Burhanuddin Meminta SMSI Kawal Kinerja Jaksa

    Mediakawasan.id, Jakarta- Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta media-media anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) turut membantu Kejaksaan Agung untuk mengawal kinerja Jaksa.

    “Yang melaksanakan tugas pengawasan di sini adalah Asisten Pengawasan, dan itu SDM nya terbatas, oleh karenanya kami meminta media-media (anggota SMSI-red) turut mengawasi kinerja Jaksa,” kata Jaksa Agung ST Burhanuddin ketika menerima Pengurus SMSI Pusat yang dipimpin Ketua Umum Firdaus di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta (6 Juli 2022).

    Turut mendampingi Firdaus yakni Penasehat SMSI Pusat Ervik Ari Susanto, Ketua Forum Pemred Media Siber Bernadus Wilson Lumi dan Humas SMSI Wisnu. Dari jajaran Kejagung tampak hadir Kejati DKI Reda Manthovani, Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, Asisten Umum Kuntadi, SH. dan Asisten Khusus Hendro Dewanto, SH.

    Lebih lanjut Jaksa Agung juga menyampaikan bahwa kerja-kerja yang dilakukan jajaran Kejaksaan Agung perlu diinformasikan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kepadanya.

    “Sesuai arahan Presiden agar kerja-kerja yang dilakukan aparat Kejaksaan juga perlu disampaikan kepada publik, sehingga masyarakat menjadi tahu apa yang sudah dilakukan,” sambung Burhanuddin.

    Sementara itu Ketua Umum SMSI Firdaus menyampaikan ucapan terima kasih atas waktu yang diberikan Jaksa Agung kepada SMSI.

    “Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Jaksa Agung. Kami juga ingin sampaikan apresiasi dari seluruh anggota SMSI kepada Jaksa Agung atas prestasi dan kinerja Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar, mengamankan uang negara, terlebih menjadikan media sebagai mitra jaksa untuk melaporkan hasil kerja kejaksaan kepada masyarakat,” ucap Firdaus.

    Silaturahmi Pengurus SMSI Pusat kepada Jaksa Agung ini dalam rangka implementasi program kerja dan persiapan Rapat Pimpinan Nasional
    Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang akan diselenggarakan pada tanggal 21-23 Juli 2022 mendatang.

    Lebih lanjut Firdaus juga mengapresiasi Jaksa Agung Burhanuddin yang mendorong jurnalisme berkelanjutan.

    “Jaksa Agung Bapak Prof. Dr. ST. Burhanuddin, SH.,MM juga turut serta mendorong jurnalisme yang berkelanjutan dengan membantu membangun ruang belajar, mushola dan dapur umum di Journalist Boarding school (JBS) Cilegon, oleh karenanya kami ucapkan terima kasih dan sampaikan penghargaan setinggi-tingginya,” papar Firdaus. (Red/*)