Tag: RUKKI

  • Relasi Akademisi dengan Industri Tembakau Menguat: Sinyal Integritas Perguruan Tinggi ”Gawat Darurat”

    Relasi Akademisi dengan Industri Tembakau Menguat: Sinyal Integritas Perguruan Tinggi ”Gawat Darurat”

    Mediakawasan.id, Surabaya – Hasil pemantauan Lentera Anak tentang gangguan industri tembakau (GIT) selama periode September 2025 – Mei 2026 menunjukkan adanya keterlibatan sejumlah akademisi dan peneliti dalam kerja sama riset dengan industri. Situasi ini berpotensi memunculkan konflik kepentingan.

    Lentera Anak adalah lembaga independen, merupakan bagian dari Koalisi Save Our Surroundings (SOS). Ini suatu gerakan yang beranggotakan lebih dari 50 organisasi dari berbagai latar belakang yang berkomitmen menciptakan masyarakat dan lingkungan sehat.

    Pemantauan Lentera Anak juga menemukan akademisi menyampaikan narasi pro-industri dengan pendekatan ekonomi, hukum, dan harm reduction di sejumlah seminar dan forum ilmiah. Mereka terindikasi berupaya mempengaruhi arah regulasi pengendalian tembakau.

    Narasi ini mengemuka dalam diskusi bertajuk “Kampus di Persimpangan: Merebut Kembali Integritas Perguruan Tinggi” di Indonesian Conference on Tobacco Control (ICTOH 2026). Kegiatan ini berlangsung di Airlangga Shari’a and Entreprenurship Education Center (ASEEC) Tower di Kampus Dharmawangsa Universitas Airlangga Surabaya, Jumat, 22 Mei 2026.

    Ketua Lentera Anak, Lisda Sundari, pembicara dalam diskusi itu, menyatakan situasi ini sangat ironis. Sebab, kampus sejatinya harus menjaga independensi sebagai penghasil pengetahuan yang objektif, dan pijakan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

    “Kami meminta perguruan tinggi untuk melindungi integritas akademik, guna memastikan agar produksi pengetahuan ilmiah dan rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti objektif,” kata Lisda.

    Ia menjelaskan dari hasil pemantauan ditemukan sebanyak 18 universitas, 13 lembaga riset dan 50 akademisi/peneliti menyampaikan narasi melalui media massa, dengan mengedepankan narasi ekonomi. Narasi ekonomi yang dimunculkan, seperti tenaga kerja dan UMKM, telah menggeser isu kesehatan publik menjadi isu ekonomi.

    Lisda juga menemukan bahasa yang mereka gunakan sangat moderat. Misalnya, keseimbangan, pengurangan risiko, dan inovasi. Ini menjadikannya lebih mudah diterima dalam ruang kebijakan.

    Ia mencontohkan narasi yang digunakan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bahwa rokok elektronik adalah bentuk inovasi produk tembakau yang mengikuti tren global, untuk mengurangi paparan bahan berisiko akibat proses pembakaran.

    “Penyampaian narasi dari peneliti dan akademisi ini tidak hanya menormalisasi narasi industri. Tapi, juga bisa membentuk opini publik dan mempengaruhi framing regulasi kesehatan,” ucap Lisda.

    Senada dengan Lisda, Ketua Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI), Mouhamad Bigwanto, mengingatkan agar akademisi dan profesional kesehatan mewaspadai berbagai pola konflik kepentingan yang bisa menyusup lewat penelitian, konferensi, hingga berbagai bentuk publikasi.

    Menurut Bigwanto, industri tembakau umumnya melakukan empat strategi berlapis. Mereka memulai dari menolak bukti ilmiah, lalu membuat narasi palsu untuk membingungkan publik dan pembuat kebijakan.

    Selanjutnya, kata dia, industri tembakau membentuk aliansi atau front group yang terlihat netral dari kalangan akademisi atau lembaga riset. Yang paling ujung, mereka menggunakan kekuatan politik, misalnya lembaga riset negara, untuk memengaruhi kebijakan.

    Bigwanto menyarankan akademisi dan peneliti harus berhati-hati. Sebab, industri tembakau kerap menggunakan legitimasi akademik untuk memperkuat narasi yang menguntungkan mereka walaupun bertentangan dengan bukti kesehatan masyarakat.

    “Fakta menunjukkan bahwa kerja sama akademisi dengan industri rokok mendorong praktik yang menyimpang dari standar etika, seperti penyembunyian hasil yang tidak menguntungkan,” tutur dia.

    Ia menjelaskan hasil kajian RUKKI periode 2023-2024 yang menemukan setidaknya 19 peneliti terpantau membela industri tembakau dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan.

    Bigwanto menyebut beberapa di antaranya diduga pernah memiliki riwayat kerja sama dengan organisasi pendukung industri rokok. Menurut dia, institusi pendidikan di berbagai negara sudah memperkuat kebijakan untuk melindungi integritas akademik, antara lain melalui penerapan kode etik penelitian, transparansi sumber pendanaan, dan kebijakan Smoke-Free Campus.

    “Ini tidak hanya mengatur lingkungan bebas asap rokok tetapi juga memperkuat komitmen institusi terhadap perlindungan kesehatan masyarakat,” kata dia.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko, menekankan integritas kampus merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip good governance. Konflik kepentingan, kata dia, tidak selalu melanggar hukum, tetapi merusak kualitas pengambilan keputusan.

    “Dalam konteks kampus, dampak kerusakan lebih serius karena menyangkut produksi pengetahuan yang memengaruhi kebijakan publik,” ujarnya.

    Menurut Danang, relasi kampus dan industri berpotensi menggeser orientasi penelitian dari kepentingan kesehatan masyarakat menuju pembenaran ekonomi industri. Hasil riset yang didanai besar oleh industri tembakau, kata dia, bisa memberikan legitimasi ilmiah untuk mengevaluasi dan menolak kebijakan kesehatan. Sehingga ilmu dan dunia akademik tergerus fungsinya dalam kepentingan publik.

    “Karena itu, saya mengajak akademisi, mahasiswa, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama merebut kembali ruang akademik sebagai ruang yang independen, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik,” pungkas Danang. (Red/rlls)

  • Penolakan Batas Nikotin dan Tar oleh Industri Rokok dalam Uji Publik, Generasi Muda Jadi Taruhan

    Penolakan Batas Nikotin dan Tar oleh Industri Rokok dalam Uji Publik, Generasi Muda Jadi Taruhan

    Mediakawasan.id, Jakarta – Penolakan industri rokok mewarnai Uji Publik Kajian Penentuan Batas Maksimal Kadar Nikotin dan Tar yang diadakan Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Argumentasi penolakan yang pro industri zat adiktif ini jelas berlawanan dengan tujuan aturan batas nikotin dan tar yang diamanatkan PP No. 28 Tahun 2024 untuk menekan prevalensi perokok demi peningkatan kualitas manusia Indonesia. Pada akhirnya, lagi-lagi penolakan pada aturan pengendalian konsumsi rokok akan menempatkan generasi muda sebagai taruhannya.

    “Kami sangat menyayangkan penolakan yang selalu muncul dari kelompok industri rokok dan pendukungnya dalam setiap rencana aturan pengendalian konsumsi rokok termasuk batas maksimal nikotin dan tar ini. Kami sangat berharap Pemerintah kembali kepada marwah dan tujuan utama Pengamanan Zat Adiktif dalam PP 28/2024 sehingga setiap penolakan yang tujuannya justru kontraproduktif, tidak menjadi halangan untuk tetap menjalankannya. Justru yang terpenting, aturan ini segera ditetapkan. Bukan hanya berujung pada kajian. SELAMATKAN GENERASI MUDA DARI KENCANDUAN!! ITU TUGAS NEGARA,” ungkap Prof. Hasbullah Thabrany, Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau.

    Seperti yang kita tahu, nikotin adalah zat yang sangat adiktif, dan tar mengandung berbagai senyawa karsinogenik yang berkaitan dengan penyakit mematikan seperti kanker, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan kronis. Karena itu, penetapan batas maksimal kadar nikotin dan tar dalam rokok konvensional serta batas maksimal nikotin dalam rokok elektronik sangat dibutuhkan demi mengurangi paparan zat berbahaya bagi masyarakat, terutama anak muda. Dengan peningkatan 10 kali lipat pengguna rokok elektronik dalam satu dekade dan jumlah perokok anak yang terus naik, aturan ini semakin mendesak untuk segera diberlakukan.

    Menanggapi maraknya penolakan oleh industri rokok, Ketua Umum Indonesian Youth Council for Tactical Changes, Manik Marganamahendra, menyoroti betapa ironisnya posisi orang muda dalam diskursus ini. “Sangat memalukan ketika forum pembangunan manusia justru didominasi oleh logika dagang yang memperlakukan orang muda hanya sebagai target pasar jangka panjang. Kita tidak boleh lupa bahwa hampir 6 juta anak Indonesia di bawah usia 18 tahun adalah perokok aktif. Saya mengapresiasi Menko PMK serta para pakar kebijakan batasan nikotin dan tar, ini artinya ada keinginan tujuan ekonomi jangka panjang, bukan keuntungan sebagian kecil orang yang mengorbankan sumber daya manusia generasi Emas.” ”, ujarnya dalam forum uji publik.

    Manik menambahkan bahwa bonus demografi Indonesia akan menjadi beban demografi jika kebijakan negara terus disandera oleh kepentingan industri. “Jika kadar zat adiktif ini gagal untuk dibatasi, bonus demografi kita akan meledak menjadi beban demografi akibat tingginya biaya kesehatan dan hilangnya produktivitas. Kesehatan publik adalah hak yang absolut, tidak dapat dinegosiasikan demi untuk mengejar target profit perusahaan. Sangat disayangkan ketika jaringan industri menolak untuk patuh, itu melawan mandat Undang-Undang dan cita-cita pembangunan bangsa.”, tambahnya

    Sementara itu Ketua Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia, Mouhamad Bigwanto, menjelaskan bahwa rekomendasi batas maksimal nikotin sebesar 1 mg per batang yang diusulkan tim kajian merupakan pendekatan yang moderat dan masih lebih tinggi dibanding rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    “Jika melihat produk kretek yang beredar di pasaran, banyak yang sudah memiliki kadar nikotin di bawah 1 mg per batang. Artinya, rekomendasi ini bukan sesuatu yang mustahil diterapkan,” jelasnya. Ditambah lagi, Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah pernah memiliki aturan yang sama dalam PP No. 81 tahun 1999 sehingga aturan ini bukan hal baru untuk Indonesia.

    Ia juga menilai penerapan bertahap selama lima tahun yang diusulkan dalam kajian sudah memberikan waktu yang lebih dari cukup bagi industri untuk menyesuaikan produk mereka.

    Dengan penetapan batas maksimal kadar nikotin dan tar ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk menekan ketergantungannya pada zat adiktif serta menekan risiko kesehatan yang ditimbulkan. Bagaimanapun, sesuai rekomendasi WHO, tidak ada batas aman kadar nikotin dan tar sehingga aturan ini lebih pada upaya menurunkan risiko, terlebih dengan besarnya korban meninggal akibat penyakit dengan faktor risiko merokok di Indonesia yang kini mencapai 283.000 orang per tahun (IHME, 2023).

    Karenanya, pembatasan kadar nikotin dan tar harus segera ditetapkan dan hendaknya sebelum berakhirnya masa dua tahun implementasi PP 28/2024, agar proses penyesuaian industri dan pengawasan pemerintah dapat berjalan secara terencana. Penetapan batas maksimal kadar nikotin dan tar penting untuk memperkuat kebijakan kesehatan publik, dan jangan lagi karena intervensi pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sendiri, mempertaruhkan generasi muda dalam pengambilan kebijakan. (Red/rlls)

  • Penambahan Layer Cukai Menambah Potensi Korupsi Oknum Bea Cukai

    Penambahan Layer Cukai Menambah Potensi Korupsi Oknum Bea Cukai

    Mediakawasan.id, Jakarta – Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) mendesak Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk segera membatalkan rencana penambahan lapisan tarif dalam struktur cukai hasil tembakau (CHT). Kebijakan ini dinilai tidak hanya gagal menekan peredaran rokok ilegal, tetapi justru membuka celah baru bagi praktik korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

    Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus suap terkait perdagangan rokok ilegal yang melibatkan oknum DJBC. Salah satu modus yang ditemukan adalah penyalahgunaan pita cukai: industri rokok menggunakan pita cukai dengan tarif lebih rendah untuk produk yang seharusnya dikenakan tarif lebih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin kompleks struktur cukai, semakin besar pula peluang manipulasi dan penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    “Menambah lapisan cukai bukan solusi, melainkan jebakan birokrasi yang memperbesar peluang korupsi. Kasus yang sedang ditangani KPK membuktikan bahwa struktur cukai yang kompleks justru dimanfaatkan oknum untuk memperkaya diri,” tegas Ridhwan Fauzi, Technical Officer Tobacco Control RUKKI.

    RUKKI menilai bahwa wacana penambahan lapisan cukai akan meningkatkan beban administrasi, menciptakan celah korupsi baru, dan menghambat efektivitas kebijakan kesehatan. Alih-alih memperkuat pengendalian rokok ilegal, kebijakan ini justru berpotensi memperburuk situasi dengan memperluas ruang negosiasi antara industri dan aparat yang rawan disalahgunakan.

    Sebagai alternatif, RUKKI menekankan bahwa strategi pemerintah seharusnya difokuskan pada penegakan hukum yang tegas dan penguatan kebijakan pengendalian tembakau. Hingga kini, sejumlah kebijakan yang terbukti efektif menekan konsumsi rokok belum dijalankan secara optimal, seperti kenaikan signifikan tarif cukai rokok, penyederhanaan layer tarif, penerapan kawasan tanpa rokok, larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok, serta pencantuman peringatan kesehatan bergambar besar dengan kemasan polos.

    “Rokok ilegal tidak akan hilang hanya dengan menambah lapisan cukai. Data World Customs Organization menunjukkan 70% perdagangan rokok ilegal justru berasal dari industri rokok legal. Artinya, penegakan hukum adalah kunci,” tambah Ridhwan.

    Penambahan lapisan cukai justru berpotensi memperbanyak peredaran rokok murah di masyarakat. Hal ini akan semakin mendorong konsumsi, terutama di kalangan anak-anak dan kelompok berpenghasilan rendah, sehingga memperburuk beban kesehatan masyarakat. Di sisi lain, struktur tarif yang semakin rumit membuka peluang lebih besar bagi oknum DJBC untuk melakukan manipulasi dan praktik korupsi. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya mengancam kesehatan publik, tetapi juga memperlemah integritas tata kelola fiskal negara. RUKKI mendesak Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk:

    1. Membatalkan rencana penambahan lapisan tarif cukai.
    2. Melakukan simplifikasi struktur tarif cukai agar lebih transparan dan mudah diawasi.
    3. Memperkuat upaya penegakan hukum untuk memberantas rokok ilegal.
    4. Memperkuat koordinasi dengan KPK dalam pemberantasan korupsi di sektor cukai.

    (Red/rlls)

  • RUKKI, TCSC IAKMI, dan CISDI Tekankan Perlunya Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum terhadap Rokok Elektronik

    RUKKI, TCSC IAKMI, dan CISDI Tekankan Perlunya Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum terhadap Rokok Elektronik

    Mediakawasan.id, Jakarta – Maraknya penyalahgunaan rokok elektronik di Indonesia, termasuk penggunaan cairan (liquid) yang dicampur zat adiktif ilegal dan narkotika sintetis, menunjukkan lemahnya regulasi dan pengawasan produk ini. Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI), Tobacco Control Support Center – Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC – IAKMI), dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menyerukan penguatan regulasi rokok elektronik demi melindungi generasi muda dari risiko adiksi dan dampak kesehatan jangka panjang.

    Rokok elektronik mengantarkan nikotin melalui aerosol yang dihasilkan dari pemanasan cairan berisi nikotin, perisa, dan bahan kimia lain. Meskipun tidak melalui pembakaran, produk ini tetap menimbulkan paparan zat berbahaya, partikel ultrahalus, dan risiko adiksi nikotin yang tinggi. Klaim bahwa rokok elektronik “lebih aman” tidak dapat dijadikan dasar untuk melonggarkan regulasi.

    Menanggapi laporan riset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang menyebut kadar beberapa zat toksik lebih rendah dibanding rokok konvensional, para pakar menilai narasi tersebut berisiko menyesatkan jika disederhanakan sebagai rekomendasi strategi harm reduction. Perbandingan kadar zat tertentu di laboratorium tidak serta merta mencerminkan dampak kesehatan masyarakat, terutama dengan tingginya penggunaan ganda (dual use) dan meningkatnya prevalensi penggunaan pada remaja.

    “Kita harus berhati-hati terhadap narasi yang menyederhanakan isu ini. Sejarah industri rokok menunjukkan bagaimana sains sering digunakan untuk membentuk persepsi publik secara selektif. Penurunan kadar zat tertentu bukan berarti produk tersebut aman. Yang perlu ditegaskan adalah tidak ada batas aman bagi paparan zat adiktif maupun zat tambahan berbahaya dalam produk tembakau dan rokok elektronik. Narasi yang benar inilah yang terus-menerus perlu disampaikan kepada masyarakat agar tidak terbentuk persepsi yang keliru,” tegas Kiki Soewarso, Pengurus TCSC – IAKMI.

    Direktur Eksekutif RUKKI, Mouhamad Bigwanto, menegaskan bahwa lemahnya regulasi menciptakan ruang abu-abu yang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. “Kami mendukung penuh BNN dan Polri untuk membongkar dan menindak penyalahgunaan rokok elektronik, termasuk distribusi liquid yang dicampur zat ilegal. Penindakan tersebut memiliki landasan hukum yang jelas, menyusul dimasukkannya etomidate ke dalam Daftar Narkotika Golongan II pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2025. Penegakan hukum harus berjalan paralel dengan penguatan regulasi agar celah ini tidak terus dimanfaatkan,” ujarnya.

    Beladenta Amalia, Project Lead for Tobacco Control CISDI, menambahkan bahwa penguatan regulasi rokok elektronik harus diwujudkan melalui implementasi tegas amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. “PP 28/2024 sudah mengamanatkan pengamanan zat adiktif, yaitu rokok konvensional dan elektronik, termasuk pengaturan kemasan dan peringatan kesehatan bergambar serta pelarangan iklan, promosi, sponsor, dan penjualan daring. Namun, kita masih melihat kemasan rokok elektronik yang sangat menarik menyasar orang muda, dan produk tersebut dengan mudahnya didapatkan di ruang digital. Tanpa implementasi konkret dari amanat regulasi tersebut, perlindungan anak dan remaja hanya akan menjadi komitmen di atas kertas,” tegasnya.

    Sebagai tambahan, RUKKI menekankan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan lembaga penelitian, harus bekerja sama untuk menutup celah regulasi. “Regulasi yang ada harus diterapkan secara tegas, disertai pengawasan aktif dan transparansi penuh. Tanpa langkah ini, anak muda tetap berisiko terpapar produk adiktif yang membahayakan kesehatan mereka,” tegas Mouhamad Bigwanto.

    Saat ini, kemasan rokok elektronik yang beragam dan penuh warna sering menyerupai produk gaya hidup atau makanan ringan, sehingga berpotensi menarik minat anak muda. Tanpa standardisasi kemasan dan peringatan kesehatan bergambar, produk ini dinormalisasi sebagai tren, bukan sebagai produk adiktif berisiko tinggi.

    RUKKI, TCSC IAKMI, dan CISDI menekankan bahwa regulasi yang ada harus diterapkan konsisten dan diperkuat dengan pendekatan yang menitikberatkan pada perlindungan kesehatan masyarakat. Pendekatan harm reduction tidak boleh dijadikan pintu masuk normalisasi produk adiktif baru tanpa kontrol ketat. Negara wajib memastikan kebijakan yang diambil berpihak pada kesehatan publik, bukan kepentingan industri.

    Ketiga organisasi tersebut mendesak Menteri Kesehatan untuk segera menerbitkan aturan teknis terkait penerapan peringatan kesehatan bergambar dan standarisasi kemasan pada rokok elektronik, serta mendorong Menteri Kesehatan dan Menteri Komunikasi dan Digital untuk menetapkan aturan teknis bagi pelaksanaan pelarangan iklan, promosi, dan sponsor di media sosial. (Red/rlls)

  • Ancaman Virus Nipah Tekankan Pentingnya Kesiapsiagaan, Penguatan Regulasi, dan Surveilans Berbasis Masyarakat

    Ancaman Virus Nipah Tekankan Pentingnya Kesiapsiagaan, Penguatan Regulasi, dan Surveilans Berbasis Masyarakat

    Mediakawasan.id, Jakarta – Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) mengingatkan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional menyusul merebaknya kembali kasus infeksi virus Nipah di sejumlah negara. Penyakit zoonotik dengan tingkat kematian tinggi ini menunjukkan bahwa ancaman pandemi berikutnya bisa muncul kapan saja, dan Indonesia harus memperkuat sistem pencegahan sebelum terjadi transmisi luas.

    Mohammad Ainul Maruf, pemerhati kesehatan global dan keamanan kesehatan dari RUKKI, menekankan bahwa respons terhadap ancaman Nipah tidak boleh bersifat reaktif semata. “Kita belajar dari COVID-19 bahwa keterlambatan deteksi dan lemahnya koordinasi lintas sektor dapat berakibat fatal. Kerangka International Health Regulations (IHR) yang telah diperbarui menekankan pendekatan whole-of-government dan whole-of-society. Artinya, kesiapsiagaan bukan hanya urusan sektor kesehatan, tetapi juga pertanian, lingkungan, transportasi, hingga pemerintah daerah dan komunitas,” jelasnya.

    Virus Nipah dikenal dapat menular dari hewan ke manusia, terutama melalui kelelawar buah, serta berpotensi menular antarmanusia. Dengan mobilitas penduduk yang tinggi dan interaksi manusia–hewan yang semakin intens, risiko penyebaran lintas wilayah menjadi perhatian serius dalam konteks keamanan kesehatan global.

    RUKKI menyambut baik terbitnya Permenkes terbaru tentang KLB, Wabah, dan Krisis Kesehatan (Permenkes No. 1 Tahun 2026) sebagai langkah penting memperkuat fondasi kesiapsiagaan nasional, karena regulasi ini telah menegaskan kewajiban sistem kewaspadaan dini berbasis risiko, penguatan surveilans termasuk penyakit zoonotik, peningkatan kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan, sistem pelaporan terintegrasi, serta penyusunan rencana kontingensi dan mekanisme respons darurat hingga tingkat daerah; namun, manfaat kebijakan ini hanya akan nyata jika pemerintah memastikan implementasi yang konsisten, pendanaan memadai, dan koordinasi lintas sektor yang efektif, sejalan dengan komitmen Indonesia dalam kerangka International Health Regulations (IHR) untuk melindungi masyarakat dari ancaman kedaruratan kesehatan di masa depan.

    “Pendekatan keamanan kesehatan hari ini menuntut sistem yang mampu mendeteksi sinyal wabah sedini mungkin, bahkan sebelum lonjakan kasus terjadi. Itu berarti kita membutuhkan sistem surveilans yang tidak hanya berbasis fasilitas kesehatan, tetapi juga berbasis masyarakat,” tambah Maruf.

    Surveilans berbasis masyarakat (community-based surveillance) memungkinkan deteksi dini melalui keterlibatan kader kesehatan, tenaga kesehatan primer, hingga jejaring komunitas lokal. Namun, pendekatan ini harus ditopang oleh sistem informasi kesehatan yang terintegrasi, real-time, dan inklusif. Tanpa dukungan teknologi dan tata kelola data yang baik, laporan dari lapangan tidak akan cepat diterjemahkan menjadi respons kebijakan.

    RUKKI juga menekankan pentingnya komunikasi risiko yang transparan dan berbasis bukti untuk mencegah kepanikan maupun misinformasi. “Pengalaman pandemi sebelumnya menunjukkan bahwa disinformasi bisa menyebar lebih cepat daripada virus. Pemerintah perlu memastikan informasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat,” ujar Maruf.

    Tuntutan RUKKI kepada Pemerintah

    Menanggapi ancaman virus Nipah dan potensi wabah penyakit menular baru lainnya, RUKKI mendesak pemerintah untuk:

    1. Memastikan implementasi penuh Permenkes tentang KLB, Wabah, dan Krisis Kesehatan dengan menempatkan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagai fondasi utama sistem kewaspadaan dini, deteksi berbasis risiko, dan respons awal terhadap penyakit emerging dan zoonotik.
    2. Membangun sistem surveilans terpadu lintas sektor, yang menghubungkan data kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan faktor lingkungan, serta memperkuat surveilans berbasis masyarakat melalui sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan real-time.
    3. Memperkuat kapasitas laboratorium dan jejaring rujukan secara terkoordinasi, termasuk kejelasan alur pelaporan dan pembagian peran antara fasilitas layanan kesehatan, dinas kesehatan, laboratorium veteriner, dan otoritas terkait lainnya.
    4. Memastikan komunikasi risiko yang terpadu antar sektor, agar informasi kepada publik konsisten, berbasis bukti, dan tidak tumpang tindih, terutama dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat.

    RUKKI menegaskan bahwa investasi pada pencegahan dan kesiapsiagaan jauh lebih efektif dan berbiaya rendah dibandingkan penanganan krisis saat wabah sudah meluas. Ancaman Nipah harus menjadi peringatan dini bagi Indonesia untuk memperkuat sistem kesehatan dan keamanan kesehatan nasional secara menyeluruh. (Red/rlls)

  • Penambahan Lapisan Tarif Cukai Rokok Picu Downtrading dan Abaikan Darurat Perokok Anak

    Penambahan Lapisan Tarif Cukai Rokok Picu Downtrading dan Abaikan Darurat Perokok Anak

    Mediakawasan.id, Jakarta – Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) menyatakan keprihatinan mendalam dan penolakan tegas terhadap wacana Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk menambahkan layer atau lapisan baru dalam struktur tarif cukai hasil tembakau (CHT). Kebijakan yang diusulkan ini dinilai akan memberikan keuntungan struktural bagi industri hasil tembakau dan mengabaikan tanggung jawab negara dalam melindungi generasi muda dari bahaya adiksi nikotin.

    Wacana penambahan lapisan tarif, meski diklaim untuk menertibkan pasar dengan menarik industri ilegal agar beroperasi secara legal, justru berpotensi menggeser tujuan utama kebijakan cukai. Alih-alih menekan konsumsi, khususnya di kalangan anak-anak dan kelompok rentan, struktur yang kompleks ini justru dapat mempertahankan akses terhadap rokok murah.

    “Kita tengah menghadapi krisis perokok anak. Data Global School-based Student Health Survey (GSHS) 2023 menunjukkan lonjakan yang mengkhawatirkan, di mana prevalensi merokok pada pelajar usia 13-17 tahun meningkat dari 13,6% pada 2019 menjadi 23,4%,” ungkap Ridhwan Fauzi, Technical Officer RUKKI. “Setiap kebijakan cukai harus diuji kemampuannya untuk menaikkan harga jual eceran hingga rokok benar-benar tidak terjangkau oleh anak-anak. Wacana lapisan tarif baru ini justru berisiko menjaga ketersediaan rokok dengan harga yang tetap dapat dijangkau.”

    RUKKI menilai bahwa wacana ini selaras dengan kepentingan industri rokok. Struktur tarif yang rumit dan berlapis memungkinkan industri dengan banyak varian produk untuk mengakali kenaikan harga, mempertahankan segmen murah, dan mendorong praktik downtrading—perpindahan konsumen ke produk yang lebih murah. Hal ini pada akhirnya akan melanggengkan konsumsi dan mengancam upaya perlindungan anak-anak, yang paling rentan terhadap produk harga rendah.

    “Efektivitas cukai sebagai instrumen kesehatan akan tergerus jika logika industrilah yang dominan. Narasi ‘penertiban pasar’ dan ‘keadilan bagi industri’ tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa dan hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan bebas dari adiksi produk tembakau dan nikotin,” tambah Ridhwan.

    Kebijakan berlapis ini justru membuka celah bagi industri untuk mengatur strategi harga yang tetap menjaga keterjangkauan produk, khususnya bagi kalangan muda. “Prinsipnya jelas: kebijakan cukai yang efektif harus membuat semua produk tembakau tidak terjangkau oleh anak-anak. Ini hanya dapat dicapai melalui kenaikan tarif yang signifikan dan penerapan struktur tarif seragam untuk semua jenis rokok. Struktur berlapis justru akan melindungi keberadaan rokok murah dan memicu downtrading,” tegas Ridhwan Fauzi.

    Tuntutan RUKKI kepada Pemerintah

    Oleh karena itu, RUKKI mendesak Pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk:

    1. Menghentikan wacana penambahan lapisan tarif yang berisiko memicu downtrading dan mempertahankan harga rokok murah.
    2. Menerapkan kebijakan yang berorientasi pada Kesehatan publik, melalui kenaikan tarif yang signifikan secara rutin.
    3. Menyederhanakan struktur tarif cukai guna menutup celah downtrading.
    4. Meningkatkan transparansi dan melibatkan secara bermakna suara masyarakat sipil dan pakar kesehatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, demi menjamin bahwa kepentingan publik menjadi prioritas tertinggi.

    RUKKI percaya bahwa komitmen yang tegas untuk melindungi kesehatan anak-anak dan masa depan bangsa harus menjadi satu-satunya dasar dalam merancang kebijakan cukai rokok. (Red/rlls)

  • RUKKI: Kebohongan Rokok Elektronik 95% Lebih Aman dan Manipulasi ‘Oknum’ Akademisi

    RUKKI: Kebohongan Rokok Elektronik 95% Lebih Aman dan Manipulasi ‘Oknum’ Akademisi

    Mediakawasan.id, Jakarta – Popularitas rokok elektronik di Indonesia terus meningkat, terutama di kalangan orang muda, dengan angka prevalensi yang melonjak tajam dalam satu dekade terakhir. Produk yang awalnya dipasarkan sebagai alternatif “lebih aman” kini menunjukkan risiko kesehatan serius. Di saat Vietnam bersiap melarang peredaran rokok elektronik secara total pada 2025, Indonesia justru menghadapi ancaman yang lebih rumit, yaitu keterlibatan sejumlah ‘oknum’ akademisi dan lembaga riset dalam memperkuat narasi yang menyesatkan dari industri.

    Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI) mengungkapkan hasil temuan bahwa klaim narasi “rokok elektronik 95% lebih aman” yang kerap digunakan sebagai alat promosi, ternyata tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. “Klaim ini berasal dari artikel yang ditulis oleh David Nutt dkk. di Jurnal European Addiction Research dengan menggunakan metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) terhadap 12 produk tembakau dengan 14 kriteria bahaya menurut penilaian peneliti, dan bukan hasil uji komposisi produk di laboratorium. Faktanya, ternyata panel ahli yang terlibat pun memiliki konflik kepentingan dengan industri rokok,” tegas Ketua RUKKI, Mouhamad Bigwanto, dalam pertemuan terbatas akademisi dan peneliti terkait pencegahan klaim tidak akurat tentang Rokok Elektronik. Ulasan mengenai klaim menyesatkan tentang rokok elektronik 95% lebih aman ini juga sudah dibahas oleh beberapa jurnal ilmiah terkemuka, salah satunya adalah The Lancet.

    Indonesia sebenarnya telah mengambil langkah awal dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, yang melarang promosi rokok elektronik melalui diskon, hadiah, atau media sosial. Namun, peraturan ini belum mencakup aspek krusial lain, yaitu pengawasan terhadap upaya industri untuk memanfaatkan lembaga akademik dan riset dalam menyebarkan narasi menyesatkan.

    “Industri rokok menggunakan berbagai cara untuk menghindari regulasi yang ada, termasuk membangun hubungan strategis dengan akademisi dan peneliti. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat citra mereka, tetapi juga memberikan legitimasi palsu pada produk yang seharusnya diawasi lebih ketat,” jelas Bigwanto.

    Salah satu contoh yang menonjol adalah kolaborasi beberapa peneliti dari Universitas Padjadjaran (UNPAD) dengan Center of Excellence for the Acceleration of Harm Reduction (CoEHar), lembaga ini mendapatkan dana dari Philip Morris International lewat lembaga internasional bernama Foundation for a Smoke-Free World (FSFW) yang sekarang berubah nama menjadi Global Action to End Smoking. Selain itu, kasus lain yang mencuat adalah keterlibatan ASN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yang di mana juga merupakan ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO) dalam forum publik yang mendukung narasi “95% lebih aman” yang menyesatkan.

    “Ketika universitas atau lembaga riset memanfaatkan dana dari industri rokok untuk mendukung promosi produk, integritas ilmu pengetahuan tergadaikan. Hal ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik, tetapi juga menempatkan masyarakat dalam risiko besar,” tambah Bigwanto.

    Narasi “lebih aman” yang digencarkan industri membawa dampak serius. Studi menunjukkan bahwa pengguna rokok elektronik mengalami kerusakan alveoli paru-paru yang serupa dengan perokok konvensional. Kadar nikotin dalam darah mereka pun setara dengan konsumsi lima batang rokok per hari, menandakan kecanduan yang tetap tinggi.

    Bigwanto menggarisbawahi bahwa tanpa pengendalian yang tegas, narasi palsu yang disebarkan industri rokok elektronik akan terus memperluas jangkauan penggunaannya yang saat ini sudah merambah usia anak dan remaja. Dampaknya tidak hanya akan terlihat pada semakin tingginya prevalensi pengguna rokok elektronik, tetapi juga pada lonjakan penyakit terkait perilaku merokok yang membebani sistem kesehatan nasional. Biaya pengobatan yang meningkat drastis akibat penyakit ini akan menjadi bom waktu yang semakin sulit diatasi.

    Untuk melindungi generasi mendatang, RUKKI mendorong langkah konkret yang harus melibatkan semua pihak. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dengan melarang semua bentuk kerja sama antara industri rokok dan lembaga akademik. Regulasi juga perlu diperluas untuk mencakup integrasi rokok elektronik dalam aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan memperketat pengawasan promosi yang menyasar orang muda melalui media sosial. Selain itu, edukasi publik harus ditingkatkan, dengan menyampaikan hasil penelitian independen menggunakan media populer yang mudah dipahami masyarakat.

    RUKKI juga menyerukan pembentukan koalisi peneliti dan akademisi berintegritas yang bersedia menolak pendanaan dari industri rokok dan mendorong universitas untuk menerapkan kebijakan internal yang lebih tegas. Modul pendidikan mengenai bahaya rokok elektronik perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah untuk menciptakan kesadaran sejak dini. Di tingkat internasional, Indonesia dapat belajar dari langkah progresif negara seperti Vietnam untuk menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi kesehatan masyarakat. “Vietnam telah mengambil langkah progresif dengan merencanakan pelarangan total rokok elektronik, menunjukkan komitmen mereka untuk melindungi generasi mendatang. Indonesia seharusnya berani mengambil sikap serupa dan menempatkan kesehatan masyarakat sebagai prioritas tertinggi. Ini bukan hanya tentang kebijakan, tetapi tentang masa depan bangsa,” ucap Bigwanto menutup pembicaraan. (Red/rlls)