Media Kawasan

Tag: Raperda

  • Pemkot Tangsel dan DPRD Setujui Bersama Raperda Pasar Rakyat dan APBD 2026 Jadi Perda

    Pemkot Tangsel dan DPRD Setujui Bersama Raperda Pasar Rakyat dan APBD 2026 Jadi Perda

    Mediakawasan.id, Serpong – Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setujui bersama dua rancangan peraturan daerah (Raperda), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangsel Rabu, 19 November 2025.

    Dua Raperda yang disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah (Perda) yakni Raperda Pasar Rakyat dan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.

    Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Tangsel dan DPRD Kota Tangsel juga lakukan persetujuan bersama mencabut Raperda Penyertaan Modal Daerah Perseroda PITS.

    Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengapresiasi DPRD Kota Tangsel yang telah menyetujui dua Raperda menjadi Perda.

    “Hari ini kita setujui dua Raperda Pasar Rakyat dan APBD tahun anggaran 2026. Perda Pasar Rakyat itu inisiatif dari DPRD, pengaturan mengenai pasar di Tangsel. Sekaligus penarikan Raperda penyertaan modal Perseroda PITS,” kata Benyamin usai paripurna.

    Benyamin juga bersyukur, Raperda APBD tahun anggaran 2026 telah disetujui bersama setelah proses yang cukup panjang dibahas di DPRD.

    “APBD 2026 dibahas secara alot karena Rp510 miliar dana perimbangan dari pemerintah pusat dan provinsi itu mengkoreksi rancangan awal di KUA PPAS. Tapi alhamdulillah dengan pembahasan yang komprehensif dan hari ini menggembirakan sudah diselesaikan dan hari ini telah disampaikan,” ungkap Benyamin.

    Benyamin menuturkan, dalam APBD tahun anggaran 2026 itu ada pengurangan anggaran karena kebijakan pemotongan anggaran dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten.

    Semula APBD tahun anggaran 2026 dicanangkan Rp5,4 triliun, kini setelah terkoreksi berkurang Rp510 miliar. Anggaran yang terkoreksi itu diantaranya pemotongan anggaran perjalanan dinas, kegiatan seremonial hingga pengurangan tunjangan prestasi pegawai.

    “Belanja daerah kita kurangi, penundaan gaji pegawai 2 bulan, tambahan penghasilan saya kurangi saya potong, belanja makan minum, perjalanan dinas. Banyak yang dikurangi sehingga terkoreksi Rp510 miliar. Pilihan saya hanya menyesuaikan belanja, pendapatan tidak bisa dikurangi,” tutur Benyamin.

    Benyamin berharap, dengan disetujuinya Raperda APBD tahun anggaran 2026 itu bisa mempercepat belanja pada awal tahun 2026.

    Kini, Benyamin bakal mempercepat penyusunan dan pengesahan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta instrumen-instrumen terkait pelaksanaan APBD.

    “Sehingga nanti operasional APBD 2026 ini bisa kita gunakan lebih cepat,” harap Benyamin. (Adv)

  • Pemkot Tangsel Usulkan Penambahan Anggaran Penanganan Banjir di Perubahan APBD 2025

    Pemkot Tangsel Usulkan Penambahan Anggaran Penanganan Banjir di Perubahan APBD 2025

    Mediakawasan.id, Serpong – Penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

    Diketahui, hingga saat ini Perubahan APBD 2025 itu masih bergulir dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD tahun anggaran 2025 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel Bambang Noertjhajo mengatakan, penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas pada Perubahan APBD 2025 itu. Pihaknya pun telah mengusulkan penambahan anggaran untuk penanganan banjir.

    “Kita di anggaran murni juga sudah menganggarkan untuk penanganan banjir, tapi karena melihat situasi yang berkembang kita hitung ulang. Menurut dinas terkait diperlukan beberapa kegiatan antisipatif dan solutif terhadap kondisi banjir-banjir yang kita hadapi. Harapannya kita bisa lebih mengontrol,” kata Bambang usai Rapat Badan Anggaran di DPRD Kota Tangsel, Senin, (14/07/2025).

    Pemkot Tangsel, kata Bambang, mengusulkan penambahan anggaran untuk penanganan banjir pada Perubahan APBD tahun anggaran 2025 itu hingga Rp25 miliar.

    “Ada beberapa segmen program penanganan banjir, kemungkinan sekira Rp20-25 miliar akan kita insight ke Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk penanganan banjir. Ini kan tentunya masih kita diskusikan dengan DPRD,” papar Bambang.

    Dalam penanganan banjir itu, kata Bambang, perlu intervensi dari berbagai pihak mulai dari tingkat kota hingga provinsi. Pasalnya, banjir yang terjadi di Tangsel juga dirasakan oleh warga di Kota Tangerang.

    Bambang menyebut, pihaknya telah diskusi dengan Pemerintah Kota Tangerang yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten terkait penanganan banjir. Dengan diskusi tersebut, diharapkan terbangun pemahaman yang sama tentang penanganan banjir yang terjadi di wilayah masing-masing.

    “Ada beberapa kali diskusi yang difasilitasi provinsi, mereka juga memiliki pemahaman yang sama, cuma kita tidak bisa menunggu terus. Kita akan lakukan apa yang bisa dilakukan. Diskusi dan juga analisa teknis dilakukan, harapannya bisa melakukan melangkah bersama seputar penanganan banjir,” ungkap Bambang.

    Diketahui, banjir di Kota Tangsel terbaru terjadi pada 8 Juli 2025 setelah hujan deras intens dan menyebabkan sejumlah aliran kali dan sungai meluap. Banjir terjadi di 22 titik, salah satunya Perumahan Pondok Maharta yang berdekatan dengan wilayah Kota Tangerang. (Red/*)