Tag: PMK

  • Kasus PMK di berbagai Wilayah Melandai, Pemerintah Terus Genjot Vaksinasi PMK

    Kasus PMK di berbagai Wilayah Melandai, Pemerintah Terus Genjot Vaksinasi PMK

    Mediakawasan.id, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan akan terus menggenjot vaksinasi penyakit mulut dan kuku (PMK). Sebagai langkah strategis pengendalian PMK, Kementerian Pertanian sejak awal tahun sudah menyalurkan 1,4 juta dosis vaksin PMK ke berbagai provinsi untuk mendukung Bulan Vaksinasi PMK Februari 2025.

    “Distribusi ini menjadi langkah strategis dalam pengendalian PMK agar tidak kembali merebak,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Agung Suganda, Selasa (18/02/2025).

    Berdasarkan laporan di berbagai daerah, kasus PMK terus menunjukkan penurunan. Sejumlah daerah melaporkan nihil kasus, sementara wilayah lain mencatat angka infeksi yang semakin berkurang. Berdasarkan data yang dimiliki Ditjen PKH, Jumlah kasus PMK yang sempat mencapai 2.412 kasus per minggu pada awal Januari 2025 kini menurun drastis menjadi hanya 18 kasus pada pekan ketiga Februari 2025.

    “Kita tidak boleh lengah. Pengawasan lalu lintas ternak harus tetap diperketat, dan vaksinasi akan terus kami tingkatkan,” tegas Agung.

    Provinsi Jawa Timur yang merupakan wilayah endemis, tampak mulai bangkit. Program vaksinasi efektif dalam menekan jumlah kasus. Misalnya, Lamongan, pemerintah daerah menggelar vaksinasi serentak sebagai upaya pencegahan. Di Kota Kediri, vaksinasi masif sejak tahun lalu berhasil menekan angka kasus, dengan target rampung sebelum April 2025.

    Perkembangannya cukup baik, tapi vaksinasi harus tetap berjalan,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Kediri M. Ridwan.

    Di Mojokerto, sebanyak 38 ribu dosis vaksin telah diberikan dengan target nol kasus pada saat Ramadan nanti . Di Trenggalek, vaksinasi menjadi kunci pengendalian PMK, sementara pasar hewan khusus kambing dan domba kembali dibuka. Pasar hewan di Tikung dan Babat, Lamongan, juga resmi kembali beroperasi. Di Jombang, sepuluh pasar hewan telah dibuka setelah tren kasus melandai.

    Kabar baik juga datang dari Provinsi Aceh yang telah berhasil mengendalikan PMK. Pj. Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, mengonfirmasi bahwa sudah tidak adanya laporan kejadian baru selama tiga minggu terakhir. Keberhasilan ini tidak lepas dari vaksinasi yang masif dan pengawasan ketat terhadap pergerakan ternak.

    Tak berbeda jauh, kasus PMK Di Jawa Tengah juga terus menurun. Tetapi pemerintah tetap mengingatkan peternak agar tidak lengah. Di Boyolali, tren kasus menunjukkan penurunan, dengan vaksinasi terus digalakkan untuk memastikan perlindungan ternak. Di Blora, pasar hewan kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup akibat lonjakan kasus. Sementara itu, di Sragen, meskipun kasus menurun, pasar hewan setempat masih belum diizinkan beroperasi.

    “Peternak harus tetap menjalankan protokol pencegahan,” kata Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng Hariyanta Nugraha.

    Sementara itu, Pasar Hewan Imogiri Bantul, DI Yogyakarta, kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat lonjakan kasus. “Kami membuka pasar kembali karena kasus PMK sudah melandai,” ujar Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Bantul Imawan Eko Handriyanto.

    Direktur Kesehatan Hewan Kementan, Imron Suandy mengungkapkan untuk terus menekan jumlah kasus, pihaknya akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah dan swasta.

    “Di samping menyalurkan vaksin PMK dari Kementan, kami juga mendorong partisipasi pemerintah daerah dan sektor swasta untuk pengadaan dan operasionalisasi vaksin sebagai bentuk tanggung jawab bersama pengendalian dan penanggulangan PMK,” terangnya. (Red/*)

  • Bali Kendalikan PMK dan Rabies, Siap Sukseskan KTT G20 Mendatang

    Bali Kendalikan PMK dan Rabies, Siap Sukseskan KTT G20 Mendatang

    Mediakawasan.id, Bali- Jelang digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi KTT G20 pada 15-16 November mendatang, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan berbagai persiapan. Salah satunya menanggulangi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta ancaman penyakit rabies.

    Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunanda mengatakan bahwa persiapan dan antisipasi tersebut sudah sesuai dengan intruksi Gubernur dan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) yang meminta semua wilayah di Bali terkendali dari PMK dan rabies.

    “Kita sudah bentuk tim siaga rabies di masing-masing kabupaten, bahkan kita sudah latih tim. Mereka yang ikut di antaranya pegawai di tingkat desa, kecamatan, dan unsur masyarakat lainya,” ujar Sunanda, Senin, 14 November 2022.

    Di samping itu, Pemprov Bali juga sudah memiliki vaksin sebanyak 78 ribu dosis dari APBN dan terdapat bantuan tambahan pemerintah pusat sebanyak 200 ribu dosis yang berasal dari mekanisme Bank Vaksin Rabies Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH). Jumlah sebanyak itu selanjutnya dipersiapkan untuk masing-masing kabupaten sesuai dengan populasi dan situasi rabiesnya.

    Hal senada disampaiakan oleh Nuryani Zainuddin, Direktur Kesehatan Hewan< Kementerian Pertanian yang menyebutkan kesiapan Bali menyambut KTT G20 dari aspek dukungan pengendalian penyakit hewan khususnya PMK dan rabies.

    “Vaksin PMK dan rabies untuk Bali telah siap, dan sebagian telah didistribusikandan divaksinkan ke hewan-hewan rentan,” jelas Nuryani.

    Menurutnya, sejauh ini wilayah Bali telah terkendali dari PMK dan ancaman rabies telah dimitigasi. Wilayah Bali dipastikan siap mendukung kesuksesan KTT G20 mendatang.

    “Khusus untuk rabies, wilayah-wilayah rawan rabies sudah lakukan penyisiran anjing liar untuk divaksin. Saya juga menghimbau kepada masyarakat agar anjingnya dikandangkan,” katanya.

    Terpisah, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri mengatakan bahwa sesuai arahan Menteri SYL seluruh petugas lapangan diharapkan terus bekerja dan mengawasi ketat penyebaran penyakit tersebut.

    Kuntoro mengatakan sejauh ini ada tiga langkah yang menjadi perhatian Kementan. Pertama, menyatukan operasional atau tata kelola lapangan antara satgas dan gugus tugas. Kedua, melakukan sinkronisasi data, baik yang ada di kandang maupun di lalu lintas perbatasan dan ketiga menutup lalu lintas keluar masuk hewan dari dan ke Bali.

    “Bapak Menteri sudah mengatakan bahwa Bali harus terkendali dari PMK, dan ancaman rabies serta penyakit menular lainya dapat dimitigasi,” jelasnya. (red/*)