Tag: PKH

  • Kementan Gandeng PT. Nestle Tingkatkan Produksi Susu di Indonesia

    Kementan Gandeng PT. Nestle Tingkatkan Produksi Susu di Indonesia

    Mediakawasan.id, Jakarta- Dalam rangka meningkatkan produksi susu di Indonesia, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menggandeng PT. Nestle Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Nasrullah pada hari ini Kamis (17/08) melalui Siaran Persnya.

    Nasrullah mengungkapkan, kerjasama ini sangat penting, terutama dalam situasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) beberapa peternak sapi perah di Indonesia mengalami kerugian. Ia sampaikan, ternak sapi perah memang lebih rentan terhadap PMK. Hal ini karena menurutnya, yang paling banyak berinteraksi langsung dengan manusia, terutama saat diperah karena manusia dapat menjadi media yang menularkan penyakit.“

    Hal ini tentunya tidak bisa kita biarkan, oleh karena itu kita menggandeng mitra kerja kita dalam hal ini PT. Nestle Indonesia untuk bekerjasama mendorong peningkatan produksi susu di dalam negeri”, ungkap Nasrullah.

    Sebagai informasi, sejak tahun 1975, Nestle telah bermitra dengan peternak sapi perah di Jawa Timur. Setiap harinya Nestle menyerap sekitar 700 ribu liter susu segar dari 26 ribu peternak yang merupakan anggota dari 42 koperasi susu.

    “Dalam kerjasama ini kita akan berkolaborasi untuk memanfaatkan sumber daya, sarana, dan prasarana serta jejaring yang dapat disinergikan dalam pengembangan sapi perah,” ungkap Nasrullah.

    Ia sebutkan ruang lingkup Nota Kesepahaman yang telah ditandatangi oleh kedua belah pihak pada tanggal 14 Agustus 2022 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian meliputi: (1). Dukungan pembibitan dan budidaya, pakan, kesehatan hewan sapi perah; (2). Pemanfaatan sumber daya; (3). Peningkatan akses pemasaran dan pengolahan susu.Sementara itu, Presiden Direktur PT. Neslte Indonesia, Ganesan Ampalavanar menyampaikan, Penyakit Mulut dan Kuku yang menyerang ternak sapi merupakan masa terberat bagi para mitra peternak mereka dan mempengaruhi suplai susu untuk produksi di perusahannya. Oleh karena itu, dalam rangka percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada sapi perah, PT. Nestle sepakat untuk melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertanian.

    “Adapun ruang lingkup kerja sama antara Nestle dan Kementerian Pertanian yaitu (1). Menginformasikan dukungan kebutuhan pengembangan sapi perah modern, meliputi pembibitan, budidaya, pakan, kesehatan hewan sapi perah; (2). Memanfaatkan sumber daya untuk mendukung pengembangan sapi perah; dan (3). Meningkatkan akses pemasaran dan pengolahan susu sejalan dengan pertumbuhan pasar.Ganeshan juga menyampaikan, dalam rangka meningkatkan promosi susu di dalam negeri, pihaknya pun telah berpartisipasi dalam kegiatan Bazar yang beberapa kali diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian.

    “Kegiatan ini tentunya diamksudkan untuk mendorong konsumsi susu di dalam negeri”, ungkap Ganeshan menambahkan.“Dengan adanya kerja sama dengan Kementerian Pertanian, diharapkan percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dapat terlaksana dengan baik, serta membawa manfaat bagi para mitra peternak sapi perah kami”. (Red/*)

  • Jaga Stok Jelang Iduladha, Pemerintah Atur Lalu Lintas Ternak Selama Wabah PMK

    Jaga Stok Jelang Iduladha, Pemerintah Atur Lalu Lintas Ternak Selama Wabah PMK

    Mediakawasan.id, Jakarta – Sebagai upaya penanganan dan pengendalian penyakit mulut dan kuku (PMK), pemerintah mengatur lalu lintas ternak. Langkah ini diambil untuk menjaga ketersediaan dan pasokan ternak, terutama jelang Iduladha 2022. “Dengan pengendalian lalu lintas hewan rentan PMK, kita dapat mempertahankan pulau atau wilayah yang masih bebas PMK agar tetap terjaga dan terbebas dari PMK,” sebut Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan) Kuntoro Boga Andri saat menyampaikan keterangan pers Update Perkembangan Penanganan PMK di Indonesia secara virtual, pada Selasa (14/06/2022) sore.

    Terdapat tiga poin penting yang diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Karantina Pertanian tentang peningkatan kewaspadaan terhadap kejadian penyakit mulut dan kuku. Pertama, mencegah lalu lintas ternak dari zona merah atau wilayah tidak bebas ke luar daerah. Kedua, ternak dari zona hijau atau daerah bebas PMK dapat dilalulintaskan ke zona hijau lainnya. Ketiga, ternak dari zona hijau dapat dilalulintaskan ke zona merah dengan syarat ternak tersebut siap dipotong atau untuk kebutuhan hewan kurban.

    Sebelum dilalulintaskan, Kuntoro menyebutkan hewan ternak harus mendapatkan tindakan karantina selama 14 hari di instalasi karantina hewan, atau instalasi lain yang sesuai dengan aturan perkarantinaan. Tindakan karantina dilakukan di bawah pengawasan petugas karantina pertanian.“Masa 14 hari karantina diperlukan sebagai bagian dari manajemen resiko penyakit, mengingat masa inkubasi virus PMK adalah selama 14 hari. Diharapkan, deteksi dini terhadap kasus PMK dapat diketahui lebih awal di tempat asal,” ungkapnya.

    Sementara itu, pengawasan hewan ternak dalam satu pulau dari zona hijau ke zona hijau lainnya, dilakukan pengawasan check point yang diawasi oleh dinas peternakan propinsi/kabupaten. “Perlu dipahami, Kementan berkomitmen untuk tidak menghambat dan tidak menyulitkan pergerakan dan pasokan hewan ternak, khususnya menyambut Iduladha 1443 Hijriah,” tegas Kuntoro.

    Stok Hewan Kurban Surplus

    Pada kesempatan yang sama, Kuntoro menyampaikan pemerintah optmistis stok hewan kurban tahun ini sangat mencukupi. Bahkan stok hewan kurban diperkirakan surplus sebanyak 391.258 ekor. Berdasarkan data neraca ketersediaan hewan kurban per 10 Juni 2022 yang diolah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, tercatat stok sapi saat ini 882.266 ekor, kerbau, 27.179 ekor, kambing 952.390 ekor, dan domba 403.825. Sehingga bila dijumlahkan, stok khusus hewan kurban adalah 2.205.660 ekor. Sementara data kebutuhan hewan kurban sampai dengan hari ini sebesar 1.814.402 ekor.

    “Untuk diketahui, permintaan hewan kurban tahun ini terjadi peningkatan sebesar 11-13 persen dibandingkan tahun 2021,” sebut Kuntoro. Dirinya menambahkan, untuk beberapa propinsi yang masih minus atau defisit, hewan kurban akan dipenuhi dari propinsi yang surplus. Upaya itu dilakukan melalui rekayasa lalu lintas hewan kurban, baik melalui jalur darat dalam satu pulau maupun jalur laut melalui pintu masuk atau pelabuhan daerah hijau.

    “Sebagai contoh, kementan telah melakukan perubahan cara distribusi ternak dari NTT dan NTB yang biasanya menggunakan truk melalui Jawa Timur diubah menggunakan tol laut,” tutur Kuntoro. Sampai saat ini melalui tol laut, telah diangkut lebih dari 9 ribu ekor sapi dari NTT dan NTB ke Pelabuhan Tanjung Priok. (*)

  • Kementan Lakukan Pengawasan dan Mitigasi Terhadap Hewan Kurban

    Kementan Lakukan Pengawasan dan Mitigasi Terhadap Hewan Kurban

    Mediakawasan.id, Jakarta – Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus melakukan pengawasan ketat terhadap semua hewan ternak yang akan dijadikan kurban. Langkah ini perlu dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) yang saat ini tersebar di 16 provinsi Indonesia.

    Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Nasrullah mengatakan pengawasan tersebut diantaranya adalah mengatur persyaratan teknis tempat penjualan hewan kurban dan tempat pemotongan hewan kurban baik yang dilakukan di RPH maupun diluar RPH.

    “Kemudian mengatur prosedur pemotongan hewan kurban dan pendistribusian daging kurban,” ujar Nasrullah dalam rapat koordinasi penanganan PMK, Rabu, 25 Mei 2022. Berikutnya kata Nasrullah, kementan melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem yang didampingi dokter hewan atau paramedik veteriner. Disisi lain Kementan terus menperketat pengiriman lalu lintas ternak sampai dengan tata laksananya.

    “Langkah ini penting dilakukan mengingat pada saat hari raya nanti sekitar 1,5 juta hewan kurban akan dipotong,” katanya.

    Sebagaimana diketahui, kementan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor 03/SE/PK.30OM5/2022 tanggal 18 Mei 2022 tentang Pelaksanaan Kurban dan Pemotongan Hewan dalam Situasi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku. Dalam surat edaran tersebut, mitigasi dan pengawasan harus dilakukan dalam mencegah penyebaran PMK.

    “Dalam upaya mitigasi penyebaran PMK, maka tempat penjualan hewan kurban harus mendapat persetujuan dari otoritas veteriner/dinas yang menyelenggarakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan/atau unsur pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya,” katanya.

    Nasrullah menambahkan, upaya lainya adalah melakukan koordinasi dengan majelis ulama Indonesia untuk dapat memberikan fatwa dan himbauan tata laksana perasaan idul adha dan kurban.”Inilah saatnya semua orang melakukan pencegahan penularan PMK,” ujarnya. (Red/rlls)