Media Kawasan

Tag: PKB

  • Dirjen Keuda Fatoni: PKB dan BBNKB Andalan PAD, Daerah Harus Maksimalkan Realisasi

    Dirjen Keuda Fatoni: PKB dan BBNKB Andalan PAD, Daerah Harus Maksimalkan Realisasi

    Mediakawasan.id, Bandar Lampung – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menegaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih menjadi salah satu tulang punggung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat berbagai strategi untuk mengoptimalkan realisasi agar pendapatan daerah dapat dimaksimalkan.

    Hal tersebut disampaikan Fatoni saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Samsat Tahun 2026 di Bandar Lampung, Lampung, Rabu (15/7/2026). Rakornas ini dihadiri Tim Pembina Samsat Tingkat Nasional, pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, PT Jasa Raharja, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

    Menurut Fatoni, PKB dan BBNKB memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap kemampuan fiskal daerah. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi maupun kebutuhan masyarakat.

    “PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber utama PAD. Karena itu kita harus memastikan pengelolaannya semakin optimal agar mampu mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di daerah,” ujarnya.

    Lebih lanjut Fatoni mengungkapkan, bahwa hasil evaluasi nasional menunjukkan masih terdapat potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal, terutama akibat masih tingginya tunggakan pajak kendaraan bermotor.

    Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius seluruh pemerintah daerah dengan melakukan pembenahan tata kelola sekaligus memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui berbagai kebijakan yang menjadi kewenangan kepala daerah.

    Fatoni menjelaskan, pemerintah daerah dapat memanfaatkan berbagai instrumen kebijakan seperti relaksasi pajak, pemutihan, penghapusan sanksi administrasi, hingga pemberian insentif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

    “Kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan strategis sesuai kondisi daerah masing-masing. Yang terpenting adalah bagaimana potensi penerimaan itu dapat dioptimalkan tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

    Selain kebijakan fiskal, Fatoni menilai peningkatan penerimaan PKB dan BBNKB harus dibarengi dengan transformasi pelayanan Samsat. Menurutnya, pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan berbasis digital akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan membayar pajak.

    Karena itu, ia mendorong seluruh daerah memperluas penerapan layanan digital, e-Samsat, Samsat Keliling, Samsat Drive Thru, hingga pelayanan door to door agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam mengakses layanan.

    Di sisi lain, Fatoni menegaskan bahwa optimalisasi PKB dan BBNKB memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Kepolisian, dan PT Jasa Raharja sebagai Tim Pembina Samsat. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem pelayanan yang semakin efektif sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.

    “Semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu menghadirkan pelayanan Samsat yang semakin baik dan meningkatkan kepatuhan masyarakat. Jika sinergi berjalan optimal, maka penerimaan PKB dan BBNKB akan meningkat dan memberikan dampak positif terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Fatoni juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk terus berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan Samsat. Berbagai inovasi yang telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah diharapkan dapat direplikasi sehingga mampu mempercepat peningkatan pendapatan daerah.

    Menurutnya, Rakornas Samsat Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk menyatukan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat tata kelola PKB dan BBNKB sebagai instrumen strategis penguatan PAD.

    “Dengan sinergi yang semakin kuat, pelayanan yang semakin modern, serta meningkatnya kepatuhan masyarakat, PKB dan BBNKB akan tetap menjadi andalan daerah dalam memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” pungkas Fatoni. (Red/*)

  • Komisi I Oleh Soleh: Preman Berkedok Wartawan Juga Harus Ditindak Tegas!

    Komisi I Oleh Soleh: Preman Berkedok Wartawan Juga Harus Ditindak Tegas!

    Mediakawasan.id, JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB Oleh Soleh mendukung kerja Satgas Antipremanisme yang dibentuk pemerintah. Selain menindak preman berkedok ormas, dia juga meminta satgas menindak preman berkedok wartawan media online yang meresahkan masyarakat.

    Kang Oleh, sapaan akrab Oleh Soleh mengatakan, aksi preman berkedok wartawan media online ini sangat marak. Bahkan, mereka melakukan pemerasan. Mereka memeras kepala sekolah, ketua yayasan, kepala desa, kepala dinas, pemilik usaha, bahkan masyarakat biasa juga menjadi korban.

    “Kasihan masyarakat yang menjadi korban. Mereka diteror terus dan dimintai sejumlah uang. Itu betul-betul pemerasan. Aksi premanisme mereka tidak boleh dibiarkan,” ujar Kang Oleh, Senin (12/5/2025).

    Aksi preman berkedok wartawan media online itu tidak hanya terjadi di satu daerah, tapi terjadi di semua daerah. Dia pun mengecam keras tindakan premanisme berkedok pers tersebut dan meminta aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan tegas.

    “Ini bukan hanya mencoreng nama baik profesi wartawan, tapi juga merupakan tindak kriminal yang meresahkan masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan praktik seperti ini berkembang,” tegas Kang Oleh dalam keterangannya di Jakarta.

    Menurutnya, pendirian media dan kerja jurnalistik telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Menurut Pasal 9 Ayat (2) UU Pers, perusahaan pers wajib berbentuk badan hukum Indonesia. Ini berarti media harus didirikan sebagai badan usaha yang sah, seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, san yayasan (khusus untuk media non-komersial).

    Perusahaan media juga diminta mendaftar ke Dewan Pers, dan disarankan untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual guna mendapatkan sertifikasi dan perlindungan hukum jika terjadi sengketa.

    Selain itu, perusahaan pers wajib menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dan memiliki wartawan profesional, sesuai dengan Pasal 7 UU Pers. Ada 11 butir Kode Etik Jurnalistik menurut Dewan Pers yang harus dipatuhi semua media.

    Di antaranya, media harus independen, profesional, tidak menyiarkan berita bohong atau fitnah, tidak mencampurkan fakta dan opini menghakimi, tidak menyalahgunakan informasi, dan dilarang menerima suap.

    “Menerima suap saja dilarang, apalagi memeras masyarakat. Jelas itu sudah masuk ranah pidana yang harus ditindak dan diproses hukum oleh penegak hukum,” beber Kang Oleh.

    Untuk itu, legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu meminta Satgas Antipremanisme menindak tegas preman berkedok wartawan media online. Mereka jelas-jelas bukan wartawan, tapi preman yang melakukan intimidasi dan pemerasan kepada masyarakat.

    “Satgas Antipremanisme harus menindak dan menangkap mereka jika melakukan aksi tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat,” ungkapnya.

    Kang Oleh menambahkan, kekerasan yang dilakukan preman bukan hanya fisik, tapi juga non fisik atau verbal. Menurutnya, kekerasan fisik umumnya terjadi di jalanan dan ruang-ruang publik, sementara kekerasan verbal cenderung dilakukan melalui media abal-abal oleh oknum yang mengaku sebagai wartawan.

    “Ini adalah bentuk pemerasan terselubung yang dilakukan dengan cara menyebarkan fitnah atau narasi menyesatkan kepada masyarakat, yang sasarannya bisa siapa saja, dari kepala desa, guru, hingga para kiai,” tambahnya.

    Kang Oleh meminta agar aparat penegak hukum, termasuk Polri, TNI, dan Satpol PP, turut memberikan perhatian serius terhadap bentuk premanisme non-fisik ini. Satgas Antipremanisme diharapkan menjadi garda depan dalam melindungi masyarakat dari intimidasi, pemerasan, dan upaya-upaya provokatif yang tidak bertanggung jawab.

    “Premanisme melalui media online abal-abal ini sama bahayanya dengan kekerasan jalanan. Karena itu, penanganannya pun harus tegas dan terukur,” tegasnya. (Red/*)

  • Ahmad Fauzi Desak Menhub Tindak Tegas Truk ODOL: “Audit Nasional, Jangan Tunggu Korban Bertambah!”

    Ahmad Fauzi Desak Menhub Tindak Tegas Truk ODOL: “Audit Nasional, Jangan Tunggu Korban Bertambah!”

    Mediakawasan.id, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, Ahmad Fauzi, dengan tegas meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk tidak lagi menunda penindakan terhadap truk Over Dimension Over Load (ODOL) yang kian meresahkan dan mematikan. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    “Pak Menteri, urusan ODOL ini harus ditangani serius. Belum lama ini korban jiwa adalah Gus Alam, anggota DPR RI, yang wafat karena menabrak truk ODOL tanpa lampu dimalam hari. Hari ini, 11 guru PAUD meninggal karena ditabrak truk ODOL rem blong. Apakah kita harus terus menunggu korban?” tegas Fauzi.

    Ia mempertanyakan keseriusan pengawasan terhadap truk ODOL dan meminta pemerintah segera bertindak konkret.

    “Apa perlu dibuat pintu khusus di jalan tol agar truk ODOL bisa langsung dipinggirkan? Bagaimana sebenarnya konsep ramp check truk di lapangan? Sampai hari ini belum terlihat ada langkah nyata dari Kementerian,” ujar Ketua DPW PKB Banten ini.

    Fauzi bahkan menyarankan agar Menteri Perhubungan menugaskan Wakil Menteri atau Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk melakukan audit nasional terhadap kelayakan truk yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

    “Lakukan audit seluruh truk. Tugaskan Wamen atau Dirjen Perhubungan Darat. Dan kami minta ada laporan ke Komisi V—kapan bisa disampaikan, agar korban tidak terus berjatuhan,” pungkasnya.

    Rapat tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan Komisi V DPR RI terhadap kinerja Kementerian Perhubungan, dengan fokus pada keselamatan transportasi dan penegakan aturan di lapangan. (Red/*)

  • PKB Tangsel Gelar Workshop Perempuan Bangsa

    PKB Tangsel Gelar Workshop Perempuan Bangsa

    Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kota Tangerang Selatan menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Perempuan dalam Politik sebagai bagian dari persiapan pembentukan struktur Perempuan Bangsa, badan otonom PKB yang mewadahi kiprah perempuan dalam dunia politik dan sosial kemasyarakatan.

    Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari 54 kelurahan se-Tangerang Selatan. Mereka merupakan perempuan-perempuan potensial yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak partisipasi politik dan sosial di wilayah masing-masing.

    Ketua DPC PKB Tangsel, Hj. Muthmainnah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kehadiran Perempuan Bangsa menjadi wadah penting bagi perempuan untuk berkiprah lebih luas.

    “Perempuan bukan pelengkap, tapi pilar utama dalam pembangunan dan kebijakan publik. PKB dan Perempuan Bangsa hadir untuk membuka ruang bagi semua perempuan, dari berbagai latar belakang, untuk terlibat aktif dalam dunia politik,” tegasnya.

    Ia menambahkan, Perempuan Bangsa adalah organisasi yang terbuka dan memiliki semangat kebersamaan, sebagaimana karakter PKB yang inklusif.

    “Perempuan Bangsa adalah badan otonom PKB. Organisasi ini sangat terbuka, sama seperti PKB yang sejak awal menjadi partai untuk semua agama dan semua golongan,” jelasnya.

    Salah satu peserta sekaligus kader PKB, Ibu Anah, mengungkapkan antusiasmenya mengikuti kegiatan ini.
    “Workshop ini memberikan motivasi baru bagi kami para perempuan untuk tidak ragu tampil dan berperan di ruang politik. Kami siap bergerak bersama dalam wadah Perempuan Bangsa,” ujarnya.

    Melalui workshop ini, para peserta dibekali wawasan kepemimpinan, strategi komunikasi, dan pemahaman tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses politik. PKB Tangsel berharap, kegiatan ini menjadi langkah awal terbentuknya struktur Perempuan Bangsa yang solid dan mampu menjawab tantangan zaman. (Red/*)