Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kota Tangerang Selatan menggelar tasyakuran sebagai ungkapan syukur atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Syaikhona Kiai Kholil Bangkalan. Acara berlangsung penuh kekhidmatan dan menjadi ajang penguatan nilai-nilai perjuangan ulama di tubuh PKB Tangsel.
Tasyakuran tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Syuriyah DPC PKB Tangsel, Kiai Ibnu M. Hamzah, yang juga merupakan Pengasuh Yayasan Al Baghdadi. Kiai Hamzah menuturkan bahwa gelar Pahlawan Nasional untuk dua sosok besar NU ini merupakan bentuk penghormatan negara atas kontribusi fundamental mereka terhadap bangsa.
“Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur dan Syaikhona Kiai Kholil Bangkalan adalah bentuk pengakuan negara atas jasa besar para ulama dalam menjaga keutuhan bangsa. Sebagai warga NU dan kader PKB, kita bersyukur dan bangga atas penghormatan ini. Semoga teladan perjuangan mereka dalam memperjuangkan kemanusiaan, keadilan, dan persatuan terus menginspirasi langkah kita di Tangerang Selatan,” ujar Kiai Ibnu M. Hamzah.
Di sisi lain, Ketua DPC PKB Tangsel, Ibu Muthmainnah, menyampaikan bahwa momentum ini menjadi pengingat sekaligus penguat bagi seluruh kader untuk terus membawa misi keberpihakan kepada umat dan rakyat.
“Tasyakuran ini menjadi momen penting bagi keluarga besar PKB Tangsel untuk meneguhkan komitmen perjuangan politik yang berakar pada nilai-nilai para ulama. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur dan Kiai Kholil Bangkalan bukan hanya kebanggaan, tetapi juga amanah bagi kami untuk terus memperjuangkan keberpihakan kepada rakyat, toleransi, dan pembangunan yang berkeadilan di Tangerang Selatan,” ungkapnya.
Acara tasyakuran ini juga menjadi simbol kecintaan PKB Tangsel kepada para tokoh yang telah menorehkan jejak perjuangan besar bagi bangsa. Selain doa bersama, kegiatan ini memperteguh kembali spirit kebangsaan yang diwariskan Gus Dur dan para ulama pesantren.
Dengan terselenggaranya tasyakuran ini, DPC PKB Tangsel berharap dapat terus menjadi motor penggerak nilai-nilai kemanusiaan, kebhinekaan, serta pengabdian bagi masyarakat Tangerang Selatan. (Red/*)
Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Muthmainnah, mengecam keras salah satu program di stasiun televisi Trans7 yang diduga melecehkan kehidupan pesantren dan para kiai.
Menurutnya, tayangan tersebut mencederai perasaan para santri di seluruh Indonesia serta merusak citra pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjadi benteng moral bangsa.
“Tayangan itu bukan sekadar tidak sopan, tapi telah melukai hati seluruh santri dan keluarga besar pesantren. Pesantren adalah tempat lahirnya akhlak, ilmu, dan nilai kebangsaan. Saat disudutkan dengan narasi keliru, itu sama saja mempermainkan marwah lembaga keagamaan,” tegas Muthmainnah dalam keterangannya, Rabu (15/10/2025).
Ia menegaskan, media massa seharusnya menjadi sarana edukasi publik, bukan justru menyebarkan stigma negatif terhadap lembaga pendidikan Islam yang berperan besar dalam mencetak generasi berkarakter.
Muthmainnah pun mendesak agar Trans7 segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat, khususnya kalangan pesantren.
“Kami menuntut Trans7 meminta maaf secara resmi dan terbuka. Permintaan maaf itu harus disiarkan di layar televisi mereka sendiri, bukan hanya lewat media sosial. Ini soal tanggung jawab moral dan penghormatan kepada umat,” ujarnya.
Selain itu, ia mendukung langkah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menindak tegas pelanggaran etika penyiaran yang menimbulkan keresahan publik. Ia juga mengajak para santri, alumni pesantren, dan ormas Islam bersatu menjaga kehormatan pesantren dari upaya framing negatif.
“Kami dari PKB Tangsel akan terus mengawal persoalan ini. Kritik boleh, tapi jangan sampai melecehkan simbol-simbol keagamaan. Kami tidak akan diam jika pesantren dihina,” tegasnya lagi.
Muthmainnah menambahkan, PKB sebagai partai yang lahir dari rahim pesantren memiliki tanggung jawab moral untuk membela marwah kiai dan santri di seluruh Indonesia.
“PKB tidak akan pernah tinggal diam jika pesantren dilecehkan. Kami berdiri di barisan para kiai, santri, dan pejuang pendidikan Islam,” pungkasnya. (Red/*)
Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) resmi menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren kepada Wali Kota Tangsel dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Tangsel, Kamis (11/9/2025).
Raperda yang digagas sejak 2023 ini lahir dari inisiatif DPRD, khususnya Fraksi PKB, dan mendapatkan dukungan penuh dari seluruh fraksi DPRD, Kementerian Agama Kota Tangsel, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP), hingga Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI).
Tujuannya, memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan memberdayakan pesantren di Kota Tangsel.
Ketua Fraksi PKB Muthmainnah menyerahkan draf Raperda Pesantren kepada pimpinan DPRD Tangsel.
Pesantren sebagai Penopang Peradaban
Dalam penjelasannya, DPRD menegaskan bahwa keberadaan pesantren tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Sejak sebelum kemerdekaan, pesantren bersama kiai dan santrinya menjadi motor perjuangan rakyat melawan penjajah, sekaligus menjadi basis pendidikan agama, moral, dan sosial kemasyarakatan.
“Pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi juga pusat pembentukan karakter, penggerak sosial, bahkan pemberdayaan ekonomi umat. Dengan Raperda ini, kami ingin memastikan ada regulasi yang berpihak, jelas, dan berkelanjutan untuk penguatan pesantren di Tangsel,” ujar Muthmainnah, salah satu pengusul Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
Kondisi Pesantren di Kota Tangsel
Berdasarkan data Kementerian Agama Kota Tangsel tahun 2023, terdapat lebih dari 99 pesantren yang terdaftar resmi, ditambah sejumlah pesantren salafiyah yang fokus pada pengajaran kitab kuning dengan metode tradisional. Namun, masih banyak persoalan yang dihadapi pesantren, mulai dari keterbatasan sarana prasarana, akses pendanaan, hingga keterlibatan dalam pembangunan daerah.
Selama ini, bantuan dari pemerintah daerah dinilai masih bersifat stimulan dan belum menyentuh kebutuhan mendasar pesantren secara menyeluruh. Karena itu, DPRD menilai perlu adanya regulasi yang mengatur secara komprehensif agar fasilitasi pesantren bisa berjalan optimal, terstruktur, dan berkelanjutan.
Tujuan Raperda
Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang diserahkan DPRD Tangsel ini memuat sejumlah tujuan utama, antara lain:
Mewujudkan tata kelola fasilitasi pesantren yang baik, profesional, dan berdaya saing.
Mendorong pesantren menjadi pusat pendidikan berkualitas, mandiri, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Memperkuat peran pesantren dalam menjaga stabilitas sosial, membina kerukunan umat, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mengoptimalkan pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat dan pelestarian budaya lokal.
Memberikan perlindungan, pembinaan, serta pemberdayaan kepada santri, tenaga pendidik, dan masyarakat sekitar.
Membuka peluang kerja sama pesantren dengan perguruan tinggi, dunia industri, serta program CSR perusahaan.
Dengan tujuan tersebut, DPRD berharap pesantren di Tangsel dapat bertransformasi menjadi lembaga yang tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan kota yang mengusung moto Cerdas, Modern, dan Religius.
Anggota DPRD Tangsel mengikuti paripurna pemaparan Raperda Pesantren yang disampaikan oleh Muthmainnah.
Dukungan dan Tahapan
Sejak awal pengusulannya, Raperda ini telah melalui tahapan pembahasan bersama Sekretariat DPRD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Kementerian Hukum Provinsi Banten, Biro Hukum Pemprov Banten, hingga Kementerian Agama Tangsel. Selain itu, stakeholder lokal seperti FSPP dan RMI juga turut dilibatkan dalam proses perumusan.
Landasan hukum dari Raperda ini antara lain adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pondok Pesantren.
“Dengan regulasi ini, kami ingin memastikan pesantren memiliki peran strategis dalam membangun peradaban, membentuk generasi unggul, dan ikut serta dalam memperkuat identitas Kota Tangsel sebagai kota modern sekaligus religius,” tambah Muthmainnah.
Harapan untuk Pemerintah Daerah
Selanjutnya, DPRD Tangsel berharap agar Wali Kota memberikan perhatian dan keberpihakan penuh terhadap Raperda tersebut sehingga dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah memiliki instrumen hukum yang jelas untuk mengimplementasikan program-program fasilitasi pesantren dalam rencana strategis maupun RKPD.
“Raperda ini bukan hanya soal regulasi, tetapi juga komitmen bersama agar pesantren di Tangsel bisa menjadi bagian penting dalam pembangunan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat,” pungkas Muthmainnah.
Dengan penyerahan Raperda ini, Tangsel selangkah lebih maju dalam upaya menghadirkan regulasi yang mendukung penguatan lembaga pesantren, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama yang kokoh, sejalan dengan nilai-nilai modernitas dan keberagaman kota. (Adv)