Media Kawasan

Tag: Pemprov Banten

  • Penguatan Bank Banten, Kejati Banten dan Pemprov Banten Berhasil Tarik Klaim Asuransi Debitur Rp 9,44 M

    Penguatan Bank Banten, Kejati Banten dan Pemprov Banten Berhasil Tarik Klaim Asuransi Debitur Rp 9,44 M

    Mediakawasan.id, Serang- Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menegaskan, Pemprov bersama Kejati Banten terus mendukung upaya penguatan dan restrukturisasi Bank Banten melalui kerjasama bantuan dan pendampingan hukum terhadap permasalahan kredit macet pada Bank Banten. Keberhasilan kolaborasi itu ditunjukkan dengan menerima pembayaran tunggakan klaim asuransi sebesar Rp9,44 miliar dari salah satu perusahaan asuransi.

    “Apresiasi kepada Kepala Kejati Banten yang telah berhasil memulihkan manajemen keuangan yang berkaitan dengan aspek hukum di Bank Banten. Ini merupakan tindak lanjut dari yang kita lakukan MoU dengan Kejati beberapa waktu lalu,” ungkap Al Muktabar dalam Konferensi Pers Perkembangan Penguatan dan Restrukturisasi Bank Banten yang di gelar di Kejati Banten, Senin (10/10/2022).

    Diharapkannya langkah ini dapat menjadi peta jalan untuk penguatan Bank Banten bisa segera terwujud. Bank Banten ke depannya dapat meningkatkan hal-hal yang telah menjadi core bisnisnya.Al Muktabar juga mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama melakukan penguatan terhadap Bank Banten sesuai peran masing-masing.

    “Karena sejatinya Bank Banten ini milik bersama. Maka diharapkan kepada seluruh masyarakat dan juga pemangku kepentingan untuk dapat menggunakan Bank Banten. Karena pada dasarnya Bank Banten itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan terkait proses peranan Kejati Banten dalam rangka mendukung penguatan dan restrukturisasi Bank Banten. Kejati Banten telah menggunakan perangkatnya baik di bidang Perdata maupun Tata Usaha Negara.

    “Kejati Banten telah menerima permohonan dari Bank Banten terkait untuk melakukan tindakan hukum lain, baik secara mediator, fasilitator, dan konsiliator dalam rangka penyelesaian tunggakan klaim asuransi. Dari permohonan itu dalam waktu dua minggu menghasilkan kesepakatan salah satu pihak asuransi membayar tunggakan klaim asuransi Rp 9.443.667.738,” ujarnya.

    Dikatakan, Kejati Banten juga mendapat Surat Kuasa Khusus (SKK) untuk penyelesaian kredit macet dari debitur kredit komersial, baik itu kredit investasi dan kredit modal kerja. Dan terhadap SKK tersebut, Jaksa Pengacara Negara telah mengundang atau memanggil debitur serta telah diperoleh kesepakatan akan dilakukan pembayaran.

    “Kemudian para debitur yang tidak segera membayar, mereka sepakat untuk menyerahkan aset yang menjadi jaminan untuk dilakukan lelang oleh Bank Banten jika mereka tidak membayar,” jelasnya.

    Menurutnya, upaya-upaya tersebut akan terus dilakukan Kejati Banten dan Pemprov Banten dalam memperkuat Bank Banten. Permodalan yang meningkat, meningkatkan kepercayaan pada kesehatan Bank Banten itu sendiri.

    “Harapan kita Bank Banten menjadi Bank unggulan masyarakat Banten. Kami melihat ada harapan kita bersama Bank Banten untuk semakin baik, dan juga tidak kalah saing dengan Bank lain,” tandasnya.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim dan Dirut Bank Banten Agus Syabarrudin. (red/*)

  • Pemprov Banten Dukung Proses Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Kabupaten Lebak

    Pemprov Banten Dukung Proses Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Kabupaten Lebak

    Mediakawasan.id, Lebak Banten – Pemerintah Provinsi Banten mendukung proses penyelesaian konflik pertanahan atas tanah yang dikelola PT Bantam & Preanger Rubber di Kabupaten Lebak yang Hak Guna Usaha (HGU) berakhir pada 31 Desember 2002. Tanah tersebut menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) Provinsi Banten yang diusulkan oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dan difasilitasi Kantor Staf Presiden (KSP). Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten M Yusuf mengatakan setiap rapat, pertahap ada masukan yang jelas. Bahkan sudah ada masukan teknis, apa yang harus dilaksanakan.

    Hal itu diungkap M Yusuf dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Banten Tahun 2022 di Gedung Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (21/9/2022).

    Dikatakan, yang perlu diperhatikan adalah luas tanah sesuai dengan sertifikat dan hasil pengukuran ulang sesuai teknologi ukur saat ini. Berikutnya adalah masa Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah habis.

    Dalam paparannya, Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Rudi Rubijaya mengungkapkan ada delapan bidang eks HGU PT Bantam & Preanger Rubber dengan 1.100 hektar yang berakhir pada 31 Desember 2002. Pada pengukuran ulang terjadi perbedaan luas, yakni 944,02 hektar.

    Menurutnya, perbedaan luas bisa terjadi karena perbedaan penunjukan batas oleh pemohon, perbedaan teknologi peralatan ukur, perbedaan metode penghitungan luas, hingga keadaan topografi.

    “Penyelesaian permasalahan eks HGU PT The Bantam & Preanger Rubber mengacu pada penguasaan fisik dengan itikad baik di lapangan,” ungkap Rudi.

    “Akan dilakukan verifikasi penguasaan fisik di lapangan yang selanjutnya akan dikelompokkan menjadi tiga. Tanah yang telah digarap masyarakat serta memenuhi kriteria subjek dan objek reforma agraria, tanah yang masih dikuasai fisik oleh bekas pemegang hak, tidak ada keberatan dari pihak lain dan dapat dimohon hak sesuai dengan peraturan perundang-perundangan, serta tanah yang dapat digunakan untuk program ketahanan pangan Pemerintah Provinsi Banten, program Pemerintah Kabupaten Lebak, dan kepentingan strategis lainnya yang dialokasikan melalui Bank Tanah,” pungkasnya.

    Rakor dihadiri oleh perwakilan dari Pemprov Banten, Polda Banten, Kejati Banten, Pemkab Lebak, PT The Bantam & Preanger Rubber, Persaudaraan Petani Banten (P2B) dan Komunitas Petani Sampang Peundeuy (Kompas). (red/*)

  • Pemprov Banten Menjadi Daerah Pertama Penyaluran BLT BBM dari APBD

    Pemprov Banten Menjadi Daerah Pertama Penyaluran BLT BBM dari APBD

    Mediakawasan.id, Serang- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), di halaman Samsat UPTD Cikande, Jl Raya Jakarta, Ciruas, Kabupaten Serang, Jumat (9/9/2022).

    Pemprov Banten menjadi daerah pertama yang melakukan penyaluran BLT pengalihan subsidi BBM yang bersumber dari APBD. Total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang akan disalurkan dari APBD Pemprov Banten sebanyak 75.613 KPM. Secara simbolis, penyaluran diserahkan kepada 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada hari ini, dilakukan penyaluran terhadap 1.000 KPM.

    Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dalam sambutannya mengatakan, penyaluran ini merupakan hajat bersama. Seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Banten bekerja keras untuk bisa dilakukannya penyaluran BLT secara berjenjang.

    “Provinsi Banten menjadi yang pertama,” ungkap Al Muktabar. “Saya berharap kepada seluruh KPM agar menggunakan dana yang didapat ini untuk dibelanjakan pada kebutuhan pokok dasar,” tambahnya.

    Dikatakan Al Muktabar, subsidi ini sejatinya bersumber dari dana pajak yang dibayarkan oleh masyarakat ditambah dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat. Maka dari itu, karena bersumber dari masyarakat, bantuan ini harus tepat sasaran, mengingat tujuan dari adanya subsidi ini untuk membantu masyarakat yang masuk sesuai kategori.

    “BLT ini merupakan bentuk pengalihan subsidi BBM. Maka dari itu, pengalihan subsidi ini harus tepat sasaran,” ujarnya.

    Terakhir, Al Muktabar mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi booster secara gratis, agar bisa segera mendatangi Puskesmas terdekat. Karena dengan melakukan vaksinasi booster, daya imun tubuh kita akan semakin kuat untuk menangkal serangan virus dari luar. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten Nurhana melaporkan, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp 45 miliar lebih yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk 75.613 KPM. Dengan rincian Kabupaten Tangerang 26.378 KPM, Kota Tangerang16.756 KPM, Kota Tangerang Selatan 4.061 KPM, Kabupaten Pandeglang 7.940 KPM. Kemudian Kabupaten Lebak 1.604 KPM, Kota Serang 5.632 KPM, Kabupaten Serang 9.340 KPM, Kota Cilegon 3.902 KPM. Untuk besaran Bansos yang akan diberikan Rp150.000/bulan/KPM selama empat bulan. Total bantuan mencapai Rp600.000/KPM untuk periode bulan September sampai Desember 2022.

    “Sumber datanya sendiri dari Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) yang belum menerima bantuan, sehingga sasaran yang diberikan oleh Pemprov Banten tidak double. Kemudian yang kedua berasal dari data non DTKS,” katanya.

    Terkait dengan kriteria penerimanya, lanjut Nurhana, ada empat prioritas kriteria yakni sopir angkot, nelayan sebagai buruh yang hanya menerima upah bukan pemilik kapal, tukang ojeg yang sebagai profesi atau mata pencaharian utama, pelaku usaha mikro dan kecil yang diprioritaskan.

    “Bantuan BLT ini akan disalurkan langsung lewat rekening penerima melalui Bank Banten,” ucapnya.

    Suparman, salah satu KPM asal Desa Terate, Kecamatan Cikande yang sehari-hari berprofesi sebagai petugas parkir mengaku sangat senang mendapat bantuan BLT dari Pemprov Banten. Bantuan yang ia dapatkan itu akan digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

    “Alhamdulillah Pak. Seneng banget. Biasanya dalam sehari saya paling dapat Rp20.000, tapi dengan bantuan ini, ada uang lebih yang bisa saya gunakan untuk membeli kebutuhan pokok,” ucapnya. (red/*)

  • Menanamkan Sikap Anti Korupsi Sejak Dini Kepada Anak

    Menanamkan Sikap Anti Korupsi Sejak Dini Kepada Anak

    Mediakawasan.id, Serang Banten- Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2022 Tingkat Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Sabtu (13/8/2022), turut diisi dengan Penyuluhan Anti Korupsi kepada anak-anak. Menanamkan sikap anti korupsi sejak dini kepada anak-anak Banten.

    Penyuluhan anti korupsi disampaikan oleh Ketua Forum Penyuluhan Anti Korupsi Provinsi Banten Ratu Syafitri Muhayati. Materi yang disampaikan terkait anti korupsi serta budaya jujur dan berani pada anak, terutama pada anak-anak usia dini.

    “Pendidikan anti korupsi penting ditanamkan karena bangsa ini, republik ini, ke depannya akan dipimpin oleh generasi yang saat ini kita bentuk karakternya,” ujar Fitri.

    Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga telah melaksanakan penyuluhan anti korupsi kepada berbagai kalangan. Penyuluhan anti korupsi juga dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Banten untuk menanamkan sikap anti korupsi serta mencegah terjadinya tindak korupsi.

    “Pemerintah Provinsi Banten dan delapan (8) Kabupaten/Kota, semua sudah menyatakan adanya pendidikan anti korupsi berdasarkan pakta integritas yang telah ditandatangani,” ungkap Fitri.Dipaparkan, dalam penyuluhan anti korupsi, para penyuluh menanamkan sembilan (9) nilai integritas yang disingkat jumat bersepeda kaka.

    “Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil dan kerja keras,“ pungkas Fitri. (Red/rlls)

  • Pemprov Banten Rencanakan Dana Cadangan Rp 596,471 Miliar Untuk Pemilu Serentak 2024

    Pemprov Banten Rencanakan Dana Cadangan Rp 596,471 Miliar Untuk Pemilu Serentak 2024

    Mediakawasan.id, Banten- Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan Pemerintah Provinsi Banten merencanakan dana cadangan Pemilu Serentak 2024 sebesar Rp 596.471.294.000,00. Dana itu akan dipenuhi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemilu dalam tiga (3) tahun anggaran.

    “Pembentukan dana cadangan sebagai mitigasi kemampuan pembiayaan Pemilu Serentak 2024,” ungkap Al Muktabar saat menyampaikan nota pengantar dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pembukaan Masa Persidangan Ke 1 Tahun Sidang 2022 – 2023 dan Penyampaian Nota Pengantar Gubernur tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2024 di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Sabtu (6/8/2022).

    “Pemilihan Umum akan digelar serentak pada tahun 2024 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” tambahnya.

    Dikatakan, Pemprov Banten memandang kebutuhan anggaran menjadi prioritas untuk membiayai setiap tahapan Pemilu Serentak 2024. Mulai dari kebutuhan logistik, honorarium dan pengamanan.

    “Semua itu harus benar-benar dipastikan ketersediaan anggarannya dan tentu saja menjadi tugas dan komitmen bersama kita untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Banten,” ungkap Al Muktabar.

    “Pembiayaan dilakukan secara berjenjang baik Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebutuhan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2020,” tambahnya.

    Masih menurut Al Muktabar, Pesta Demokrasi 2024 untuk yang pertama kali dilaksanakan secara serentak. Pihaknya mengajak semua pihak, para pemangku kepentingan, untuk menjaga kondusifitas Provinsi Banten agar pelaksanaan pemilu serentak lancar dan diridhoi oleh Allah SWT.“Kita ingin Pesta Demokrasi Tahun 2024 dengan izin Allah SWT berlangsung dengan baik,” harapnya.

    Dipaparkan Al Muktabar, pembentukan dana cadangan menjadi bentuk komitmen dan tanggung jawab bersama sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. Pedoman untuk dana cadangan tercantum dalam : Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; serta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Red/*)

  • Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Penanganan Stunting dan Gizi Buruk Dilakukan Secara Komprehensif

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar: Penanganan Stunting dan Gizi Buruk Dilakukan Secara Komprehensif

    Mediakawasan.id, Serang Banten- Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan Provinsi Banten mengambil langkah-langkah yang fokus untuk menurunkan angka stunting. Melibatkan para pemangku kepentingan dengan pendekatan program yang ada.

    “Fokus dilakukan dengan mengontrol semua agenda kerja pembiayaan baik itu APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Provinsi Banten maupun APBD Kabupaten/ Kota,” ungkapnya usai mengikuti Rapat Kerja Percepatan Penurunan Stunting bersama Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin untuk 12 Provinsi Prioritas di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6 Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2022).

    “Untuk terarah pada penanganan angka stunting dan gizi buruk sesuai dengan program kerja yang ada,” tambahnya.

    Dijelaskan, penanganan dilakukan secara struktur kelembagaan dalam rangka pendekatan penanganan stunting dan gizi buruk. Secara berjenjang dari Kabupaten/Kota, Provinsi.

    “Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi melibatkan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Panglima Daerah Militer (Pangdam) dengan jajaran sampai Babinkamtibnas dan Babinsa di tingkat Desa/Kelurahan. Serta Kejaksaan Tinggi yang memiliki peran besar dalam penurunan stunting,” ungkap Al Muktabar.

    “Melibatkan stakeholder (para pemangku kepentingan) seperti lembaga usaha, universitas, serta masyarakat,” jelasnya.

    Ditambahkan, pihaknya secara komprehensif melakukan langkah-langkah bersama dalam penurunan angka stunting dan gizi buruk.”Arahan Bapak Menteri Dalam Negeri, kita perlu sungguh-sungguh memerankan PKK dan kader Posyandu. Digerakkan sebagai instrumen untuk melakukan pendekatan dalam rangka menurunkan stunting dan gizi buruk,” ungkapnya.

    “Pendekatan yang kita lakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua stakeholder. Lalu instrumen pendekatannya mengacu pada apa yang menjadi arahan Menteri Kesehatan, BKKBN, Menteri Dalam Negeri, serta panduan yang disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,” pungkas Al Muktabar. (Red/rlls)

  • Terima Audiensi Unpar, Pemprov Banten Ajak Peran Serta Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Daerah

    Terima Audiensi Unpar, Pemprov Banten Ajak Peran Serta Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Daerah

    Mediakawasan.id, Serang Banten- Penjabat (Pj) Sekda Banten M Tranggono menerima audiensi jajaran Pengurus Perguruan Tinggi (PT) Universitas Parahyangan, Bandung, Selasa (19/7/2022). Audiensi dilakukan di Ruang Transit Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.

    Tampak hadir dalam audiensi tersebut Wakil Rektor III Bidang Akademik Unpar Tri Basuki, jajaran dosen serta pejabat beberapa bidang di Unpar. Sedangkan dari Pemprov Banten, turut hadir Kepala Bappeda Mahdani, Kepala BKD Nana Supiana, Asda III EA Deni Hermawan dan Kepala BPSDM Untung Saritomo.

    Dalam pemaparannya Tranggono mengatakan, saat ini Pemprov Banten tengah fokus dalam pengembangan berbagai sektor yang berpotensi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti sektor pariwisata, perekonomian, pembangunan, kesehatan, pertanian, peternakan serta pendidikan.

    “APBD kita mencapai Rp12 triliun, yang sebagian besar ditopang dari pajak kendaraan bermotor sebesar 64 persen, dengan jumlah kendaraan yang ada mencapai 5 juta unit dimana 70 persennya kendaraan dari wilayah Tangerang Raya,” jelasnya.

    Tranggono menambahkan, untuk menunjang seluruh program dan visi misi Presiden Jokowi, di tengah keterbatasan APBD yang ada, dibutuhkan sebuah terobosan yang dimungkinkan dapat membantu terlaksananya program itu.

    Salah satu yang sedang kita upayakan adalah bagaimana melibatkan badan usaha untuk bersama-sama melakukan pengembangan Provinsi Banten dengan berbagai potensinya yang ada. Keterlibatan itu bisa dilakukan dengan sistem Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

    “Sistem KPBU ini bisa diterapkan dalam pengembangan wilayah Banten selatan setelah tersambungnya dengan tol Serang-Panimbang, terutama dalam sektor pengembangan pertanian dan peternakan yang menjadi potensi wilayah sana,” katanya.

    Tranggono berkeinginan di wilayah Banten Selatan nanti ada wilayah food estate dalam upaya menjaga ketahanan pangan daerah seperti yang dilakukan Pemerintah Pusat di Kalimantan dan sekitarnya.

    Wilayah-wilayah yang dijadikan sebagai food estate ini, nantinya tersambung dengan tujuh exit tol yang ada. Sehingga dengan begitu, produktivitasnya akan semakin maksimal karena ditunjang oleh infrastruktur yang memadai.

    “Dalam mewujudkan itu, tentu kita sangat membutuhkan peran serta dunia akademis dalam proses kajian serta analisa lainnya sejalan dengan rencana yang akan dilakukan,” ungkapnya.

    Selain itu, di wilayah Tangerang Raya juga ada potensi Bandara Soekarno-Hatta yang bisa dimaksimalkan sebagai salah satu sektor pendapatan daerah dan di wilayah ujung baratnya ada Pelabuhan Merak.

    “Berdasarkan siteplan yang ada, di wilayah Pelabuhan Merak itu banyak sektor-sektor wilayah yang akan dikembangkan, seperti sektor perindustrian dan pariwisata. Nah, ini peluang bagi kita untuk bisa memaksimalkan potensi PAD,” jelasnya.

    Kemudian juga ada Waduk Karian dan Sindang Heula, dimana pengelolaan SPAM-nya nanti akan kita maksimalkan untuk kemandirian pangan, menunjang ketahanan pangan serta pengelolaan air bersih dan baku untuk kesejahteraan masyarakat Banten.

    Diakui Tranggono, saat ini Pemprov Banten sudah mempunyai tiga badan usaha milik daerah, pertama Banten Global Development (BGD), Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) serta Jamkrida.

    “Ketiga badan usaha itu bisa menjadi lokomotif pengelolaan pendapatan dari sektor usahanya masing-masing,” katanya.

    Tindaklanjut dari pertemuan ini, direncanakan dalam waktu dekat akan dilakukan MOU dan PKS antara Pemerintah Provinsi Banten dengan UNPAR. (Red/*)

  • Penduduk Miskin Provinsi Banten Turun

    Penduduk Miskin Provinsi Banten Turun

    Mediakawasan.id, Serang Banten- Berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten Nomor : 35/07/36/Th. XVI, 15 Juli 2022, jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 814,02 ribu orang. Turun 38,26 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 53,21 ribu orang terhadap Maret 2021.

    Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten pada Maret 2022 sebesar 6,16 persen. Turun 0,34 poin persen poin terhadap September 2021 dan juga menurun 0,50 persen poin terhadap Maret 2021.

    Berdasarkan daerah tinggal, di perkotaan persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 6,04 persen. Turun menjadi 5,73 persen pada Maret 2022. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 7,72 persen, turun menjadi 7,46 persen pada Maret 2022.

    Dibanding September 2021, jumlah penduduk miskin Maret 2022 perkotaan turun sebanyak 10,13 ribu orang (dari 576,62 ribu orang pada September 2021 menjadi 566,49 ribu orang pada Maret 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 28,12 ribu orang (dari 275,66 ribu orang pada September 2021 menjadi 247,54 ribu orang pada Maret 2022).

    Dalam surveinya, BPS menetapkan Garis Kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp570.368,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp412.182,- (72,27 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp158.185,- (27,73 persen).

    Pada Maret 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Banten memiliki 4,86 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.711.988,-/rumah tangga miskin/bulan.Secara umum, pada periode 2012–2022 tingkat kemiskinan di Provinsi Banten cenderung fluktuatif baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, September 2017, dan September 2018 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sedangkan pada periode September 2020 sampai dengan Maret 2021 kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19.

    Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

    Garis Kemiskinan pada Maret 2022 adalah sebesar Rp570.368,- per kapita per bulan. Dibandingkan September 2021, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,18 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2021, terjadi kenaikan sebesar 7,54 persen. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan.

    Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2022 sebesar 72,27 persen. Pada Maret 2022, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama.Rokok kretek filter masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 17,31 persen di perkotaan dan 19,65 persen di perdesaan.

    Beras memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (15,99 persen di perkotaan dan 18,96 persen di perdesaan). Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (4,65 persen di perkotaan dan 3,28 persen di perdesaan), telur ayam ras (3,62 persen di perkotaan dan 2,94 persen di perdesaan), mie instan (2,68 persen di perkotaan dan 2,37 di perdesaan), roti (1,88 persen di perkotaan dan 2,58 di perdesaan), kopi bubuk & kopi instan (sachet) (2,25 persen di perkotaan dan 2,28 persen di perdesaan), dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar baik pada GK perkotaan dan perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

    Pada periode September 2021-Maret 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2022 sebesar 1,025, turun dibandingkan September 2021 yang sebesar 1,197. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,343 menjadi 0,270. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan.

    Pada Maret 2022, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan sebesar 0,960, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 1,218. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan adalah sebesar 0,252, sedangkan di perdesaan lebih tinggi, yaitu mencapai 0,322.

    Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode September 2021–Maret 2022 antara lain : pertama, pandemi Covid-19 yang berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga mempengaruhi angka kemiskinan. Kedua, laju pertumbuhan ekonomi Triwulan I 2022 sebesar 4,97 persen (y-on-y), lebih baik dibanding laju pertumbuhan ekonomi Triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 4,51 persen. Ketiga, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2022 tumbuh sebesar 2,92 persen (y-on-y), meningkat dibandingkan triwulan III 2021 yang tumbuh sebesar 2,62 persen. Keempat, Nilai Tukar Petani (NTP) Maret 2022 sebesar 99,03 meningkat dibanding September 2021 sebesar 97,71. Kelima, pada Februari 2022, persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,53 persen. Terjadi penurunan sebesar 0,48 persen poin dibandingkan Agustus 2021 yang sebesar 8,98 persen, dan angka ini juga menurun jika dibandingkan Februari 2021 yang sebesar 9,01 persen. (Red/rlls)

  • Pj Sekda M Tranggono: Pariwisata Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten

    Pj Sekda M Tranggono: Pariwisata Mampu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten

    Mediakawasan.id, Serang Banten- Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten M Tranggono mengaku optimis pariwisata Provinsi Banten mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Para pelaku ekonomi wisata didorong untuk lebih ramah terhadap wisatawan.

    “Pengembangan destinasi wisata menjadi salah satu kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi,” ujar Tranggono dalam Gowes Amal Baik Cinta Bangga Paham Rupiah 2022 di Pantai Pandan, Anyer, Kabupaten Serang, Sabtu (18/6/2022).

    M Tranggono mengajak para pemangku kepentingan (stakeholder) untuk mengembangkan potensi ekonomi pariwisata di daerah destinasi wisata Provinsi Banten. Pihaknya mengajak Dinas Pariwisata, Koperasi dan UMKM Provinsi Banten dan Kabupaten Serang dapat membina para pelaku wisata untuk ramah kepada wisatawan.

    “Provinsi Banten punya pantai, gunung, dan budaya. Tidak jauh beda dengan Yogyakarta. Di Yogya setiap tahun destinasi berkembang,” ungkapnya. “Kita perlu kembali menggali kearifan lokal. Bisa dikampanyekan atau dipromosikan melalui media massa,” tambah Tranggono. Masih menurut Tranggono, pihaknya merasa bangga dengan kolaborasi terjadi. “Kami Pemerintah Provinsi Banten merasa didukung oleh stakeholder, oleh Bank Indonesia dan pihak-pihak yang lain,” imbuhnya.

    Dikatakan, setelah pandemi ini semua pihak punya masalah bagaimana meningkatkan perekonomian. “Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembangkan kebijakan yang mengurangi ketimpangan pertumbuhan ekonomi dengan baik,” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Banten Imaduddin Sahabat mengatakan pariwisata Provinsi Banten kondusif dan aman untuk dinikmati.”Bisa untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan mendorong ekowisata,” jelasnya.

    Dikatakan, 53% pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten didorong oleh konsumsi. Sehingga konsumsi perlu didorong untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. “Mendorong agar orang yang datang ke Provinsi Banten membelanjakan uangnya di Banten,” tutupnya. (Red/*)

  • Resmikan RS Metro Hospital, Pemprov Banten Dorong Pihak Swasta Terlibat Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

    Resmikan RS Metro Hospital, Pemprov Banten Dorong Pihak Swasta Terlibat Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

    Mediakawasan.id, Tangerang- Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Komitmen itu sejalan dengan apa yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait dengan kesehatan.

    Dalam undang-undang itu diamanahkan bahwa kesehatan merupakan hak seluruh masyarakat, dan juga merupakan tanggung kita semua baik dari unsur pemerintah, swasta dan seluruh elemen-elemen masyarakat serta berbagai organisasi profesi.

    Hal tersebut dikatakan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti pada acara Peresmian RS Metro Hospital Muhammad Toha, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Selasa (10/5/2022).

    Ati mengungkapkan, RS merupakan institusi kesehatan yang melayani kesehatan individu masyarakat secara paripurna. Kehadiran RS memiliki peran yang begitu luar biasa terhadap pencapaian derajat kesehatan masyarakat, utamanya masyarakat Banten.

    “Untuk itu kami atas nama Pemprov Banten, yang mewakili bapak Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan bapak Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran manajemen Metro Hospital atas telah diterbitkannya izin operasional dari Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

    Dengan telah diterbitkannya izin operasional itu, lanjut Ati, RS Metro Hospital ini telah dapat melayani kesehatan rujukan individu bagi masyarakat Banten dengan berbagai fasilitas yang sudah tersedia.

    “Sehingga saat ini jumlah RS yang terdata di kami yang sebelumnya ada 122 kini bertambah satu menjadi 123 RS. Sedangkan yang untuk RS tipe B ada 21 RS, 7 diantaranya milik Pemda dan sisanya milik swasta,” katanya.

    Ati berharap, keberadaan RS Metro Hospital ini dapat bersinergi dengan pemerintah dan selalu mendukung berbagai program prioritas pemerintah dalam bidang kesehatan, utamanya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

    “Kita bersama-sama bergandengan tangan, agar terwujud layanan kesehatan yang berkualitas, bermutu yang diberikan kepada masyarakat. Karena dengan sehat kita bisa terus menjalankan aktivitas yang bermanfaat buat seluruh masyarakat Banten,” harapnya.

    Selain Kepala Dinkes Provinsi Banten, turut hadir pula dalam peresmian itu Kepala Dinas Penanam Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Mahdani serta segenap jajaran direksi Metro Hospital Grup. (Red/rlls)