Tag: #MenujuPelayananKelasDunia

Mediakawasan.id, Kabupaten Badung – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menginginkan adanya modernisasi dan penguatan terhadap seluruh Kantor Pertanahan (Kantah). Hal ini disampaikan saat mengunjungi Kantah Kabupaten Badung, Bali pada Kamis (13/06/2024).

“Kantah Kabupaten Badung ini termasuk yang sudah bagus, tetapi di tempat lain tidak semuanya sudah seideal ini. Inilah yang menjadi tantangan Kementerian ATR/BPN,” kata Menteri ATR/Kepala BPN kepada awak media.

Penyimpanan warkah yang jumlahnya terus bertambah menjadi salah satu tantangan bagi Kantah. Dikatakan Menteri AHY, upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut ialah melalui digitalisasi.

“Sambil kita melakukan alih media dengan merubah dokumen fisik menjadi elektronik, tetap butuh waktu masa transisi untuk penyimpanan. (Dokumen) ini kan harus aman betul, jangan sampai rusak karena cuaca atau hilang dan sebagainya,” tutur Menteri AHY.

Diharapkan, ada anggaran yang dapat dialokasikan untuk bisa merenovasi Kantah-Kantah agar dokumen pertanahan bisa tersimpan dengan baik.

Adapun dalam kunjungannya kali ini, Menteri ATR/Kepala BPN berkesempatan menyapa masyarakat yang sedang memperoleh layanan pertanahan. Selain itu, ia juga meninjau dan menyapa pegawai-pegawai yang bekerja di Kantah Kabupaten Badung.

Menteri AHY pada kesempatan ini didampingi oleh Pembina IKAWATI ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono; sejumlah Staf Khusus dan Tenaga Ahli; Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali. (Red/rlls))

Mediakawasan.id, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan pertemuan dengan insan pers di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (07/06/2024). Insan pers yang hadir pada media gathering kali ini antara lain pemimpin redaksi dan reporter yang berasal dari sekitar 150 media nasional

Pertemuan ini dalam rangka 100 hari kerja AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Februari silam. Selain menjadi momen silaturahmi, pertemuan ini dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi dan capaian Kementerian ATR/BPN kepada publik.

“Saya pada kesempatan yang baik ini memang sudah meniatkan sejak awal, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas institusi pemerintah sekaligus pelayan publik, kita harus melaporkan kepada rakyat apa yang dikerjakan, apa yang menjadi tugas, pokok, dan fungsi, serta apa yang menjadi peluang dan tantangan yang kita hadapi selama ini,” kata Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN menceritakan momen apa saja yang terjadi selama 100 hari ia menjabat, termasuk memastikan berjalannya program prioritas Kementerian ATR/BPN. Kepada awak media yang hadir ia mengungkapkan bahwa sedikitnya ada tiga arahan Presiden Joko Widodo yang menjadi prioritas kerjanya.

Ketiga arahan itu antara lain penerapan sertipikasi tanah elektronik agar lebih masif, melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 terkait pemberian hak atas tanah dalam mendukung pelaksanaan carbon trading, dan pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Usai pelantikannya, ia langsung melakukan belanja masalah serta berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal. “Saya melakukan belanja masalah, belajar cepat, karena Bapak/Ibu tahu saya tidak punya ekspertis atau rekam jejak sebelumnya di ATR/BPN. Oleh karena itu, saya wajib belajar cepat sekaligus belanja masalah di kantor maupun di lapangan, dan melakukan berbagai koordinasi dengan lembaga terkait, termasuk dengan kementerian yang terkait dengan urusan Kementerian ATR/BPN,” cerita Menteri AHY.

Selanjutnya, Menteri AHY memaparkan capaian kinerja yang telah direalisasi dalam kurun waktu 100 hari kerja. Adapun capaian lainnya yang disampaikan antara lain upaya penataan ruang, progres PTSL, hingga progres Kabupaten/Kota Lengkap.

Hal lain yang ia sampaikan, yaitu terkait percepatan implementasi Sertipikat Tanah Elektronik, percepatan program Reforma Agraria, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, upaya pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, hingga penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. “Mudah-mudahan ini bisa dicatat dan disampaikan ke publik secara luas,” turut Menteri AHY.

Secara khusus ia mengatakan kepada awak media yang hadir untuk menyosialisasikan secara masif terkait penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik, terutama keuntungan yang didapat oleh masyarakat dengan sertipikat tersebut. “Penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik, saya mohon tolong bantu sosialisasikan agar masyarakat semakin memahami ada layanan Sertipikat Tanah Elektronik. Dengan demikian, lebih banyak yang datang ke Kantor Pertanahan untuk mengurus Sertipikat Tanah Elektronik,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Terakhir, Menteri AHY memaparkan terkait rencana kerja 100 hari ke depan. Ia berharap dengan dukungan dari rekan-rekan media, Kementerian ATR/BPN tetap konsisten dalam menjalankan program prioritas. “Mudah-mudahan jangan sampai ada downtime, terus kencang, semangat, dan peran dari teman media sebagai pilar akuntabilitas dan transparansi publik, mudah-mudahan terus memberikan masukan termasuk support agar program kami bisa semakin diterima dengan baik oleh masyarakat,” pungkasnya.

Usai pemaparan, dilakukan sesi tanya jawab dengan rekan media yang diikuti dengan ramah-tamah. Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus; Kepala Badan Bank Tanah; para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Tenaga Ahli. Hadir secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia. (Red/rlls)

Mediakawasan.id, Pekanbaru – Di tengah kunjungannya saat mendampingi Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Pekanbaru-Padang Ruas Bangkinang-Pangkalan Seksi Bangkinang-XIII Koto Kampar, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan mengantar kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat Tebing Tinggi Okura di Kota Pekanbaru, Jumat (31/05/2024).

Ketika Menteri AHY menuju lokasi penyerahan sertipikat ke rumah-rumah warga, hujan deras mengguyur Kota Pekanbaru, termasuk jalan yang dilaluinya. Jalan yang dilewati ini masih berupa tanah dan akibat hujan deras maka jalanan menjadi licin serta berlumpur, sehingga sulit untuk dilalui mobil pada umumnya.

Akibat genangan lumpur tersebut, mobil yang ditumpangi Menteri AHY tidak dapat melintas. Untuk itu, ia berganti kendaraan, sehingga dapat melintas di jalan yang lebih banyak rintangannya.

Sepanjang jalan menuju lokasi juga dinilai Menteri AHY sangat menarik. Perjalanannya dipenuhi dengan pemandangan kebun sawit yang subur dan rimbun, serta terlihat aktivitas warga yang sedang berkebun memetik buah sawit. Hingga akhirnya ia tiba di lokasi penyerahan sertipikat tanah di Kelurahan Tebing Tinggi Okura.

Sesampainya di lokasi, Menteri AHY menjadi sorotan dan sudah ditunggu oleh warga sekitar. Terdengar sorakan dari warga yang ingin berfoto dengannya. Momentum ini digunakan oleh warga Kelurahan Tebing Tinggi Okura untuk foto bersama Menteri AHY ditengah kebun. Melihat antusias warga, Menteri AHY pun melayani permintaan warga untuk foto bersama.

Di Kelurahan Tebing Tinggi Okura ini, Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan sertipikat tanah yang telah dinanti masyarakat sejak 17 tahun lalu. Ia juga menyerahkan sertipikat tanah wakaf dan sertipikat hasil Konsolidasi Tanah yang merupakan suatu kegiatan menata kawasan masyarakat yang awalnya tidak beraturan menjadi lebih teratur dengan menggeser, menggabungkan, memecahkan, menghapuskan, dan mengubah hak yang dimiliki untuk digunakan sebagai fasilitas sosial atau umum seperti jalan, taman, dan fasos fasum lainnya.

Di hadapan masyarakat, Menteri AHY mengingatkan kembali akan pentingnya sertipikat tanah. Terlebih lagi bagi masyarakat Tebing Tinggi Okura yang sudah menempati lokasi tersebut selama belasan tahun.

“Tanah makin lama makin tinggi nilainya. Karena makin tinggi, banyak yang ingin punya tanah tapi sulit mendapatkan tanah. Oleh sebab itu, jangan sampai Bapak/Ibu yang sudah punya tanah tapi tidak punya sertipikat,” ujar Menteri AHY.

Masyarakat Tebing Tinggi Okura dulunya merupakan warga yang menempati tepian Sungai Siak yang direlokasi pada tahun 2008. Relokasi dilakukan karena pada wilayah sebelumnya sering terjadi banjir dan mengalami abrasi.

Berkat dukungan dan kerja sama pemerintah daerah, akhirnya warga ditempatkan di Tebing Tinggi Okura dan diberikan hunian. Hingga akhirnya saat ini memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah yang diantar secara langsung oleh Menteri AHY.

Kegiatan penyerahan sertipikat tanah secara door to door ini sudah sering dilakukan oleh Menteri AHY sejak awal menjabat pada Februari lalu. Bahkan sehari setelah dilantik, Menteri AHY diajak Presiden Joko Widodo untuk meresmikan bendungan. Di sela waktu mendampingi presiden, ia juga manfaatkan momen itu untuk mengantarkan sertipikat tanah kepada masyarakat Kota Manado. (Red/rlls)

Mediakawasan.id, Riau – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hadir bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo meresmikan Tol Pekanbaru-Padang, ruas Bangkinang-XIII Koto Kampar, Jumat (31/05/2024).

Selesainya ruas Tol Bangkinang-XIII Koto Kampar tidak terlepas dari peran serta Kementerian ATR/BPN dalam proses pengadaan tanahnya. Untuk tol sepanjang 24,7 km ini pengadaan tanahnya dikerjakan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau dengan jumlah pengadaan mencakup 1.209 bidang tanah seluas 309,93 hektare.

Dengan diresmikannya ruas tol ini, Presiden RI berharap infrastruktur bisa digunakan dan bisa meningkatkan perekonomian daerah. Sebelumnya, jalan tol telah diuji coba pengoperasiannya secara fungsional selama mudik lebaran 2024 lalu.

Hadir mendampingi Presiden RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Turut hadir dalam peresmian, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Embun Sari.(Red/*)

Mediakawasan.id, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional siap mendukung implementasi teknologi pemerintahan (Government Technology/ GovTech) dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). “Sebelumnya Kementerian ATR/BPN ini tidak termasuk dalam sembilan kementerian penyedia aplikasi prioritas, tapi kemarin tanggal 24 Mei untuk pertama kali kami diundang. Tentunya kami ingin menyukseskan juga, mengintegrasikan, utamanya layanan Sertipikat Tanah Elektronik,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Bogor). Pernyataan ini disampaikan usai mengikuti Rapat Persiapan Peluncuran GovTech Indonesia bersama sejumlah Kepala Lembaga dan Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sabtu (25/05/2024).

Sertipikat elektronik merupakan salah satu inovasi Kementerian ATR/BPN agar tugas dan fungsi pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien, sekaligus bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat Indonesia. “Karena ini (Sertipikat Tanah Elektronik, red) menjadi perhatian besar dari Bapak Presiden Jokowi dan juga manfaatnya sangat baik untuk masyarakat,” ungkap Menteri AHY.

“Kami akan lakukan percepatan, sehingga bisa catch up dengan kementerian lainnya dan mudah-mudahan bisa segera menghadirkan layanan elektronik yang dibutuhkan melalui portal INA Digital ini,” tambah Menteri ATR/Kepala BPN.

“Saya kira Kementerian ATR/BPN menjadi kunci karena OSS (Online Single Submission) itu nanti banyak bertumpu di ATR/BPN. Saya titip betul soal hal ini,” ungkap Menko Marves yang memimpin rapat koordinasi secara daring.

Dalam menggerakkan transformasi digital, Pemerintah Indonesia juga memastikan keterpaduan antar layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai platform. Upaya itu diwujudkan dengan membentuk Government Technology (GovTech) Indonesia. Selain itu, Presiden juga sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 guna mengakselerasi transformasi layanan prioritas di berbagai sektor pemerintahan.

Perpres ini menetapkan sembilan sektor/ lembaga penyedia sebagai sistem prioritas yang akan dikembangkan dan diselenggarakan secara terpadu. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjadi tambahan terbaru sebagai penyedia sistem prioritas yang nantinya masuk dalam portal INA Digital. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Kementerian ATR/BPN segera berkoordinasi terkait upaya memadukan layanan digital nasional yang tengah dilakukan ini.

Selain Kementerian ATR/ BPN, sembilan kementerian/ lembaga yang menjadi sistem prioritas adalah Kementerian Dikbudristek; Kementerian Kesehatan; Kementerian Sosial; Kementerian Kominfo; Kementerian Keuangan; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian PANRB; Kementerian PPN/Bappenas; serta Kepolisian Republik Indonesia.

Sebagai informasi, kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran GovTech Indonesia rencananya akan diselenggarakan bersama pada Senin, 27 Mei 2024 di Istana Negara, Jakarta. Hadir untuk membuka langsung rangkaian kegiatan tersebut, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. (Red/rlls)