Tag: KPK

  • Libatkan KPK, Pemkot Tangsel Perkuat Pengendalian Gratifikasi hingga Tingkat Kelurahan

    Libatkan KPK, Pemkot Tangsel Perkuat Pengendalian Gratifikasi hingga Tingkat Kelurahan

    Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Inspektorat menghadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi yang diikuti oleh perangkat daerah hingga 54 kelurahan se-Kota Tangerang Selatan.

    Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas diterbitkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah mengenai aturan, batasan, serta mekanisme pelaporan gratifikasi.

    Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menyampaikan bahwa kehadiran seluruh kelurahan dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen bersama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

    “Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah untuk mewujudkan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang bersih dan berintegritas,” ujar Benyamin pada Selasa (10/03/2026).

    Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan berbagai kriteria gratifikasi yang perlu dipahami oleh para perangkat daerah. Seseorang dinyatakan menerima gratifikasi apabila menerima pemberian yang melebihi batas nilai yang diatur dan tidak melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

    Dalam regulasi tersebut ditetapkan bahwa batas nilai pemberian adalah sebesar Rp1.500.000. Setiap penerimaan di atas nilai tersebut wajib dilaporkan.

    Inspektur Kota Tangerang Selatan, Achmad Zubair, menambahkan bahwa meskipun nilai pemberian berada di bawah batas tersebut, apabila berkaitan dengan jabatan, maka tetap wajib dilaporkan.

    “Meski nilainya di bawah aturan, kalau itu karena jabatan, pasti diambil. KPK memiliki tim khusus untuk menilai setiap laporan yang masuk,” tegas Achmad.

    UPG Hadir Sejak Awal Berdirinya Inspektorat

    Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Inspektorat Kota Tangerang Selatan bukanlah entitas baru. UPG telah hadir sejak awal berdirinya Inspektorat dan berfungsi sebagai pintu pertama pelaporan gratifikasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

    Mekanisme pelaporannya pun telah berjalan. OPD yang menerima pemberian yang diduga berkaitan dengan jabatan wajib melaporkannya kepada Inspektorat. Selanjutnya, Inspektorat akan melakukan penilaian awal sebelum meneruskan laporan tersebut kepada KPK.

    Apabila KPK memutuskan bahwa penerimaan tersebut merupakan milik negara, maka aset tersebut akan dikembalikan kepada negara melalui KPK. Lembaga tersebut juga memiliki tim khusus yang bertugas menilai setiap laporan gratifikasi yang masuk.

    Tidak hanya di tingkat Inspektorat, setiap Unit Pelaksana Daerah (UPD) juga diwajibkan memiliki UPG masing-masing.

    “Setiap OPD wajib memiliki UPG. Nanti kami cek kembali mana saja yang belum,” ujar Zubair.

    Dengan struktur tersebut, pelaporan gratifikasi diharapkan dapat berjalan secara sistematis, mulai dari tingkat OPD hingga ke Inspektorat.

    Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berharap dapat meningkatkan pemahaman aparatur mengenai bahaya gratifikasi sekaligus memperkuat budaya pelaporan sebagai bagian dari upaya membangun birokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas.

    Bagi ASN yang masih ragu terhadap suatu penerimaan, UPG Inspektorat Kota Tangerang Selatan juga terbuka untuk memberikan layanan konsultasi. (Red/*)

  • Diberi iPhone 17 Pro Max, Kapolres Tangsel Lapor Gratifikasi ke KPK

    Diberi iPhone 17 Pro Max, Kapolres Tangsel Lapor Gratifikasi ke KPK

    Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Kapolres Tangerang Selatan menunjukkan komitmen tegas terhadap integritas dengan melaporkan penerimaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Gratifikasi yang dilaporkan berupa satu unit iPhone 17 Pro Max serta tongkat Kapolres.

    Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti KPK dengan menetapkan status kepemilikan barang.

    Hasilnya, iPhone 17 Pro Max ditetapkan sebagai milik negara, sementara tongkat Kapolres dikelola oleh instansi.

    Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Pimpinan KPK Nomor 209 Tahun 2026 tanggal 28 Januari 2026 tentang Penetapan Status Gratifikasi.

    Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo mengatakan pelaporan gratifikasi ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan sekaligus komitmen pribadi dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan kepolisian.

    “Pelaporan ini adalah wujud komitmen kami dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya gratifikasi, serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” katanya kepada disaat.id, Jumat 6 Februari 2026.

    Pelaporan gratifikasi diatur dalam Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

    Aturan tersebut menegaskan bahwa setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkannya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak diterima.

    Dengan melaporkan penerimaan iPhone dan tongkat tersebut, Kapolres Tangsel dinilai telah menjalankan kewajiban hukum sekaligus memperkuat budaya antikorupsi di internal kepolisian.

    Perkuat Integritas Polri

    Langkah AKBP Boy Jumalolo juga disebut sebagai bagian dari upaya Polres Tangerang Selatan dalam menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

    Pelaporan gratifikasi ini diharapkan menjadi contoh bagi seluruh anggota Polri dan aparatur negara agar tidak ragu melaporkan setiap pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

    Dengan mekanisme pelaporan yang terbuka, Polri berupaya memastikan setiap bentuk pelayanan kepada masyarakat berjalan bersih, profesional, dan bebas dari praktik koruptif. (Red/*)

    Sumber: DISWAY.ID

  • Gandeng KPK, Pemkot Tangsel Perkuat Pencegahan Korupsi Lewat Program Keluarga Berintegritas

    Gandeng KPK, Pemkot Tangsel Perkuat Pencegahan Korupsi Lewat Program Keluarga Berintegritas

    Mediakawasan.id, Ciputat – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembinaan keluarga berintegrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam membangun budaya antikorupsi yang dimulai dari lingkungan keluarga.

    Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menegaskan, pembinaan keluarga berintegritas harus menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.

    “Pemahaman keluarga berintegritas ini harus menjadi bagian integral dalam upaya mencegah korupsi di Tangerang Selatan. Pencegahan harus dimulai dari lingkaran terdekat, yaitu keluarga,” ujar Benyamin dalam kegiatan Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas oleh KPK di Ruang Blandongan, Puspemkot Tangsel, Rabu (4/2/2026).

    Menurut Benyamin, keluarga memiliki peran besar dalam membangun kesadaran moral dan integritas ASN. Ia menilai, lingkungan keluarga dapat menjadi pengingat awal agar seseorang tetap berpegang pada prinsip kejujuran dan tanggung jawab.

    Ia mencontohkan, peran pasangan dalam keluarga dapat menjadi pengingat sederhana namun bermakna, terutama dalam menjaga transparansi keuangan.

    Benyamin bahkan membagikan pengalaman pribadinya sebagai bentuk komitmen terhadap integritas.

    “Saya sudah tiga kali menikahkan anak, seluruh sumbangan yang diterima dilaporkan terlebih dahulu ke KPK. Setelah ada klarifikasi, baru digunakan. Bahkan pada pernikahan anak keempat, kami memutuskan tidak menerima hadiah. Ini bagian dari upaya menjaga integritas,” jelasnya.

    Benyamin menilai, pembangunan bangsa tidak hanya dilakukan melalui pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan karakter yang berlandaskan moral dan integritas.

    Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Dion Hardika Sumarto, mengapresiasi komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mendukung program keluarga berintegritas.

    Ia menyampaikan, penguatan integritas ASN tidak dapat dilepaskan dari peran keluarga sebagai fondasi utama pembentukan karakter. Menurutnya, budaya integritas yang tumbuh di lingkungan keluarga akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

    “Kami mengapresiasikan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pak Wali Kota juga langsung memberikan arahan terkait program Keluarga Berintegritas yang pada intinya kita mengharapkan kinerja ASN yang didukung dari lingkungan terkecilnya, dari fondasi awalnya keluarga, bisa kemudian menerapkan integritas ini di lingkungan kerja juga,” ujarnya.

    Dalam kegiatan tersebut, KPK juga memberikan pemahaman terkait tindak pidana korupsi kepada peserta. Program ini diikuti oleh ratusan ASN bersama pasangan masing-masing dan direncanakan akan terus diperluas ke lebih banyak pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

    Melalui program tersebut, Pemkot Tangsel berharap nilai integritas tidak hanya menjadi budaya kerja, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan keluarga ASN, sehingga upaya pencegahan korupsi dapat berjalan lebih kuat dan berkelanjutan. (Red/*)

  • KPK Apresiasi Skor Pencegahan Korupsi Tangsel Tertinggi, Benyamin: Pengawasan Harus Melekat di Setiap Perangkat Daerah

    KPK Apresiasi Skor Pencegahan Korupsi Tangsel Tertinggi, Benyamin: Pengawasan Harus Melekat di Setiap Perangkat Daerah

    Mediakawasan.id, Ciputat – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) terus memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

    Hal itu ditegaskan oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintah Daerah Kota TANGSEL- Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IKPD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025 di Puspemkot Tangsel, Selasa (14/10/2025).

    Benyamin menjelaskan, ada delapan area utama yang menjadi fokus penguatan pencegahan korupsi. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pengawasan di setiap tahapan manajemen pemerintahan.

    “Ini akan menjadi catatan dan perhatian kita untuk meningkatkan kualitas-kualitas, penanganan pelayanan publik dan sebagainya,” ujarnya.

    Tidak hanya itu, Pemkot Tangsel juga diminta untuk melakukan peningkatan peran inspektorat agar lebih proaktif, bukan hanya memeriksa tapi juga mengawasi sejak tahap perencanaan sampai evaluasi.

    Namun, Benyamin menegaskan, pengawasan bukan hanya tanggung jawab inspektorat, tetapi juga melekat di setiap Perangkat Daerah secara berjenjang, mulai dari pengguna anggaran hingga pelaksana di lapangan.

    “Pengawasan itu bukan hal yang terpisah dari pemeriksaan. Itu harus melekat di setiap perangkat daerah sejak awal. Saya berharap peran itu bisa ditingkatkan dan ada pemahaman yang lebih baik daripada teman-teman terkait peningkatan pencegahan korupsi,” tambahnya.

    Benyamin juga menyoroti pentingnya peningkatan skor indeks pencegahan korupsi seperti MCP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), namun tidak hanya berfokus pada nilai angka semata.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Wilayah III Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, memberikan apresiasi terhadap capaian Pemkot Tangsel dalam pelaksanaan delapan area pencegahan korupsi yang dinilai cukup baik dari tahun sebelumnya.

    “Kalau tidak salah, di Tangsel ini kemarin skornya paling tinggi, makanya saya berikan apresiasi kepada Pak Wali Kota Benyamin ini, yang tidak hentinya mengerjakan kebajikan untuk Kota Tangerang Selatan,” kata Bahtiar.

    Ia berharap Pemkot Tangsel terus melakukan mempertahankan penilaian yang positif, dan menekankan pentingnya integritas dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan KPK dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih.

    “Tapi sekali lagi, saya berharap atas pencapaian ini jangan hanya sekedar mengejar kuantiti skor, tapi betul-betul nyata kebermanfaatan masyarakat,” tambahnya. (Red/*)

  • KPK Tangkap Wamenaker Noel, LBH Keadilan Pertanyakan Komitmen Antikorupsi Prabowo

    KPK Tangkap Wamenaker Noel, LBH Keadilan Pertanyakan Komitmen Antikorupsi Prabowo

    ​Mediakawasan.id, Jakarta – Ketua Pengurus Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan) Abdul Hamim Jauzie, menyebut penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melahirkan pertanyaan publik atas komitmen antikorupsi Presiden Prabowo Subianto.

    Hamim menilai, tindakan tegas yang diambil pemerintah akan menjadi tolok ukur keseriusan dalam pemberantasan korupsi di masa mendatang. “Presiden Prabowo harus membuktikan janjinya untuk tidak pandang bulu, copot segera Noel dari jabatannya sebagai Wamenaker sebelum Noel mengundurkan diri tegasnya.

    ​Menurut Hamim penangkapan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat Kabinet Merah Putih baru berusia 10 bulan. Namun, ia juga melihatnya sebagai sinyal positif bahwa KPK masih memiliki taring untuk menindak korupsi di lingkaran kekuasaan. “Ini momentum bagi KPK untuk kembali menunjukkan independensinya, terlepas dari segala kritik yang pernah dialamatkan,” tambahnya.

    ​Lebih lanjut, Hamim meminta pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memperkuat sistem pencegahan korupsi. Penting untuk seger mengesahkan RUU Perampasan Aset yang hingga kini belum ada kejelasan. Menurutnya, regulasi tersebut sangat penting untuk memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera.

    ​LBH Keadilan berharap kasus ini menjadi momentum bagi Presiden Prabowo untuk menata ulang sistem rekrutmen pejabat publik yang lebih berbasis pada integritas dan kapabilitas. “Tidak cukup hanya berjanji, tetapi harus ada langkah konkret untuk memastikan pejabat yang dipilih benar-benar bersih dari potensi korupsi,” tutup Hamim. (Red/*)

  • Pemkot dan DPRD Tangsel Teken Komitmen Antikorupsi Bersama KPK

    Pemkot dan DPRD Tangsel Teken Komitmen Antikorupsi Bersama KPK

    Mediakawasan.id, Banten- Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) memperkuat langkah pemberantasan korupsi, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel menandatangani komitmen antikorupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie didampingi Wakil Wali Kota Pilar Saga Ichsan, dan Ketua DPRD Tangsel Abdul Rasyid, di Aula Pendopo Gubernur Banten, Serang, Selasa (12/08/2025).

    “Pemerintahan yang bersih adalah fondasi utama bagi pelayanan publik yang berkualitas. Kami berkomitmen penuh untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Benyamin.

    Acara ini dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama, serta jajaran kepala daerah se-Banten.

    Komitmen tersebut memuat sejumlah poin penting, antara lain penguatan integritas kelembagaan, transparansi dalam pelaksanaan tugas, serta pengawasan ketat terhadap perencanaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    “Mari kita jaga dan upayakan bersama dengan seluruh stakeholder tentunya untuk saling menguatkan dalam pemberantasan korupsi dari akar rumput,” ucapnya.

    Benyamin juga menegaskan akan terus meningkatkan kapasitas aparat pengawas internal pemerintah daerah untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

    Penandatanganan ini menjadi wujud nyata sinergi antara Pemkot Tangsel dan KPK dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Red/*)

  • Benyamin Tegaskan Komitmen Antikorupsi di Rakor KPK: Tangsel Siap Bersinergi

    Benyamin Tegaskan Komitmen Antikorupsi di Rakor KPK: Tangsel Siap Bersinergi

    Mediakawasan.id, Jakarta – Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel saat menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta, Kamis (10/7/2025).

    Acara tersebut menjadi forum penting dalam menyatukan langkah antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga penegak hukum dalam mencegah, serta memberantas praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.

    “Pencegahan korupsi ini tidak bida dilakukan sendiri. Butuh sinergi yang kuat antar-instansi dan pengawasan yang aktif dari masyarakat,” ujar Benyamin.

    Benyamin menilai pertemuan ini sangat relevan untuk memperkuat integritas dan akuntabilitas di pemerintahan daerah.

    Ia menyampaikan, Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus berkomitmen menegakkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.

    “Kita selalu mengupayakan untuk melakukan yang terbaik demi masyarakat di Tangerang Selatan, baik dari sisi layanan publik, hingga terkait anggaran yang kita buat sangat transparan,” jelasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua KPK Johanes Tanak menegaskan, pentingnya pengelolaan anggaran publik secara cepat bertanggung jawab.

    “Anggaran yang diperoleh dari rakyat harus dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat, bangsa, dan negara,” jelasnya.

    Johanis juga menyampaikan keprihatinan terhadap masih maraknya praktik korupsi di Indonesia, meski berbagai langkah penindakan dan pencegahan telah dilakukan.

    Ia menyoroti Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih rendah, yakni 34 pada tahun 2022 dan 2023 hanya naik menjadi 37 pada tahun 2024.

    “Tetapi sayang masih terlalu banyak yang kurang menyadari tentang hal ini, sehingga masih banyak yang melakukan korupsi dalam menjalankan tugasnya. Ini memberikan gambaran bahwa korupsi di Republik Indonesia ini sangat tinggi,” ujarnya. (Red/*)

  • Keren! UMN Bikin Film Bareng KPK

    Keren! UMN Bikin Film Bareng KPK

    Mediakawasan.id, Tangerang– Universitas Multimedia Nusantara (UMN) berkolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Film Dokumenter Anti Gratifikasi Inspiratif. Film ini diproduksi dosen dan mahasiswa lintas prodi UMN, yakni Film UMN dan Digital Jurnalistik UMN.

    “Bersama dengan UMN, kita sampaikan ke masyarakat bahwa inilah cara memberantas korupsi dari hal yang kecil-kecil,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.

    Film dokumenter ini mengangkat kisah inspiratif tentang lima insan penggerak antigratifikasi. Lima tokoh inspiratif itu berasal dari Unit Pengendalian Gratifikasi, antara lain Musdalipa di Pangkajene, Rifqi Abdillah di Probolingo, Budi Ali Hidayat di Cimahi, Achmad Nasution di Boyolali, dan Badrul di Sumenep.

    “Ini jadi salah satu medium kreatif yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang menarik, imersif yang mampu menanamkan prinsip antigratifikasi secara lebih transparan dan menarik,” ujar Dekan Fakultas Seni dan Desain Muhammad Cahya Mulya Daulay.

    Salah satu dosen Film UMN yang terlibat dalam produksi film ini, Petrus Damiami Sitepu menyebut karya dokumenter tersebut akan jadi bahan sosialisasi oleh Jaringan Pencegahan Korupsi (JAGA) KPK di seluruh provinsi Indonesia. Ia pun berharap film ini dapat menginspirasi masyarakat untuk tidak menerima gratifikasi yang menjadi akar korupsi.

    Pada Kamis (25/8), kisah-kisah setiap insan inspiratif itu tayang secara perdana di Lecture Theater UMN. Totalnya jadi lima judul film: “Integer”, “Boyolali Terseyum”, “Rumah Kejujuran”, “Uang Nikah”, “Jalan Kebaikan”. Jajaran KPK hingga mahasiswa UMN turut meramaikan pemutaran perdana film dokumenter ini.

    Bersamaan itu pula dilaksanakan penekenan Nota Kesepahaman (MoU) antara UMN dan KPK. Proses itu diwakilkan oleh Dekan Fakultas Seni dan Desain Muhammad Cahya Mulya Daulay dan Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Herda Helmijaya.

    Kerja sama ini akan membuka banyak peluang bagi mahasiswa UMN, salah satunya magang di KPK. Di sisi lain, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan manfaat kolaborasi ini juga dapat terus berkembang. Hingga kini, UMN dan KPK telah menggarap proyek video sebanyak dua kali. Sebelumnya, UMN juga pernah membantu pembuatan video untuk aplikasi JAGA KPK pada 2017. (Red/*)