Media Kawasan

Tag: Kementerian ESDM

  • PLN Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Implementasi Program Listrik Desa

    PLN Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Implementasi Program Listrik Desa

    Mediakawasan.id, Jakarta – Sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mempercepat pemerataan akses listrik, PT PLN (Persero) terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Alignment Forum Program Listrik Desa, Senin (13/7). Upaya pemerataan tersebut turut didukung Pemerintah yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026. Sinergi pemerintah dan PLN ini pun mendapat apresiasi dari sejumlah kepala daerah yang merasakan percepatan penyediaan akses listrik bagi masyarakat di wilayahnya.

    Forum tersebut mempertemukan pemerintah sebagai regulator, kejaksaan sebagai fungsi pengawasan dalam penegakan hukum, pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, asosiasi, serta mitra kerja PLN. Melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan menyelaraskan langkah, memperkuat tata kelola, dan mempercepat implementasi Program Listrik Desa di seluruh Indonesia.

    Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ing Tri Winarno, menegaskan bahwa percepatan Program Listrik Desa harus didukung dengan data yang akurat agar pelaksanaannya tepat sasaran. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp10,3 triliun pada tahap pertama tahun 2026 untuk mempercepat pemerataan akses listrik, dengan pelaksanaan yang akan dikawal bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan agar berjalan secara akuntabel.

    “Validasi data menjadi langkah penting agar tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam memperoleh akses listrik. Kami ingin memastikan seluruh lokasi yang memang membutuhkan listrik dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga pelaksanaan Program Listrik Desa benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

    Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pemerataan akses listrik tidak boleh berhenti sebagai komitmen atau target semata, melainkan harus diwujudkan melalui langkah nyata agar seluruh masyarakat dapat menikmati layanan kelistrikan.

    “Kami mengapresiasi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Arahan beliau jelas, yaitu mewujudkan sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ini bukan sekadar komitmen, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata,” ujar Darmawan.

    Menurut Darmawan, Program Listrik Desa tidak hanya membangun jaringan listrik, tetapi juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat ketahanan energi nasional. Karena itu, keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan.

    Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis Kementerian ESDM, Andriah Feby Misna, mengatakan pemerintah bersama PLN telah menyusun roadmap Program Listrik Desa yang terintegrasi dengan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk mempercepat pemerataan akses listrik yang lebih terarah.

    “Kita sudah menyusun roadmap untuk Program Listrik Desa, di mana ini juga kita kombinasikan dengan BPBL atau Batuan Pasang Baru Listrik. Di sini pemerintah bertugas untuk membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu untuk bisa menyambungkan ke jaringan (listrik),” kata Andriah.

    Sejalan dengan komitmen tersebut, implementasi Program Listrik Desa terus menunjukkan progres yang positif. Hingga April 2026, PLN telah merealisasikan penyediaan akses listrik melalui pendanaan APBN di 1.403 lokasi yang telah melayani 40.724 rumah tangga. Sampai dengan akhir tahun 2026, PLN bersama pemerintah menargetkan perluasan program di 2.792 lokasi dengan potensi menjangkau 137.266 calon pelanggan.

    Kolaborasi tersebut mendapat apresiasi dari Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Ia mengatakan jumlah desa yang belum berlistrik di Maluku Utara turun dari sekitar 70 desa pada awal 2025 menjadi 43 desa pada 2026.

    “Kami berharap penyelesaian desa yang menjadi carry over tahun 2025 maupun tambahan Program Lisdes 2026 dapat segera dituntaskan sehingga seluruh desa yang tersisa memperoleh akses listrik. Kami mengapresiasi dukungan PLN,” ujar Sherly.

    Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan kelistrikan melalui kemudahan perizinan dan koordinasi yang erat dengan PLN.

    “Kami siap mendukung percepatan pembangunan kelistrikan di Sulawesi Tengah. Jika ada kendala di lapangan, segera sampaikan kepada pemerintah daerah. Listrik merupakan fondasi penting bagi investasi, pelayanan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Anwar. (Red/rlls)

  • ENTREV dan Kementerian ESDM Mendorong Pentingnya Standarisasi Teknik dan Keselematan Ketenagalistrikan (K2) dalam Ekosistem Kendaraan Listrik

    ENTREV dan Kementerian ESDM Mendorong Pentingnya Standarisasi Teknik dan Keselematan Ketenagalistrikan (K2) dalam Ekosistem Kendaraan Listrik

    Mediakawasan.id, Jakarta – ENTREV bersama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi dan Penyempurnaan Aspek Keselamatan Infrastruktur KBLBB di Indonesia pada 12 Maret 2026 di Jakarta. Melalui forum ini, Direktur Teknik dan Lingkungan, Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Eri Nurcahyanto menyampaikan pentingnya kegiatan ini dengan  menjadikan ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan untuk membahas Identifikasi isu dan tantangan terkait standar teknis dan keselamatan ketenagalistrikan (K2) untuk sistem pengisian daya dan instalasi pendukung, sehingga dapat menjadi masukan terhadap pembaharuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 tahun 2023 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sekaligus mendorong percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

    Dalam diskusi ini juga terlihat meningkatnya keterlibatan perempuan dalam komunitas kendaraan listrik mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Data komunitas Wuling Electric Vehicle Indonesia (WEVI) hingga 2025 menunjukkan bahwa sekitar seperempat dari total 3.500 anggota komunitas kendaraan listrik merupakan perempuan. Sementara itu, mayoritas lainnya masih didominasi laki-laki. Meski demikian, angka tersebut menandakan bahwa minat dan peran perempuan dalam ekosistem kendaraan listrik terus tumbuh, baik sebagai pengguna aktif maupun sebagai penggerak komunitas. Dan upaya peningkatan kesadaran K2 jelas perlu menyasar ke perempuan.

    ENTREV melihat perkembangan ini sebagai momentum penting untuk terus memperkuat partisipasi perempuan. Kehadiran perempuan dalam komunitas kendaraan listrik tidak hanya memperkaya perspektif dalam pengembangan ekosistem, tetapi juga mendorong lahirnya ruang diskusi tentang kenyamanan dan keselematan yang lebih inklusif serta kolaborasi yang lebih luas di tengah masyarakat.

    Nasrullah Salim, National Project Manager ENTREV menyatakan bahwa “Partisipasi perempuan dalam komunitas kendaraan listrik menunjukkan bahwa transformasi menuju mobilitas yang lebih ramah lingkungan semakin diterima oleh berbagai kalangan. Kami melihat perempuan tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai penggerak yang mampu menghadirkan perspektif baru dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan dapat diberdayakan dalam kampanye yang berhubungan dengan standarisasi teknik dan keselamatan ketenagalistrikan (K2) .

    “Semakin banyak perempuan yang terlibat, semakin kuat juga fondasi komunitas kendaraan listrik di Indonesia. Kami percaya, keterlibatan yang inklusif akan mempercepat terwujudnya ekosistem mobilitas listrik yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat luas,” tutup Nasrullah Salim. (Red/rlls)

  • Kontribusi Indonesia dalam Penyusunan Standar International Carbon Capture Storage

    Kontribusi Indonesia dalam Penyusunan Standar International Carbon Capture Storage

    Mediakawasan.id, Jakarta – Seperti diketahui bersama, dunia saat ini termasuk Indonesia sedang menghadapi tantangan global yakni perubahan iklim. Emisi karbon telah menjadi isu global karena dianggap menjadi penyebab percepatan pemanasan global. Terlebih, pada 2023, melansir berita dari laman detik.com, berdasarkan Laporan Iklim Internasional, diketahui umat manusia melepaskan setidaknya 40,6 miliar ton karbon dioksida ke atmosfer pada 2023. Jumlah tersebut meningkat 1,1 persen dari tahun 2022. Jika ditambah dengan emisi yang dihasilkan oleh perubahan penggunaan lahan, termasuk penggundulan hutan, maka total karbon dioksida yang dilepaskan mencapai 45,1 miliar ton pada 2023.

    Untuk mengurangi dampak perubahan iklim tersebut salah satu solusinya melalui penangkapan, pemanfaatan dan penyimpanan karbon (carbon capture, utilization and storage/CCUS). Ini merupakan salah satu metode untuk mengurangi emisi karbon dioksida (CO2). Oleh karena itu, awal tahun ini Pemerintah RI telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon/Carbon Capture Storage (CCS) yang berlaku sejak tanggal 30 Januari 2024. Peraturan tersebut memuat ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan CCS.

    Tahun lalu, Kementerian ESDM juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 yang mengatur berbagai ketentuan mengenai kegiatan terkait CCS dan CCUS pada kegiatan usaha hulu migas. Selain itu juga telah terbit Peraturan Presiden No. 98 tahun
    2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon yang di dalamnya juga mengatur tentang perdagangan karbon. Penjabaran operasionalisasi kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 21 tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan
    Nilai Ekonomi Karbon.

    Terkait Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, disebutkan bahwa lembaga validasi dan/atau verifikasi yang melakukan kegiatan validasi dan/atau verifikasi dalam rangka Nilai Ekonomi Karbon (NEK) harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Saat ini telah ada 7 Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) yang diakreditasi KAN, dimana 5 LVV di antaranya telah diakreditasi untuk lingkup NEK.

    “Dalam usaha mempercepat pengurangan emisi agar mencapai target Net Zero Emissions (NZE), standar memainkan salah satu peran yang cukup strategis,” ujar Plh. Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), yang juga merupakan Deputi Bidang Pengembangan Standar, Hendro Kusumo setelah sesi pembukaan The 18th Plenary Meeting and Working Group Meetings of ISO/TC 265 – Carbon dioxide capture, transportation, and geological storage di Jakarta pada Kamis (6/6/2024). Komitmen menjadi tuan rumah pertemuan internasional ini bagian dari dukungan BSN bekerja sama dengan pemangku kepentingan di Indonesia terhadap komitmen pemerintah untuk mencapai Emisi Nol Bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat, khususnya partisipasi dalam menyediakan acuan standar yang dibutuhkan. Di Jakarta, Kamis (6/6/2024)

    Pertemuan internasional ini diselenggarakan dari tanggal 3-7 Juni 2024 dan akan dihadiri oleh para expert internasional yang berasal dari berbagai negara seperti Perancis, Amerika Serikat, Indonesia, Jerman, Malaysia, Mesir, Rusia, Jepang, Republik Korea, Belanda, Australia, Tiongkok, Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Singapura. Selain rangkaian pertemuan di level Working Group dan Pleno Technical Committee dari ISO TC 265, juga dilaksanakan Workshop dengan tema “Sharing Experience on Carbon Distribution and Storage”, dalam rangka untuk mengoptimalkan kemanfaatan kepakaran para expert yang hadir dan berbagi pengalaman serta diskusi dengan para pemangku kepentingan utama di Indonesia.

    Sebagaimana diketahui, ISO/TC 265 telah mengembangkan standar internasional terkait Carbon Capture and Storage. “ISO/TC 265 sampai saat ini telah mempublikasikan 13 standar dan dari 13 standar tersebut, 4 standar diantaranya telah diadopsi menjadi SNI,” ungkap Hendro. Empat standar ISO yang telah diadopsi menjadi SNI melalui Komtek 13-15 Perubahan Iklim, yang memiliki ruangan lingkup yang relevan dengan NEK (karbon), adalah:

    • SNI ISO 27914:2017 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Geological storage;
    • SNI ISO/TR 27915:2017 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Quantification and verification;
    • SNI ISO/TR 27918:2018 Lifecycle risk management for integrated CCS projects; serta
    • SNI ISO/TR 27923:2022 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Injection operations, infrastructure and monitoring.

    Hendro Kusumo meyakini dengan standar memungkinkan interoperabilitas melalui pertukaran data menggunakan rujukan ketentuan cara kerja yang efektif dan efisien, yang memperhatikan keselamatan, keamanan dan pelestarian lingkungan hidup. Standar internasional yang dikembangkan oleh ISO/TC 265 telah melalui proses pembahasan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Technical Barrier to Trade Organisasi Perdagangan Dunia (TBT-WTO). Standar Internasional yang dikembangkan telah melibatkan kontribusi para ahli internasional dari seluruh dunia, yang pada saat yang sama memungkinkan negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk memperoleh transfer pengetahuan mengenai praktik-praktik internasional yang baik dalam bidang tersebut, sekaligus memberikan masukan dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional.

    Terdapat 8 rancangan standar internasional dari ISO/TC 265 sesuai tahapannya, dan akan dibahas dalam pertemuan kali ini, yang terdiri dari:

    • ISO/FDIS 27913 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Pipeline transportation systems
    • ISO/CD 27914 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Geological storage
    • ISO/AWI 27916 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Carbon dioxide storage using enhanced oil recovery (CO2-EOR)
    • ISO/AWI 27917 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Vocabulary — Cross cutting terms
    • ISO/DTR 27926 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Carbon dioxide enhanced oil recovery (CO2-EOR) — Transitioning from EOR to storage
    • ISO/DIS 27927Carbon dioxide capture — Key performance parameters and characterization methods of absorption liquids for post-combustion CO2 capture
    • ISO/CD 27928 Carbon dioxide capture, transportation and geological storage — Performance evaluation methods for CO2 capture plants connected with CO2 intensive plants
    • ISO/DTR 27929 Transportation of CO2 by ship

    Melalui kegiatan sebagai tuan rumah pertemuan internasional ini, diharapkan Indonesia dapat berkontribusi aktif dalam penyusunan rancangan Standar Internasional yang sedang menjadi trend global ini. Selain itu, diharapkan dengan mengetahui perkembangan dinamika yang terjadi dapat menyelaraskan kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya berkenaan dengan dampak berkembangnya isu Carbon Capture and Storage, dan sekaligus merupakan wahana para bagi pemangku kepentingan di Indonesia untuk mengetahui lebih dalam tentang perkembangan penyusunan rancangan standar internasional yang saat ini sedang dikembangkan oleh ISO/TC 265 Carbon dioxide capture, transportation, and geological storage. (Red/rlls)