Tag: kasus begal

  • Kapolda Metro Jaya Memberikan Penghargaan Kepada 2 Prajurit TNI Yang Berhasil Menangkap Begal

    Kapolda Metro Jaya Memberikan Penghargaan Kepada 2 Prajurit TNI Yang Berhasil Menangkap Begal

    Mediakawasan.id, Jakarta- Bertempat di Aula Soedirman, Markas Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta (Makodam Jaya/Jayakarta)

    Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Dr. Moh Fadil Imran, M.Si. memberikan Piagam Penghargaan kepada 2 Prajurit TNI Yonarhanud 10/ABC yang berhasil menangkap Begal di Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada tanggal 7 Mei 2022 lalu.

    Piagam Penghargaan diberikan pada saat acara Apel Komandan Satuan Kodam Jaya T.A. 2022 di Markas Kodam Jaya, yang dihadiri oleh Pangdam Jaya, Pejabat Utama Kodam Jaya, Para Dandim Jajaran Kodam Jaya, Pejabat Utama Polda Metro Jaya, Para Kapolres serta Kapolsek Jajaran Polda Metro Jaya.

    Ucapan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada 2 Prajurit TNI karena telah membantu Kepolisian dalam memberantas kejahatan serta turut menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya.”ucap Fadil”

    Dalam satu tahun setengah menjadi Kapolda Saya merasakan betul kolaborasi lahir bathin antara Polda Metro Jaya dengan Kodam Jaya terjalin begitu kuat, terjalin lebih erat nyata di lapangan, ini adalah sesuatu yang tidak hanya luar biasa tapi juga akan dicatat oleh sejarah bahwa TNI Polri khususnya Polda Metro Jaya Bersama Kodam Jaya begitu konsisten menjaga keamanan. “Jelas Fadil”

    Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran baik Polda Metro Jaya maupun Kodam Jaya atas dedikasi dan pengabdian selama ini khususnya dalam tahapan pengamanan bulan suci Ramadan kemarin Alhamdulillah di Jakarta sangat kondusif tidak ada tawuran tidak ada kejadian menonjol, pengamanan aksi unjuk rasa berhasil dilalui dengan baik, hal tersebut dapat terwujud karena saya dan Pangdam Jaya sudah berkomitmen satu dalam jiwa,” tutup Fadil. (Red/*)

  • Amaq Sinta Apresiasi Polri Berikan Keadilan Lewat SP3 Kasus Begal

    Amaq Sinta Apresiasi Polri Berikan Keadilan Lewat SP3 Kasus Begal

    Mediakawasan.id, NTB – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) perkara Murtede alias Amaq Sinta seorang korban begal yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Menanggapi hal tersebut, Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKNH) Fakultas Hukum Universitas Mataram sekaligus Pengacara Amaq Sinta, Joko Jumadi menyampaikan apresiasi kepada Polri yang telah memberikan asas keadilan kepada Amaq Sinta dalam perkara tersebut.

    “Kami dari BKBH Fakultas Hukum Universitas Mataram, selaku tim kuasa hukum Amaq Sinta mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Kapolri dan Kapolda NTB, yang telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian perkara pidana,” kata Joko dalam tayangan videonya, Minggu (17/4).

    Joko berpandangan bahwa, penanganan proses hukum yang dialami oleh Amaq Sinta sejak awal bergulir telah berjalan sebagaimana asas keadilan dan kemanfaatan hukum. Pasalnya, kata Joko, hal itu tercermin dengan adanya penarikan perkara itu dari Polres Lombok Tengah ke Polda NTB.

    Kemudian setelah diambilalih, kata Joko, Polda NTB juga langsung melakukan gelar perkara khusus bersama dengan para ahli hukum dan memutuskan kasus yang dialami Amaq Sinta dihentikan atau SP3.

    “Khususnya di kasus Amaq Sinta yang telah diambilalih kasus Amaq Sinta dari Lombok Tengah dan mengambil keputusan menghentikan kasus itu melalui SP3. Pembelajaran dari kasus ini adalah peran serta masyarakat sangat dibutuhkan di dalam penanggulangan kejahatan,” ujar Joko.

    Sebelumnya, Kapolda NTB Irjen Djoko Purwanto menjelaskan dari hasil gelar perkara khusus disimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan pembelaan terpaksa sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP.

    “Sehingga tidak ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan materiil,” kata Djoko kepada wartawan, Sabtu 16 April 2022.

    Menurut Djoko, keputusan dari gelar perkara tersebut berdasarkan peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, Pasal 30 tentang penyidikan tindak pidana bahwa penghentian penyidikan dapat dilakukan demi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

    Terkait penanganan perkara Amaq Sinta, Polda NTB dalam proses gelar perkara khusus mengedepankan asas proporsional, legalitas, akuntabilitas dan nesesitas. Dengan tujuan, terwujudnya rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. (Red/*)