Mediakawasan.id, Jakarta- G20 EMPOWER telah berhasil menempatkan isu perempuan dan kesetaraan gender di forum G20 Presidensi Indonesia di sepanjang 2022. Pada puncaknya, isu tersebut juga berhasil dimasukkan sebagai bagian dalam isi deklarasi Pemimpin G20 Presidensi Indonesia. Atas keberhasilan mengangkat isu perempuan dan kesetaraan gender tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia memberikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh stakeholders G20 EMPOWER Indonesia yang telah berkontribusi. Menteri KPPPA, Bintang Puspayoga, menyerahkan sertifikat apresiasi tersebut di Jakarta, Rabu (11/1).
Bintang Puspayoga menyampaikan, “Deklarasi G20 telah membuat kemajuan yang signifikan, di mana negara-negara G20 telah menyepakati dan berkomitmen terhadap pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam pernyataan lengkap tersendiri yang tertuang dalam butir ke-46 komitmen Deklarasi Pemimpin G20 di Bali. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara anggota G20 juga serius menempatkan perempuan sebagai inti dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari kerja keras dari rekan-rekan G20 EMPOWER, para advocates dan pihak-pihak yang telah terlibat dalam menyukseskan terselenggaranya rangkaian kegiatan.”
“Mendengar dari rekan-rekan advocates G20 EMPOWER, banyak program dan kegiatan yang berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Hal itu akan bermanfaat bagi para perempuan dan untuk kami di jajaran KemenPPPA, yang diberikan amanah terkait pemberdayaan perempuan. Oleh karenanya, saya berharap bahwa para advocates G20 EMPOWER ini dapat melanjutkan kiprahnya dengan membuat kepengurusan periodik dan mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan sesuai dengan komitmen perusahaannya masing-masing”, tutur Bintang Puspayoga lebih jauh.
Sejak Desember 2021 hingga November 2022 yang lalu, Indonesia secara resmi memegang kepresidenan pada G20 2022, termasuk di dalamnya G20 EMPOWER. Kementerian PPPA bersama dengan XL Axiata dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), menjadi focal point dalam menjalankan tugas G20 EMPOWER. Salah satu isu penting yang diangkat adalah bagaimana menanamkan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam sektor swasta dan publik.
Ada sebanyak 101 penghargaan yang diberikan kepada 61 advocates, 15 sponsor, dan 25 komite. Selaku advocates G20 EMPOWER Indonesia, antara lain diberikan kepada Country Managing Director Grab Indonesia, Neneng Goenadi, Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini, General Manager PLN Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan PT PLN (Persero), Chairani Rahmatullah, dan Direktur Keuangan PT Pertamina Internasional Shipping, Emma Sri Martini. Selain itu, salah satu perwakilan sponsor yang juga turut hadir menerima apresiasi adalah Chairman and CEO SinarMas Agribusiness & Food Indonesia, Franky Oesman Widjaja. Penghargaan ini, tentunya, diberikan dengan melihat berbagai kontribusi, baik offline maupun online, yang telah diberikan sepanjang pelaksanaan kegiatan G20 EMPOWER Presidensi Indonesia.
Chair G20 EMPOWER Presidensi Indonesia, Yessie D Yosetya, mengungkapkan, “Sebagai working group, G20 EMPOWER telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung peran perempuan dari sisi bisnis, khususnya pengusaha perempuan, dalam upaya penanganan dan penyelesaian isu terkait pemberdayaan perempuan secara global.”
Menurut Yessie, isu mengenai kebangkitan ekonomi perempuan dan perlindungan pada anak atas dampak yang timbul setelah pandemi Covid-19, menjadi salah satu poin penting yang dimasukkan ke dalam Deklarasi Pemimpin G20 di Bali yang lalu. Poin ini tentunya untuk menjawab tantangan dan isu global terkait perempuan, yang perlu mendapatkan perhatian serius.
Sementara itu, Co-Chair G20 EMPOWER Presidensi Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menyampaikan, perjalanan G20 EMPOWER tidak sampai di sini saja, masih banyak tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan secara cepat. Menurutnya, gotong royong yang telah dibangun di sepanjang G20 Presidensi Indonesia kemarin, dapat terus menyala untuk mendorong proses transformasi pemberdayaan ekonomi perempuan dan anak perempuan melalui pendekatan yang inklusif, ambisius, dan berorintasi pada aksi membangun masa depan yang berkelanjutan.
“Kita ingin melihat semakin banyak perempuan yang bisa mengambil peran strategis dalam lingkup pengambil keputusan. Termasuk dalam hal kendali dalam menentukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Ke depannya, peran setiap pihak sangat diharapkan mampu mendorong percepatan peningkatan angka pemberdayaan perempuan secara global,” lanjut Rinawati.
G20 EMPOWER Presidensi Indonesia, akan terus mendorong pelaksanaan rekomendasi yang telah disusun G20 EMPOWER pada tahun 2022 yang lalu. Termasuk, melacak dan memastikan ada hasil nyata yang diterapkan pemerintah dan seluruh elemen yang terlibat di dalamnya. (red/*)
Tag: G20
-
Menteri PPPA Beri Penghargaan ke Stakeholder G20 EMPOWER
-
Bali Kendalikan PMK dan Rabies, Siap Sukseskan KTT G20 Mendatang
Mediakawasan.id, Bali- Jelang digelarnya Konferensi Tingkat Tinggi KTT G20 pada 15-16 November mendatang, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan berbagai persiapan. Salah satunya menanggulangi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta ancaman penyakit rabies.
Kepala Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunanda mengatakan bahwa persiapan dan antisipasi tersebut sudah sesuai dengan intruksi Gubernur dan arahan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) yang meminta semua wilayah di Bali terkendali dari PMK dan rabies.
“Kita sudah bentuk tim siaga rabies di masing-masing kabupaten, bahkan kita sudah latih tim. Mereka yang ikut di antaranya pegawai di tingkat desa, kecamatan, dan unsur masyarakat lainya,” ujar Sunanda, Senin, 14 November 2022.
Di samping itu, Pemprov Bali juga sudah memiliki vaksin sebanyak 78 ribu dosis dari APBN dan terdapat bantuan tambahan pemerintah pusat sebanyak 200 ribu dosis yang berasal dari mekanisme Bank Vaksin Rabies Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH). Jumlah sebanyak itu selanjutnya dipersiapkan untuk masing-masing kabupaten sesuai dengan populasi dan situasi rabiesnya.
Hal senada disampaiakan oleh Nuryani Zainuddin, Direktur Kesehatan Hewan< Kementerian Pertanian yang menyebutkan kesiapan Bali menyambut KTT G20 dari aspek dukungan pengendalian penyakit hewan khususnya PMK dan rabies.
“Vaksin PMK dan rabies untuk Bali telah siap, dan sebagian telah didistribusikandan divaksinkan ke hewan-hewan rentan,” jelas Nuryani.
Menurutnya, sejauh ini wilayah Bali telah terkendali dari PMK dan ancaman rabies telah dimitigasi. Wilayah Bali dipastikan siap mendukung kesuksesan KTT G20 mendatang.
“Khusus untuk rabies, wilayah-wilayah rawan rabies sudah lakukan penyisiran anjing liar untuk divaksin. Saya juga menghimbau kepada masyarakat agar anjingnya dikandangkan,” katanya.
Terpisah, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri mengatakan bahwa sesuai arahan Menteri SYL seluruh petugas lapangan diharapkan terus bekerja dan mengawasi ketat penyebaran penyakit tersebut.
Kuntoro mengatakan sejauh ini ada tiga langkah yang menjadi perhatian Kementan. Pertama, menyatukan operasional atau tata kelola lapangan antara satgas dan gugus tugas. Kedua, melakukan sinkronisasi data, baik yang ada di kandang maupun di lalu lintas perbatasan dan ketiga menutup lalu lintas keluar masuk hewan dari dan ke Bali.
“Bapak Menteri sudah mengatakan bahwa Bali harus terkendali dari PMK, dan ancaman rabies serta penyakit menular lainya dapat dimitigasi,” jelasnya. (red/*)
-
Kepala BSN : Peran standardisasi dalam isu di Presidensi G20, sangat releva
Mediakawasan.id, Jakarta- Presidensi G20 tahun ini membahas pada tiga isu prioritas. Dua diantaranya adalah literasi digital dan keterampilan digital serta arus data lintas batas negara. Terkait hal ini, adakah peran standardisasi di dalamnya?
Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kukuh S. Achmad di Jakarta pada Jumat (22/4/2022) mengatakan peran standardisasi pada isu digitalisasi dan pertukaran data dalam Presidensi G20, sangat relevan.
BSN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia berperan pada dua isu tersebut.
Pada isu literasi digital, peran standardisasi semakin terlihat ketika manusia mulai terbiasa berkomunikasi dan menggunakan layanan secara digital.
“Mau tidak mau, masyarakat beradaptasi dengan kondisi digitalisasi terutama terkait transaksi digital. Hal ini akan menjadikan masyarakat ‘melek digital’ yang pada akhirnya tercipta literasi dan ketrampilan digital,” ujar Kukuh.
Itu terbukti pada data 2019, bahwa 80% transaksi secara online dilakukan melalui ponsel, dan 269,9 juta jiwa penduduk Indonesia sudah banyak beralih ke transaksi cashless. Selain itu juga terdapat 4,7 juta transaksi cashless, 128 triliun volume transaksi cashless serta peningkatan penggunaan uang elektronik sebesar 241,2% dari sebelumnya.
Saat ini, lanjut Kukuh, terdapat berbagai macam transaksi digital antara lain mobile banking, internet banking, e-money, e-wallet, dan QR Code Indonesian Standard (QRIS). Salah satu yang sering digunakan dan sedang berkembang cukup pesat adalah QRIS. QRIS adalah layanan sistem pembayaran yang memanfaatkan teknologi QR Code (Quick Response Code).
Oleh karena itu, BSN sebagai Sponsoring Authority yang menjalankan fungsi pelayanan terkait Issuer Identification Number (IIN) sesuai standar ISO 7812 Identification cards — Identification of issuers, menyesuaikan penggunaan IIN dengan pengimplementasian QRIS (QR Code Indonesia Standard) sebagai metode pembayaran secara digital yang berlaku di Indonesia.
BSN sendiri telah menetapkan SNI ISO/IEC 7812-1:2017 Kartu identifikasi – Identifikasi penerbit kartu – Bagian 1: Sistem penomoran dan SNI ISO/IEC 7812-2:2017 Kartu identifikasi — Identifikasi penerbit kartu— Bagian 2: Prosedur permohonan dan pendaftaran.
“BSN adalah perwakilan administratif The International Organization for Standardization (ISO) yang melakukan penerbitan nomor NNS/ IIN berdasarkan ISO/IEC 7812 part 1 dan part 2 yakni menetapkan prosedur permohonan penerbitan IIN Nasional untuk mendukung Gerbang pembayaran Nasional (GPN) sesuai Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 19/8/PBI/2017 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) BI nomor 21/18/PADG/2019 dalam penerapan QRIS,” jelas Kukuh.
IIN (Issuer Identification Number) adalah nomor identifikasi untuk mendukung interchange antar lembaga sebagai identifikasi secara khusus bagi lembaga yang menerbitkan kartu yang digunakan untuk transaksi data elektronik. Fungsi IIN lainnya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan indentifikasi kegiatan transaksi data secara elektronik.
Sementara pada isu arus data lintas batas negara, Kukuh mengungkapkan digitalisasi di Indonesia juga harus dapat diiringi dengan literasi keamanan informasi data lintas batas negara. Karena, dengan adanya pengelolaan keamanan informasi data maka data dan informasi yang kita miliki tetap aman dan terjaga.
Terkait isu ini, standar ditetapkan dan diharapkan dapat diterapkan guna mencegah terjadinya seperti “pencurian data informasi”. Guna memberikan keamanan informasi tersebut, BSN telah menetapkan SNI ISO/IEC 27001:2013 Teknologi informasi – Teknik keamanan – Sistem manajemen keamanan informasi – Persyaratan mengelola risiko keamanan informasi.
“Artinya kita semua perlu menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan aset informasi kita yang semakin hari semakin saling terkait satu dengan yang lain sehingga menjadi sangat kritikal. Standar ini memberikan acuan bagi organsiasi untuk menerapkan sistem manajemen keamanan informasi,” pungkas Kukuh.
Dengan hadirnya SNI dalam Presidensi G20 isu transformasi digital maka dapat dijadikan acuan dalam menerapkannya. (Red/*)
-
Side Event Pertama G20 EMPOWER Ciptakan Lingkungan Kerja Aman Bagi Perempuan Pasca Pandemi Covid-19
Mediakawasan.id, Jakarta- Percepatan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi perempuan menjadi salah satu isu prioritas yang dibahas dalam Group of Twenty (G20) EMPOWER Presidensi Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang diadopsi dari pertemuan Beijing Declaration and Platform for Action (BDPfA) 1995 dan Brisbane Goals 2014. Untuk membahas isu tersebut, G20 Empower menggelar 1st Side Event dengan tema “Creating Safer Workplace for Women Post Covid-19 Pandemic”, Selasa (29/3).
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan momentum yang tepat untuk berdiskusi, berbagi, dan memberikan masukan dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan lebih baik bagi perempuan, khususnya di masa pandemi dan disrupsi digital yang membuat perempuan berisiko lebih tinggi terhadap upah rendah dari pekerjaan di sektor informal dengan bentuk pekerjaan non-standar yang berisiko dan tidak aman.
Terkait persoalan tersebut, kata Menaker Ida Fauziyah, Pemerintah Indonesia terus mendorong G20 untuk meningkatkan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia melalui berbagai intervensi progresif untuk menurunkan kesenjangan partisipasi perempuan di dunia kerja.
“Indonesia percaya dengan memajukan kesetaraan gender akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya untuk perkembangan perekonomian G20,” ucap Menaker Ida Fauziyah.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Lenny N. Rosalin, menyampaikan dalam pidato pembukaan side event bahwa selain beban pengasuhan, kekerasan juga meningkat berkali lipat pada masa pandemi. Lenny mengutip data global yang menunjukkan bahwa kasus kekerasan telah bertambah sebanyak 31 juta kasus pada 6 bulan pertama pandemi dan semakin bertambah sampai pada angka 15 juta kasus per tiap 3 bulan selanjutnya.
“Ini menjadi tantangan bersama mengingat partisipasi angkatan kerja perempuan berada pada angka yang rendah, bahkan sebelum pandemi. Data global menunjukkan bahwa TPAK perempuan berada pada angka rata-rata 47% jauh di bawah laki-laki yang berada pada angka 72%” jelas Lenny.
Lebih lanjut, Lenny menambahkan bahwa kekerasan terjadi secara massif di tempat kerja selama pandemi baik kepada perempuan yang bekerja offline maupun online. Pelaku kekerasan bisa berasal dari konsumen dan pengguna jasa yang merasa tidak nyaman akibat layanan yang terganggu akibat pandemi. Kekerasan juga marak dilakukan oleh atasan dan rekan kerja.
“Diskusi pada pertemuan kali ini harus menemukan solusi praktis dan implementatif untuk bagaimana kita membangun situasi dan kondisi kerja yang mendukung perempuan. Hal ini penting agar isu ini bisa masuk pada dokumen keluaran G20 Summit, dapat diadopsi oleh seluruh negara peserta dan yang paling penting, dapat diaplikasikan di perusahaan dan industri”.
Pada pertemuan yang dilaksanakan secara hybrid ini, tampil sebagai pembicara Shinta Kamdani selaku Advocate G20 Empower – B20 Indonesia Chairwoman dan CEO Sintesa Group, Barbara Cominelli selaku Advocate G20 Empower – Italy dari JLL Italy, Willy Saelan selaku Advocate G20 Empower Indonesia dari PT. Unilever Indonesia Tbk, dan Romilly Madew selaku G20 Empower Delegate Australia dari Infrastructure Australia.
Kemudian pada sesi kedua, hadir Anke Jenckel selaku Federal Ministry of Labour and Social Affairs of Germany, Fatma Betul Sayan Kaya selaku Ak Party – Istanbul Deputy, Anwar Sanusi selaku WG Employment Indonesia, dan Aditi Das Rout selaku Joint Secretary from Ministry of Women and Child Development of India. Sebanyak lebih dari 100 peserta hadir dari Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Australia, Kanada, Meksiko, Turki, Indonesia, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Indonesia, Prancis, Rusia, ditambah Uni Eropa.
Sementara itu, dalam sambutannya, Co- Chair G20 EMPOWER, Rinawati Prihatiningsih menjelaskan bahwa keseluruhan sesi diskusi kali ini bertujuan untuk membahas lebih jauh mengenai bagaimana pemerintah menavigasi tantangan dan peluang untuk meningkatkan kebijakan dan regulasi secara keseluruhan tentang pemberdayaan perempuan dengan menciptakan tempat yang lebih aman untuk bekerja terutama setelah pandemi global. Diskusi ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana negara-negara anggota G20 EMPOWER dapat mendukung dan terlibat langsung secara kolaboratif, baik antara swasta dan pemerintah untuk mendukung pemberdayaan gender di lingkungan kerja, khususnya di tengah-tengah pekerja perempuan.
Pada sesi pertama, dibahas mengenai kesenjangan terkait indikasi kesetaraan gender yang semakin memburuk selama terjadinya pandemi secara global. Pandemi Covid-19 ternyata berimplikasi signifikan bagi perempuan, terutama di lingkungan kerja. Menurut laporan dari ILO pada 2021, saat pandemi, perempuan menghadapi kesulitan yang lebih signifikan, salah satunya risiko kehilangan pekerjaan yang lebih tinggi. Selain itu, terjadi peningkatkan pekerjaan pada bidang perawatan yang tidak dibayar. Buruknya lagi, terdapat paparan diskriminasi dan kekerasan yang lebih besar di tempat kerja. Pada sesi pertama ini para perwakilan sektor swasta dari Italia, Indonesia, dan Australia berbagi peragam praktik bai yang mendukung perempuan tetap dapat bekerja dengan aman dan nyaman dalam masa pandemi Covid-19.
Selama Covid-19 di sepanjang 2020, sekitar 41% perempuan dipekerjakan dalam bidang pekerjaan yang berisiko tinggi. Risiko yang dimaksudkan di sini termasuk dalam dampak terhadap kehilangan pekerjaan hingga pengurangan jam kerja. Sementara itu, data yang sama menyebutkan hanya 35% dari pekerja pria yang mengalami risiko atau dampak yang sama (ILO, 2021). Krisis ini juga berdampak pada bagaimana negara dan sektor swasta dapat mencapai indikator kesetaraan gender yang ditargetkan di tempat kerja.
Pada sesi kedua, dibahas seputar peraturan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah Jerman, Indonesia, Turki, dan India untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di tempat kerja selama/pascapandemi Covid-19. Identifikasi dari World Economic Forum pada 2021 menyatakan, diperlukan 276,6 tahun untuk mencapai keseimbangan dalam partisipasi dan peluang ekonomi perempuan. Untuk itu, kolaborasi berbagai lintas pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk meminimalkan kesenjangan gender ini.
Pandemi semakin memperburuk kesenjangan gender. Hal ini antara lain ditunjukkan dari data bahwa perempuan pada umumnya menghabiskan waktu 3 jam lebih lama dibandingkan pria dalam melakukan pekerjaan rumah tangga tanpa upah. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh terhadap paparan tingkat stress dan menurunnya kondisi kesehatan mental, yang kemudian berdampak terhadap terhambatnya peningkatan pemberdayaan ekonomi perempuan.Chair G20 EMPOWER, Yessie D. Yosetya dalam pernyataan penutupnya mengungkapkan, “Diskusi panel hari ini tidak hanya membuka tantangan tetapi juga memperlihatkan beragam cara untuk memastikan perempuan dapat terus berpartisipasi aktif di tempat kerja mereka baik dari sektor swasta maupun sektor publik. Kita bisa melihat bersama bahwa tindakan proaktif dari sektor swasta dan sektor publik sangat penting dalam memastikan perempuan dapat memiliki tempat kerja yang aman di masa pandemi pasca-covid-19.” Yessie berharap para peserta 1st Side Event G20 EMPOWER dapat terinspirasi untuk terus melakukan aksi nyata untuk mendukung kesetaraan gender.G20 EMPOWER merupakan salah satu inisiatif di dalam kepresidenan G20 yang mengusung aliansi pemimpin sektor swasta dan pemerintah untuk bersama-sama mengadvokasi dan mendukung kemajuan perempuan dalam posisi kepemimpinan di sektor swasta dan publik. Kementerian PPPA bersama dengan XL Axiata dan IWAPI menjadi focal point dalam mempromosikan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam dunia usaha melalui G20 EMPOWER. Melalui aliansi ini Indonesia ingin mempromosikan praktik baik dari perusahaan maupun pemerintah dalam mendorong kepemimpinan perempuan. Indonesia juga telah memiliki advocate dari sektor privat yang terlibat dalam mempromosikan peran kepemimpinan yang berperspektif gender dalam perusahaan. (Red/rlls)