Tag: Fraksi PKS

  • Anis Byarwati Anggota DPR RI – Fraksi PKS : Kartini dan Amanah Peradaban, Memuliakan Ilmu, Menguatkan Bangsa

    Anis Byarwati Anggota DPR RI – Fraksi PKS : Kartini dan Amanah Peradaban, Memuliakan Ilmu, Menguatkan Bangsa

    Mediakawasan.id, Jakarta – Nama Raden Ajeng Kartini senantiasa hadir dalam ingatan kolektif bangsa. Namun, Kartini bukan sekadar simbol perjuangan perempuan. Ia adalah suara nurani yang mengingatkan bahwa kemajuan bangsa bertumpu pada pemuliaan manusia melalui pendidikan, akhlak, dan kualitas kehidupan.

    Kartini hidup dalam keterbatasan zamannya. Akses pendidikan sangat terbatas, ruang gerak perempuan dibatasi adat, dan kesempatan berkembang tidak terbuka luas. Namun dari ruang sempit itulah lahir gagasan besar: bahwa manusia memiliki hak untuk tumbuh melalui ilmu dan kemuliaan budi. Dalam Habis Gelap Terbitlah Terang, Kartini menegaskan pentingnya pendidikan sebagai jalan membangun peradaban.

    Pandangan ini selaras dengan firman Allah SWT: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat” (QS. Al-Mujadilah: 11). Ilmu bukan sekadar kecerdasan, tetapi jalan menuju kemuliaan manusia.

    Hari ini, kemajuan pendidikan menunjukkan perkembangan yang patut disyukuri. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7–12 tahun telah mencapai lebih dari 99 persen, dan pada usia 13–15 tahun berada di kisaran 95 persen. Bahkan pada kelompok usia 16–18 tahun, partisipasi pendidikan terus meningkat mendekati 80 persen. Ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar dan menengah telah semakin merata.

    World Bank dalam Indonesia Country Gender Assessment juga mencatat bahwa Indonesia telah mencapai paritas dalam pendidikan dasar, artinya anak laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang relatif setara untuk mengakses pendidikan pada jenjang awal. Selain itu, angka partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan tren meningkat, bahkan di sejumlah wilayah telah melampaui laki-laki.

    Capaian ini patut diapresiasi sebagai wujud nyata dari gagasan Kartini yang menempatkan pendidikan sebagai kunci kemajuan. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah pendidikan tersebut telah menghadirkan kualitas dan kemanfaatan?

    Kemajuan tidak cukup diukur dari angka partisipasi. Data BPS juga menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan masih berada di kisaran 8–9 tahun, yang berarti sebagian belum menyelesaikan pendidikan menengah secara utuh. Di sisi lain, terdapat kesenjangan antarwilayah, terutama antara perkotaan dan perdesaan, yang menunjukkan bahwa pemerataan kualitas masih menjadi tantangan.

    Dalam perspektif yang lebih luas, kemajuan perempuan perlu dilihat dari kualitas peran dalam kehidupan. Pertama, kualitas pendidikan yang membentuk generasi berilmu dan berakhlak. Kedua, ketahanan keluarga, di mana perempuan berperan sebagai pendidik pertama. Ketiga, kesehatan ibu dan anak sebagai fondasi kualitas manusia. Keempat, kontribusi sosial dalam membangun masyarakat.

    Rasulullah ﷺ bersabda: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya” (HR. Ahmad). Hadits ini menegaskan bahwa ukuran kemuliaan adalah kemanfaatan. Dalam hal ini, perempuan memiliki peran strategis dalam menghadirkan kemanfaatan tersebut, baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan sosial.

    Realitas hari ini menunjukkan bahwa kemajuan telah terjadi, tetapi belum sepenuhnya merata. Masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan, tantangan dalam menjaga keseimbangan peran keluarga dan sosial, serta kebutuhan untuk memperkuat nilai dalam arus modernitas.

    Di sinilah relevansi Kartini menjadi penting. Ia tidak hanya mengajarkan pentingnya membuka akses, tetapi juga menjaga arah. Kemajuan tanpa nilai akan kehilangan makna, sementara nilai tanpa kemajuan akan tertinggal.

    Allah SWT berfirman: “Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut” (QS. Al-Baqarah: 228). Ayat ini menegaskan prinsip keseimbangan dalam kehidupan.

    Kartini memberi teladan bahwa perubahan dimulai dari pemikiran, keteguhan, dan kesadaran akan tanggung jawab. Ia membuka jalan, tetapi jalan itu harus terus dijaga dan disempurnakan.

    Pada akhirnya, Kartini bukan sekadar tokoh sejarah, melainkan amanah yang harus dilanjutkan. Kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari capaian lahiriah, tetapi dari kualitas manusia dan nilai yang dijaganya.

    Selama pendidikan terus dimuliakan, keluarga terus dikuatkan, dan nilai tetap dijaga, maka semangat Kartini akan tetap hidup—sebagai cahaya yang menerangi perjalanan peradaban Indonesia. (Red/rlls)

  • Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati Jelaskan Pentingnya Evaluasi Implementasi Coretax dan Strategi Penguatan Penerimaan Negara

    Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati Jelaskan Pentingnya Evaluasi Implementasi Coretax dan Strategi Penguatan Penerimaan Negara

    Mediakawasan.id, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi sistem Coretax dan pendekatan Compliance Risk Management (CRM) dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dan memperkecil kesenjangan pajak (tax gap).

    Menurutnya, transformasi digital melalui Coretax merupakan langkah strategis, namun efektivitasnya harus diukur dari kemampuannya menjangkau sektor-sektor yang selama ini berada di area shadow economy. Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi bawah tanah yang belum terjangkau sistem perpajakan masih menjadi tantangan besar dalam memperluas basis pajak nasional. “Modernisasi sistem perpajakan tidak boleh berhenti pada aspek teknologi semata, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan fiskal dengan memperluas basis pajak secara nyata,” ujarnya.

    Terkait capaian aktivasi Coretax yang telah mencapai 17 juta hingga Maret 2026, Anis mengingatkan agar pemerintah tidak lengah terhadap potensi kendala teknis di lapangan. Ia menilai, stabilitas sistem, kemudahan penggunaan, serta kesiapan infrastruktur digital menjadi faktor kunci agar implementasi Coretax tidak justru menghambat proses pelaporan wajib pajak. Ia juga menekankan bahwa optimalisasi teknologi seperti Coretax dan CRM harus benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak serta menekan potensi shortfall penerimaan di masa depan. “Jangan sampai semangat reformasi justru menambah beban administratif bagi masyarakat dan pelaku usaha,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Anis juga menanggapi rekomendasi Bank Dunia terkait penyesuaian ambang batas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, serta penghapusan tarif khusus. Ia menilai bahwa langkah tersebut perlu dikaji secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik dan daya tahan pelaku usaha, khususnya UMKM.

    “Pendekatan reformasi pajak tidak bisa bersifat one size fits all. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan stabilitas ekonomi nasional,” jelasnya.

    Selain itu, Anis menyoroti proyeksi konservatif dari Fitch Ratings yang memperkirakan rasio pendapatan pemerintah Indonesia hanya berada di kisaran 13,3% pada periode 2026–2027, masih di bawah rata-rata negara dengan peringkat BBB. Ia juga mengingatkan bahwa meningkatnya ketidakpastian fiskal, termasuk revisi prospek peringkat utang Indonesia menjadi negatif oleh Fitch Ratings, harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kondisi ini berpotensi memperlebar defisit anggaran yang diperkirakan berada di kisaran 2,9% dari PDB pada tahun 2026. Hal ini, menurutnya, menjadi alarm penting bagi pemerintah untuk melakukan terobosan kebijakan yang lebih komprehensif.

    “Pemerintah perlu memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara berimbang, meningkatkan kepatuhan sukarela, serta memastikan kebijakan fiskal yang inklusif dan berkeadilan,” tambahnya.

    Sebagai penutup, Anis menegaskan komitmen Fraksi PKS untuk terus mengawal kebijakan fiskal agar berpihak pada kepentingan rakyat dan mendorong kemandirian ekonomi nasional. Ia juga menekankan bahwa reformasi perpajakan harus mampu menjawab tantangan struktural, termasuk mempersempit tax gap dan memperluas partisipasi ekonomi formal secara berkelanjutan.

    “Reformasi perpajakan harus diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi, bukan sekadar mengejar target jangka pendek,” pungkasnya. (Red/*)

  • Anis Byarwati: Idul Fitri 1447H Momentum Perkuat Ketangguhan Perempuan dan Ekonomi Keluarga

    Anis Byarwati: Idul Fitri 1447H Momentum Perkuat Ketangguhan Perempuan dan Ekonomi Keluarga

    Mediakawasan.id, Jakarta – Idul Fitri selalu menjadi momen untuk kembali ke fitrah—memperbaiki diri, mempererat kebersamaan, dan menguatkan kepedulian sosial. Di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, momentum ini juga menjadi saat yang tepat untuk melihat kembali peran penting perempuan dalam menjaga ketahanan keluarga.

    Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menilai bahwa dalam situasi ekonomi saat ini, perempuan—terutama para ibu—memegang peran yang sangat krusial dalam menjaga keseimbangan rumah tangga.

    “Dalam kondisi sekarang, perempuan itu benar-benar jadi penopang utama di keluarga. Para ibu harus makin pintar mengatur keuangan kekuarga, memastikan kebutuhan terpenuhi, walaupun kondisi ekonomi sedang tidak mudah,” ujar Anis.

    Ia mengakui bahwa tekanan ekonomi dirasakan nyata oleh masyarakat, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga daya beli yang belum sepenuhnya pulih.

    “Kita tidak bisa menutup mata, harga-harga kebutuhan sehari-hari masih terasa tinggi bagi banyak keluarga. Situasi ini membuat perempuan sering kali harus mencari cara tambahan, bahkan ikut menambah penghasilan keluarga,” lanjutnya.

    Namun demikian, Anis menegaskan bahwa mencari nafkah bukanlah tugas utama perempuan, melainkan tanggung jawab yang pada dasarnya berada pada laki-laki, sementara perempuan memiliki peran utama dalam menjaga dan mengelola kehidupan keluarga.

    “Perlu dipahami, mencari nafkah bukan tugas utama perempuan. Maka ketika perempuan ikut berkontribusi dalam ekonomi keluarga, itu adalah bentuk dukungan dan kekuatan tambahan, bukan kewajiban utama,” tegasnya.

    Menurut Anis, justru dalam kondisi saat ini, penting untuk memperkuat kerja sama yang sehat antara suami dan istri dalam mengelola ekonomi keluarga.

    “Mengelola ekonomi keluarga itu membutuhkan kerja sama. Suami dan istri perlu saling memahami, berkomunikasi dengan baik, dan berbagi peran secara bijak. Dengan begitu, beban tidak bertumpu pada satu pihak, dan keluarga bisa lebih kuat menghadapi tantangan,” jelasnya.

    Ia juga menekankan bahwa ketangguhan perempuan Indonesia perlu didukung dengan kebijakan yang berpihak, agar mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga bisa berkembang.

    “Perempuan punya potensi besar, terutama di sektor UMKM. Karena itu, akses permodalan, pelatihan, dan perlindungan sosial harus benar-benar diperkuat, supaya perempuan bisa lebih berkembang secara ekonomi,” tambahnya.

    Di momentum Idul Fitri ini, Anis juga mengajak masyarakat untuk memperkuat semangat kebersamaan dan saling membantu, terutama bagi mereka yang masih terdampak kondisi ekonomi.

    “Idul Fitri mengingatkan kita untuk saling peduli. Di tengah situasi yang menantang, semangat berbagi dan gotong royong menjadi sangat penting untuk menjaga kekuatan sosial kita,” ujarnya.

    Ia berharap perempuan Indonesia ke depan tidak hanya kuat menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga semakin memiliki ruang, dukungan, dan kemitraan yang seimbang dalam keluarga.

    “Harapan saya, perempuan Indonesia bisa semakin tangguh tanpa harus menanggung beban sendirian. Dengan kerja sama yang baik antara suami dan istri, serta saling memahami peran masing-masing, keluarga akan menjadi lebih kokoh. Dari keluarga yang kuat dan harmonis, insyaAllah ketahanan ekonomi bangsa juga akan semakin terjaga,” tutup Anis. (Red/*)

  • Anis Byarwati: Empat Pilar adalah Nilai-Nilai Luhur dan Kekuatan Bangsa Indonesia

    Anis Byarwati: Empat Pilar adalah Nilai-Nilai Luhur dan Kekuatan Bangsa Indonesia

    Mediakawasan.id, Jakarta- Anis Byarwati melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada 150 tokoh masyarakat dan penggiat lingkungan di Rumah Peradaban, Kayu Manis, Matraman, Jakarta timur.

    Kegiatan ini berlangsung dengan antusiasme peserta yang tinggi, karena pemaparan Empat Pilar yg meliputi Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, Undang Undang Dasar [UUD] Negara RI Tahun 1945 serta Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] sebagai Bentuk Negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan Negara, disampaikan dengan semangat, jelas dan interaktif.

    Pada kesempatan ini, Dr Anis Byarwati yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat [DPP] PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, menegaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami secara utuh dan menyeluruh nilai-nilai yang di dalamnya dan melaksanakannya dalam kehidupan pribafi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Pemahaman dan implementasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar negara harus selalu ditumbuh kembangkan. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa, menjadi negara Indonesia yang lebih baik”, tandasnya.

    “Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan dasar untuk mengatur penyelenggarakan negara dan seluruh warga negara Indonesia. Pancasila sebagai Ideologi bermakna bahwa Pancasila sebagai tuh dalam sistem kehidupan nasional yang meliputi aspek etika/moral, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan ketahanan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita bangsa berlandaskan dasar negara.

    “Sebagai konsensus nasional yang telah menyatukan beragam suku, bangsa, agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, Pancasila adalah kunci persatuan bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan dan dinamika zaman,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Anis juga memaparkan secara detail nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila pancasila, kemudian UUD 1945 sebagai dasar hukum negara, yang mengatur hubungan kekuasaan antar lembaga negara, “Indoensia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dimana kekuasaan tertinggi sesungguhnya ada di tangan rakyat. Maka penting, masyarakat paham san cerdas dalam memilih wakil rakyatnya dan pemimpinnya, yang benar-benar menjalankan nilai-nilai empat pilar kebangsaan, karena hal tersebut sangat menentukan masa depan Indonesia”, tandasnya.

    Anggota Komisi XI DPR RI ini, menjelaskan bahwa bentuk negara Idonesia yang merupakan Negara Kesatuan Republik ndonesia adalah bentuk negara yang dipilih sebagai bentuk komitmen para pendiri bangsa, hal ini juga tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1). Kemudian, Anis, juga menjelaskan pilar keempat yang merupakan, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia yang mengungkapkan rasa persatuan dan kesatuan yang berasal dari keberagaman. “Dalam prosesnya konsep kebinekaan ialah persatuan keberagaman dengan titik persetujuan. Di mana harus menjunjung tinggi kepentingan bersama, menegakkan toleransi dan menghormati perbedaan, serta mengedepankan semangat musyawarah untuk mufakat,” jelasnya.

    Menutup pemaparannya, Dr. Anis Byarwati yang menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini, mengatakan, “Empat Pilar Kebangsaan ini akan menjadi nilai dan kekuatan bangsa jika semua warga negara dapat menjalankannya dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”, pungkasnya. (red/*)

  • Dukung GNPIP,  Aleg PKS Anis Byarwati Berikan 10.000 Bibit Cabai untuk Warga Pondok Bambu Jaktim

    Dukung GNPIP, Aleg PKS Anis Byarwati Berikan 10.000 Bibit Cabai untuk Warga Pondok Bambu Jaktim

    Mediakawasan.id, Jakarta- Anggota DPR RI Fraksi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Timur, Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si menghadiri acara penyerahan simbolik 10.000 tanaman cabai untuk warga RW 02 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (13/10/2022).

    Program kampung cabai ini merupakan kontribusi untuk mendukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bersama Bank Indonesia yang merupakan mitra komisi XI DPR RI.

    Bibit cabai unggul diberikan secara simbolik kepada seluruh masyarakat RW02 dan elemen masyarakat yang hadir, disaksikan oleh sekretaris Lurah Pondok Bambu Bapak Ateng Surahman, Ketua LMK RW02 Bapak Lukman, Ketua RW02 Bapak Ahmad Sahil, Ketua Bidang Pembinaan Umat RW02 Habib Fahmi Ali Albaar.

    Serta turut hadir membersamai dari struktur PKS, perwakilan Bidang Tani dan Nelayan Sekretaris Biro poktan DPD PKS Jakarta Timur Bapak Ir. Viptara Wahyu, Ketua BPJE DPD PKS Jakarta Timur Bapak H. Tajuddin, Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial DPD PKS Jakarta Timur Bapak H. Ahanas Saebu.

    Dalam sambutannya Anis yang merupakan Anggota Komisi XI DPR RI meyampaikan,”Dengan adanya program tersebut diharapkan warga dapat merawat bibit cabai disetiap rumah hingga bisa panen untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk dijual kembali agar bisa berpenghasilan dan tentunya hal tersebut akan meningkatkan kemandirian ekonomi dimasyarakat”, pungkasnya.

    Anis Byarwati juga menyampaikan apresiasinya kepada warga RW 02 beserta pengurus wilayahnya yang sangat guyub dan aktif dalam aksi nyata bersama-sama membangun kampung cabai yang dinamai “Kampung Cabai Anis Byarwati”. (red/rlls)

  • Dampak Inflasi, PKS Minta Pemerintah Kaji Ulang Batas Garis Kemiskinan

    Dampak Inflasi, PKS Minta Pemerintah Kaji Ulang Batas Garis Kemiskinan

    Mediakawasan.id, Jakarta- Komisi XI DPR RI menghadiri rapat bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (3/10/2022) di Jakarta. Rapat ini membahas tentang Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Perubahan Undang-undang Tentang Statistik. Regsosek merupakan pemutakhiran data yang terintegrasi, pemetaan penerima manfaat yang terpusat. Diharapkan, data Regsosek mampu mewujudkan pemetaan yang terpusat untuk membangun satu pusat rujukan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, sehingga penyaluran program memenuhi prinsip tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

    Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan catatannya terkait dengan pendataan awal regsosek. Anis mengatakan bahwa kesulitan yang dialami masyarakat saat ini tidak hanya terjadi di daerah-daerah akan tetapi juga di kota-kota besar seperti Jakarta. “Kemiskinan sudah nampak secara kasat mata di lapangan,” tambahnya. Anis juga menyatakan bahwa sebagaimana dijelaskan dalam data BPS, salah satu pemicu kenaikan harga-harga di pasaran adalah kenaikan harga BBM. Tingginya inflasi sangat terasa di kalangan masyarakat seiring dengan melonjaknya harga-harga bahan pokok.

    Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mengingatkan bahwa dalam laporan ‘East Asia and The Pacific Economic Update October 2022’, Bank Dunia (World Bank) mengubah batas garis kemiskinan, dengan mengacu pada keseimbangan kemampuan berbelanja pada tahun 2017. Sementara, basis perhitungan yang dipergunakan Bank Dunia sebelumnya adalah keseimbangan kemampuan berbelanja pada tahun 2011. Dalam basis perhitungan terbaru ini, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan ekstrem dari US$1,9 menjadi US$2,15 per kapita per hari. Dengan asumsi kurs Rp15.216 per dolar AS, maka garis kemiskinan ekstrem Bank Dunia adalah Rp32.812 per kapita per hari atau Rp984.360 per kapita per bulan. “Jika menggunakan standar Bank Dunia, secara otomatis jumlah penduduk miskin di indonesia bertambah 13 juta orang,” ujarnya.

    Namun, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menjelaskan bahwa Indonesia tidak serta merta harus mengacu kepada standar Bank Dunia. Hal ini dikarenakan BPS telah memiliki standar tersendiri dalam mengukur garis kemiskinan yaitu dengan mengartikan garis kemiskinan sebagai cerminan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non-makanan (GKNM). Pada Maret 2022 Garis kemiskinan yang digunakan BPS tercatat Rp505.469,00 per kapita per bulan, dengan komposisi GKM sebesar Rp374.455,00 (74,08 persen) dan GKNM sebesar Rp131.014,00 (25,92 persen.

    Terkait dengan Garis Kemiskinan yang ditentukan oleh BPS, Anis menekankan agar indikator-indikator yang digunakan dalam pemetaan hendaknya dirumuskan lebih tajam lagi. Ia mempertanyakan angka Rp505.469,00 per kapita per bulan sebagai batas garis kemiskinan yang dipakai oleh BPS. “Kita perlu meninjau Kembali apakah angka tersebut masih relevan dengan situasi saat ini dimana masyarakat masih terdampak oleh pandemi ditambah dengan inflasi yang sangat tinggi,” tuturnya. Mengamati kondisi lapangan, angka Rp505.469,00 per kapita per bulan ini sangat jauh dari memenuhi kebutuhan pokok,” katanya.

    Oleh karena itu, Anis menegaskan sangat penting untuk membuat indikator yang tepat terkait garis kemiskinan. “Kejelasan indikator yang dipakai akan berpengaruh pada regsosek yang akan dilakukan demi tercapainya prinsip tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Jangan sampai secara riil di lapangan seseorang mengalami kemiskinan akan tetapi regsosek tidak memasukannya menjadi masyarakat miskin,” pungkasnya. (red/rlls)

  • Anggota DPR Fraksi PKS Minta Pemerintah Tinjau Kembali Right Issue PT Waskita

    Anggota DPR Fraksi PKS Minta Pemerintah Tinjau Kembali Right Issue PT Waskita

    Mediakawasan.id, Jakarta- Komisi XI DPR RI menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Direktur Utama PT Waskita beserta jajarannya. Rapat ini membahas tentang Program Tahunan Privatisasi Tahun 2022 (right issue untuk PT Waskita). Secara sederhana, right issue adalah hak yang diberikan kepada investor lama untuk membeli saham baru yang diterbitkan sebelum saham baru tersebut ditawarkan kepada investor lain.

    Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, dalam rapat ini menyampaikan bahwa yang perlu diperhatikan ketika Waskita menginginkan right issue dari pemerintah, adalah faktor resiko. Menurutnya, komisi XI akan mempertimbangkan kelayakan right issue bagi Waskita dengan melihat performa keuangan yang dimilikinya.
     
    Mengutip paparan dari diretur utama Waskita, wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara DPR RI ini membeberkan posisi keuangan Waskita. Ekuitas waskita memiliki pertumbuhan minus 9,2 persen. Sedangkan liabilitas (hutang) tumbuh 4 persen. Rasio Utang dan ekuitas (Debt to Equity ratio/DER) membengkak hingga di atas angka 3.

    “Padahal, perusahaan yang sehat secara keuangan ditunjukan dengan rasio DER di bawah angka 1 atau di bawah 100%, semakin rendah rasio DER maka semakin bagus,” papar Anis.

    Demikian juga dengan kondisi sebaliknya, semakin tinggi DER menunjukkan komposisi jumlah
    hutang/kewajiban lebih besar dibandingkan dengan jumlah seluruh modal bersih yang dimilikinya, sehingga mengakibatkan beban perusahaan terhadap pihak luar besar juga. Meningkatnya beban kewajiban terhadap pihak luar menunjukkan bahwa sumber modal perusahaan sangat tergantung dari pihak luar.

    Politisi senior PKS ini mengatakan, ketika sebuah perusahaan ditawarkan right issue salah satu tujuan untuk investor, agar perusahaannya bisa memiliki deviden lebih banyak. Tetapi ketika saham ditanamkan kepada satu kondisi perusahaan yang kuangannya sedang tidak sehat  maka resikonya tinggi. “Apalagi yang dipakai ini adalah uang negara yang memiliki amanah untuk kesejahteraan rakyat,” tandasnya.

    Hal lain yang disoroti anggota legislatif dari dapil Jakarta Timur ini terkait dengan right issue Waskita yang ditawarkan kepada publik. Pada tahun 2021, dari target 9,4 trilyun, 4 trilyun ditawarkan kepada publik. Namun hanya1,5 trilyun yang terserap.

    “Ini artinya public tidak terlalu berminat. Sehingga akhirnya Waskita mengandalkan PMN (Penyertaan Modal Negara). Akibatnya saham pemerintah menjadi sangat besar. Penempatan dana pemerintah pada perusahaan yang tidak terlalu sehat tentu sangat beresiko. Dan ini cukup menjadi alasan untuk peninjauan kembali right issue untuk PT Waskita Karya,” pungkasnya. (red/*)

  • PKS Serukan Aksi Flashmob Menolak Kenaikan BBM

    PKS Serukan Aksi Flashmob Menolak Kenaikan BBM

    Mediakawasan.id, Tangerang- Sudah sepekan kenaikan BBM yang diumumkan pemerintah yang berimbas pada kenaikan bahan-bahan pokok yang cukup mempengaruhi perekonomian masyarakat bukan hanya kalangan masyarakat bawah tapi semua kalangan, hal ini memicu terjadinya penolakan dimana-mana termasuk pengurus PKS Cabang Serpong dan PKS Cabang Setu yang hari ini melakukan Seruan Aksi Flashmob Menolak Kenaikan BBM di Bundaran Taman Tekno Batan Indah.

    Ibu Paramitha Messayu, S.Si.,M.Sc anggota DPRD Tangerang Selatan dalam orasinya mengatakan ” Bapak, ibu, yang sedang susah. Yang sedang sulit dan makin terhimpit karena kebijakan para elit. Hampir sepekan harga BBM dinaikkan oleh pemerintah pusat, dan imbasnya mulai kita rasakan. Tarif angkutan mulai naik dan otomatis harga pangan, sembako, dll juga akan naik.

    Bapak dan ibu sekalian, negara kita adalah negara yang kaya. Didalam bumi kita terkandung begitu banyak minyak, gas, dan mineral tambang lainnya. Sehingga founding fathers kita telah memikirkan bagaimana mengelola kekayaan alam tersebut dengan benar. Mereka telah merumuskannya dalam UUD 1945. BBM yang sehari-hari kita gunakan juga gas elpiji, termasuk dalam kekayaan sumber alam Indonesia. Oleh sebab itu, sesuai amanat UUD 1945 pasal 33 kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 Ayat (3) UUD berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat” Kemudian, penguasaan oleh negara itu dijabarkan maknanya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003. Yaitu menyangkut seluruh kebijakan, dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan, untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Dari definisi ini, kita garis bawahi bahwa tujuan penguasaan kekayaan alam oleh negara adalah semata untuk kemakmuran rakyat. Negara tidak boleh mengelolanya dengan prinsip Profit Oriented. Negara tidak boleh cari untung dengan menjual BBM mahal kepada rakyat.

    Penetapan harga BBM tidak semestinya mengikuti harga minyak dunia, mau naik atau turun sekalipun, harga BBM di Indonesia tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar yang berdasar prinsip ekonomi kapitalis. Sebaliknya, dalam pengelolaan BBM di Indonesia, negara boleh saja rugi. Yang penting rakyatnya makmur. Negara jangan pelit memberikan subsidi BBM untuk rakyat. Tidak pantas negara mengeluhkan besarnya subsidi BBM untuk rakyat.

    APBN saja bisa digelontorkan triliunan rupiah untuk Proyek-proyek Strategis Nasional yang tidak urgent sifatnya. Bulan Januari 2022, Menteri Keuangan menyatakan akan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar 178 Triliun untuk pembangunan IKN. Dana yang semestinya digunakan untuk menyelamatkan ekonomi masyarakat akibat Pandemi malah ingin digunakan untuk proyek ambisius yamg semestinya bukan prioritas saat ini.

    Belum lagi proyek kereta cepat jakarta bandung, dan proyek-proyek lainnya yang lebih menguntungkan pihak asing daripada bangsa sendiri. Sementara subsidi BBM yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat malah dikeluhkan, dan terus diwacanakan untuk dicabut. subsidi BBM terus dikurangi sedikit demi sedikit. Mulai dari kelangkaan premium hingga benar-benar dihilangkannya premium pada Maret lalu. Bukan tidak mungkin, suatu saat nanti BBM yang tersedia tinggal yang mahal-mahal saja. Akhirnya rakyat tidak diberikan pilihan untuk membeli BBM murah.

    Padahal, Naiknya harga BBM akan memberikan dampak multiplier ke segala sektor. Terutama sektor perekonomian. BBM naik, harga sembako naik. Minyak goreng saja belum juga turun harganya sudah berbulan-bulan, eh nanti bisa naik lagi, imbas dari kenaikan harga BBM. Maka dengan tegas saya katakan, kenaikan harga BBM secara tidak langsung adalah upaya pemerintah memiskinkan rakyatnya secara sistematis! Yang tentu sangat bertentangan dan berkebalikan dengan amanat UUD 1945 pasal 33 tadi.

    Bapak dan ibu sekalian, Pimpinan PKS telah menyatakan sikap dan menginstruksikan seluruh anggota PKS untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang salah ini.

    Di DPR RI, di DPRD Provinsi, DPRD Kota dan Kabupaten, Kami anggota legislatif PKS siap menyuarakan yang sama. Menjadi garda terdepan menyampaikan aspirasi bapak ibu untuk mencabut Kebijakan zalim yang menyengsarakan rakyat ini. ucapnya dalam dalam aksi seruan tersebut. (Red/Hans)

  • Kritisi Publikasi BPS Tentang Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Ketua DPP PKS: Ekonomi Membaik, Pemerintah Harus Peka dan Berpihak Pada Kepentingan Rakyat

    Kritisi Publikasi BPS Tentang Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Ketua DPP PKS: Ekonomi Membaik, Pemerintah Harus Peka dan Berpihak Pada Kepentingan Rakyat

    Mediakawasan.id, Jakarta- Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, memberi catatan atas publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01 persen pada kuartal I-2022. Pertumbuhan ini tak lepas dipengaruhi oleh Low Bassed Effect. BPS telah merilis laporan pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I-2022 pada Senin (9/5/2022).

    “Kita harus objektif memberikan nilai baik atas pertumbuhan ekonomi ini, karena pada kuartal satu tahun 2021 terjadi kontraksi ekonomi sebesar 0,76%. Dan pada kuartal sebelumnya pertumbuhan ekonomi turun 0,96%,” ujar Anis.

    Namun, Anis menyayangkan minusnya belanja pemerintah pada kuartal ini. “Jika belanja pemerintah pada kuartal ini tidak negatif  (-7,74%),  hasilnya pasti lebih optimal. Dorongan terbesar justru berasal dari tingginya harga komoditas dan konsumsi rumah tangga,” lanjutnya di Jakarta (14/5/22).

    Menurut anggota Komisi XI DPR RI ini, minusnya belanja pemerintah membuktikan bahwa kinerja pemerintah belum membaik. Padahal gerak cepat pemerintah diperlukan saat ekonomi nasional belum sepenuhnya stabil.

    “Pemerintah seolah tidak ingin memperbaiki kualitas belanjanya yang seringkali menumpuk di akhir tahun. Akhirnya berdampak tidak positif terhadap pemulihan ekonomi nasional,” kata Anis. Ia menilai tidak optimalnya belanja pemerintah pada kuartal I-2022, justru ‘menghambat’ pertumbuhan dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

    Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga memiliki nilai strategis dalam peningkatan ekonomi nasional.  “Selama ini, kita selalu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Di kuartal I-2022 ini saja angka kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 53,65% dari total PDB,” papar Anis. Menurutnya, momentum membaiknya daya beli masyarakat ini harus dijaga oleh pemerintah. Jangan sampai saat ekonomi mulai pulih seperti sekarang ini, pemerintah malah menaikan administered price seperti tarif listrik, gas, KRL, dan BBM.

    Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini mengingatkan agar pemerintah harus peka dan berpihak pada kepentingan rakyat, karena perekomian Indonesia justru lebih banyak disumbang oleh rakyat. “Dengan angka inflasi IHK April 2022 tercatat 3,47 persen (yoy) naik lebih tinggi dibanding inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 2,64 persen, pemerintah harus mengendalikan inflasi agar kualitas pertumbuhan ekonomi terus terjaga”, pungkasnya. (Red/rlls)