Media Kawasan

Tag: DPRD Kota Tangsel

  • Sejarah Baru! PWI Kota Tangsel Terlibat Uji Publik Penyusunan Raperda RTRW, Soroti Kali Mati

    Sejarah Baru! PWI Kota Tangsel Terlibat Uji Publik Penyusunan Raperda RTRW, Soroti Kali Mati

    Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyoroti isu struktur jaringan drainase atau anak kali pada struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dibeberapa tempat sudah tidak berfungsi akibat telah beralih fungsi.

    Hal tersebut disampaikan di forum Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Rencata Tata Ruang Kota Tangsel tahun 2025-2045, di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel, Rabu, 11 Maret 2026.

    Dalam forum yang digelar oleh Panitia Khusus (Pansus) Raperda RTRW 2025-2045 DPRD Tangsel, PWI Kota Tangsel diwakili oleh Wakil Ketua PWI Kota Tangsel Idral Mahdi dan anggota Hari W/Kibo. Turut hadir, sejumla Stake Holder dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

    Dalam kesempatan itu, Kibo, menyampaikan sejumlah poin seperti, struktur ruang jaringan drainase, struktur ruang jaringan telekomunikasi khususnya fiber optik.

    “Mohon dijelaskan tentang Perubahan ruang terkait struktur jaringan drainase, yang harus dipastikan teman-teman di DPRD itu apakah sudah turun ke lapangan karena jaringan drainase ini penting untuk penanganan banjir. Banyak pembunuhan-pembunuhan kali mati yang belum diketahui siapa yang bunuh. Kedua, pada struktur ruang jaringan telekomunikasi perlu diperhatikan jaringan telekomunikasi pada bangunan BTS apakah sudah sesuai dengan struktur tata ruang. Lalu dengan fiber optiknya, bagaimana juga gambarannya?” papar Kibo.

    Sementara itu, Wakil Ketua PWI Kota Tangsel Idral Mahdi mengatakan, keterlibatan PWI dalam penyusunan Raperda RTRW ini menjadi sejarah baru di Kota Tangsel.

    “Usulan publik yang kami sampaikan ini tentu demi kepentingan masyarakat di Kota Tangsel. Ini bagian kontribusi sosial kami untuk pembangunan dan penataan kota yang mengutamakan kepentingan masyarakat,” ungkapnya (Red/*)

  • Fraksi PDIP Kota Tangsel Minta Pemkot Antisipasi Dampak Konflik AS – Iran

    Fraksi PDIP Kota Tangsel Minta Pemkot Antisipasi Dampak Konflik AS – Iran

    Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) meminta pemerintah daerah melakukan kalkulasi secara komprehensif terhadap potensi dampak sosial dan ekonomi akibat eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran, yang berpotensi memicu ketidakpastian ekonomi global.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel, Adi Surya, menilai konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah telah mendorong lonjakan harga minyak dunia dan memicu gejolak pasar energi internasional.

    Kondisi tersebut berpotensi berdampak terhadap perekonomian nasional, terutama melalui kenaikan harga energi, meningkatnya biaya distribusi barang, serta tekanan inflasi yang pada akhirnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

    Adi Surya menegaskan pemerintah daerah perlu melakukan langkah antisipatif sejak dini dengan menghitung secara serius potensi dampak ekonomi global terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah.

    “Hal ini penting mengingat Kota Tangsel masih menghadapi sejumlah tantangan sosial ekonomi. Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 2,36 persen, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sekitar 5,09 persen, yang menunjukkan masih adanya kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terserap dalam pasar kerja,” kata Adi Surya di DPRD Kota Tangsel, Selasa (10/3/2026).

    Selain itu, tingkat ketimpangan ekonomi di Kota Tangsel tercatat mencapai 0,395. Angka tersebut menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan berada pada kategori sedang, namun tetap perlu diwaspadai.

    Lulusan Pascasarjana Universitas Indonesia ini menambahkan, dalam kondisi global yang tidak menentu, kelompok masyarakat lapisan ekonomi bawah akan menjadi pihak yang paling rentan terdampak oleh gejolak harga dan tekanan inflasi.

    “Dalam situasi geopolitik global yang tidak menentu seperti sekarang, pemerintah tidak boleh menunggu sampai dampaknya dirasakan masyarakat. Harus ada kalkulasi sejak dini terhadap potensi tekanan ekonomi, mulai dari kenaikan harga energi, distribusi barang, hingga dampaknya terhadap daya beli masyarakat,” beber Adi Surya.

    Ia juga menekankan pentingnya memastikan kebijakan anggaran daerah tetap berpihak kepada kepentingan rakyat, khususnya kelompok rentan seperti buruh, pekerja informal, pelaku UMKM, serta masyarakat berpenghasilan rendah.

    “Masyarakat kecil adalah kelompok yang paling cepat merasakan dampak gejolak ekonomi. Karena itu pemerintah daerah harus memastikan program perlindungan sosial, pengendalian inflasi daerah, serta stabilitas harga pangan benar-benar berjalan efektif,” ujar dia.

    Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangsel juga menegaskan akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar dijalankan secara disiplin, transparan, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

    “Dengan langkah antisipatif, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta pengelolaan pemerintahan yang disiplin dan transparan, dampak tekanan ekonomi global dapat diminimalkan sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya. (Dra)

  • Nasihati Murid, Guru Dilaporkan Polisi: Fraksi PDIP Tangsel Dorong Jalur Kesepakatan Damai

    Nasihati Murid, Guru Dilaporkan Polisi: Fraksi PDIP Tangsel Dorong Jalur Kesepakatan Damai

    Mediakawasan.id, Tangerang Selatan — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Selatan, Adi Surya, menyampaikan keprihatinan terhadap Christiana Budiyati seorang guru Sekolah Dasar (SD) Mater Dei di Tangerang Selatan yang dilaporkan ke kepolisian usai memberikan nasihat kepada muridnya.

    Adi Surya menegaskan bahwa guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan moral anak bangsa. Menurutnya, tindakan menasihati murid tidak serta-merta dapat dikriminalisasi, terlebih jika dilakukan dalam konteks pendidikan dan pembinaan.

    “Guru harus dilindungi, bukan justru diposisikan sebagai pihak yang langsung dikriminalisasi. Selama tidak ada niat jahat dan kekerasan yang disengaja, pendekatan edukatif harus menjadi pertimbangan utama,” ujar Adi Surya.

    Ia menekankan bahwa Indonesia adalah negara Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kearifan dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan persoalan, salah satunya melalui musyawarah mufakat, terutama dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan anak.

    Lebih lanjut, Adi Surya juga meminta agar aparat penegak hukum tidak tergesa-gesa dalam menangani laporan tersebut.

    “Kepolisian hendaknya bersikap hati-hati dan profesional. Harus dibuktikan secara objektif apakah benar terdapat unsur perbuatan pidana dalam laporan tersebut, agar tidak terjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan,” tegasnya.

    Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tangerang Selatan mendorong semua pihak—sekolah, orang tua, dan aparat—untuk mengedepankan dialog dan penyelesaian yang berkeadilan, demi melindungi anak sekaligus menjaga marwah dan rasa aman para pendidik. (Red/*)

  • Reses Jadi Penjaring Keluhan Warga, Aspirasi Infrastruktur Dan Lingkungan Masih Mendominasi

    Reses Jadi Penjaring Keluhan Warga, Aspirasi Infrastruktur Dan Lingkungan Masih Mendominasi

    Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses masa sidang II tahun 2025–2026 pada Senin (8/12/2025). Laporan ini memuat berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun para anggota dewan saat turun langsung ke daerah pemilihannya.

    Kegiatan reses merupakan agenda resmi anggota DPRD untuk kembali ke wilayah pemilihannya guna menjaring masukan, keluhan, dan kebutuhan masyarakat. Reses menjadi sarana komunikasi politik antara wakil rakyat dan konstituen, sekaligus jalur penyampaian aspirasi yang tidak tersampaikan melalui mekanisme perencanaan pembangunan lainnya.

    Dalam laporan yang dibacakan pada paripurna tersebut, mayoritas aspirasi warga masih didominasi oleh persoalan infrastruktur. Wakil Ketua DPRD Tangsel, M. Yusuf, menyebut kebutuhan yang paling banyak disampaikan mencakup perbaikan drainase, rehabilitasi jalan lingkungan, serta penambahan sarana penerangan jalan umum (PJU).

    Anggota DPRD Tangsel saat menyanyikan lagu Indonesia Raya saat rapat paripurna reses.

    “Rata-rata yang disampaikan masyarakat melalui reses kemarin adalah infrastruktur. Baik itu drainase, perbaikan jalan, hingga sarana penerangan jalan umum. Mayoritas itu,” ungkap Yusuf.

    Ia menjelaskan, banyaknya usulan infrastruktur muncul karena masyarakat sering terbentur keterbatasan dalam penyampaian kebutuhan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Oleh sebab itu, reses menjadi ruang alternatif yang efektif untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat.

    “Infrastruktur ini juga sudah jadi program. Dalam pembahasan RAPBD kemarin, belanja infrastruktur mencapai hampir 47 persen dari total APBD Tangsel. Jadi sudah terprogram, dan kami di DPRD akan terus mendorong serta menjembatani,” jelasnya.

    Anggota DPRD Tangsel saat mengikuti paripurna reses.

    Ketua Fraksi Demokrat DPRD Tangsel, Rizki Jonis, menambahkan bahwa selain infrastruktur, persoalan pengelolaan sampah harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, keluhan masyarakat terkait TPA Cipeucang semakin meningkat.

    “Masalah sampah juga harus jadi prioritas utama. Aroma tak sedapnya sudah ke mana-mana. Keluhan warga di media sosial sudah banyak, dan ini harus segera ditindaklanjuti,” tegas Rizki.

    Di sisi pemerintah, Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan yang telah menjalankan tugas reses dan menghimpun aspirasi warga. Ia memastikan seluruh hasil reses akan dikaji secara mendalam.

    “Semua dokumen reses akan ditindaklanjuti dan menjadi bahan pemerintah untuk dilakukan kajian internal. Selanjutnya juga akan diproses untuk dijadikan program pada tahun mendatang,” ujarnya.

    Pilar menegaskan bahwa masukan masyarakat, terutama terkait pembangunan infrastruktur, sangat penting dalam memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran. Ia juga menekankan bahwa anggaran daerah akan diarahkan pada program prioritas yang mencerminkan kebutuhan warga.

    “Anggaran yang dimiliki juga akan diarahkan menjadi program prioritas ke depan,” pungkasnya. (Adv)

  • Terima Laporan Hasil Reses 50 Dewan Tangsel, Begini kata Pilar Saga Ichsan

    Terima Laporan Hasil Reses 50 Dewan Tangsel, Begini kata Pilar Saga Ichsan

    Mediakawasan.id, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Pilar Saga Ichsan, menerima laporan hasil reses Anggota DPRD Kota Tangsel melalui rapat paripurna reses triwulan tiga tahun anggaran 2025, Senin (21/7/2025).

    Laporan hasil reses yang dilakukan beberapa hari lalu di daerah pemilihan (Dapil) masing – masing itu, disampaikan oleh juru bicara perwakilan fraksi yang ada di DPRD Kota Tangsel.

    Pilar mengatakan, Pemkot Tangsel akan meneliti dan mempertimbangkan semua hasil reses dari 50 Anggota DPRD untuk di tindaklanjuti sebagai sebuah kebijakan yang diambil pemerintah.

    “Yang pasti hasil reses ini harus tetap sejalan dengan RPJMD dan kejaran target kita di tahun tahun ini,” ungkapnya.

    Reses di Dapil masing – masing anggota DPRD tersebut, meliputi berbagai usulan yang disampaikan masyarakat. Mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga persoalan penanganan banjir.

    Pilar menjelaskan, jika memang usulan masyarakat yang disampaikan anggota dewan dapat dikerjakan pada anggaran murni tahun 2025 ini, hal itu bisa saja dilakukan selama itu masih berada dalam koridor RPJMD Tangsel.

    “Menurut saya sih, bisa dikerjakan di (APBD-red) Perubahan. Tapi kalau misalkan yang memang harus dikerjakan di anggaran murni. Tapi sekali lagi, selama itu koridornya masih dalam RPJMD,” kata Pilar.

    Sedangkan usulan masyarakat yang sifatnya sangat urgen, bisa saja hal itu dapat di anggarkan melalui APBD Perubahan yang saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tangsel.

    “Iya, yang bersifat urgen dan memang bisa di anggarkan di Perubahan,” terang Pilar.

    Diketahui, reses Anggota DPRD Kota Tangsel beberapa waktu lalu, dilakukan berbarengan dengan terjadinya banjir di sejumlah wilayah. Berbagai aspirasi pun disampaikan masyarakat kepada dewan yang berasal dari Dapil yang wilayahnya terdampak banjir.

    Hal itu juga dilakukan Anggota Komisi ll DPRD Kota Tangsel, Herna Dwi Kusuma yang melakukan reses di Perumahan Pondok Maharta, Kecamatan Pondok Aren yang terdampak banjir. Warga pun meminta banjir dan penerangan jalan umum (PJU) segera dibenahi.

    “Kemarin itu reses dipusatkan di Maharta, kebetulan waktu itu habis banjir. Warga minta itu aja, penanganan banjir harus segera,” ungkap Herna.

    Kendati begitu, untuk mengatasi persoalan banjir, minimal untuk mengurangi debit air yang sebabkan banjir dikawasan Pondok Maharta, sudah ada penambahan pompa air sudah dialokasikan oleh pemerintah daerah.

    “Pompa air sudah dialokasikan juga. Ada juga lampu – lampu PJU di situ yang pada mati, warga sih mintanya itu aja. Kebetulan kemarin saya reses di Maharta itu,” ungkapnya.

    Herna menjelaskan, lokasi perumahan Pondok Maharta, merupakan kawasan yang menjadi langganan banjir. Untuk mengatasi itu, salah satunya harus ada sinergi dengan Pemrprov Banten, apalagi kali yang melintas di Perumahan Maharta mengalir ke Kota Tangerang.

    “Kita pasti pikirkan semuanya, apalagi pak wali kota (Benyamin Davnie-red) sudah konsentrasi juga, pastinya akan komunikasi ketingkat atas karena mengatasi banjir tidak bisa sendiri,” ujarnya.

  • Hasil Reses Triwulan Tiga DPRD Tangsel, Banjir dan Sampah Jadi Sorotan

    Hasil Reses Triwulan Tiga DPRD Tangsel, Banjir dan Sampah Jadi Sorotan

    Mediakawasan.id, DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses triwulan tiga pimpinan dan anggota legislatif tahun anggaran 2025, Senin (21/7/2025).

    Rapat paripurna yang di pimpin Ketua DPRD, Abdul Rasyid itu, turut dihadiri Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan serta sejumlah Kepala Oragnisasi Pemerintahan Daerah (OPD) terkait lainnya.

    Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel M. Yusuf mengungkapkan, dari aspirasi yang disampaikan warga saat reses, persoalan banjir dan masalah sampah, menjadi isu yang paling banyak disampaikan warga.

    Yusuf mengatakan, secara umum, Kota Tangsel saat ini disamping masalah banjir, sampah juga menjadi masalah di lingkungan masyarakat, bahkan menjadi beban bagi Pemkot terutama dari sisi anggaran pengangkutan.

    “Tapi mudah – mudahan solusi terbaik. Karena kalau terus – terusan begini, mungkin anggaran dinasnya banyak tersedot untuk pembuangan sampah,” kata Yusuf di Gedung DPRD Kota Tangsel, Senin (21/7/2025).

    Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan, dari sisi pendapatan retribusi dari sampah di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangsel masih terlalu kecil dan tidak berbanding lurus.

    “Jadi, ini yang harus di selaraskan. Dan sekaligus juga, kembali kepada masyarakatnya. Kita mengedukasi masyarakat supaya sampah ini jadi tanggungjawab bersama. Tidak hanya tanggungjawab pemerintah daerah,” jelasnya.

    Selain masalah banjir dan sampah, Yusuf juga menyoroti masalah kemacetan. Kemacetan, menurut Yusuf, bukan disebabkan oleh lebar jalannya. Akan tetapi, kemacetan banyak disebabkan oleh pekerjaan galian kabel dan lain sebagainya.

    “Ini kan jadi menghambat, harus secepatnya dirapihkan dengan baik. Ini yang diadukan masyarakat. Ya mudah – mudahan banjir berkurang, sampah selesai, dan kemacetan juga terurai,” ujarnya.

  • Reses Dikawasan Banjir, Legislator Tangsel Dorong Adanya Kerjasama Antar Daerah

    Reses Dikawasan Banjir, Legislator Tangsel Dorong Adanya Kerjasama Antar Daerah

    Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Anggota Komisi ll DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) baru saja turun ke daerah pemilihan (Dapil) masing – masing untuk melaksanakan reses.

    Dalam masa reses triwulan ke tiga tahun 2025 ini, menjadi ajang bagi anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, salah satunya adalah Herna Dwi Kusuma.

    Reses yang dilakukan politikus partai Golkar dikawasan banjir Pondok Maharta, Kecamatan Pondok Aren itu, warga meminta agar penanganan banjir, penerangan jalan umum (PJU), agar segera dibenahi.

    “Kemarin itu reses dipusatkan di Maharta, kebetulan waktu itu habis banjir. Warga minta itu aja, penanganan banjir harus segera,” kata Herna Dwi Kusuma di Gedung DPRD Kota Tangsel, Senin (21/7/2025).

    Kendati begitu, untuk mengatasi persoalan banjir, minimal untuk mengurangi debit air yang sebabkan banjir dikawasan Pondok Maharta, sudah ada penambahan pompa air sudah dialokasikan oleh pemerintah daerah.

    “Pompa air sudah dialokasikan juga. Ada juga lampu – lampu PJU di situ yang pada mati, warga sih mintanya itu aja. Kebetulan kemarin saya reses di Maharta itu,” ungkapnya.

    Herna menjelaskan, lokasi perumahan Pondok Maharta, merupakan kawasan yang menjadi langganan banjir. Untuk mengatasi itu, salah satunya harus ada sinergi dengan Pemrprov Banten, apalagi kali yang melintas di Perumahan Maharta mengalir ke Kota Tangerang.

    “Kita pasti pikirkan semuanya, apalagi pak wali kota (Benyamin Davnie-red) sudah konsentrasi juga, pastinya akan komunikasi ketingkat atas karena mengatasi banjir tidak bisa sendiri,” ujarnya.

  • Pemkot Tangsel Perkuat Peran Kader Posyandu, Jadi Garda Terdepan Kesehatan Masyarakat

    Pemkot Tangsel Perkuat Peran Kader Posyandu, Jadi Garda Terdepan Kesehatan Masyarakat

    Mediakawasan.id, Serpong – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) perkuat peran kader posyandu menjadi garda terdepan untuk mengingatkan pentingnya kesehatan di masyarakat.

    Penguatan peran kader posyandu itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangsel melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dalam rangka Peningkatan Posyandu Aktif tahun 2025 di Aula Kecamatan Serpong, Rabu, (16/07/2025).

    Kegiatan itu diikuti oleh puluhan kader Posyandu di Kecamatan Serpong dan turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan dan Anggota DPRD Kota Tangsel Badrussalam.

    Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mengatakan, penguatan peran posyandu itu perlu dilakukan agar mampu memetakan kerawanan penyakit di masyarakat.

    “Supaya para kader ini bisa membantu kami di Dinas Kesehatan untuk mensosialisasikan ke masyarakat dan yang kedua untuk mengawasi, lalu yang ketiga untuk mendapatkan informasi dari masyarakat apabila ada masyarakat yang sakit dan lain sebagainya. Potensi kerawanan ini harus dipetakan supaya di Kecamatan Serpong ini tidak ada penyebaran-penyebaran seperti DBD, TBC, dan juga penyakit lain,” kata Pilar usai kegiatan.

    Menurutnya, kader Posyandu memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran kesehatan di masyarakat. Dengan kekhasan budaya Indonesia yang guyub, sosialisasi kesehatan ke masyarakat jadi lebih mudah dilakukan kader Posyandu.

    “Dengan budaya Indonesia yang guyub yang sama-sama bergerak membantu masyarakat, saling membantu. Ya ini yang kita gelorakan kepada kader Posyandu, supaya mereka perannya lebih strategis lagi. Kita bantu, terus fasilitasi dan kita juga terus angkat mereka menjadi partner bagi pemerintah daerah,” papar Pilar.

    Hal senada diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangsel dr. Allin Hendalin Mahdaniar. Menurutnya, kader Posyandu saat ini dituntut memiliki pemahaman 25 kompetensi dasar posyandu.

    “Jadi 25 kompetensi dasar ini adalah terbagi dalam 5 kelompok. Kelompok pertama adalah untuk pengelolaan posyandu, kemudian nanti untuk ibu hamil, sampai nanti lansia. Jadi kader posyandu ini harus bisa melakukan pelayanan terhadap satu siklus kehidupan. Jadi dari mulai ibu hamil sampai lansia,” terang Allin.

    Allin menerangkan, nantinya para kader posyandu di Kota Tangsel tak hanya menjalankan pelayanan kepada balita, tapi juga ke remaja hingga lansia.

    “Oleh karena itu, kita harus meningkatkan terus keterampilannya mulai dari pengadministrasian sampai cara pelayanannya,” terangnya.

    Pentingnya peran posyandu sebagai garda depan kesehatan masyarakat, Dinkes Kota Tangsel memberi motivasi para kader agar tetap semangat mulai dari pemberian insentif hingga pembekalan keilmuan.

    “Para kader posyandu ini kami berikan insentif, kemudian juga BPJS Ketenagakerjaan yang dicover sama pemerintah daerah dan peningkatan kompetensi. Artinya mereka pada saat menjadi kader itu kita bekali juga ilmunya. Sehingga menjadi kader yang memang berisi secara keilmuannya,” pungkasnya. (Red/*)

  • Pemkot Tangsel Usulkan Penambahan Anggaran Penanganan Banjir di Perubahan APBD 2025

    Pemkot Tangsel Usulkan Penambahan Anggaran Penanganan Banjir di Perubahan APBD 2025

    Mediakawasan.id, Serpong – Penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

    Diketahui, hingga saat ini Perubahan APBD 2025 itu masih bergulir dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD tahun anggaran 2025 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel Bambang Noertjhajo mengatakan, penanganan banjir menjadi salah satu program prioritas pada Perubahan APBD 2025 itu. Pihaknya pun telah mengusulkan penambahan anggaran untuk penanganan banjir.

    “Kita di anggaran murni juga sudah menganggarkan untuk penanganan banjir, tapi karena melihat situasi yang berkembang kita hitung ulang. Menurut dinas terkait diperlukan beberapa kegiatan antisipatif dan solutif terhadap kondisi banjir-banjir yang kita hadapi. Harapannya kita bisa lebih mengontrol,” kata Bambang usai Rapat Badan Anggaran di DPRD Kota Tangsel, Senin, (14/07/2025).

    Pemkot Tangsel, kata Bambang, mengusulkan penambahan anggaran untuk penanganan banjir pada Perubahan APBD tahun anggaran 2025 itu hingga Rp25 miliar.

    “Ada beberapa segmen program penanganan banjir, kemungkinan sekira Rp20-25 miliar akan kita insight ke Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi untuk penanganan banjir. Ini kan tentunya masih kita diskusikan dengan DPRD,” papar Bambang.

    Dalam penanganan banjir itu, kata Bambang, perlu intervensi dari berbagai pihak mulai dari tingkat kota hingga provinsi. Pasalnya, banjir yang terjadi di Tangsel juga dirasakan oleh warga di Kota Tangerang.

    Bambang menyebut, pihaknya telah diskusi dengan Pemerintah Kota Tangerang yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten terkait penanganan banjir. Dengan diskusi tersebut, diharapkan terbangun pemahaman yang sama tentang penanganan banjir yang terjadi di wilayah masing-masing.

    “Ada beberapa kali diskusi yang difasilitasi provinsi, mereka juga memiliki pemahaman yang sama, cuma kita tidak bisa menunggu terus. Kita akan lakukan apa yang bisa dilakukan. Diskusi dan juga analisa teknis dilakukan, harapannya bisa melakukan melangkah bersama seputar penanganan banjir,” ungkap Bambang.

    Diketahui, banjir di Kota Tangsel terbaru terjadi pada 8 Juli 2025 setelah hujan deras intens dan menyebabkan sejumlah aliran kali dan sungai meluap. Banjir terjadi di 22 titik, salah satunya Perumahan Pondok Maharta yang berdekatan dengan wilayah Kota Tangerang. (Red/*)

  • Tegas! Aliansi Jurnalis Tangsel Tolak Revisi Undang-undang Penyiaran

    Tegas! Aliansi Jurnalis Tangsel Tolak Revisi Undang-undang Penyiaran

    Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Aliansi jurnalis Tangerang Selatan (Tangsel) tegas menolak adanya Revisi Undang-undang (RUU) tentang Penyiaran.

    RUU Penyiaran tersebut dianggap dapat membungkam karya jurnalistik terkhusus dalam hal berita eksklusif atau investigasi.

    Aliansi Jurnalis Tangsel merupakan gabungan organisasi dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Tangsel, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Tangsel, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Provinsi Banten.

    Ketua PWI Kota Tangsel Ahmad Eko Nursanto mengatakan, bahwa adanya RUU Penyiaran akan membungkam karya-karya jurnalistik yang selama ini menjadi informasi terdepan bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

    “Karya-karya kita bisa dibungkam karena RUU Penyiaran ini, kita menegaskan sangat menolak RUU Penyiaran,” ujarnya, Selasa (4/6/2024).

    Menurutnya, RUU Penyiaran sangat bertolak belakang dengan Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

    “Sangat jelas ini RUU Penyiaran sangat bertolak belakang dengan UU Nomor 40 tahun 1999,” jelasnya.

    Hal senada diungkapkan Koordinator Wilayah IJTI Kota Tangsel Ahmad Baehaqi. Dia sangat tegas menolak dan meminta kepada DPRD Kota Tangsel untuk menyampaikan aspirasi ini kepada DPR RI.

    “Kita sangat tegas menolak RUU pembungkam demokrasi ini, RUU ini bisa menghambat karya-karya jurnalistik,” tegasnya.

    “Kami meminta kepada Ketua DPRD Kota Tangsel untuk menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI,” tambahnya.

    Di tempat yang sama, Koordinator AJI Jakarta Biro Banten Muhamad Iqbal menegaskan, organisasi dan insan pers harus menolak segala upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Salah satunya melalui Revisi UU Penyiaran dengan sejumlah pasal bermasalahnya.

    “Kita tahu, peran pers terhadap publik sangat penting, jangan sampai pers dibungkam sehingga kesewenang-wenangan penguasa semakin menindas,” tegasnya.

    Iqbal juga menekankan, tidak boleh ada suatu lembaga yang over power membungkam kebebasan pers.

    “Jangan sampai ada satu lembaga dalam hal ini KPI menjadi over power, sehingga kebebesan menulis berita menjadi kembali ke masa Dunia Dalam Berita Orde Baru,” tekannya.

    Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh insan pers tersebut berjalan dengan damai di bawah teriknya matahari.

    Aksi tersebut diakhiri dengan Ketua DPRD Kota Tangsel, Abdul Rasyid menandatangani pakta integritas untuk menolak RUU Penyiaran tersebut. (Red/*)