Tag: DPRD kota Tangerang selatan

  • Pemkot Tangsel dan DPRD Setujui Bersama Raperda Pasar Rakyat dan APBD 2026 Jadi Perda

    Pemkot Tangsel dan DPRD Setujui Bersama Raperda Pasar Rakyat dan APBD 2026 Jadi Perda

    Mediakawasan.id, Serpong – Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setujui bersama dua rancangan peraturan daerah (Raperda), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangsel Rabu, 19 November 2025.

    Dua Raperda yang disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah (Perda) yakni Raperda Pasar Rakyat dan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026.

    Dalam rapat tersebut, Pemerintah Kota Tangsel dan DPRD Kota Tangsel juga lakukan persetujuan bersama mencabut Raperda Penyertaan Modal Daerah Perseroda PITS.

    Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengapresiasi DPRD Kota Tangsel yang telah menyetujui dua Raperda menjadi Perda.

    “Hari ini kita setujui dua Raperda Pasar Rakyat dan APBD tahun anggaran 2026. Perda Pasar Rakyat itu inisiatif dari DPRD, pengaturan mengenai pasar di Tangsel. Sekaligus penarikan Raperda penyertaan modal Perseroda PITS,” kata Benyamin usai paripurna.

    Benyamin juga bersyukur, Raperda APBD tahun anggaran 2026 telah disetujui bersama setelah proses yang cukup panjang dibahas di DPRD.

    “APBD 2026 dibahas secara alot karena Rp510 miliar dana perimbangan dari pemerintah pusat dan provinsi itu mengkoreksi rancangan awal di KUA PPAS. Tapi alhamdulillah dengan pembahasan yang komprehensif dan hari ini menggembirakan sudah diselesaikan dan hari ini telah disampaikan,” ungkap Benyamin.

    Benyamin menuturkan, dalam APBD tahun anggaran 2026 itu ada pengurangan anggaran karena kebijakan pemotongan anggaran dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten.

    Semula APBD tahun anggaran 2026 dicanangkan Rp5,4 triliun, kini setelah terkoreksi berkurang Rp510 miliar. Anggaran yang terkoreksi itu diantaranya pemotongan anggaran perjalanan dinas, kegiatan seremonial hingga pengurangan tunjangan prestasi pegawai.

    “Belanja daerah kita kurangi, penundaan gaji pegawai 2 bulan, tambahan penghasilan saya kurangi saya potong, belanja makan minum, perjalanan dinas. Banyak yang dikurangi sehingga terkoreksi Rp510 miliar. Pilihan saya hanya menyesuaikan belanja, pendapatan tidak bisa dikurangi,” tutur Benyamin.

    Benyamin berharap, dengan disetujuinya Raperda APBD tahun anggaran 2026 itu bisa mempercepat belanja pada awal tahun 2026.

    Kini, Benyamin bakal mempercepat penyusunan dan pengesahan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran serta instrumen-instrumen terkait pelaksanaan APBD.

    “Sehingga nanti operasional APBD 2026 ini bisa kita gunakan lebih cepat,” harap Benyamin. (Adv)

  • Pjs Wali Kota Tangsel Tabrani Prioritaskan Beberapa Hal, Salah Satunya Netralitas ASN

    Pjs Wali Kota Tangsel Tabrani Prioritaskan Beberapa Hal, Salah Satunya Netralitas ASN

    Mediakawasan.id, CIPUTAT – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Tangerang Selatan, Tabrani, resmi melaksanakan tugasnya setelah dikukuhkan oleh Pj Gubernur Banten untuk mengisi posisi tersebut selama Wali Kota definitif menjalani cuti di luar tanggungan negara.

    Dalam rapat bersama Sekretaris Daerah serta jajaran asisten, staf ahli, dan kepala Perangkat Daerah di ruang Blandongan Puspemkot Tangsel, Rabu (25/09/2024), Tabrani memaparkan tugas dan wewenangnya sebagai Pjs Wali Kota yang akan menjadi prioritasnya selama masa jabatan.

    Tabrani menyebutkan lima prioritas utama yang akan menjadi fokus selama masa jabatannya. Pertama, melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Selanjutnya, Pjs Wali Kota Tangsel juga bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

    Tugas ketiga yakni memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) dan memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terjaga.

    “Netralitas ASN menjadi perhatian utama, agar penyelenggaraan Pilkada berlangsung adil dan kondusif,” ujarnya.

    Tabrani juga menyampaikan bahwa tugas lainnya adalah melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah.

    “Pjs juga ditugaskan melakukan pengisian jabatan bila memang ada kekosongan seizin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri, dan itu yang harus saya jalankan,” kata dia.

    Dengan berbagai tantangan yang dihadapi, Tabrani optimis dapat menjalankan tugasnya dengan baik, didukung oleh seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.

    Ia juga berharap semua pihak dapat bekerja sama dan berperan aktif dalam menjaga stabilitas serta kekondusifan kota, terutama selama masa transisi kepala daerah di Kota Tangsel saat ini. (Red/*)

  • Sepanjang 2023, Pemkot dan DPRD Tangsel Terbitkan 10 Perda

    Sepanjang 2023, Pemkot dan DPRD Tangsel Terbitkan 10 Perda

    Mediakawasan.id, CIPUTAT – Sepanjang 2023, Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah menunjukkan kinerja terbaiknya dalam hal melahirkan produk hukum yang sesuai dengan Perundang-undangan.

    Berkat kolaborasi antara Pemkot Tangsel dan para legislator, terdapat sebanyak 10 Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan pada 2023 lalu.

    Hal tersebut dipaparkan oleh Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tangsel, Ita Kurniasih, Rabu (17/1/2024).

    Menurutnya, lahirnya 10 Perda tersebut merupakan buah hasil kinerja yang telah dilakukan atas adanya kolaborasi antara Pemkot dan DPRD Tangsel.

    “Ini yang perlu kita apresiasi khususnya kepada anggota dewan DPRD pada tahun 2023. Sehingga kolaborasi ini bisa menciptakan pencapaian kinerja dan juga kewajiban terhadap pembentukan dasar hukum yang sesuai dengan perundang-undangan. Nah ini bisa diwujudkan khususnya di Tangsel,” ujar Ita.

    Adapun 10 Perda yang telah diterbitkan, antara lain Perda Nomor 1/2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Nomor 2/2023 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum PT PITS Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PITS, serta Perda Nomor 3/2023 tentang Bangunan Gedung.

    Selain itu juga diterbitkan Perda Nomor 4/2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perikanan, Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dan Perda Nomor 6/2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

    Kemudian, Perda Nomor 7/2023 tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Perda Nomor 8/2023 tentang Perubahan Atas Perda 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, serta Perda Nomor 9/2023 tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

    Kemudian terakhir, lanjut Ita, yang menjadi salah satu capaian terbaik adalah penerbitan Perda Nomor 10/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    “Satu Perda yang boleh dibilang menjadi hasil capaian kinerja terbaik selama setahun ini antara Pemkot dengan DPRD Kota Tangsel selaku pembentuk Undang-undang, yaitu telah terbitnya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana tidak semua kota memiliki Perda tersebut,” jelas Ita.

    Atas capaian tersebut, Ia memberikan apresiasi terhadap pihak Pemerintah dan juga para wakil rakyat yang telah berkolaborasi menghasilkan capaian kinerja terbaiknya selama 2023 lalu.

    “Menjadi satu kolaborasi yang efektif dan efisien dalam rangka menciptakan produk-produk hukum yang berkualitas, baik, dan juga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” imbuhnya.

    Ia berharap pada 2024 ini, kolaborasi tersebut dapat terulang kembali. Khususnya dalam melahirkan produk hukum yang berkualitas.

    “Serta juga bagi para anggota dewan yang baru, sehingga Perda yang ditetapkan pada 2023 seluruhnya dapat diterbitkan dan dapat tercapai, serta diterbitkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan,” pungkasnya. (Red/*)

  • Kaleidoskop 2023 DPRD kota Tangerang selatanTiga Fungsi Dewan Berjalan Maksimal

    Kaleidoskop 2023 DPRD kota Tangerang selatanTiga Fungsi Dewan Berjalan Maksimal

    Mediakawasan.id, Serpong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) selama 2023 ini telah menjalankan seluruh fungsinya sebagai lembaga yang mewakili aspirasi rakyat Kota Tangsel selama ini.
    Selama 2023 ini, ragam kerja-kerja dilakukan oleh DPRD Kota Tangsel untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai aturan yang ada.
    Tugas pengawasan, DPRD Kota Tangsel selama setahun ini rutin lakukan pengawasan seluruh kebijakan serta program kerja Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel.

    Pengawasan yang dilakukan dengan rutin gelar rapat koordinasi antara Komisi di DPRD Kota Tangsel dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja.
    Bahkan, Ketua DPRD Kota Tangsel, Abdul Rasyid, tidak jarang juga anggota dewan DPRD Kota Tangsel, terjun langsung ke masyarkat melakukan inspeksi mendadak untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

    “Dalam implementasi fungsi pengawasan, DPRD telah melaksanakan empat rapat evaluasi sebagai upaya kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah Kota Tangerang Selatan,” ungkapnya.

    “Dalam implementasi fungsi legislasi, lebih dari sembilan rancangan peraturan daerah telah dibahas ditetapkan menjadi peraturan daerah,” tambah politisi Partai Golkar ini.

    Dari sisi anggaran, Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Iwan Rahayu mengatakan, DPRD Kota Tangsel begitu tepat waktu dalam membahas serta mengesahkan anggaran untuk pembangunan Kota Tangsel.

    Pembahasan Anggaran Pendpaatan Belanja Daerah (APBD) 2023 saja selesai dibahas pada September 2023, dan APBD 2024 dapat diselesaikan tepat waktu pada November 2023.

    “Dalam implementasi fungsi anggaran, terutama untuk perencanaan APBD tahun 2024 mendatang, DPRD Kota Tangsel telah mendorong peningkatan mandatory spending bidang pendidikan sebesar 21 persen dan bidang kesehatan sebesar 19,98 persen. Hal tersebut berarti bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang cukup agresif dalam hal belanja sektor pendidikan dan kesehatan,” papar politisi PDI Perjuangan ini.

    “Masih dari sisi anggaran, DPRD juga berhasil mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 bahkan melampaui target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 lalu,” terangnya.
    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Li Claudia Chandra menjelaskan, dari sisi Legislasi, Pada Propemperda 2023, DPRD bersama dengan Pemkot Tangsel mengusulkan 17 Raperda untuk dibahas di 2023.
    Meski beberapa Raperda masih tertunda dan masih dalam pembahasan, namun sebagian besar Raperda itu, telah selesai dibahas dan akan menjadi aturan untuk memajukan Kota Tangsel lebih baik ke depannya.

    Tidak hanya sekedar menjalankan tiga fungsi itu saja, ragam kerja-kerja penguatan lembaga juga dilakukan oleh DPRD Kota Tangsel.
    Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel Mustopa juga mengatakan, bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DPRD Kota Tangsel pada 2023 ini, melakukan kesepakatan bersama untuk mewujudkan DPRD Kota Tangsel sebagai lembaga yang bersih.
    Bahkan jelang tahun politik 2024, DPRD Kota Tangsel juga ikut serta penguatan lembaga untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang damai di Kota Tangsel.

    “Akhir kata, semoga perfoma yang baik di tahun 2023 ini akan terus kita capai pada tahun-tahun yang akan datang,” pungkasnya. (Red/*)