Media Kawasan

Tag: #BSN

  • BSN dan KAN Dukung Bursa Karbon Melalui SNI dan Akreditasi

    BSN dan KAN Dukung Bursa Karbon Melalui SNI dan Akreditasi

    Mediakawasan.id, Jakarta – Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Bursa Karbon Indonesia (Indonesia Carbon Exchange) di Bursa Efek Indonesia, dimana carbon trading berlangsung. Carbon trading atau perdagangan emisi karbon merupakan suatu sistem perdagangan antar negara yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida (CO2).

    Bursa karbon merupakan mekanisme kompensasi yang dilakukan perusahaan, atau produsen emisi karbon untuk membayar dampak lingkungan dari karbon dioksida yang mereka hasilkan. Hal ini bertujuan untuk membatasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK), agar perusahaan mampu menekan emisi karbon, dan pemerintah dapat memantau volume emisi karbon.

    Indonesia mempunyai potensi tinggi terhadap kredit karbon dunia. Dilansir dari katadata.co.id, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan potensi karbon RI mencapai Rp 8.000 triliun, yang berasal dari sektor kehutanan dan lahan, pertanian, energi dan transportasi, limbah, serta proses industri dan penggunaan produk.

    Sementara, dari total emisi karbon yang dihasilkan sektor energi global dicatat sejumlah 34,37 miliar ton pada tahun 2022, Indonesia menduduki peringkat ke-6 yakni menghasilkan 691.970.000 ton CO2. Emisi karbon ini berasal dari sektor energi berupa hasil pembakaran minyak, gas, dan batu bara. Oleh karena itu, usaha untuk mengurangi emisi karbon telah menjadi sebuah tantangan sekaligus potensi bagi Indonesia.

    “Dalam mekanisme bursa karbon, Badan Standardisasi Nasional (BSN) memainkan salah satu peran yang cukup strategis,” ungkap Kepala BSN, Kukuh S. Achmad di sela-sela acara SMIIC General Assembly, di Mekkah, Arab Saudi (31/10/2023).

    Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional menyatakan perlu adanya skema sertifikasi emisi GRK yang digunakan dalam penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Usaha dan kegiatan yang menggunakan skema sertifikasi GRK, selain diharuskan memiliki sertifikat pengurangan emisi GRK, juga harus sesuai dengan prinsip, prosedur, dan ketentuan yang ada dalam ISO 14064 dan ISO 14065.

    “Perpres 98/2021 menyatakan bahwa Lembaga Verifikasi/Validasi (LVV) GRK, khususnya untuk NEK, harus terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang sekretariatnya berada di BSN,” jelas Kukuh.

    KAN berfungsi memastikan kompetensi LVV GRK NEK. Adapun LVV dapat menerima akreditasi dari KAN apabila telah memenuhi kompetensi sesuai persyaratan standar SNI ISO/IEC 17029:2019 Penilaian Kesesuaian – Prinsip dan Persyaratan Umum untuk Lembaga Validasi dan Verifikasi, ISO 14065:2020 General principles and requirements for bodies validating and verifying environmental information, ISO 14066:2023 Environmental information – Competence requirements for teams validating and verifying environmental information, SNI ISO 14064-3:2019 Gas rumah kaca – Bagian 3: Spesifikasi dengan panduan untuk validasi dan verifikasi dari pernyataan gas rumah kaca, serta regulasi terkait dengan NEK. KAN memastikan bahwa proses verifikasi/validasi GRK dilakukan sesuai metodologi yang telah ditetapkan dan kompetensi LVV sesuai dengan standar.

    BSN telah berkomitmen mendukung bursa karbon melalui penetapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang terkait dengan isu GRK. BSN telah memulai adopsi standar terkait dan menetapkannya menjadi SNI. Hingga kini, BSN telah menetapkan 8 SNI terkait bursa karbon, antara lain, SNI 7724:2019 Pengukuran dan penghitungan cadangan karbon – pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon berbasis lahan (land based carbon accounting); SNI 7725:2019 Penyusunan persamaan alometrik biomassa pohon untuk penaksiran cadangan karbon berbasis lahan berdasar pengukuran lapangan (land based carbon accounting); SNI ISO 14064-1:2018/Ralat 1:2020 Gas rumah kaca – Bagian 1: Spesifikasi dengan panduan pada tingkat organisasi untuk kuantifikasi dan pelaporan emisi dan serapan gas rumah kaca; SNI ISO 14064-2:2019 Gas rumah kaca – Bagian 2: Spesifikasi dengan panduan pada tingkat proyek untuk kuantifikasi, pemantauan, dan pelaporan pengurangan emisi atau peningkatan serapan gas rumah kaca; SNI ISO 14064-3:2019 Gas rumah kaca – Bagian 3: Spesifikasi dengan panduan untuk verifikasi dan validasi dari pernyataan gas rumah kaca; SNI ISO 14065:2009 Gas rumah kaca – Persyaratan bagi lembaga validasi dan verifikasi gas rumah kaca untuk digunakan dalam akreditasi atau bentuk pengakuan lainnya; SNI ISO 14067:2018 Gas rumah kaca – Jejak karbon pada produk – Persyaratan dan panduan untuk kuantifikasi; dan SNI ISO 14080:2018 Manajemen gas rumah kaca dan kegiatan terkait – Kerangka kerja dan prinsip untuk metodologi aksi iklim.

    Selain itu, BSN juga telah menetapkan SNI ISO/IEC 17029:2019 Penilaian Kesesuaian – Prinsip dan Persyaratan Umum bagi Lembaga Validasi dan Verifikasi, serta dalam proses menetapkan 4 SNI lainnya yang terkait carbon capture storage (CCS).

    Untuk mengetahui peluang keuntungan dari emisi karbon, perusahaan perlu mengukur emisi karbon yang dihasilkan untuk menyatakan klaim pengurangan emisi yang telah dilakukan. “LVV akan melakukan kegiatan validasi dan atau verifikasi kepada perusahaan untuk menilai klaim tersebut,” ujar Kukuh.

    LVV dapat memberikan sertifikat pernyataan verifikasi/validasi kepada pelaku usaha. Melalui ini, pelaku usaha dan kegiatan dapat menghitung hasil pengurangan emisi serta mengetahui potensi keuntungannya dalam mekanisme carbon trading.

    “BSN melalui KAN memainkan peran penting dalam hal pemastian kompetensi lembaga penilaian kesesuaian terkait NEK. Akreditasi menjadi hal yang esensial dalam menjaga kredibilitas LVV dan diakui kompetensinya setara dengan lembaga sejenis di lingkup internasional,” ungkap Kukuh.

    Skema akreditasi LVV KAN telah mendapatkan pengakuan internasional melalui APAC pada tahun 2021 dan menjadi pengakuan Mutual Recognition Arrangement (MRA) APAC ke-13. “Artinya, kompetensi LVV yang terakreditasi oleh KAN juga diakui di lingkup internasional, sebab skema akreditasi KAN sudah diakui secara internasional,” ungkap Kukuh.

    “Tiga kata kunci agar LVV memperoleh akreditasi, yaitu kompetensi, konsistensi, dan imparsialitas,” tegas Kukuh.

    Hinga kini, KAN telah mengakreditasi 4 (empat) LVV Gas Rumah Kaca sub skema Nilai Ekonomi Karbon. Keempat LVV tersebut adalah PT Mutu Agung Lestari, PT TUV Rheinland Indonesia, PT TUV Nord Indonesia, dan PT Sucofindo. Harapannya, jumlah LVV terakreditasi akan terus bertambah untuk mendukung berjalannya bursa karbon.

    KAN juga secara aktif menyiapkan kompetensi personel sebagai validator dan verifikator capaian aksi mitigasi perubahan iklim dalam rangka NEK melalui pelatihan-pelatihan LVV skema NEK. (Red/rlls)

  • BSN Berikan Penghargaan HTCA 2023 kepada Komtek Berkinerja Terbaik dan Tokoh Pengembangan Standar

    BSN Berikan Penghargaan HTCA 2023 kepada Komtek Berkinerja Terbaik dan Tokoh Pengembangan Standar

    Mediakawasan.id, Jakarta – Dalam rangka peringatan Hari Standar Dunia yang diperingati setiap tanggal 14 Oktober, Badan Standardisasi Nasional (BSN) kembali menyelenggarakan Seminar nasional, sekaligus memberikan anugerah Herudi Technical Committee Award, atau disingkat HTCA. Pada tahun 2023 ini, penghargaan diberikan dalam dua kategori, yaitu pertama, HTCA kategori Komite Teknis (Komtek) berkinerja terbaik, dan kedua, HTCA kategori Tokoh Pengembangan Standar, yang diberikan kepada anggota Komtek dan konseptor atas kontribusinya yang luar biasa dalam pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI).

    Peraih HTCA 2023 untuk kategori Komite Teknis berkinerja terbaik adalah Komtek 13-08 Penanggulangan Bencana. Sementara itu yang berhasil meraih sebagai nomine HTCA berkinerja terbaik adalah Komtek 27-08 Energi Surya dan Komtek 07-01 Informasi Geospasial/Geomatika. Sedangkan untuk kategori Tokoh Pengembangan Standar yang berhasil memperoleh penghargaan HTCA 2023 yaitu Oo Abdul Rosyid untuk sektor Kimia dan Sumber Daya Mineral; Harsi Dewantari Kusumaningrum untuk sektor Agro dan Kesehatan; Y Aris Purwanto untuk sektor Infrastruktur, Elektroteknika, dan Permesinan; serta Wahyu Wilopo dari sektor Jasa, Keselamatan dan Aneka.

    Kepala BSN, Kukuh S.Ahmad setelah acara Penganugerahan HTCA dan Seminar World Standard Days 2023 di Jakarta,Selasa (17/10/2023) mengatakan bahwa “Penghargaan HTCA ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi dari Pemerintah RI, melalui BSN, terhadap Komtek dan Tokoh pengembangan standar berdasarkan atas kriteria penilaian yang telah ditetapkan BSN. Oleh karenanya, peraih HTCA dianggap memenuhi level pencapaian kinerja yang melebihi ekspektasi dan persyaratan kinerja minimum atau kontribusi yang luar biasa dari person yang terlibat dalam pengembangan SNI.” ujar Kukuh.

    Kriteria penilaian HTCA kategori Komtek berkinerja terbaik untuk tahun 2023 terdapat kriteria tambahan, selain penilaian outcome dari SNI, yaitu bagaimana usaha Komite Teknis dalam melibatkan pemangku kepentingan utama untuk terlibat aktif dan penyusunan rencana strategis serta roadmap dalam pengembangan standar.

    Komite Teknis 13-08, Penanggulangan Bencana merupakan Komite Teknis yang dibentuk pada Tahun 2011 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan SNI di bidang penanggulangan bencana. Komite Teknis 13-08, Penanggulangan Bencana memiliki ruang lingkup yang mirroring dengan ISO/TC 292, Security and resilience. Sekretariat Komtek 13-08 saat ini dikelola bersama oleh BSN dan BNPB secara twinning. Sementara itu sebagai nominee, Komite Teknis 07-01 Informasi Geospasial / Geomatika saat ini sekretariat Komtek dikelola oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), sedangkan Komtek 27-08 Energi Surya, Sekretariatnya dikelola oleh Kementerian ESDM.

    Sementara itu, untuk HTCA kategori Tokoh Pengembangan Standar dilakukan berdasarkan kriteria person yang terlibat dalam pengembangan SNI, baik itu berasal dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota dari suatu Komtek atau konseptor rancangan SNI yang terlibat sesuai lingkup Komtek yang bersangkutan. Nominasi tokoh diusulkan oleh masing-masing Sekretariat Komtek; dengan mempertimbangkan tokoh tersebut memiliki pengalaman dan/atau keilmuan yang melebihi dari lainnya sesuai dengan sektor yang menjadi lingkup Komtek; aktif berpartisipasi memberi tanggapan dalam RSNI dan draft standar internasional dalam forum; berkontribusi luar biasa dalam pengembangan SNI dan terlibat secara aktif dalam seluruh kegiatan Komtek; mempunyai concern yang sangat tinggi dalam pengembangan SNI, aktif terlibat dalam mempromosikan dan memanfaatkan SNI di skala nasional maupun internasional dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di lembaganya; serta mengharumkan nama Indonesia di dunia melalui standardisasi sesuai sektor Komteknya.

    “Dari 28 nama tokoh usulan Komtek yang diterima BSN, terpilih 4 orang Tokoh Pengembangan Standar yang mewakili 4 kelompok sektor,” ungkap Kukuh. Kelompok sektor tersebut adalah Kimia dan sumber daya mineral (termasuk energi, analisis gas); Agro dan kesehatan (termasuk pertanian, lingkungan hidup, perikanan, kehutanan); Infrastruktur, elektroteknika, dan permesinan (termasuk informatika, telekomunikasi, kelistrikan, elektronik, transportasi, perkotaan/smart city, fine bubble, sumber daya air); serta Jasa, keselamatan dan aneka (termasuk tentang kebencanaan, damkar, MR, kebumian (geografi), pariwisata, LPK, SMM, K3, nanoteknologi, teknologi grafika).

    Kukuh berharap, prestasi Komtek13-08 Penanggulangan Bencana dalam meraih penghargaan HTCA kategori Komtek berkinerja yang terbaik, dan juga terhadap 4 Tokoh Pengembangan Standar 2023 dapat menjadi role model dan sumber inspirasi bagi Komtek maupun pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kinerja; serta kontribusi signifikannya dalam pengembangan SNI, yang pada akhirnya diharapkan dapat menjadikan Indonesia semakin maju dan berdaya saing melalui standardisasi, tidak hanya nasional tetapi juga di kancah internasional.

    Dalam peringatan WSD tahun 2023, BSN juga meluncurkan Sistem Informasi Standardisasi Penilaian Kesesuaian (SISPK versi 2, dalam bentuk platform digital sispk 2.0 Modul 1 Pengembangan SNI, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses perumusan SNI dan akses para pemangku kepentian dalam pengembangan SNI. Selain itu, BSN juga menyelenggarakan Seminar Nasional yang menghadirkan IEC – Asia Pacific Regional Office Mr. Dennis Chew dengan topik “IEC Standards Dealing with Electric Vehicle”; PTB Jerman, Ms. Siglinde Christine Kaiser dengan tema “Renewable Energy”; Deputi bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo dengan topik “Kebijakan Standar untuk menghadapi Tantangan Terkini”; serta Asosiasi Produsen Pemadam Api Ringan Indonesia (APPARI), Gideon Yonathan yang mengangkat tema “Sharing Experiences: Pemanfaatan SNI dalam Peningkatan Daya Saing Produk & Perlindungan Konsumen” (Red/rlls)

  • Dukung pembangunan IKN, BSN tetapkan SNI di bidang infrastruktur

    Dukung pembangunan IKN, BSN tetapkan SNI di bidang infrastruktur

    Mediakawasan.id, Jakarta – Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN), maka proyek pembangunan infrastruktur harus berjalan secara maksimal dan sungguh-sungguh. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2, bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia; penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; serta menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Untuk mewujudkan visi tersebut maka salah satu hal yang terpenting adalah pembangunan infrastruktur yang aman, berkualitas, dan memperhatikan aspek lingkungan. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi hal urgent untuk mencapai tujuan tersebut.

    Sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian serta untuk mendukung pembangunan IKN, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan 14.817 Standar Nasional Indonesia (SNI). Dari jumlah tersebut, terkait konstruksi, jumlah SNI yang ditetapkan sebanyak 1.140 SNI.

    Demikian disampaikan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kerja Sama, dan Layanan Informasi BSN, Zul Amri di Kantor BSN, Jakarta pada Jumat (29/09/2023) berkaitan dengan rencana penyelenggaraan Indonesia Quality Expo (IQE) ke-11 di Balikpapan, Kalimantan Timur yang akan diselenggarakan pada tanggal 9-12 November 2023 mendatang, yang dalam IQE akan mempromosikan produk-produk ber-SNI.

    Dari 1.140 SNI terkait konstruksi tersebut, per bulan Juli 2023 untuk logam, baja, dan produk baja sejumlah 400 SNI dan 275 diantaranya adalah SNI produk baja. Sebagai contoh, untuk SNI produk baja, SNI 0068:2013 Pipa baja untuk konstruksi umum; SNI 8399:2023 Profil rangka baja ringan; dan SNI 2052:2017 Baja tulangan beton. Adapun, dari 400 SNI tersebut, 14 diberlakukan wajib.

    Melansir laman binakonstruksi.pu.go.id beberapa waktu lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) menilai penting untuk menggunakan produk yang sudah ber-SNI.

    Selain untuk mendukung proyek nasional, produk lokal dengan SNI lebih unggul dari produk impor. Hal itu menunjukkan, bahwa penggunaan baja ber-SNI mampu meningkatkan kualitas proyek infrastruktur nasional serta memperpanjang ketahanan usia proyek pemerintah. Penggunaan material yang sesuai SNI terbukti mampu menurunkan resiko kegagalan/rusaknya konstruksi bangunan akibat bencana alam seperti gempa bumi.

    Apalagi dalam dokumen SNI sudah ditetapkan seperti ruang lingkup dan syarat mutunya. Zul mencontohkan seperti dalam SNI 2052:2017 yang diberlakukan wajib oleh kementerian teknis terkait.

    Bahwa yang dimaksud baja tulangan beton adalah baja karbon atau baja paduan yang berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip/ulir dan digunakan untuk penulangan beton. Baja ini diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (hot rolling).

    Ruang lingkup standar ini adalah menetapkan acuan normatif, istilah, definisi, bahan baku, jenis, syarat mutu, cara pengambilan contoh, cara uji, syarat penandaan, syarat lulus uji, dan cara pengemasan baja tulangan beton yang digunakan untuk keperluan penulangan konstruksi beton dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan.

    Dalam SNI 2052:2017 ada 2 jenis baja tulangan beton. Yaitu Baja tulangan beton polos (BjTP) dan Baja tulangan beton sirip/ulir (BjTS).

    Syarat mutu dalam SNI ini yakni dilihat dari sifat tampak, bentuk, ukuran dan toleransi, toleransi berat per batang, dan sifat mekanis.

    Secara rinci, syarat mutu untuk sifat tampak, baja tulangan beton tidak boleh mengandung serpihan, lipatan, retakan, gelombang, cerna dan hanya diperkenankan berkarat ringan pada permukaan.

    Untuk syarat mutu ukuran dan toleransi terbagi lagi diantaranya panjang bata tulangan beton ditetapkan 10 m dan 12 m serta toleransi panjang baja tulangan beton ditetapkan minimum 0 mm (0 mm), maksimum plus 70 mm (maksimum + 70 mm).

    Sementara terkait syarat penandaan, setiap batang baja tulangan beton harus diberi tanda (marking) dengan huruf timbul (emboss) yang menunjukkan merek pabrik pembuat dan ukuran diameter nominal. Selain itu, setiap batang baja tulangan beton sesuai dengan standar harus diberi tanda pada ujung-ujung penampangnya dengan warna yang tidak mudah hilang sesuai dengan kelas baja.

    Selain itu, setiap kemasan harus diberi label dengan mencantumkan nama dan merek dari pabrik pembuat; ukuran (diameter dan panjang); kelas baja; nomor leburan (No. Heat); serta tanggal, bulan dan tahun produksi.

    BSN meyakini dengan menggunakan produk yang telah sesuai dengan SNI, maka diharapkan infrastruktur konstruksi bangunan di wilayah IKN memiliki kualitas yang baik dan tidak mudah rusak.

    Oleh karena itu, BSN terus mendorong seluruh pihak untuk menerapkan SNI. “Dengan menerapkan SNI, maka masyarakat terjamin keamanan dan keselamatannya, yang pada akhirnya dapat menciptakan kepercayaan dan kenyamanan seluruh pihak tanpa rasa kekhawatiran akan kualitas konstruksi bangunan,” pungkas Zul. (Red/rlls)

  • Jamin kualitas data pemantauan udara, BSN Tetapkan SNI 9178:2023

    Jamin kualitas data pemantauan udara, BSN Tetapkan SNI 9178:2023

    Mediakawasan.id, Jakarta – Kualitas udara di Indonesia beberapa pekan terakhir menjadi perhatian masyarakat terutama setelah banyaknya pemberitaan media massa mengenai kondisi beberapa kota di wilayah Jabodetabek yang menempati peringkat tertinggi sebagai kota dengan kualitas udara berkategori buruk di dunia versi IQAir, dan termasuk dalam tingkat udara yang tidak sehat.

    Dalam menentukan kualitas udara di suatu wilayah tentu harus didukung oleh data yang akurat dan valid. Untuk itu penjaminan fungsi alat pemantauan kualitas udara yang digunakan menjadi hal yang sangat krusial dan kritikal.

    Dalam mengukur kualitas udara, alat yang digunakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang saat ini berjumlah 56 unit di Indonesia. Sebanyak 15 unit ada di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta.

    Dalam rangka untuk menjamin kualitas data pemantauan udara, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 9178:2023 Udara ambien – Uji kinerja alat pemantauan kualitas udara yang menggunakan sensor berbiaya rendah.

    Deputi bidang Pengembangan Standar BSN, Hendro Kusumo di Kantor BSN, Jakarta pada Jumat (01/09/2023) mengatakan bahwa penetapan SNI 9178:2023 diharapkan dapat memberikan acuan dalam pengujian terhadap kinerja alat pemantauan kualitas data pemantauan udara ambien dan SNI dapat menjadi rujukan dalam penentuan kebijakan terkait pengelolaan lingkungan hidup.

    “Dalam SNI ini, yang dimaksud udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya,” ujar Hendro.

    Lebih lanjut Hendro menginformasikan bahwa SNI 9178:2023 disusun oleh Komite Teknis 13-03 Kualitas Lingkungan dan ditetapkan oleh Kepala BSN pada tanggal 15 Agustus 2023.

    “Kedepannya, penerapan SNI ini diharapkan dapat mengatasi kekhawatiran terkait validitas data yang dihasilkan dari penggunaan sensor berbiaya rendah pada alat pemantauan kualitas udara sehingga bila alat telah lulus uji berbasis SNI, maka informasi yang tersedia lebih dapat diandalkan dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Hendro.

    Sensor berbiaya rendah saat ini menjadi alternatif alat ukur indikatif atau peringatan dini untuk mendapatkan informasi awal, sebelum pengukuran lanjut yang lebih detail dengan menggunakan alat ukur referensi yang lengkap dan berharga mahal.

    Sensor berbiaya rendah berbeda dengan alat ukur referensi yang dirancang untuk memenuhi persyaratan uji kinerja yang ketat dan digunakan dalam penegakan regulasi. Akan tetapi, sensor berbiaya rendah mempunyai kelebihan dapat memberikan informasi konsentrasi polutan udara yang relatif lebih cepat atau instan dan memungkinkan dilakukannya pengukuran kualitas udara di lebih banyak lokasi.

    SNI 9178:2023 menetapkan persyaratan dan pelaksanaan uji kinerja alat pemantauan kualitas udara ambien aktif kontinyu yang menggunakan sensor berbiaya rendah melalui kalibrasi, kolokasi di lapangan, dan validasi data.

    Hendro mengungkapkan bahwa sesuai persyaratan SNI 9178:2023, alat pemantauan kualitas udara yang menggunakan sensor berbiaya rendah harus telah terkalibrasi, kemudian juga dilakukan uji kinerja alat melalui kolokasi; dan validasi data.

    “Yang dimaksud terkalibrasi yaitu harus diperiksa untuk memastikan peralatan berada dalam performa maksimal sesuai dengan fungsinya; digunakan sesuai petunjuk pengoperasian atau instruksi manual dan menjaga ketertelusuran pengukuran alat tersebut dengan standar acuan nasional yang ada di laboratorium SNSU (Standar Nasional Satuan Ukuran) BSN, yang sekaligus sebagai National Metrology Institute (NMI) yang mewakili Indonesia dalam penjaminan ketelusuran pengukuran ke tingkat internasional yang dikelola oleh BIPM (Bureau International des Poids et Mesures). Secara umum kalibrasi dilakukan dengan membandingkan pembacaan konsentrasi alat kalibrator dengan pembacaan konsentrasi peralatan yang diuji,” jelas Hendro.

    Hingga saat ini, BSN telah menetapkan SNI terkait kualitas udara sebanyak 62 SNI dan terkait manajemen lingkungan, sebanyak 37 SNI.

    Dengan ditetapkan SNI 9178:2023, Hendro meyakini bahwa dalam pelaksanaan pemantauan kualitas udara Indonesia yang menggunakan alat yang memenuhi persyaratan SNI maka akan dapat menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, yang pada akhirnya dapat mendukung pengambilan kebijakan yang tepat dalam upaya pencegahan kualitas udara yang buruk. (Red/rlls)

  • Indonesia Kembali Raih Medali di Olimpiade Standar Internasional Korea

    Indonesia Kembali Raih Medali di Olimpiade Standar Internasional Korea

    Mediakawasan.id, Korea Selatan – Indonesia berhasil meraih Bronze Prize pada The 18th International Standards Olympiad atau Olimpiade Standar Internasional ke-18 yang diselenggarakan oleh Korean Agency for Technology and Standards (KATS) bekerja sama dengan Korean Standards Assosiation (KSA) dan The Korean Federation of Technology Education Society pada tanggal 21 – 23 Agustus 2023 di Ansan, Korea Selatan.

    Tim Indonesia dari MAN Insan Cendekia Gorontalo yang terdiri dari Marha Rifani Fayza Bahsuan, Nabilah Zulaeka Putri Darmawangsah, dan Tiara Myreen Alilatulbariza Husain sebelumnya merupakan juara Kompetisi Standardisasi Nasional (KSN) Tingkat SMA/SMK Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada Mei – Juli 2023 lalu.

    “Kami bangga dengan prestasi dari MAN Insan Cendekia Gorontalo
    di Olimpiade Standar Internasional ke-18 yang telah mengharumkan nama Indonesia dalam kompetisi pelajar internasional bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian ini,” ungkap Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian BSN, Arini Widyastuti saat mendampingi Tim Indonesia di Korea, Kamis (24/8/2023).

    Tahun ini, Olimpiade Standar Internasional diikuti oleh 9 negara dengan total 40 tim. Indonesia sendiri mengirim 2 tim yaitu tim dari MAN Insan Cendekia Gorontalo serta SMA Jubilee Jakarta.

    Dalam kompetisi ini setiap tim diberikan tugas menulis draft standar internasional terkait topik “Biometrics – Performance evaluation methods of face recognition systems” dan memaparkan dokumen standar yang telah disusun kepada dewan juri.

    Olimpiade Standar Internasional yang diselenggarakan sejak tahun 2006 ini bertujuan mempromosikan standar kepada generasi muda serta memberikan gambaran betapa standar penting dalam kehidupan manusia.

    “Semoga prestasi yang telah diraih ini bisa menjadi pemacu semangat bagi siswa lain di Indonesia untuk mempelajari standardisasi dan penilaian kesesuaian,” tutup Arini. (Red/rlls)

  • Pelajar Indonesia Siap Bertanding di Ajang Olimpiade Standar Internasional

    Pelajar Indonesia Siap Bertanding di Ajang Olimpiade Standar Internasional

    Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Dua tim pelajar Indonesia siap bertanding dalam ajang International Standards Olympiad atau Olimpiade Standar Internasional ke-18 yang akan digelar pada 21-23 Agustus 2023 di Ansan, Korea Selatan.

    Tim tersebut berasal dari sekolah MAN Insan Cendekia Gorontalo (Tim LEE_P) dan SMA Jubilee Jakarta (Tim Realists). Kedua tim merupakan juara 1 dan 2 Kompetisi Standardisasi Nasional (KSN) Tingkat SMA/SMK Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada Mei-Juli 2023 lalu.

    BSN melakukan Pelepasan Tim Olimpiade pada Jumat (18/8/2023), di Gedung 2 BSN, Kawasan Puspiptek, Tangerang Selatan yang dipimpin Sekretaris Utama BSN, Donny Purnomo didampingi Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian BSN, Arini Widyastuti.

    “BSN telah melakukan pembinaan secara intensif terhadap tim dengan memberikan materi-materi penerapan standar yang akan dipertandingkan dalam ajang Olimpiade Standar Internasional ke-18,” ujar Donny.

    “Semoga tim dapat meneruskan tradisi Indonesia sebagai juara di Olimpiade Standar Internasional tersebut,” tambahnya.

    Tim dari MAN Insan Cendekia Gorontalo (Tim LEE_P) terdiri dari Marha Rifani Fayza Bahsuan, Nabilah Zulaeka Putri Darmawangsah, dan Tiara Myreen Alilatulbariza Husain. Sementara dari SMA Jubilee Jakarta (Tim Realists) terdiri dari Amanda Dansingani, Nerissha Arviana, dan Muhammad Yazid Razaki.

    Olimpiade Standar Internasional adalah satu-satunya kompetisi standardisasi di dunia yang diselenggarakan oleh Korean Agency for Technology and Standards (KATS) bekerja sama dengan Korean Standards Assosiation (KSA) sejak tahun 2006 yang bertujuan menumbuhkan talenta-talenta masa depan di bidang standardisasi.

    BSN sendiri mengadopsi Olimpiade Standar Internasional dengan menyelenggarakan Kompetisi Standardisasi Nasional untuk siswa/i tingkat SMA/SMK sejak tahun 2015. Pada KSN Tahun 2023 lalu BSN mengangkat tema “Standardisasi Teknologi Virtual Reality/Augmented Reality berbasis Artificial Intelligence untuk Autonomous Electric Vehicles”.

    Tema ini mencakup standardisasi mengenai inovasi pengembangan Virtual Reality/Augmented Reality yang saat ini mulai dikembangkan di dunia. Dengan basis Artificial Intelligence diharapkan teknologi saat ini mampu berinteraksi lebih baik dengan manusia sehingga memudahkan beraktifitas. KSN merupakan ajang untuk membangun generasi muda yang berdaya saing dan berjiwa kompetitif terkait standardisasi. (Red/rlls)

  • Dukung Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik, BSN terus kembangkan SNI

    Dukung Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik, BSN terus kembangkan SNI

    Mediakawasan.id, Yogyakarta – Pemerintah menargetkan untuk mengurangi emisi karbon 31,89% pada tahun 2030 dan net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat dari target awal. Terkait hal itu, percepatan penggunaan kendaraan listrik menjadi salah satu langkah strategis dalam mencapai target tersebut. Penerapan SNI diharapkan bisa memberikan keyakinan lebih kepada masyarakat dan menjadikan persepsi positif atas kendaraan listrik.

    Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad usai pembukaan Electric Vehicle Standar Expo (EVSE) di Jogja Expo Center (12/07/2023) mengatakan, salah satu konsen BSN dalam program strategisnya tahun 2023 adalah mengembangkan SNI yang mendukung terciptanya ekosistem kendaraan listrik yang aman dan nyaman.

    “Selain kendaraan listrik, BSN juga memberikan dukungan terhadap NZE melalui pengembangan SNI di bidang Renewable Energy,” ujar Kukuh.

    Pengembangan SNI untuk kendaraan listrik diharapkan juga dapat menepis anggapan sebagian masyarakat bahwa kendaraan listrik tidak aman dan berisiko.

    “Sebagai produk transportasi, anggapan ini wajar. Karena sebagaimana produk lain, penggunaan listrik pada kendaraan, juga berisiko. Produk-produk seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau SPKLU yang menggunakan arus listrik, juga perlu dijamin keamanan dan keselamatannya,” jelas Kukuh.

    Penerapan SNI pada sistem elektrifikasi dan berbagai komponen kendaraan listrik seperti ban, velg, kaca mobil diharapkan dapat meyakinkan masyarakat bahwa kendaraan listrik aman dan nyaman.

    BSN sendiri, lanjut Kukuh, telah menetapkan 38 SNI terkait kendaraan listrik, 15 SNI untuk infrastruktur pengisian Kendaraan Listrik dan terdapat 9 SNI yang dirumuskan terkait baterai kendaraan listrik diantaranya:

    • seri SNI IEC 62660 bagian 1 s.d 3 untuk persyaratan keselamatan, kinerja dan pengujian “sel baterai” kendaraan listrik;
    • SNI 8871:2019 untuk persyaratan keselamatan “pak baterai” pada mobil listrik dan SNI 8872:2019 untuk persyaratan keselamatan “pak baterai” pada sepeda motor listrik;
    • SNI ISO 12405-4:2018 terkait pengujian kinerja “pak baterai” pada mobil listrik;
    • SNI 9102:2022 terkait pengujian kinerja “pak baterai” pada sepeda motor listrik;
    • SNI 8927 dan SNI 8928 yang diterbitkan pada tahun 2020 mengatur terkait persyaratan keselamatan dan spesifikasi baterai yang dapat dilepas dan ditukar

    “Kami sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab dalam pembinaan standardisasi, sangat berkepentingan mengkampanyekan kendaraan listrik yang memenuhi standardisasi, untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna,” jelas Kukuh.

    Salah satu bentuk kampanye tersebut melalui kegiatan EVSE tahun 2023, yang melibatkan stakeholder terkait seperti perusahaan kendaraan listrik, lembaga sertifikasi dan laboratorium penguji, penyedia charging system dan tentunya pemerintah terkait.

    “Sebagai expo, maka EVSE juga menyelenggarakan kegiatan side event seperti seminar terkait kebijakan dan masa depan kendaraan listrik, test drive yang memberikan pengalaman untuk pengunjung, serta games edukasi tentang SNI dan kendaraan listrik,” tambahnya.

    Beberapa peserta pendukung EVSE diantaranya PT. PLN (Persero) Pusat Sertifikasi, PT. PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jateng dan DIY, TUV Nord Indonesia, PT SGMW Sales Indonesia (Wuling) serta PT INES. Pendukung lain yang tidak menjadi peserta pameran adalah PT. Alasmas Berkat Utama dan PT. Kencana Gemilang (Miyako).

    “BSN tidak dapat bekerja sendirian dalam mengkampanyekan penerapan SNI. Oleh sebab itu, dukungan dan komitmen para pemangku kepentingan, sangat diharapkan untuk tercapainya tujuan yaitu terciptanya ekosistem kendaraan listrik yang aman dan nyaman,” pungkas Kukuh. (Red/rlls)