Media Kawasan

Tag: BGN

  • BGN Luncurkan Kampanye Nasional Makan Bergizi Hak Anak Indonesia

    BGN Luncurkan Kampanye Nasional Makan Bergizi Hak Anak Indonesia

    Mediakawasan.id, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara Program Makan Bergizi untuk Anak Sekolah (MBG) secara resmi meluncurkan kampanye nasional bertajuk “Makan Bergizi Hak Anak Indonesia.” Peluncuran digelar di Jakarta pada Senin, 17 November 2025.

    Kampanye ini bertujuan memperkuat edukasi publik mengenai pentingnya gizi bagi anak sekolah serta menegaskan bahwa akses terhadap makanan bergizi adalah hak dasar setiap anak, bukan bantuan.

    Kepala BGN, Dr. Ir. Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa kampanye ini merupakan panggilan untuk bertindak dan mengajak seluruh elemen masyarakat bergerak bersama. “Kampanye ini adalah gerakan kolektif yang melibatkan pemerintah, orang tua, guru, dan komunitas untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam pemenuhan hak gizinya,” ujarnya.

    Menurut Dadan, pemenuhan gizi merupakan investasi paling penting bagi masa depan bangsa. “Asupan yang tepat tidak hanya membuat anak sehat secara fisik, tetapi juga memperkuat kemampuan intelektual dan ketahanan mental mereka. Inilah fondasi utama untuk membentuk generasi penerus yang kuat,” jelasnya.

    Narasi kampanye ini diperkuat oleh dua pesan utama, yaitu “Anak kenyang, anak siap belajar” dan “Gizi bukan bantuan, ini hak.” Pesan tersebut menegaskan hubungan erat antara kecukupan gizi dengan fokus belajar anak serta memberikan landasan etis bahwa makanan bergizi merupakan hak setiap anak Indonesia.

    “Kecukupan gizi membantu anak berkonsentrasi, memahami pelajaran, dan menyerap informasi secara efektif. Sementara pengakuan bahwa gizi

    adalah hak menuntut tanggung jawab bersama untuk memenuhinya tanpa pengecualian,” tambah Dadan.

    Kampanye ini juga menyoroti dampak ekonomi Program MBG dalam mendorong pertumbuhan petani dan UMKM lokal. Program ini menciptakan rantai pasok baru yang menyerap produk pangan lokal secara masif dan berkelanjutan. “MBG menjadi katalis ekonomi yang memberi manfaat ganda, yaitu memastikan anak mendapat asupan sehat sambil memberdayakan petani dan UMKM untuk memperkuat ekonomi desa,” tutur Dadan.

    Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Program MBG merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul melalui revolusi gizi sekolah yang inklusif dan berkelanjutan. Program ini telah diapresiasi oleh UNICEF dan WFP sebagai salah satu inisiatif pemberian makan terbesar di dunia.

    Sejak diluncurkan pada Januari 2025, Program MBG menyasar jutaan anak sekolah di seluruh Indonesia untuk mendukung tumbuh kembang mereka serta mempersiapkan generasi yang siap menghadapi visi Indonesia Emas 2045.

    Pada acara peluncuran, dua siswa penerima manfaat MBG, Kasim dari Raja Ampat dan Almira dari Garut, turut hadir memberikan kesaksian mengenai perubahan positif yang mereka rasakan setelah menerima makanan bergizi rutin di sekolah.

    Kampanye “Makan Bergizi Hak Anak Indonesia” akan disebarluaskan melalui konten kreatif, cerita lapangan, dan analisis publik terkait pelaksanaan Program MBG. Kampanye ini diharapkan meningkatkan literasi gizi, memperkuat persepsi positif masyarakat, dan menjaga narasi publik tetap objektif, non-politis, dan konstruktif. (Red/*)

  • Menekan Kasus Baru Keracunan MBG Hingga Zero Case, BGN Gencar Tingkatkan Kualitas Layanan SPPG di Tangsel

    Menekan Kasus Baru Keracunan MBG Hingga Zero Case, BGN Gencar Tingkatkan Kualitas Layanan SPPG di Tangsel

    Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II menargetkan seluruh layanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai garda depan pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat terbebas dari kasus kontaminasi atau kerusakan pangan yang berisiko terhadap kesehatan dengan prinsip zero case.

    Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi salah satu daerah sasaran BGN dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalitas tenaga penjamah pangan dari setiap SPPG di wilayah tersebut untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG secara berkelanjutan.

    Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk petugas dan relawan SPPG yang dilakukan Direktorat Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN secara serentak di 34 kabupaten/kota di enam provinsi dengan total 30.000 peserta ini, termasuk diadakan di Kota Tangsel. Sekitar 600 peserta mengikuti bimtek yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Oktober 2025 di Hotel Ibis, Gading Serpong, Tangerang Selatan.

    Para pakar dari berbagai instansi terkait turut berperan dalam bimtek ini sebagai pemateri, antara lain Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda BPOM, Clara Diana Setiawati, S.Farm, Apt, M.A dan Sandhyani Ellis M Damajanti, S.Si., Apt, M.K.M; Ketua Tim Kerja Kefarmasian Dinas Kesehatan Tangsel, Lisa Fantina SKM., M.Kes; JF Pengendali Dampak Lingkungan Muda Dinas Lingkungan Hidup, Laily Khoirilla; Kabid Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Tangerang Selatan, Didin Sihabudin; serta Ketua PERSAGI, Ari Retno Setiawati, S.Gz.

    Belakangan ini kita mendengar berita yang menyedihkan, adanya keracunan, Kejadian Luar Biasa (KLB) di berbagai wilayah Indonesia yang diduga berasal dari SPPG. Kami dari BGN tidak ingin hal itu terjadi. Karena itu, petugas dan relawan SPPG diajak belajar bersama di sini untuk meningkatkan layanan MBG, papar Koordinator Wilayah Tangerang Selatan, Nindy Sabrina S.Gz, MSc., dalam sambutan pembuka bimtek tersebut. 

    Nindy meyakinkan peserta bimtek bahwa mereka adalah pahlawan karena telah memberikan makanan untuk anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Bayangkan dari pekerjaan Bapak dan Ibu di dapur yang tidak terlihat dari luar, tapi efeknya luar biasa, ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Nindy menyampaikan sepuluh langkah strategis peningkatan layanan MBG yang mencakup aspek teknis, manajerial, dan kualitas pelayanan, antara lain penempatan 5.000 chef profesional dari Indonesian Chef Association (ICA) di SPPG baru untuk transfer pengetahuan dalam pengolahan makanan bergizi dan aman, penambahan tenaga ahli gizi agar pendampingan gizi lebih optimal, pelaksanaan rapid test food berkala oleh Balai POM guna menjamin keamanan pangan, penerapan wajib Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi setiap SPPG, pemanfaatan platform LMS Plataran Sehat Kementerian Kesehatan untuk pembelajaran daring bagi tenaga pelaksana, dan kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) sebagai dasar tata kelola layanan yang profesional dan akuntabel.

    Sebelum menutup sambutannya, Nindy kembali mengingatkan peserta bimtek yang sebagai ujung tombak program MBG, Jika masing-masing divisi SPPG tidak bisa mengikuti standar BGN, itu merupakan ancaman bagi SPPG. Sudah ada SPPG yang tidak beroperasional karena tidak mengikuti SOP, dan itu menjadi kerugian untuk semuanya.”

    BGN berharap melalui bimtek serentak ini terbentuk jaringan penjamah pangan yang kompeten, beretika, dan berdedikasi, serta menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap anak Indonesia memperoleh makanan yang layak, sehat, dan bergizi seimbang.

    Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN, Dr. Nurjaeni, Ph.D, menyampaikan, Melalui bimtek ini, kami ingin memastikan bahwa setiap penjamah makanan memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai dalam seluruh tahapan penyediaan makanan bergizi. mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, hingga distribusi kepada penerima manfaat. (Red/*)

  • BGN Gelar Bimtek Penjamah Pangan di Serang, Banten Guna Tingkatkan Kompetensi Keamanan Pangan Nasional

    BGN Gelar Bimtek Penjamah Pangan di Serang, Banten Guna Tingkatkan Kompetensi Keamanan Pangan Nasional

    Mediakawasan.id, Banten — Direktorat Penyedia dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) sukses melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Pangan pada tanggal 11-12 Oktober 2025 bertempat di Hotel Aston Serang, Kota Serang, Banten yang diikuti oleh 1.000 peserta.

    Bimtek tersebut merupakan bagian dari rangkaian Bimtek Penjamah Pangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penyedia dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) secara serentak di 12 kabupaten dan kota pada 11–12 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis BGN dalam memperkuat kompetensi tenaga pelaksana gizi di daerah serta memastikan seluruh proses penjamahan dan penyediaan pangan berjalan aman, higienis, dan sesuai standar nasional.

    Bimtek secara keseluruhan diikuti oleh 10.000 peserta, terdiri dari kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, akuntan, dan relawan SPPG dari berbagai wilayah. Mereka merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat — mulai dari dapur pelayanan hingga distribusi pangan di lapangan.

    “Keamanan pangan dimulai dari tangan-tangan penjamah pangan yang kompeten. Melalui kegiatan ini, BGN memastikan seluruh unsur pelaksana SPPG memahami prinsip higienitas, sanitasi, serta pengendalian risiko pangan di setiap tahap pelayanan,” ujar Dr. Nurjaeni, Ph.D., Direktur Penyedia dan Penyaluran Wilayah II BGN.

    Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 12 kabupaten/kota di bawah koordinasi Wilayah II BGN, yaitu: Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman.

    Setiap kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala KPPG (Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi) setempat, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas profesi dalam menjaga mutu dan keamanan pangan. Pelaksanaan dilakukan tatap muka langsung di lokasi dengan pendampingan teknis dan pemantauan virtual oleh tim pusat BGN.

    Fokus Materi dan Capaian
    1. Prinsip dasar keamanan pangan dan higienitas dapur;
    2. Prosedur sanitasi penjamah makanan dan lingkungan kerja;
    3. Pencegahan kontaminasi silang dan risiko mikrobiologi;
    4. Penanganan bahan pangan, penyimpanan, dan distribusi aman;
    5. Pemanfaatan Learning Management System (LMS) Penjamah Pangan sebagai media pembelajaran berkelanjutan.

    Melalui kombinasi teori dan praktik, peserta dilatih untuk mengidentifikasi risiko, melakukan tindakan pencegahan, serta menerapkan prosedur standar keamanan pangan di unit kerja masing-masing. Setelah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan, peserta mendapatkan sertifikat kompetensi penjamah pangan yang diterbitkan oleh BGN sebagai pengakuan resmi atas kemampuan mereka dalam menjaga mutu dan keamanan pangan di lapangan.

    Harapan dan Dampak

    Pelaksanaan Bimtek ini menjadi wujud nyata komitmen BGN dalam memperkuat sistem keamanan pangan dari tingkat lokal hingga nasional. Program ini diharapkan mampu menciptakan budaya kerja higienis dan aman, serta menurunkan risiko Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di masyarakat.

    “Dengan tersertifikasinya 10.000 penjamah pangan dari unsur SPPG di 12 kabupaten/kota, kita memperkuat sistem pelayanan gizi yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan terpercaya bagi masyarakat,” tegas Dr. Nurjaeni. (Red/rlls)

  • BGN Gelar Bimtek Penjamah Pangan Serentak di 12 Kabupaten/Kota10.000 Peserta SPPG Tingkatkan Kompetensi Keamanan Pangan Nasional

    BGN Gelar Bimtek Penjamah Pangan Serentak di 12 Kabupaten/Kota10.000 Peserta SPPG Tingkatkan Kompetensi Keamanan Pangan Nasional

    Mediakawasan.id, Banten — Direktorat Penyedia dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) sukses melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Pangan pada tanggal 11-12 Oktober 2025 bertempat di Hotel Marbela Anyer, Kabupaten Serang, Banten yang diikuti oleh 850 peserta.

    Bimtek tersebut merupakan bagian dari rangkaian Bimtek Penjamah Pangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Penyedia dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) secara serentak di 12 kabupaten dan kota pada 11–12 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi langkah strategis BGN dalam memperkuat kompetensi tenaga pelaksana gizi di daerah serta memastikan seluruh proses penjamahan dan penyediaan pangan berjalan aman, higienis, dan sesuai standar nasional.

    Bimtek secara keseluruhan diikuti oleh 10.000 peserta, terdiri dari kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, akuntan, dan relawan SPPG dari berbagai wilayah. Mereka merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat — mulai dari dapur pelayanan hingga distribusi pangan di lapangan.

    “Keamanan pangan dimulai dari tangan-tangan penjamah pangan yang kompeten. Melalui kegiatan ini, BGN memastikan seluruh unsur pelaksana SPPG memahami prinsip higienitas, sanitasi, serta pengendalian risiko pangan di setiap tahap pelayanan,” ujar Dr. Nurjaeni, Ph.D., Direktur Penyedia dan Penyaluran Wilayah II BGN.

    Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 12 kabupaten/kota di bawah koordinasi Wilayah II BGN, yaitu: Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Sleman.

    Setiap kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala KPPG (Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi) setempat, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas profesi dalam menjaga mutu dan keamanan pangan. Pelaksanaan dilakukan tatap muka langsung di lokasi dengan pendampingan teknis dan pemantauan virtual oleh tim pusat BGN.

    Fokus Materi dan Capaian
    1. Prinsip dasar keamanan pangan dan higienitas dapur;
    Prosedur sanitasi penjamah makanan dan lingkungan kerja;
    2. Pencegahan kontaminasi silang dan risiko mikrobiologi;
    3. Penanganan bahan pangan, penyimpanan, dan distribusi aman;
    4. Pemanfaatan Learning Management System (LMS) Penjamah Pangan sebagai media pembelajaran berkelanjutan.

    Melalui kombinasi teori dan praktik, peserta dilatih untuk mengidentifikasi risiko, melakukan tindakan pencegahan, serta menerapkan prosedur standar keamanan pangan di unit kerja masing-masing. Setelah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan, peserta mendapatkan sertifikat kompetensi penjamah pangan yang diterbitkan oleh BGN sebagai pengakuan resmi atas kemampuan mereka dalam menjaga mutu dan keamanan pangan di lapangan.

    Harapan dan Dampak

    Pelaksanaan Bimtek ini menjadi wujud nyata komitmen BGN dalam memperkuat sistem keamanan pangan dari tingkat lokal hingga nasional. Program ini diharapkan mampu menciptakan budaya kerja higienis dan aman, serta menurunkan risiko Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di masyarakat.

    “Dengan tersertifikasinya 10.000 penjamah pangan dari unsur SPPG di 12 kabupaten/kota, kita memperkuat sistem pelayanan gizi yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan terpercaya bagi masyarakat,” tegas Dr. Nurjaeni. (Red/rlls)

  • Rumah Susu Sentul Diapresiasi, Kepala BGN Serukan Ada Susu di Menu MBG

    Rumah Susu Sentul Diapresiasi, Kepala BGN Serukan Ada Susu di Menu MBG

    Mediakawasan.id, Bogor — Upaya membangun kedaulatan pangan nasional kini mendapatkan dukungan dari industri persusuan berbasis koperasi. Rumah Susu Unit Sentul di Bogor, Jawa Barat, menjadi model percontohan dalam penyerapan susu segar dari peternak lokal untuk mendukung Program Makan Bergizi (MBG) di sekolah.

    Rumah Susu Sentul yang digagas oleh Muchlido Apriliast, Ketua Koperasi Kujang Sauyunan Berdikari, kini rutin menyuplai susu pasteurisasi ke sejumlah sekolah dasar yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Program Makan Bergizi (SPPG).

    “Kami antar langsung ke sekolah dan menyesuaikan penyediaan chiller dengan jumlah siswa. Anak-anak lebih menyukai susu murni tanpa rasa tambahan,” ujar Muchlido saat memberikan sambutan pada peresmian Rumah Susu Unit Sentul, Selasa (21/4/2025).

    Hingga saat ini, Rumah Susu Sentul mampu melayani hingga delapan SPPG karena keterbatasan alat dan kapasitas produksi. Namun, model ini dinilai berhasil dan potensial untuk direplikasi di daerah lain.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan bahwa konsep unit pengolahan susu yang menyerap langsung susu dari peternak lokal akan menjadi bagian penting dari cetak biru pengembangan industri susu nasional.

    “Model ini akan kami replikasi ke sentra-sentra produksi sapi perah di seluruh Indonesia. Ini adalah harapan baru bagi peternak, khususnya sapi perah,” kata Agung.

    Menurut data Kementerian Pertanian, populasi sapi perah nasional saat ini sekitar 560.000 ekor. Pemerintah terus mendorong peningkatan populasi melalui program investasi dan pemberdayaan peternak dan koperasi.

    Koperasi Kujang Sauyunan Berdikari di Bogor menjadi salah satu contoh koperasi yang berhasil mengembangkan unit pengolahan susu sekaligus dapur MBG.

    “Koperasi tidak lagi hanya sebagai penyalur susu, tapi juga sebagai pelaksana program strategis, seperti MBG,” ujar Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, yang juga menyatakan bahwa LPDB siap mendukung pengembangan unit-unit serupa.

    Ia juga menyampaikan bahwa program Koperasi Merah Putih—sebuah inisiatif untuk memperkuat ekonomi desa—akan melibatkan koperasi yang memiliki unit pengolahan susu, ritel, hingga layanan kesehatan dan logistik.

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menambahkan bahwa susu wajib menjadi komponen utama dalam menu MBG di wilayah yang ada peternakan sapi perahnya.

    “Presiden ingin agar susu murni menjadi bagian utama dari asupan gizi anak sekolah. Kami mendukung 100 persen,” katanya. Ia bahkan menyitir Al-Qur’an surat Al-Mu’minun ayat 21 yang menggambarkan keberkahan susu sebagai salah satu sumber pangan utama dari ternak.
    Susu pasteurisasi dari Rumah Susu kini telah dikemas dalam cangkir plastic (cup) yang praktis dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

    “Ini inovasi luar biasa. Susu tidak hanya mengandung gizi, tetapi menjadi simbol kebangkitan peternakan nasional,” ujar Dadan.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menyampaikan bahwa upaya ini selaras dengan agenda pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

    “Memberi makan anak-anak sekolah adalah investasi masa depan. Rumah susu seperti ini akan menjadi bagian penting sejarah pembangunan gizi dan ketahanan pangan nasional,” tutupnya.(Red/*)