Tag: Bawaslu Tangsel

Mediakawasan.id, Serpong – Meski tahapan Pemilu 2029 belum dimulai, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai mengintensifkan sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat. Salah satu sasaran utamanya adalah kalangan pelajar yang diproyeksikan menjadi pemilih pemula pada pesta demokrasi mendatang.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi dimulainya tahapan Pemilu yang dijadwalkan pada 2027. Sosialisasi tidak hanya menyasar masyarakat umum dan perguruan tinggi, tetapi juga sekolah-sekolah melalui program Bawaslu Goes to School.

“Karena tahapan itu sudah mulai tahun depan. Bulan Juni itu sudah mulai tahapan Pemilu lagi,” ujar Bagja saat berkunjung ke Kantor Bawaslu Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Selasa (4/8).

Menurutnya, pelajar perlu diberikan pemahaman sejak dini mengenai demokrasi dan kepemiluan agar siap menjadi pemilih yang cerdas. Bahkan, siswa kelas II dan III SMP saat ini diperkirakan sudah memenuhi syarat sebagai pemilih pemula pada Pemilu 2029.

“Kami datang ke sekolah-sekolah. Bahwa ke depan mereka akan jadi pemilih. Jadi siap-siap mengurus syaratnya, seperti KTP dan lainnya,” katanya.

Selain melalui sekolah, Bawaslu juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perguruan tinggi. Bagja berharap partai politik turut berperan aktif dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Teman-teman parpol juga jangan menganggap ini hanya kegiatan penyelenggara. Teman-teman parpol juga punya tanggung jawab,” tegasnya.

Ia mengapresiasi Bawaslu Tangsel yang telah menjalankan program sosialisasi, termasuk saat kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) melalui program Bawaslu Membelajarkan.

Di sisi lain, Bagja menyebut masa non-tahapan dimanfaatkan untuk memperkuat kesiapan internal lembaga. Mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan reformasi birokrasi, hingga penyusunan target kinerja seluruh jajaran Bawaslu.

Menurutnya, penguatan tersebut penting agar ketika tahapan Pemilu dimulai, seluruh jajaran sudah siap menjalankan tugas tanpa lagi disibukkan dengan proses peningkatan kapasitas.

“Tinggal action seharusnya. Persiapan ini penting,” ucapnya.

Bagja juga meminta Bawaslu daerah menyiapkan sarana pendukung, termasuk ruang sidang untuk mengantisipasi potensi sengketa proses pendaftaran partai politik yang diperkirakan mulai berlangsung pada akhir 2027.

“Biasanya ada sengketa saat pendaftaran partai politik. Karena itu, ruang sidang dan berbagai kebutuhan pendukung harus sudah disiapkan sejak sekarang,” tandasnya. (Red/*)

Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus berkomitmen mengawal demokrasi meskipun perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 telah usai. Bersama awak media dan para pemuda, Bawaslu Tangsel menggelar diskusi Refleksi Pilkada 2024 di kantornya, Setu, Tangsel, pada Jumat (14/3).

Komisioner Bawaslu Tangsel Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Apria Roles Saputro, menegaskan bahwa proses Pilkada 2024 memberikan banyak pelajaran berharga dalam penguatan pengawasan demokrasi ke depan.

“Perjalanan Pilkada yang telah kita lalui menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah ke depan. Ruang pengawasan dan penindakan masih memiliki sekat-sekat tertentu, sehingga ke depannya Bawaslu harus diberikan kewenangan lebih luas untuk menangani pelanggaran secara lebih inklusif,” ujar Apria.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2024, Bawaslu Tangsel telah mengambil 109 langkah pencegahan, baik melalui intervensi langsung maupun media sosial. Langkah-langkah tersebut mencakup berbagai tahapan, seperti pencalonan, pemutakhiran daftar pemilih, hingga kampanye. Pihaknya juga mengeluarkan imbauan resmi kepada pemangku kepentingan, termasuk KPU, Pemerintah Kota, dan partai politik.

Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan Pilkada

Deputi Sekretariat Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Aji Pangestu, yang hadir sebagai narasumber, menyoroti beberapa aspek Pilkada 2024 yang perlu dibenahi.

“Dari segi tahapan, masih ada problematika dalam penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, seperti pengesahan PKPU yang memakan waktu lama. Selain itu, tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan, penghitungan suara, hingga proses perselisihan hasil pemilihan (PHPU) juga masih memiliki kendala,” jelas Aji.

Selain aspek tahapan, Aji juga menyoroti persoalan non-teknis, seperti mekanisme seleksi penyelenggara yang masih kental nuansa politik karena melibatkan partai. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan politik serta penguatan sistem pendukung baik di internal kelembagaan maupun eksternal, seperti pemerintah dan media.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, JPPR merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Penataan ulang desain jadwal Pilkada agar lebih terstruktur, terencana, dan dapat diprediksi.
2. Penyempurnaan mekanisme kampanye agar lebih efektif, efisien, dan berbobot.
3. Penyusunan roadmap pendidikan pemilih yang sesuai dengan kondisi objektif pemilih.
4. Sinkronisasi koordinasi antara KPU RI dan KPU daerah terkait regulasi, kebutuhan, dan kapasitas.
5. Penguatan komunikasi dengan pihak eksternal, termasuk pemerintah dan media.
6. Transparansi serta peningkatan pemanfaatan teknologi dalam proses pemilu.

Dengan berbagai catatan ini, Bawaslu Tangsel dan para pemangku kepentingan berharap Pilkada mendatang dapat berjalan lebih baik dan semakin memperkuat demokrasi di Indonesia. (Red/*)

Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangsel terus berupaya menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) saat Pilkada serentak 2024.

Salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu yaitu melakukan sosialisasi kepada ASN terkait larangan berpihak kepada peserta pemilu. Termasuk menyukai (like), menyebarkan (share) hingga memberi komentar (komen) dari media sosial mereka.

“Alhamdulillah di 2015 atau 2020 itu agak berkurang terkait pelanggaran yang dilakukan ASN. Mudah-mudahan di 2024 ini nol. Tetapi kita akan tetap melakukan pengawasan,” ujar Muhammad Acep, Ketua Bawaslu Kota Tangsel saat menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Serentak, pada Kamis 15 Agustus 2024.

Dikatakan Acep, dalam waktu dekat Bawaslu akan melakukan kerjasama dengan membuat surat keputusan bersama (SKB) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), guna menyikapi sikap ASN dalam menggunakan media sosial.

“Ini cara Bawaslu untuk menekan pelanggaran netralitas ASN. Sebab pada pemilu dan pemilihan beberapa waktu lalu, Bawaslu mendapat banyak laporan soal netralitas ASN melalui media sosial,” jelasnya.

Acep menambahkan, Tangsel mempunyai sejarah melakukan pungutan ulang di tahun 2010 yang lalu, hanya karena ASN tidak netral. Maka Bawaslu akan memperketat ASN yang melakukan pelanggaran pemilu di 2024 ini.

“Mengenai netralitas ASN masih menjadi isu, tidak pernah berhenti di pilkada maupun pemilu, jadi pengawasan terus diperketat,” imbuhnya. (Red/*)

Mediakawasan.id, Tangerang Selatan – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) telah memberikan laporan sementara kepada masyarakat, terkait pelaksanaan Pemilu yang diselenggarakan pada, Rabu 14 Februari 2024.

Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhammad Acep menjelaskan beberapa temuan yang akan ditindaklanjuti melalui investigasi dan mitigasi.

“Hasil pemungutan suara yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Tangsel di tanggal 14 ini, kami sudah memiliki data hasil pengawasan sementara. Dari hasil pengawasan sementara kami, pertama adanya kekurangan surat suara yang terjadi di beberapa TPS. Kemudian juga tidak dilaksanakannya pemungutan suara pada hari ini karena bencana alam yang disebabkan oleh banjir. Kemudian juga ada satu TPS yang prosesnya ditunda oleh KPPS dan pengawas TPS karena ada kesalahan dalam proses pencoblosan,”

Acep juga menjelaskan bahwa di wilayah Pondok Aren ada 16 TPS yang harus mengulang.

“Yang diulang itu ada 16 TPS dan itu di Kecamatan Pondok Aren semua,” ujar Acep.

Sementara itu. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, saat ditemui di lokasi pencoblosan di TPS 126, Komplek Dhaya Pesona, Jombang, Kecamatan Ciputat, menjelaskan bahwa Bawaslu akan terus mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 hingga proses rekapitulasi selesai dilakukan.

“Kami seluruh penyelenggara Pemilu khususnya Badan Pengawas Pemilu telah melakukan tugas fungsi kami dengan baik sampai saat ini. Dan kami akan tetap menjaga hal tersebut sampai rekapitulasi selesai dan semua tahapan selesai,” ucap Bagja. (Red/*)