Tag: Bank banten

  • PWI Banten  Bank Banten Perkuat Sinergi Demi Kemajuan Daerah

    PWI Banten  Bank Banten Perkuat Sinergi Demi Kemajuan Daerah

    Mediakawasan.id, Serang – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Bank Banten di Kota Serang sebagai bentuk sinergi antara dunia pers dan dunia perbankan, Selasa (4/11/2025) di Jalan Veteran, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.

    Rombongan PWI Banten dipimpin langsung oleh Ketua PWI Banten, Rian Nopandra, didampingi Fahdi Khalid (Sekretaris), Tegah Akbar Idham (Wakil Ketua Bidang Organisasi), Iman Esa Firmansyah (Ketua PWI Kota Serang), Wisnu Anggoro (Wakil Ketua Pembinaan Daerah), serta anggota bidang humas Herfa Al Jihad dan Opik Rahman Malik.

    Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan, setelah sebelumnya pihak Bank Banten bersilaturahmi ke Sekretariat PWI Banten di Kota Serang. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah poin penting dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi, khususnya menjelang Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang akan digelar pada 6 – 9 Februari 2026 mendatang.

    Seperti diketahui, Provinsi Banten ditetapkan sebagai tuan rumah HPN 2026, yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan jajaran  beserta sejumlah tokoh nasional.

    Dalam momen silaturahmi yang dimoderatori oleh Executive Vice President of Corporate Secretary Bank Banten,  Ferdy Ardian, Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami, menyampaikan bahwa peran media memiliki kontribusi besar dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan daerah.

    “Peran pers saat ini menjadi sarana informasi yang sangat strategis. Meski begitu, perkembangan media digital, termasuk media online dan media sosial, begitu pesat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi isu dan dinamika pemberitaan di masyarakat,” ujar Busthami.

    Disisi lain, menanggapi soal gelaran hari Pers Nasional di Provinsi Banten, menurut Busthami, pihaknya  menyambut baik hal tersebut.

    “Kolaborasi kegiatan, acara, dan sebagainya tentunya akan disesuaikan dengan program serta kemampuan Bank Banten. Kami berharap kerja sama ini dapat memberi dampak positif bagi perekonomian daerah,” tambahnya.

    Busthami menjelaskan, sejak berdiri pada 2016 hingga 2023, Bank Banten sempat mengalami kerugian miliaran rupiah. Namun pada akhir 2023, kondisi keuangan Bank Banten menunjukkan peningkatan signifikan.

    Bank Banten bahkan sempat berada di bawah pengawasan khusus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juli 2020 akibat krisis likuiditas. Setelah melakukan langkah perbaikan dan restrukturisasi internal, status pengawasan tersebut dicabut oleh OJK pada Mei 2021, setelah Bank Banten dinyatakan kembali sehat.

    Kini, Bank Banten terus memperkuat perannya sebagai bank daerah milik masyarakat Banten, di antaranya melalui pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari setiap kabupaten/kota di Banten agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

    Sementara itu, Direktur Kepatuhan Bank Banten, Eko Virgianto, menambahkan bahwa dengan semakin banyaknya RKUD yang diserahkan ke Bank Banten, berbagai persoalan keuangan daerah dapat diantisipasi dengan lebih baik.

    “Setelah RKUD diserahkan ke Bank Banten di kabupaten/kota, kemungkinan terkait isu defisit dan lainnya bisa teratasi dengan baik,” ungkap Eko.

    Ditempat yang sama, Ketua PWI Banten Rian Nopandra menyatakan kesiapan PWI Banten untuk bersinergi dan berkolaborasi bersama Bank Banten dalam mendukung kemajuan daerah.

    “PWI Banten siap bersinergi dengan Bank Banten, baik dalam pemberitaan positif, penguatan literasi keuangan publik, maupun dalam mendukung agenda-agenda pembangunan daerah,” ujar pria yang biasa disapa Opan diamini Sekretaris PWI Banten, Fahdi Khalid.

    Melalui kunjungan ini, PWI Banten dan Bank Banten sepakat untuk terus memperkuat kerja sama antara dunia pers dan dunia perbankan dalam mendorong kemajuan ekonomi daerah, transparansi informasi publik, serta menyukseskan perhelatan HPN 2026 di Provinsi Banten. (Red/rlls)

  • Perkuat Pengelolaan Anggaran, Pemprov Banten Aplikasikan Kartu Kredit Pemerintah

    Perkuat Pengelolaan Anggaran, Pemprov Banten Aplikasikan Kartu Kredit Pemerintah

    Mediakawasan.id, Serang- Memasuki Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Banten aplikasikan Kartu Kredit Pemerintah untuk memperkuat pengelolaan anggaran. Hal itu ditandai dengan Penandatanganan Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. tentang Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jum’at (6/1/2023).

    Kartu Kredit Pemerintah mempermudah layanan bayar. Bendahara akan menggunakannya dengan bijaksana dan tercatat semuanya.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti menjelaskan Kartu Kredit Pemerintah Daerah digulirkan berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

    Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara (cashless), mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan Uang Persediaan (UP) serta sebagai alternatif pembayaran pada satuan kerja.

    Kartu Kredit Pemerintah Daerah diberlakukan di Provinsi Banten mulai bulan Januari 2023 dengan mekanisme Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran (maksimal 200 juta kepada satu rekanan untuk pembayaran belanja barang dan belanja modal) yang berasal dari sumber dana Rupiah Murni serta terdapat pengalokasian dana sebesar 40% dari Pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan Uang Persediaan satuan kerja.

    Proses penatausahaan atau pelaksanaan APBD oleh bendahara dalam beberapa belanja yang sudah ditetapkan. Proses belanja lebih transparan dan ke objeknya langsung dengan jumlah yang tepat,” jelasnya.

    Rina menegaskan, Kartu Kredit Pemerintah Daerah merupakan salah satu alternatif pembayaran melalui perluasan digitalisasi.Bendahara, lanjutnya, bisa melakukan pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah langsung di merchant atau tempat lainnya yang memiliki fasilitas pembayaran kartu kredit.

    “Bendahara bisa melakukan pembayaran secara lebih tepat sasaran dan lebih tepat jumlah. Jadi lebih efektif dan efisien. Transaksi keuangan bisa terlacak dengan benar. Sehingga, kalau Kartu Kredit Pemerintah disalahgunakan bendarahara bisa mengecek langsung,” ungkap Rina.

    Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Imaduddin Sahabat mengatakan, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah bagian dari upaya mempercepat dan mengefisienkan transaksi. Kartu Kredit Pemerintah turut mendorong good corporate government.

    “Melalui Kartu Kredit Pemerintah, semua transaksi ter-record (tercatat,red). Kartu ini tidak bisa digunakan sembarangan untuk transaksi. Kartu Kredit Pemerintah mempermudah transaksi Pemerintah untuk melakukan transaksi dan juga efisiensinya tidak harus mencatat karena tersedia di platform,” jelasnya.

    “Akuntabilitasnya lebih jelas. Pasti lebih efisien dan lebih akuntabel,” pungkas Imaduddin Sahabat. (red/*)