Tag: BAKN

  • Aleg PKS Tegaskan RUU PPSK Membutuhkan Banyak Masukan dari Masyarakat

    Aleg PKS Tegaskan RUU PPSK Membutuhkan Banyak Masukan dari Masyarakat

    Mediakawasan.id, Jakarta- Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan tema RUU PPSK (Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ; Solusi atau Ancaman Bagi Sistem Keuangan? Hadir sebagai narasumber pada acara ini:  Anis Byarwati (anggota panja RUU PPSK dari Fraksi PKS), Tauhid Ahmad (Direktur INDEF) dan Yusuf Wibisono (Direktur IDEAS).

    Membahas sub tema isu dan perkembangan pembahasan RUU PPSK, Anis membuka dengan menjelaskan bahwa RUU yang sedang dibahas oleh panja yang disusun oleh DPR kemudian dilengkapi oleh pemerintah, terdiri dari 28 bab 719 pasal dan disusun dengan metode omnibus.

    Ada sekitar 12 UU terkait yang diubah oleh RUU PPSK diantaranya UU terkait Perbankan, UU tentang Dana Pensiun, UU tentang Perkoperasian, UU tentang Pasar Modal, UU tentang Surat Utang Negara (SUN), UU tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), UU tentang  Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU tentang Perasuransian, dan lain lain. RUU PPSK sendiri diharapkan dapat mengurai dan menyelesaikan berbagai persoalan fundamental sektor keuangan.

    Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga memaparkan poin-poin  penting dalam RUU PPSK. Diantaranya dalam hal kelembagaan. Terkait peran menteri keuangan yang dominan pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) khususnya pada pengambilan keputusan dan penambahan tugas LPS sebagai penjamin polis asuransi. Demikian juga dengan penambahan tugas OJK untuk mengawasi Lembaga Keuangan Mikro berbentuk koperasi.

    Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini  juga menegaskan bahwa PKS sudah menerima berbagai aspirasi dari masyarakat dan menyuarakannya di panja. Sebagian usulan PKS diterima namun sebagiannya ditolak. Poin penting PKS adalah transformasi sistem keuangan dari Bailouts menjadi Bailins (sektor keuangan yang menanggung kerugian saat terjadi krisis bukan masyarakat).

    “PKS jelas akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kita berharap semakin banyak kelompok masyarakat, akademisi dan para pakar yang menyuarakan masukan-masukannya untuk RUU PPSK. Agar semakin banyak opini di dengar, panja semakin tahu aspirasi masyarakat dan mengakomodirnya dalam RUU ini,” pungkas Anis. (red/*)

  • PKS Berharap Pemerintah Berdayakan UMKM Dalam Mengakses Permodalan

    PKS Berharap Pemerintah Berdayakan UMKM Dalam Mengakses Permodalan

    Mediakawasan.id, Jakarta- Saat ini, kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia terus mengalami tren penurunan kasus, dan tidak menutup kemungkinan status pandemi akan berubah menjadi endemi.

    Terkait hal tersebut Kawasan kuliner usaha mikro yang sebelumnya sepi terdampak pandemi perlahan mulai bangkit. Keramaian pengunjung mulai terlihat terutama pada bulan ramadhan dan menjelang hari raya Iedul Fitri.

    Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati (kiri).

    “Mulai pulihnya aktivitas perkantoran turut mendorong kawasan kuliner dan UKM kembali ramai dan tentu ini memberikan semangat bagi pelaku UKM yang berdagang di kawasan itu. Kita bersyukur  pedagang kembali bangkit, pengunjung sudah banyak yang datang.  Kita  dukung untuk bangkitnya para UMKM kuliner ini,”
    kata Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati kepada wartawan disela sela acara media gathering” Bukber bersama wartawan” di Jakarta, Selasa(19/04/2022).

    Menurut Anis yang juga Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, PKS selalu berkomitmen dalam hal mengembangkan dan membina
    Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena UMKM memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Sebab UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573 triliun dan menyerap 97 persen total tenaga kerja nasional.

    “Namun tidak dipungkiri bahwa hadirnya pandemi Covid-19 membuat hampir seluruh UMKM terdampak. Bahkan berdasarkan Survei Komunitas UMKM, 83 persen UMKM berpotensi gulung tikar.

    Selain itu, Bank Dunia juga mencatat ada sebanyak 86 persen pelaku UMKM yang mengalami penurunan penjualan di awal pandemi Covid-19. Pelaku UMKM juga mengalami kesulitan dalam hal finansial.

    Hal lainnya yang membuat pandemi terasa sangat menyulitkan bagi UMKM adalah sulitnya mendapatkan modal usaha

    “Banyak dari para pelaku usaha khususnya yang mikro belum tersentuh bantuan dari pemerintah, baik soal pelatihan, pembinaan apalagi permodalan”, tandasnya.

    Pada tahun 2021, pemerintah terus memberikan dukungan akses pembiayaan untuk UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Realisasi Penyaluran KUR Hingga November 2021 Sebesar Rp244,87 Triliun Kepada 6.480.672 debitur
    Rinciannya, KUR Super Mikro sebesar Rp9.21 triliun kepada 1.047.506 debitur, KUR Mikro sebesar Rp152,99 triliun kepada  5.006.263 debitur, KUR Kecil/khusus sebesar Rp82,65 triliun kepada 425.779 debitur, KUR Penempatan TKI sebesar Rp17,30 miliar kepada 1.124 debitur.

    Menanggapi hal itu (KUR )misalnya banyak para pelaku usaha mikro yang kreditnya ditolak oleh bank karena usahanya belum bankable, banyak juga dari UKM binaan kita yang bahkan tidak tersentuh oleh bantuan pemerintah,” tegasnya.

    Di tahun 2022 ini, pemerintah menargetkan sebanyak 30 persen UMKM di Indonesia atau setara 20 juta UMKM masuk dalam ekosistem digital. Saat ini, jumlah UMKM yang sudah on boarding ke ekosistem digital mencapai 17,2 juta (Desember 2021).

    Kemudian, pada tahun 2024, diharapkan jumlah UMKM yang masuk dalam rantai distribusi digital bisa mencapai 30 juta.

    “Memang ada peningkatan usaha ke arah digital tapi baru sekitar 10 juta UMKM, belum semuanya, saya berharap pemerintah terus memberikan sosialisasi informasi yang cepat dan tepat terkait kebijakan pemeritah agar dapat diserap manfaatnya oleh para pelaku UMKM,” pungkas Anis. (Red/rlls)