Tag: Badan Standardisasi Nasional/BSN

  • Kepala BSN dan Dirut PT SHP Launching Volta 5052 Drift Kids, Mainan Anak Ber-SNI

    Kepala BSN dan Dirut PT SHP Launching Volta 5052 Drift Kids, Mainan Anak Ber-SNI

    Mediakawasan.id,  Jakarta – Badan Standardisasi Nasional (BSN) mengapresiasi inovasi mainan anak perusahaan lokal karya anak bangsa. Salah satu karya yang dihasilkan produk lokal milik PT Sinar Harapan Plastik (SHP) yakni mainan anak drift.

    “BSN terus mendukung upaya SHP untuk terus berinovasi menghasilkan produk karya anak bangsa. Bangga buatan Indonesia. Bangga memakai SNI,” ujar Kukuh saat Launching Produk Terbaru SHP dalam kunjungan industri BSN bersama media di pabrik PT SHP yang berlokasi di Kapuk Kamal, pada Rabu (15/2/2023).

    Apalagi menurut Kukuh, anak-anak dalam era golden age perlu kita pandu. Golden age merupakan periode anak bermain serta membuat mereka tersenyum dan gembira. “Kita perlu mengarahkan talenta mereka. Karena anak merupakan masa depan Indonesia. Kita harus merawat demi negara kesatuan Republik Indonesia melalui anak-anak,” jelas Kukuh.

    SHP sendiri merupakan salah satu role model yang konsisten menerapkan SNI. Berkat konsistensinya, PT SHP meraih 7 kali SNI award sejak tahun 2014-2022.

    Berbicara mainan anak, tambah Kukuh, ada 2 yang menjadi kata kunci yaitu aman dan bermutu. Itulah yang menjadi persyaratan mainan anak.

    “Aman nomor 1, dan harus bermutu. Dua kriteria itulah yang menjadi persyaratan SNI mainan anak,” tutur Kukuh.

    Dalam kesempatan tersebut, dilakukan peluncuran inovasi PT SHP terbaru yaitu Volta 5052 Drift Kids. Mainan ini merupakan mainan tunggang elektrik pertama di Indonesia yang bisa nge-drift (ngepot) menyerupai mobil drift aslinya. SHP Toys berkolaborasi dengan Professional Drifter yaitu Dipo Dwiki dan Ziko Harnadi yang juga figur content creator dengan nama akun Garasi Drift. Dalam masa pengembangan mainan ini, juga dibantu oleh putra dari Dipo yaitu, Langit Abinaya selaku Brand Ambassador SHP Toys.

    Mainan ini dibuat dengan 2 mode: yaitu mode standar dan mode drift yang diatur dengan kunci, sehingga penggunaan mode drift ini akan dalam izin dan pengawasan orang tua.

    Mode drift juga bisa dikendalikan menggunakan remote control yang dapat dipegang orang tua saat anak bermain dan terdapat tombol safety pada remote tersebut. Mainan ini juga dilengkapi dengan 3 point safety belt untuk keamanan saat bermain. Terdapat juga lampu LED di bagian depan, Mp3 music & bluetooth, untuk menambah kenyamanan anak saat bermain.

    Produk ini sudah tersertifikasi SNI. SNI tersebut yakni (1) SNI ISO 8124 – 1:2010, Keamanan mainan – Bagian 1: Aspek keamanan yang berhubungan dengan sifat fisis dan mekanis; (2) SNI ISO 8124 – 2:2010, Keamanan mainan – Bagian 2: Sifat mudah terbakar; (3) SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan mainan – Bagian 3:Migrasi unsur tertentu, dan (4) SNI ISO 8124-4:2010, Keamanan mainan – Bagian 4: Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal, dan (5) SNI IEC 62115:20111 Mainan elektrik- Keamanan. (6) SNI 7617:2010 Tekstil – Persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain untuk pakaian bayi dan anak, serta (7) EN 71-5 Chemical toys (sets) other than experimental sets.  (Red/rlls)

  • BSN Mendukung Kemudahan Bagi UMK Untuk Memenuhi Persyaratan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

    BSN Mendukung Kemudahan Bagi UMK Untuk Memenuhi Persyaratan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

    Mediakawasan.id, Jakarta- Sejarah membuktikan bahwa sektor riil yang digerakkan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK) telah membawa ekonomi Indonesia dapat bertahan dan pulih dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk dalam melewati Pandemi Covid-19 ini. Apabila 40% anggaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa atau sebesar 400 triliun rupiah diarahkan untuk pembelian produk dalam negeri sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden (25/3), hal ini berpotensi dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia setelah Pandemi Covid-19. Untuk dapat memanfaatkan anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, semua pihak termasuk Badan Standardisasi Nasional (BSN) harus berkolaborasi agar produk dalam negeri mendapatkan kemudahan untuk dapat dipublikasikan dalam e-katalog LKPP.

    Harus diakui bersama, bahwa pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMK seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan untuk dapat dipublikasikan dalam e-katalog LKPP. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengamanatkan agar spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, sepanjang tersedia dan tercukupi, mengutamakan penggunaan produk dalam negeri yang bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Amanat untuk menetapkan spesifikasi teknis tertentu dimaksudkan agar produk yang dibeli oleh pemerintah memenuhi persyaratan minimum sesuai dengan tujuan pengadaan produk tersebut.

    Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan iklim kemudahan berusaha, khususnya bagi UMK, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, BSN telah mengintegrasikan persyaratan pemenuhan SNI ke dalam Online Single Submission (OSS) Perijinan Tunggal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Pelaku usaha mikro dan kecil yang mengajukan NIB untuk KBLI risiko rendah dan produk berisiko rendah, secara otomatis mendapatkan hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK berdasarkan komitmennya untuk memenuhi checklist pemenuhan persyaratan SNI yang telah diintegrasikan di dalam OSS.

    “Sejak dioperasikannya OSS Perijinan Tunggal untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil tersebut, sampai saat ini telah tercatat sekitar 27.500 pelaku usaha mikro dan kecil yang mendapatkan hak untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK secara Gratis berdasarkan sekitar 1100 SNI yang terkait dengan KBLI risiko rendah dan produk yang memiliki risiko rendah terhadap konsumen dan kelestarian lingkungan hidup. Program SNI Bina UMK seyogyanya menjadi kesempatan besar bagi para pelaku UMK untuk meningkatkan akses pasar,” ujar Kukuh S. Ahmad, Kepala BSN, Selasa (29/03).

    Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, khususnya produk yang dihasilkan pelaku usaha mikro dan kecil, BSN siap berkolaborasi dengan LKPP untuk memastikan bahwa 27.500 pelaku usaha mikro dan kecil yang telah mendapatkan tanda SNI Bina UMK tersebut mendapatkan kemudahan untuk dapat dipublikasikan dalam e-katalog LKPP. Sebanyak 27.500 UMK sudah mendapatkan tanda SNI Bina UMK, dan 1000 UMK sudah memperoleh tanda SNI dari lembaga sertifikasi yang kompeten. Saya yakin, dengan tersedianya produk UMK di e-katalog, dapat memacu pertumbuhan ekonomi, tegas Kukuh.

    Produk dari pelaku usaha mikro dan kecil yang telah dibubuhi tanda SNI Bina UMK tersebut di atas, secara bertahap perlu ditingkatkan mutunya melalui program pembinaan, pendampingan dan fasilitasi sertifikasi. Untuk dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil mendapatkan bukti sertifikasi dan pengujian, BSN berharap agar seluruh Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memiliki laboratorium pengujian dan lembaga sertifikasi dapat memberikan insentif kepada UMK pada saat pemberian layanan pengujian dan sertifikasi. Apabila dalam memberikan layanan tersebut, pelaku usaha UMK dapat dibebaskan dari biaya pengujian dan sertifikasi, maka seluruh UMK dapat benar-benar mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan sertifikasi dan persetujuan penggunaan tanda SNI, karena saat ini persetujuan penggunaan tanda SNI yang dikeluarkan oleh BSN telah sepenuhnya menggunakan sistem on-line dan tidak dipungut biaya.

    Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat diterima dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, BSN siap berkolaborasi dengan LKPP untuk memastikan bahwa seluruh pelaku usaha yang telah mendapatkan tanda SNI berdasarkan kegiatan sertifikasi dan pengujian untuk produk berisiko menengah dan tinggi, dan pelaku usaha mikro dan kecil yang telah mendapatkan tanda SNI Bina UMK melalui OSS mendapatkan kemudahan untuk dapat dipublikasikan dalam e-katalog LKPP.

    Disamping komitmen BSN untuk mendukung kemudahan bagi UMK dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, upaya untuk meningkatkan akses pasar UMK yang ber-SNI juga terus dilakukan oleh BSN berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. “Upaya untuk meningkatkan jumlah UMK yang siap untuk mendapatkan tanda SNI melalui sertifikasi, diantaranya dilakukan berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Standardisasi, dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa mendapatkan pengalaman kewirausahaan sekaligus melakukan pendampingan bagi UMK. Sedangkan upaya untuk meningkatkan akses pasar produk UMK ber SNI di luar pengadaan barang dan jasa pemerintah dan akses pasar ekspor, BSN berkolaborasi dengan tokomutu.com yang telah diresmikan pada tanggal 26 Maret 2022,” tutup Kukuh. (Red/rlls)

  • BSN Anugerahkan Tokoh Standardisasi Nasional Kepada Ridwan Kamil

    MKD.co.id, JAKARTA- Mochamad Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat dinobatkan BSN sebagai Tokoh Standardisasi Nasional Tahun 2021 kategori aparatur pemerintah provinsi. BSN menilai, Ridwan Kamil berperan besar dalam menyuarakan pentingnya standardisasi dan mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI).

    Saat penyerahan penghargaan tersebut di Jakarta, Kamis (9/12/2021), Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Kukuh S. Achmad menyatakan, dukungan Ridwan Kamil terhadap standardisasi dan SNI terutama di wilayah Jawa Barat, sangat besar.

    Terutama dalam 2 tahun terakhir ini. Sejak BSN bersama-sama pemerintah Provinsi Jawa Barat meresmikan Kantor Layanan Teknis (KLT) BSN di Bandung pada 26 Februari 2020 lalu.

    “Adanya KLT menjadi pemacu kami untuk mendukung visi misi Bapak Gubernur, mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin Dengan Inovasi dan Kolaborasi, melalui kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian,” jelas Kukuh.

    Dari sisi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sejak diresmikan KLT menjadikan standardisasi sebagai rujukan dalam pengembangan inovasi produk lokal, di Jawa Barat.

    Seperti sepeda lipat, insinerator, masker kain, produk hasil hutan, produk olahan hasil perikanan, kopi, hingga minuman herbal.

    “Melalui KLT untuk wilayah Jawa Barat, BSN bersama Pemprov Jawa Barat telah melakukan pembinaan penerapan SNI kepada 181 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan 22 UMKM telah meraih sertifikat SNI,” tambah Kukuh.

    Adapun UMKM wilayah Jawa Barat yang telah meraih sertifikat SNI diantaranya :
    1. PT. Siki Coffee Berkah Alam (SNI produk kopi bubuk). 2. CV Zanada Corporation (SNI produk keripik tempe). 3. CV Kusuma Karya Sejahtera (SNI produk pakaian bayi). 4. Smart Baby (SNI produk pakaian bayi). 5. PT Top Tekno Indo / Hejotekno (SNI produk Insinerator). 6. CV Indowash (SNI produk Insinerator). 7. PT Tatuis Cahaya Internasional (SNI produk masker dari kain). 8. Baby Fynnsass (SNI produk masker dari kain). 9. PT Sansan Saudaratex Jaya (SNI produk masker dari kain). 10. UKM Torani Sumber Makmur (SNI produk siomay ikan, otak-otak ikan, dan bakso ikan). 11. UMKM Pawon Narasa (HACCP). 12. CV Tirta Dewi Kuningan (HACCP dan SNI produk serbuk minuman tradisional). 13. PT Citra Roepa Rasa (HACCP).

    Selain itu, Pemprov Jawa Barat tengah berupaya untuk merevitalisasi pasar rakyat berdasarkan SNI 8152:2015 Pasar Rakyat.

    Selama tahun 2021, BSN bersama Pemprov Jawa Barat melakukan pembinaan penerapan SNI pada 7 pasar rakyat.

    Sebelumnya, 3 pasar rakyat di Jawa Barat telah memperoleh sertifikat SNI pada tahun 2020, yakni Pasar Gunung Sari Cirebon, Pasar Cipanas, serta Pasar Atas Baru Cimahi. Melalui penerapan SNI, pasar rakyat kini terlihat lebih modern, lebih nyaman bagi masyarakat, serta menanggalkan kesan kumuh.

    Sementara itu, Ridwan Kamil menyatakan, penghargaan Tokoh Standardisasi Nasional yang diberikan BSN kepadanya, adalah sebagai apresiasi yang menjadi pendorong dirinya untuk semakin menjadikan produk-produk Jawa Barat unggul dan berdaya saing.

    “Saya mengapresiasi BSN yang telah memberikan penghargaan Tokoh Standardisasi Nasional 2021. Kita memahami bahwa apresiasi ini datang dari perubahan-perubahan yang terakselerasi terkait produk-produk yang beredar di Jabar. Dari awal, saya sudah dorong untuk memiliki standar SNI yang sangat baik. Apalagi produk Jabar outputnya hampir 40% ke seluruh Indonesia,” ujar Ridwan Kamil yang biasa disapa Kang Emil.

    Kang Emil menambahkan, jika membeli online atau di pasar harus ada jaminan produk berkualitas. “Karena saya sebagai konsumen, pernah mendapat barang yang tidak berstandar dan umurnya pendek, uangnya terbuang percuma,” ungkapnya.

    Untuk itu, Kang Emil mengingatkan kepada pelaku usaha agar jangan hanya mengejar kuantitas, tetapi juga harus meningkatkan kualitas. Selain SNI, menurutnya di luar negeri ada standar hijau. “SNI dan standar hijau yang akan menjadi standar dunia. Jabar bersemangat SNI dan standar hijau akan menjadi norma baru yang akan menjadi kewajiban, keharusan, dan budaya berproduksi di Jabar,” pungkas Kang Emil. (Red/rlls)