Tag: Apindo

  • Perkuat Sinergi dengan APINDO, Brawijaya Hospital Depok dan BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja

    Perkuat Sinergi dengan APINDO, Brawijaya Hospital Depok dan BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Komitmen Perlindungan Pekerja

    Mediakawasan.id, Depok – Brawijaya Hospital Depok bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok kembali menegaskan komitmen kolaborasi strategis yang telah terjalin sejak 2019 dan akan terus berlangsung hingga 2027. Sinergi ini dikemas dalam rangkaian acara yang digelar di The Margo Hotel, Rabu (10/2/2026), dan dihadiri unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, serta perwakilan perusahaan anggota APINDO Kota Depok.

    Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, S.Kom., M.T. Turut hadir Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Depok, Novarina Azli, S.Kom., M.Msi., Ketua APINDO Kota Depok Wahyu Isnaini, S.E., M.M., Ketua Baznas Kota Depok Dr. Endang Ahmad Yani, S.E., M.M., Kepala BPS Kota Depok Agus Marzuki Prihantoro, Chief Commercial Officer Brawijaya Hospital Group drg. Hestiningsih, S.E., MARS., serta Hospital Director Brawijaya Hospital Depok dr. Andri Firman Saputra, MMR.

    Dalam sambutannya, Novarina Azli membuka dengan kisah nyata seorang petugas SPPG di Kota Depok yang mengalami kecelakaan kerja akibat ledakan mesin pengering ompreng yang digunakan sebagai wadah makan bergizi gratis. Insiden tersebut menyebabkan luka bakar serius. Beruntung, pekerja tersebut telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga seluruh biaya pengobatan ditanggung, pekerja memperoleh santunan selama tidak mampu bekerja, dan keluarganya tetap memiliki kepastian ekonomi.

    “Tidak ada penggalangan dana, tidak ada beban tambahan bagi perusahaan maupun pemerintah daerah. Inilah makna perlindungan pekerja yang sesungguhnya: hadir sebelum risiko terjadi, bukan setelah musibah datang,” ujarnya.

    Ia menambahkan, Kota Depok merupakan wilayah dengan dinamika ekonomi dan ketenagakerjaan yang tinggi. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Depok, sektor jasa kemasyarakatan menjadi lapangan usaha terbesar yang telah memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya. Namun, perlindungan tersebut belum sepenuhnya merata.

    “Masih terdapat pekerja di sektor UMKM, konstruksi swasta, dan pekerja harian yang bekerja tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, padahal justru di sektor-sektor inilah risiko kerja dan kerentanan ekonomi paling tinggi,” jelasnya.

    Hingga tahun 2025, BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok telah melindungi sekitar 342 ribu peserta aktif, dengan sekitar 26 persen di antaranya merupakan pekerja informal. Angka tersebut dinilai masih jauh dari target Universal Coverage Jamsostek (UCJ) tahun 2045 sebesar 99,5 persen.

    Sepanjang tahun 2025, klaim manfaat yang dibayarkan di Kota Depok mencapai lebih dari Rp743 miliar. Nilai tersebut mencakup Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja tanpa batas plafon sesuai indikasi medis, Jaminan Kematian, Jaminan Kehilangan Pekerjaan, serta manfaat beasiswa bagi ahli waris pekerja yang masih bersekolah.

    “Angka ini adalah bukti konkret kehadiran negara dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi tenaga kerja,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, BPJS Ketenagakerjaan juga menggandeng Baznas Depok untuk mengajak pelaku usaha mengintegrasikan program CSR dan ZIS perusahaan sebagai instrumen perlindungan pekerja rentan, seperti pekerja informal dan sektor jasa kecil.

    “Skema ini bukan sekadar kepedulian sosial, tetapi investasi sosial yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi lokal dan reputasi keberlanjutan perusahaan,” tambah Novarina.

    Ia juga menekankan bahwa kepatuhan terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan seharusnya dipandang sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, serta tanggung jawab kepemimpinan, bukan semata beban biaya.

    Menutup sambutannya, Novarina menyampaikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Depok telah memperpanjang kerja sama dengan Brawijaya Hospital Depok sejak awal 2026 guna memastikan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja mendapatkan layanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkualitas.

    Rangkaian acara ditutup dengan sesi health talk oleh dr. Paramita Dyah Lasmana, Sp.OT., yang mengangkat topik penanganan cedera kerja dari sisi ortopedi.

    “Melalui kerja sama ini, seluruh kasus kecelakaan kerja mendapatkan penanganan komprehensif tanpa batasan biaya, mulai dari tindakan medis hingga after care pasca perawatan. Cakupan layanan meliputi sistem muskuloskeletal (orthopaedi), trauma dada oleh bedah thoraks dan kardiovaskular, trauma mata (ophthalmology), serta bedah umum termasuk penanganan luka bakar, debridement, dan tindakan medis lainnya,” tutur drg. Hestiningsih.

    Ia menambahkan, apabila ditemukan komplikasi dalam proses perawatan, pasien dapat dirujuk ke unit Brawijaya Hospital lainnya guna memastikan penanganan optimal dan berkelanjutan.

    “Harapannya, kolaborasi yang telah terjalin sejak 2019 ini dapat terus memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja serta mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang sehat, aman, dan produktif di Kota Depok,” tutup Hestiningsih. (Red/*)

  • Selaras, Presiden-Apindo Lindungi Dunia Usaha Indonesia

    Selaras, Presiden-Apindo Lindungi Dunia Usaha Indonesia

    Mediakawasan.id, Jakarta – Masukan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta W. Kamdani nampaknya betul-betul mengena dan sejalan kalau bukan satu tarikan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam pandangannya terkait kondisi dunia usaha Indonesia saat ini.

    Keselarasan tersebut terpotret dalam agenda saresehan ekonomi yang digelar presiden dalam rangka membahas dampak tarif impor AS terhadap sejumlah negara dunia pada Selasa (8/4) kemarin.

    Dalam kesempatan itu, Shinta memang menekankan pentingnya pemerintah mengambil langkah-langkah solutif menyikapi kondisi hari-hari ini.

    “Langkah-langkah konkret dan solutif sangat dibutuhkan khusus bagi dunia usaha saat ini yang terpukul hebat akibat ketidakpastian ekonomi global,” kata Shinta.

    Ia juga menyampaikan bahwa upaya merespons kebijakan tarif impor AS ke Indonesia perlu respons cepat dan tepat.

    “Kita ingin pemerintah punya strategi responsif yang tidak hanya cepat, tapi juga tepat dalam menanggapi pasar dan perekonomian dalam negeri,” ujarnya.

    Menurutnya, dunia usaha khusus industri manufaktur dalam negeri mengalami imbas akibat kenaikan tarif yang dibebankan AS kepada Indonesia.

    “Barang-barang kita akan menjadi lebih mahal sekitar 32 persen ketika masuk di pasar domestik AS. Inilah tantangan yang harus segera dicarikan solusinya,” katanya.

    Tidak hanya itu, Shinta juga menenkankan agar pemerintah perlu memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha tanah air.

    “Khususnya industri padat karya, perlu digalakkan dan dimasifkan,” pungkasnya. (Red/*)

  • Apindo Desak Pj. Gubernur Banten Segera Terbitkan SK Dewan Pengupahan

    Apindo Desak Pj. Gubernur Banten Segera Terbitkan SK Dewan Pengupahan

    Mediakawasan.id, Serang – Semakin sempitnya waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) untuk tahun 2025 yang akan segera dilakukan oleh delapan Kabupaten/Kota se-Banten dalam waktu dekat ini jadi atensi serius Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Banten.

    Bertolak pada urgensi di atas, maka APINDO Banten mendesak Pj. Gubernur Provinsi Banten untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov).

    “Kami telah dua kali bersurat kepada Pj. Gubernur, namun sampai saat ini SK Depeprov belum juga terbit,” kata Ketua DPP APINDO Banten Yakub F. Ismail, Jumat (29/11).

    Pernyataan itu disampaikan Yakub saat dirinya ditanya awak media perihal sejauh mana persiapan penetapan UMK 2025.

    Terkait mekanisme penetapan upah, kata Yakub, hal itu dilakukan berdasarkan prinsip kesamaan jumlah (balancing) dalam keterwakilan unsur di dewan pengupahan (2:1:1).

    “Jadi yang harus dicermati ialah terkait prosedurnya. Bahwa dalam mekanisme penetapan besaran upah tersebut harus berdasarkan komposisi keberimbangan. Sebab prinsip dasar itu bersifat mutlak sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

    Dengan begitu, lanjut dia, jika ketentuan tersebut tidak dilakukan maka dapat menimbulkan masalah administrasi terkait tidak kuorumnya jumlah anggota.

    “Dan hal ini akan berpotensi terjadi turbulensi pengupahan terhadap rekomendasi dan penetapan itu sendiri,” urainya.

    Yakub menegaskan bahwa kalau situasinya demikian, maka akan menjadi kerugikan bagi semua pihak, utamanya masyarakat di Provinsi Banten.

    “Tentu kita tidak menginginkan kondisi demikian terjadi di Banten. Sebab jika ini yang terjadi maka bukan tidak mungkin penetapan upah tahun 2025 untuk wilayah Banten akan mengalami kendala”, pungkasanya. (Red/*)

  • Bahas Persoalan Gas Industri, Apindo Banten Gelar Audiensi dengan Ketua Umum Shinta W. Kamdani

    Bahas Persoalan Gas Industri, Apindo Banten Gelar Audiensi dengan Ketua Umum Shinta W. Kamdani

    Mediakawasan.id, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani didampingi Wakil Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo serta Ketua Umum Asosiasi Gas Industri Indonesia (AGII) Rachmat Harsono menerima audiensi DPP APINDO Banten, Selasa (28/5/2024) di Sekretariat DPN Apindo, Jakarta.

    Rombongan DPP APINDO Banten dipimpin langsung oleh Yakub F. Ismail bersama jajaran pengurus DPP Apindo Banten dan DPK APINDO se-Banten.

    Audiensi membahas terkait pembatasan kuota gas bumi yang memberikan dampak terhadap industri khususnya di Provinsi Banten.

    Shinta W. Kamdani mengungkapkan bahwa Apindo melihat isu pembatasan gas bumi merupakan hal penting.

    “Hal ini memberikan efek pada kenaikan biaya operasional, pembatasan produksi bahkan ketidakstabilan industri,” ujarnya.

    Ke depan, Shinta mengungkapkan, perlu dibuat langkah mitigasi untuk mengatasi dampak negatif dari pembatasan kuota gas.

    Sementara, Ketua Apindo Banten Yakub F Ismail mengaku sangat berterima kasih kepada Ketum dan jajaran DPN Apindo yang menerima dengan hangat kedatangan rekan-rekan.

    “Prinsipnya kami berterima kasih kepada ibu Ketum beserta jajarannya yang telah menerima kedatangan kami dengan sambutan yang begitu hangat,” kata Yakub.

    Yakub menyebut banyak yang dibicarakan dalam pertemuan itu, termasuk salah satunya menyangkut pembatasan kuota gas bumi yang belakangan jadi konsen Apindo Banten.

    “Mudah-mudahan aspirasi yang kami perjuangkan ini menghasilkan solusi yang konkret bagi semua pihak,” tandasnya.

    Turut hadir DPK APINDO se-Banten diantaranya yakni DPK APINDO Kota Tangerang, Kab. Tangerang, Kab. Serang, dan Kota Cilegon. (Red/*)

  • Bersurat ke Ombusdman Banten, Apindo Ajukan Audiensi Terkait Potensi Hambatan Industri

    Bersurat ke Ombusdman Banten, Apindo Ajukan Audiensi Terkait Potensi Hambatan Industri

    Mediakawasan.id, Banten – Asosiasi Pengusaha Indonesia Dewan Pimpinan Provinsi (DPP Apindo) Banten baru saja menyampaikan surat kepada Ombusdman Republik Indonesia Perwakilan Banten.

    Surat bernomor 450/A2/AP.Btn/V/2024 yang dilayangkan tanggal 21/5 tersebut tidak lain dalam konteks Permohonan Audiensi.

    “Surat ditujukan kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten,” ujar Ketua Apindo Banten, Yakub F Ismail, Jumat, (24/5).

    Yakub menuturkan bahwa Apindo merupakan representasi dunia usaha yang juga sebagai keterwakilan unsur pengusaha dalam kelembagaan Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

    “Apindo sangat konsen terhadap berbagai masalah serta potensi hambatan dunia usaha dan industri khususnya di Provinsi Banten,” terang Yakub.

    Lanjutnya, tentu sebagai organisasi lintas sektor, Apindo berharap bisa melakukan langkah-langkah preventif agar roda perekonomian dapat berjalan dengan lancar dan investasi dapat berkembang dengan baik.

    “Untuk itu Apindo berharap dapat melakukan diskusi bersama Ombusdman terkait situasi dan kondisi yang berpotensi menjadi hambatan terhadap dunia usaha dan dunia industri khususnya di Provinsi Banten,” pungkasnya. (Red/*)