Media Kawasan

Tag: Aleg PKS Anis Byarwati

  • Anggota DPR Prihatin dengan Maraknya Peredaran Rokok Ilegal di Jawa Barat

    Anggota DPR Prihatin dengan Maraknya Peredaran Rokok Ilegal di Jawa Barat

    Mediakawasan.id, Jakarta- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Bandung Jawa Barat pada Selasa (24/1/2023). Kunjungan ini dilakukan terkait Pengelolaan Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Barat. Turut serta dalam rombongan, Anis Byarwati, wakil ketua BAKN DPR RI.

    Pada kesempatan ini Anis mencermati salah satu fakta lapangan yang ditemukan Dirjen Bea Cukai Jawa Barat terkait dengan maraknya peredaran rokok ilegal di Jawa Barat yang berkorelasi dengan daya beli masyarakat yang menurun. “Daya beli masyarakat menurun, namun kebutuhan merokok tidak menurun. Akhirnya beralih ke rokok illegal. Ini tantangan tersendiri,” katanya.

    Anggota Komisi XI DPR RI ini juga menyoroti tingginya penindakan cukai untuk rokok illegal pada tahun 2022. Angka kenaikan penindakan cukai dari tahun 2021 ke tahun 2022, tercatat lebih dari 100%. Sehingga kerugian negara yang diakibatkannya juga sangat tinggi. Purwakarta sebagai produsen rokok, penindakannya hanya 1.088. Sementara Bandung mencapai 4.325. “Ini menunjukkan adanya pergeseran yang tadinya rokok illegal itu maraknya di perkampungan kemudian bergeser ke perkotaan. Artinya orang-orang perkotaan mengalami daya beli yang menurun sampai rokok ilegal pun banyak di daerah perkotaan,” tegas Anis.

    Terkait dengan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT), ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan keluhan yang seringkali disampaikan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah daerah, yaitu tidak fleksibelnya penggunaan DBHCT.
    Bagi daerah yang banyak petani tembakau didaerahnya, kenaikan DBHCT tidak berpengaruh kepada kesejahteraan petani tembakau. Prosentase pembagian DBHCT yang berlaku selama ini adalah 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 40% untuk kesehatan dan 10% untuk penegakan hukum. “Petani tembakaunya sendiri tidak terpengaruh secara signifikan dengan adanya kenaikan DBHCT. Sehingga kesejahteraan petani tembakau tidak ikut naik,” tutur Anis.

    Terakhir, Anis mengingatkan agar Dirjen Bea Cukai tidak hanya fokus pada penindakan tapi perlu ada upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir rokok illegal. “Adanya penindakan ternyata tidak menurunkan produksi rokok. Bahkan produksi rokok illegal terus meningkat. Berarti demandnya memang ada dan bahkan sudah kearah perkotaan. Penindakan perlu dibarengi dengan upaya edukasi kepada masyarakat,” tutupnya. (red/*)

  • Evaluasi Ekonomi Akhir Tahun 2022, DPP PKS: “Pertumbuhan Ekonomi 2022 Belum Berdampak Terhadap Kesejahteraan”

    Evaluasi Ekonomi Akhir Tahun 2022, DPP PKS: “Pertumbuhan Ekonomi 2022 Belum Berdampak Terhadap Kesejahteraan”

    Mediakawasan.id, Jakarta- Ketua Bidang Ekonomi DPP PKS Anis Byarwati menyoroti kondisi Ekonomi Indonesia di 2022.

    “Perjalanan tahun 2022 telah berakhir, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca melandainya Covid-19 dan munculnya konflik geopolitik, sampai saat ini mampu melindungi kondisi fiskal yang relatif stabil, serta stabilitas ekonomi makro cukup sehat. Namun belum terlihat jelas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas dan daya saing SDM nasional,” katanya di Jakarta (31/12/22).

    Menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini stabilitas fiskal dan ekonomi makro yang terjaga dengan baik, kurang mampu diimbangi oleh kinerja Pemerintah secara sektoral, terutama sektor-sektor yang menghimpun banyak tenaga kerja, seperti pertanian, industri manufaktur dan perdagangan.

    Legislator PKS dari Dapil Jakarta ini mengingatkan bahwa Tema kebijakan fiskal dan APBN tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural. “Belum sepenuhnya berdampak terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, bahkan terdapat kecenderungan terjadinya stagnasi dari peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari kualitas pendidikan, kesehatan hingga daya saing,” ujarnya.

    Salah satu yang disoroti oleh Anis ialah rasio utang terhadap PDB meningkat secara tajam. Posisi utang Pemerintah per 31 Oktober 2022 tembus mencapai Rp 7.496,7 triliun, dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 38,36%. “Angka ini meningkat dibandingkan dengan posisi Desember 2021 mencapai Rp 6.908,87 triliun atau meningkat sebesar 8,5%. Sampai dengan akhir tahun 2022 nilai dan rasio utang terhadap GDP masih tinggi,” ujarnya.

    Demikian pula menurutnya pembayaran bunga utang yang kian menyempitkan fiskal negara, diperkirakan akan mencapai Rp 403,9 triliun, sampai dengan akhir tahun 2022. “Fantastisnya nilai tersebut porsinya mencapai 20,87% dari total belanja pemerintah pusat tahun 2022,” katanya.

    Aleg PKS ini juga menyebut kenaikan harga BBM bersubsidi pada tanggal 3 September 2022, telah menyebabkan terjadinya tekanan terhadap komponen Harga Diatur Pemerintah (administered price) secara tahunan. “Efek rembetan terhadap kenaikan BBM bersubsidi terlihat dari kenaikan harga beberapa barang, bensin, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara dan tarif angkutan dalam kota serta biaya logistik lainnya,” katanya.

    Wakil Ketua BAKN DPR RI ini juga menyayangkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang makin menjauh. “Walaupun jumlah penduduk miskin pada maret 2022 sebesar 26,16 juta jiwa atau sekitar 9,54% turun dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar 27,54 juta jiwa atau sekitar 10,14% (BPS: 2022), angka ini masih tergolong tinggi. Selisih jumlah penduduk miskin perkotaan dibandingkan perdesaan cukup tinggi”, katanya.

    Anis juga menekankan terkait jumlah pengangguran di Indonesia ada sebanyak 8,42 juta pada data terakhir. Menurutnya jumlah ini meningkat sekitar 200.000 orang dari posisi per Februari 2022 yang mencapai 8,40 juta orang (BPS: 2022). “Tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi dan belum kembali ke posisi sebelum pandemi, jadi ke depan pekerjaan kita masih banyak,” ujarnya. (red/*)

  • Aleg PKS Soroti Maluku Lumbung Ikan, Tetapi Menjadi Provinsi Keempat Termiskin

    Aleg PKS Soroti Maluku Lumbung Ikan, Tetapi Menjadi Provinsi Keempat Termiskin

    Mediakawasan.id, Maluku- Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Maluku pada Senin (19/12/2022). Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka Menilik Pertumbuhan Ekonomi di Maluku. Dalam kunjungan kerja ini, komisi XI DPR RI bertemu dengan pemerintah provinsi Maluku dengan didampingi oleh perwakilan kementerian keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS, Himbara,  Jamkrindo dan Askrindo. Turut serta dalam rombongan komisi XI, Anis Byarwati, anggota DPR RI dari fraksi PKS.

    Anis yang juga menjabat sebagai wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyoroti data yang dirilis oleh BPS (Maret, 2022) yang menempatkan Maluku termasuk dalam empat provinsi dengan penduduk miskin terbanyak. Tingkat kemiskinan  di Maluku sebesar 15,97 perseni.

    “Angka ini sangat memprihatinkan karena melampaui angka kemiskinan nasional yaitu 9,54 persen,” tutur Anis. 

    Namun Anis berpesan agar angka ini tidak menjadikan pemerintah provinsi Maluku rendah diri. Kedatangan komisi XI DPR RI dengan mengundang para mitra kerja ke Maluku diharapkan dapat membantu Maluku dalam upaya pengentasan kemiskinan.

    Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini juga membahas tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku. Berdasarkan data PDRB, penyumbang terbesar pada PDRB Maluku adalah sector pertanian, kehutanan dan perikanan.  Ketiganya menyumbangkan 23,52 persen PDRB.

    “Kondisi ini sangat unik,” kata Anis. “Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan jumlah 1412 pulau, tapi mengandalkan PDRB dari pertanian,” ungkapnya.

    Ia juga mengingatkan, sudah lama Maluku ditargetkan menjadi lumbung ikan nasional. Bahkan, ikan di Maluku menjadi salah satu bargaining pemerintah untuk mendapatkan bantuan dari Jepang.    Namun hingga kini, kontribusi penetapan ini bagi penduduk Maluku belum terlihat.

    “Maluku sebagai lumbung ikan nasional jangan hanya menjadi jargon dan janji manis. Tapi harus benar-benar membawa Maluku keluar dari garis kemiskinan,” tandasnya.

    Legislator dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini juga menyoroti data BPS (2019), yang menyebutkan nilai eksport non migas dari Maluku hanya 0,8 persen. Data ini menunjukkan sumber daya yang dimiliki  oleh Maluku belum bisa mengangkat kesejahteraan hidup penduduk Maluku. Kondisi ironis ini disebabkan kebanyakan ikan di tangkap di Maluku tapi tidak dieksport dari Maluku.

    “Ke depan perlu diupayakan agar eksport hasil laut Maluku bisa langsung  dikirim dari Maluku,” tegas Anis.

    Anis menambahkan formulasi alokasi anggaran yang hanya menjadikan jumlah penduduk, luas wilayah daratan dalam penempatan alokasi anggaran, sangat dirasakan tidak adil bagi Maluku yang sekitar 92 persen terdiri dari laut. Padahal, untuk membangun wilayah kepulauan itu membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar, karena pulau-pulau kecil membutuhkan sarana dan prasarana sendiri.

    “Ketersediaan sektor transportasi laut yang tidak memadai, membuat penjualan hasil pertanian di Maluku belum berjalan efisien.  Oleh karenanya diperlukan aturan khusus untuk wilayah kepulauan seperti Maluku ini,” tutupnya. (red/*)

  • Aleg PKS Tegaskan RUU PPSK Membutuhkan Banyak Masukan dari Masyarakat

    Aleg PKS Tegaskan RUU PPSK Membutuhkan Banyak Masukan dari Masyarakat

    Mediakawasan.id, Jakarta- Fraksi PKS DPR RI menyelenggarakan Focus Group Discussion dengan tema RUU PPSK (Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ; Solusi atau Ancaman Bagi Sistem Keuangan? Hadir sebagai narasumber pada acara ini:  Anis Byarwati (anggota panja RUU PPSK dari Fraksi PKS), Tauhid Ahmad (Direktur INDEF) dan Yusuf Wibisono (Direktur IDEAS).

    Membahas sub tema isu dan perkembangan pembahasan RUU PPSK, Anis membuka dengan menjelaskan bahwa RUU yang sedang dibahas oleh panja yang disusun oleh DPR kemudian dilengkapi oleh pemerintah, terdiri dari 28 bab 719 pasal dan disusun dengan metode omnibus.

    Ada sekitar 12 UU terkait yang diubah oleh RUU PPSK diantaranya UU terkait Perbankan, UU tentang Dana Pensiun, UU tentang Perkoperasian, UU tentang Pasar Modal, UU tentang Surat Utang Negara (SUN), UU tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), UU tentang  Otoritas Jasa Keuangan (OJK), UU tentang Perasuransian, dan lain lain. RUU PPSK sendiri diharapkan dapat mengurai dan menyelesaikan berbagai persoalan fundamental sektor keuangan.

    Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga memaparkan poin-poin  penting dalam RUU PPSK. Diantaranya dalam hal kelembagaan. Terkait peran menteri keuangan yang dominan pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) khususnya pada pengambilan keputusan dan penambahan tugas LPS sebagai penjamin polis asuransi. Demikian juga dengan penambahan tugas OJK untuk mengawasi Lembaga Keuangan Mikro berbentuk koperasi.

    Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini  juga menegaskan bahwa PKS sudah menerima berbagai aspirasi dari masyarakat dan menyuarakannya di panja. Sebagian usulan PKS diterima namun sebagiannya ditolak. Poin penting PKS adalah transformasi sistem keuangan dari Bailouts menjadi Bailins (sektor keuangan yang menanggung kerugian saat terjadi krisis bukan masyarakat).

    “PKS jelas akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kita berharap semakin banyak kelompok masyarakat, akademisi dan para pakar yang menyuarakan masukan-masukannya untuk RUU PPSK. Agar semakin banyak opini di dengar, panja semakin tahu aspirasi masyarakat dan mengakomodirnya dalam RUU ini,” pungkas Anis. (red/*)

  • Sosialisasikan Penggunaan QRIS Bersama BI, Anis Dukung Peningkatan Pembayaran Non Tunai

    Sosialisasikan Penggunaan QRIS Bersama BI, Anis Dukung Peningkatan Pembayaran Non Tunai

    Mediakawasan.id, Anggota DPR RI Fraksi PKS dari daerah Pemilihan Jakarta Timur, Dr. Hj. Anis Byarwati, bersama Bank Indonesia memberikan sosialisasi kebijakan Bank Indonesia yaitu Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). QRIS digunakan sebagai metode pembayaran non tunai yang dilakukan secara digital. Acara ini berlangsung di RPTRa Utakara Beriman dan Hotel Alia Matraman Jakarta Timur, Minggu (13/11).

    Menggunakan pembayaran non tunai dengan QRIS merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan transaksi digital. Saat ini, hampir semua aktivitas masyarakat sudah bisa dilakukan melalui handphone. “Dengan menerapkan transaksi non tunai atau secara digital, akan mempermudah aktivitas keseharian masyarakat,” kata Anis yang merupakan anggota Komisi XI DPR RI itu.

    Lebih lanjut, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) ini menambahkan, “Dengan menggunakan QRIS masyarakat jadi lebih mudah, karena tidak perlu menyimpan uang untuk transaksi dan merchant tidak perlu menyediakan uang kembalian. Transaksi dengan QRIS juga lebih aman. Masyarakat terhindar dari peredaran uang palsu”, ungkapnya.

    Sementara itu narasumber dari Bank Indonesia, Ria Swandito, menjelaskan bahwa Transaksi digital menggunakan QRIS dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat. Dengan tagline QRIS ‘Cemumuah’ transaksi digital akan menjadi lebih cepat, aman, mudah dan handal.

    Peserta yang terdiri dari Tim Penggerak PKK Kecamatan maupun kelurahan di wilayah Matraman, terlihat sangat antusias dengan banyak bertanya dan mencoba langsung tutorial penggunaan QRIS. Mereka berharap sosialisasi dapat dilakukan lebih gencar kepada masyarakat secara luas karena hal ini menjadi kebutuhan masyarakat diera digital saat ini.

    Melihat partisipasi aktif peserta, Anis memberikan apresiasinya. “Semoga dengan hadir dalam acara sosialisasi QRIS ini, kita semua dapat menjadi penggerak orang lain untuk meningkatkan pembayaran non tunai di seluruh kalangan masyarakat dengan menggunakan QRIS,” tuturnya.

    Acara yang dilaksanakan bekerjasama dengan yayasan Filantropi Insan Mulia dan Yasasan Sahabat Indonesia Berdaya ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat setempat seperti Camat, Lurah, LMK, Ketua DPC PKS setempat, dan tokoh masyarakat lainnya. Sebelumnya acara sosialisasi penggunaan QRIS ini, sudah terselenggara dibeberapa wilayah di Jakarta Timur. (red/*)

  • Jadi Narasumber Sosialisasi Konsepsi Dasar Partai, Anis Tegaskan PKS Terus Mengembangkan Diskursus Tentang Nasionalisme dan Keterbukaan

    Jadi Narasumber Sosialisasi Konsepsi Dasar Partai, Anis Tegaskan PKS Terus Mengembangkan Diskursus Tentang Nasionalisme dan Keterbukaan

    Mediakawasan.id, Jakarta- ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, menjadi nara sumber dalam acara sosialisasi konsepsi dasar partai di Kupang NTT. Selama hampir satu hari penuh, Anis bertemu dan berdiskusi dengan anggota PKS di Kupang. Target dari sosialisasi ini adalah memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman tentang konsepsi dasar partai kepada peserta.

    Pada kesempatan ini, Anis yang juga menjadi anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, menjelaskan mengenai platform PKS. Dalam bingkai politik, platform adalah proposal pengelolaan negara yang ditawarkan partai kepada konstituen dan masyarakat pemilih dalam rangka menarik perhatian untuk mendulang suara secara obyektif dan bertanggung-jawab.

    “Anggota PKS wajib memehami platform yang sudah disusun oleh Majelis Pertimbangan Partai (MPP) agar mampu menyampaikan narasi besar yang dicita-citakan PKS kepada masyarakat luas,” tuturnya.

    Secara mendalam, doctor ekonomi dari Universitas Airlangga ini menjelaskan mengenai negara dalam perspektif PKS. “PKS memandang negara sebagai sebuah “kerangka” rumah bersama, yang adil dan obyektif bagi seluruh warganya yang plural. Ibarat panggung. Negara adalah medan kompetisi positif, dimana terjadi kontestasi gagasan (contested terrain) terbaik bagi pengelolaan negara,” ujarnya.

    Lebih jauh, Anis menekankan bahwa keterbukaan dan nasionalisme bukan terletak pada klaim-klaim verbal atau seberapa majemuk kepengurusan suatu partai (juga ormas), tetapi secara substansial lebih pada bukti-bukti substantif-faktual. Bukti-bukti substantif-factual terkait dengan mind set dan kejujuran para aktor partai (juga ormas) terhadap logika sehat, nurani bersih, dan nilai luhur.

    “Oleh karena itu PKS terus mengembangkan diskursus tentang nasionalisme dan keterbukaan serta menanamkan wawasan kepada anggota-anggotanya, serta melatih mereka untuk memiliki kemampuan bergaul secara spontan dengan seluruh elemen bangsa. PKS meyakini, bahwa reformasi dan transformasi bangsa ini hanya dapat dilakukan oleh suatu critical mass (sekelompok orang, baik di dalam maupun di luar PKS) memiliki kesalehan moral, kesalehan sosial, dan kesalehan profesional, serta memiliki daya rekat bangsa,” tutupnya. (red/*)

  • Komisi XI DPR Ingatkan Peran Strategis BPK dalam Mengawal APBN Untuk Kesejahteraan Rakyat

    Komisi XI DPR Ingatkan Peran Strategis BPK dalam Mengawal APBN Untuk Kesejahteraan Rakyat

    Mediakawasan.id, Jakarta- Komisi XI DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan BPK dan BPKP pada Rabu (7/9/2022) di Gedung DPR RI Senayan Jakarta. RDP ini membahas tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK dan BPKP dalam RUU APBN 2023.

    Dalam rapat ini, anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan beberapa catatannya. Pertama, wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menekankan bahwa BPK perlu memiliki pandangan menyeluruh terhadap postur RAPBN 2023. Selain itu, BPK juga perlu mencermati hal-hal yang menurut pemerintah menjadi beban APBN.

    Seperti diketahui, pemerintah menyampaikan bahwa dana pensiun, gaji ASN, TNI, POLRI hingga subsidi BBM, menjadi beban bagi APBN. Oleh karenanya pemerintah melakukan perubahan postur anggaran sehingga terjadilah kenaikan harga BBM bersubsidi yang mendapat reaksi negative luar biasa dari masyarakat.

    Sebagai satu-satunya Lembaga eksternal pemerintah yang memiliki mandat konstitusi untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, BPK diharapkan dapat betul-betul mengawal APBN yang menjadi instrument untuk kesejahteraan rakyat. APBN ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga manfaatnya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat sesuai Undang-Undang.

    “Peran BPK disini sangat krusial memastikan bahwa APBN itu bukan hanya punya manfaat kepada pembangunan, tapi juga terukur akuntabilitasnya,” kata Anis.

    Anis juga memberikan apresiasi terhadap nilai kinerja BPK pada Tahun 2021 yang meningkat dibandingkan nilai kinerja Tahun 2020 yaitu mencapai angka 102,47 dari sebelumnya pada angka 98,68.

    Capaian dari tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021, yaitu: (1) Tingkat kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK sebesar 74,19 persen atau mencapai 101,63 persen dari target sebesar 73 persen; (2) Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas manfaat hasil pemeriksaan dengan nilai 4,25 (sangat memuaskan) atau mencapai 101,19 persen dari target yang ditetapkan sebesar 4,20; (3) Nilai quality assurance reformasi birokrasi dengan nilai 88,17 (A) atau mencapai 108,48 persen dari target yang ditetapkan yaitu 81,28 (A).

    “Dengan adanya apresiasi ini, melihat kontribusi dan hasilnya, maka ketersediaan dukungan anggaran sangat penting. Jadi kami sangat mendukung ajuan BPK untuk penambahan anggaran,” tutur Anis.

    Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini mengingatkan tentang komitmen BPK di Tahun 2023 untuk melanjutkan berbagai reformasi dalam melaksanakan salah satu misinya yaitu melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lain di Indonesia. Namun, Anis juga mengingatkan bahwa Tahun 2023 merupakan tahun politik menjelang 2024.

    “Ini menjadi tantangan tersendiri bagi BPK. Keuangan negara harus dijaga agar mengalir sesuai dengan peruntukannya dan tidak menjadi anggaran politik 2024. BPK perlu menyiapkan Langkah-langkah strategis sebagai komitmen BPK dalam melaksanakan tata kelola yang transparan dan berkesinambungan,” ujarnya.

    Terakhir, politisi senior PKS ini mengingatkan agar BPK melakukan sosialisasi lebih massif mengenai kinerjanya yang belum banyak diketahui masyarakat. Sebagian masyarakat masih menilai bahwa hasil audit BPK masih bersifat administratif. Selain itu, masih ada persepsi bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK hanya untuk memenuhi indeks kinerja utama dan santernya isu BPK kekurangan auditor.

    “Padahal untuk melakukan pemeriksaan itu anggarannya sangat besar dengan SDM yang luar biasa,” pungkas Anis. (red/rlls)

  • Dinobatkan Sebagai Bunda UMKM, Anis Byarwati: Saya Hanya Menyalurkan Hak Mereka

    Dinobatkan Sebagai Bunda UMKM, Anis Byarwati: Saya Hanya Menyalurkan Hak Mereka

    Mediakawasan.id, Jakarta- Anggota Komisi XI DPR-RI, Anis Byarwati tak mampu menahan rasa haru dikala mendapat kejutan berupa karikatur poto dirinya yang bertuliskan Bunda Usaha Kecil Menengah (Bunda UMKM) dari sekelompok perwakilan pegiat UMKM Jakarta Timur. Kejutan itu sendiri berlangsung pada akhir sesi acara Indonesia Sharia Invesment Festival (INSAV Festival), yang pada saat itu Anis sebagai pembicara.

    Dengah suara berat dan penu haru, Anis menyampaikan terimakasih pada sekelompok UMKM tersebut, dan menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat, dan menyalurkan bantuan alat produksi usaha yang memang menjadi hak bagi konsituennya.

    “Tugas saya sebagai anggota dewan, memberikan dan memastikan bantuan-bantuan dari pemerintah maupun lembaga, sampai kepada masyarakat, jadi saya membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya,” tutur Anis dengan haru,” Jakarta, Minggu (3/7/2022).

    Tentu bukan tanpa alasan pelaku UMKM menobatkan Anis sebagai Bunda UMKM, pasalnya diketahui politis PKS itu sudah menyalurkan bantuan alat produksi usaha kepada 1050 UMKM Jakarta Timur, sejak ia diamanah sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Jakarta Timur.

    “Saya mohon doa dalam berjuang. Saya akan terus berupaya melakukan advokasi untuk dapil saya di Jakarta timur agar UMKM kita bisa bangkit,” tutur Anis.

    Pada prinsipnya tegas Anis, dia mendorong UKMK agar berdaya dan mampu memproduksi dengan alat yang layak. Sehingga masyarakat punya penghasilan dan bermartabat.

    “Kita harus membuat masyarakat kita punya harga diri, ketika mereka dibantu usahanya dengan peralatan, mereka bisa produksi dan punya penghasilan, punya martabat. Jadi tugas saya adalah mengadvokasi bantuan-bantuan sampai kepada warga dan saya cukup bahagia ketika mereka mendapatkan hak yang harusnya mereka dapatkan,” tutupnya. (Red/rlls)

  • Aleg PKS Anis Byarwati : Pentingnya Memahami Secara Ilmiah Penyembelihan Hewan Kurban Sesuai Syariat Islam

    Aleg PKS Anis Byarwati : Pentingnya Memahami Secara Ilmiah Penyembelihan Hewan Kurban Sesuai Syariat Islam

    Mediakawasan.id, Jakarta- Menjelang persiapan Idul Adha 1443H, Anggota DPR RI Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jakarta Timur, Anis Byarwati menghadiri acara Edukasi dan Pelatihan Sembelih Halal yang diselenggarakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM Mahatma bekerjasama dengan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Juru Sembeli Halal (JULEHA) Jakarta Timur, di Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur (19/06/2022).

    Dalam sambutannya, di hadapan 100 peserta dan panitia yang merupakan para pengurus masjid dan mushola se kecamatan Pondok Ranggon, Anis menjelaskan pentingnya para JULEHA memahami alasan menyembelih hewan secara Syariat Islam dari sisi ilmiah, yang dikutip melalui sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh dua staf ahli peternakan di Hannover University, Jerman.

    Penelitian tersebut dilakukan untuk menjawab pertanyaan: manakah yang lebih baik dan paling tidak sakit, penyembelihan secara Syariat Islam yang murni (tanpa proses pemingsanan) ataukah penyembelihan dengan cara Barat (dengan pemingsanan)?

    Dalam Syariat Islam, penyembelihan dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam, dengan memotong tiga saluran pada leher bagian depan, yakni: saluran makanan, saluran nafas serta dua saluran pembuluh darah, yaitu: arteri karotis dan vena jugularis. Sedangkan pada Metode Barat mengajarkan atau bahkan mengharuskan agar ternak dipingsankan terlebih dahulu sebelum disembelih.

    Dalam kesempatan yang sama, Anis yang juga merupakan Anggota Komisi XI DPR RI, secara detail menjelaskan bahwa hasil dari penelitian ilmiah tersebut membuktikan penyembelihan secara syariat Islam ternyata lebih ‘berperikehewanan’. Apalagi ditambah dengan anjuran untuk menajamkan pisau agar hewan sembelihan tidak merasa sakit.

    Anis mengatakan dari hasil penelitian, “Pisau tajam yang mengiris leher, ternyata tidaklah ‘menyentuh’ saraf rasa sakit. Meronta-ronta dan meregangkan otot pada saat ternak disembelih ternyata bukanlah ekspresi rasa sakit! Melainkan hanya sebagai ekspresi ‘keterkejutan otot dan saraf’ saja, yaitu pada saat darah mengalir keluar dengan deras”, jelasnya.

    Lebih lanjut Ketua DPP PKS bidang Ekonomi dan Keuangan itu juga menyampaikan kembali pentingnya kaum muslimin memahami syariat menyembelih hewan qurban, tidak hanya dari sisi fiqih, namun juga secara ilmiah, “Tentu ini juga merupakan suatu hal penting untuk kita sebagai muslim, memahami syariatnya, tidak hanya secara fiqih namun juga secara ilmiah, agar kita dapat menyembelih secara tepat dan benar! Serta bukan hanya itu saja, kita juga bisa memahami dengan benar, bahwa hewan yang disembelih tersebut tidaklah merasa kesakitan, sebagaimana diungkapkan alasannya dalam penelitian ilmiah tadi”, tutur Anis.

    Diakhir acara, Anis mengapresiasi terselengaranya acara yang sangat bermanfaat ini, dan mengungkapkan kebahagiaannya dapat ikut berkontribusi di dalamnya, “kewajiban menyembelih dengan syariat Islam termasuk dari ibadah, maka semoga kontribusi saya dalam acara ini, walaupun saya tidak ikut menjadi penyembelih, termasuk ibadah dan menjadi amal sholeh untuk saya yang diterima Allah SWT dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari perhitungan”, pungkasnya. (Red/*)

  • Dalam Kunjungan Lapangan ke Kudus, Komisi XI DPR RI Ingatkan Direktorat Jendral Bea Cukai Untuk Antisipasi Cukai Palsu

    Dalam Kunjungan Lapangan ke Kudus, Komisi XI DPR RI Ingatkan Direktorat Jendral Bea Cukai Untuk Antisipasi Cukai Palsu

    Mediakawasan.id, Kudus Jateng- Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke Kudus dalam rangka penelaahan pengelolaan cukai, hasil tembakau sebagai tindak lanjut dari laporan hasil pemerikasaan BPK RI . Rombongan melakukan kunjungan ke PT. Djarum Kudus serta menggelar rapat dengan kepala kantor Direktorat Jendral Bea Cukai Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus. Turut serta dalam kunjungan lapangan ini, wakil ketua BAKN, Anis Byarwati, yang memberikan beberapa catatan.

    Anggota komisi XI DPR RI ini menyoroti data BPS tentang angka kemiskinan di Kabupaten Kudus. BPS mencatat pada tahun 2021 angka kemiskinan di kabupaten Kudus sebesar 7,60%. Meningkat dibanding tahun 2020 yaitu sebesar 7,31%. Angka ini termasuk kecil dengan kemungkinan sebagiannya terbantu oleh industri rokok karena menyerap tenaga kerja.

    Pemasukan cukai tembakau sendiri menjadi penopang terbesar dari pemasukan cukai nasional yaitu sebesar 95%. Anis mengatakan hal ini menjadi dilema yang tak pernah usai. “Di satu sisi industri rokok sangat diharapkan pemasukannya, namun di sisi lain memiliki kontradiksi dengan unsur kesehatan,” katanya.

    Selain itu, legislator dari Fraksi PKS ini menegaskan bahwa seharusnya pemerintah selayaknya membuat peraturan yang lebih adil kepada industri rokok dengan memberikan pembinaan yang baik.

    “Saya sangat miris mendengar laporan dari pihak pengelola industri rokok yang merasa tidak pernah mendapatkan bimbingan ataupun edukasi dari pemerintah. Sementara Direktorat Jendral Bea Cukai digesa dan dievaluasi jika ada penurunan pendapatan cukai tembakau. Kurangnya pembinaan, menjadi satu hal yang perlu dicermati,” tegas Anis.

    Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menekankan perlunya Direktorat Jendral Bea Cukai memiliki antisipasi atas temuan BPK tentang adanya pita cukai palsu. Beredarnya cukai palsu tentu akan berpengaruh pada pendapatan negara karena dipastikan cukai palsu tidak akan masuk ke dalam pendapatan negara.

    “Oleh karena itu, Direktorat Jendral Bea Cukai perlu memiliki antisipasi dan sikap yang telah disiapkan jika kasus cukai palsu ini terus ditemukan,” ujarnya.

    Dalam pertemuan ini, Pemda Kabupaten Kudus juga menyampaikan bahwa keberadaan industri rokok di daerahnya menguntungkan, karena menyerap tenaga kerja. 30% penduduk di Kudus, bekerja pada insutri rokok. Yang kedua, dampak untuk pembangunan di Kudus dinilai cukup bagus. Perusahaan rokok membantu pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat seperti pembuatan gapura sebagai gerbang memasuki kota Kudus yang berada di perbatasan dengan daerah lain dan juga pembangunan taman-taman kota.

    Sementara kerugiannya adalah pencemaran lingkungan dan polusi udara. Seperti yang dikeluhan oleh warga mengenai munculnya bau tidak sedap dari pabrik rokok diwaktu-waktu tertentu sebagai reaksi bahan kimia yang dicampurkan dengan tembakau. Bayi-bayi yang lahir di Kudus juga diprediksi lebih rentan mengalami penyakit paru atau flek.

    Menanggapi pernyataan Pemda Kudus mengenai kebingunan dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Tembako (DBHCT) yang peruntukannya diatur oleh Undang-undang dan dirasa tidak flekibel, politisi senior PKS ini menyarankan agar Pemda Kudus mencontoh daerah-daerah lain yang memanfaatkan dana ini untuk bidang Kesehatan.

    “Hal ini menjadi catatan bagi kami agar ke depan, pemerintah memberikan peraturan yang lebih fleksibel kepada Pemda dalam pemanfaatan DHBCT. Sebagai informasi, pemerintah daerah lain memanfaatkannya untuk kesehatan, misalnya dengan membangun Rumah Sakit Paru. Dan Pemda Kudus dapat mencontoh pemanfaatan tersebut,” tutupnya. (Red/rlls)