Tag: Aleg DPR RI PKS

  • PKS Ingatkan Pemerintah Disiplin Penggunaan Anggaran Negara

    PKS Ingatkan Pemerintah Disiplin Penggunaan Anggaran Negara

    Mediakawasan.id, Jakarta – Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati mewanti-wanti kondisi global yang bergejolak akan turut berdampak pada kinerja perekonomian Indonesia. “Memang harus kita akui, tahun 2025 tidak mudah, selain kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian juga kondisi ekonomi nasional yang masih rentan dengan tekanan,” ujarnya di Komplek Parlemen, Jakarta (20/6/24).

    Menurut anggota komisi XI DPR RI ini ruang fiskal dalam APBN sebagian besar sudah terisi dengan anggaran yang bersifat mandatori, seperti anggaran pendidikan, transfer ke daerah dan Dana Desa. “Apalagi saat ini Pemerintah punya hajatan pembangunan IKN yang menyedot anggaran cukup besar. Hanya sebagian kecil yang masih terbuka untuk memasukkan program baru seperti makan bergizi,” katanya.

    Wakil Ketua BAKN ini mengingatkan untuk APBN 2025 salah satu kuncinya, Pemerintah saat ini harus berkomitmen hanya mengusulkan anggaran yang bersifat baseline dan tidak mengusulkan anggaran yang menyedot anggaran besar. “Dengan demikian defisit APBN 2025 bisa ditekan ke batas bawahnya range antara 2.0% – 2.2% sehingga Pemerintah baru nantinya punya ruang untuk menjalankan program strategisnya. Tentunya harus melalui APBNP 2025. Sebaiknya program pemberian makanan bergizi dilakukan secara bertahap dan proporsional dengan kondisi anggaran yang ada, agar hasilnya bisa optimal,” ungkapnya.

    Menurut Legislator Perempuan PKS ini Pemerintah harus punya strategi yang tepat untuk melakukan pembayaran utang, termasuk SBN dan pinjaman jatuh tempo. Untuk SBN yang jatuh tempo, praktis yang bisa dilakukan Pemerintah adalah dengan menerbitkan SBN baru. “Disinilah Pemerintah harus bisa memanfaatkan dana SBN yg diperoleh untuk proyek-proyek yang produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, jika tidak maka akan jadi beban Pemerintah yang berat,” katanya.

    Anggota Fraksi PKS juga mengungkapkan terkait dengan pinjaman, jika memang memungkinkan untuk dilakukan renegoisasi atau meminta penjadwalan ulang tentunya lebih baik bagi Pemerintah. “Jadi pemerintahan baru nantinya akan menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Kuncinya disiplin penggunaan anggaran dan meningkatkan kualitas penggelolaan utang yang lebih efektif,” tuturnya. (Red/*)

  • DPR Tegaskan Masyarakat Menanti Kinerja OJK Yang Lebih Baik

    DPR Tegaskan Masyarakat Menanti Kinerja OJK Yang Lebih Baik

    Mediakawasan.id, Jakarta- Dalam forum diskusi yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin (23/8/2022), anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan beberapa saran dan masukan untuk Dewan Komisioner OJK yang baru dilantik pada 20 Juli lalu. Wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menyatakan bahwa permasalahan terkait beberapa kasus asuransi yang merugikan masyarakat, membutuhkan antisipasi dan mitigasi yang cepat. Selain itu, adanya kasus investasi bodong dan pinjaman online, sampai saat ini masih memakan korban.

    Satgas Waspada Investasi OJK juga melaporkan kerugian masyarakat akibat penipuan tersebut mencapai 117 Trilyun lebih antara rentang tahun 2011 sampai 2021. “Ini bukan hal yang kecil. Dan perlu menjadi perhatian dari DK OJK yang baru bekerja dengan semangat yang baru,” ujar Anis.

    Selanjutnya, ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyoroti masalah SDM. “Saya meyakini bahwa SDM ini menjadi satu persoalan penting disemua organisasi. Bagaimanapun bagusnya program dan strategi, jika tidak didukung SDM yang kompeten, tentu akan sulit untuk dilaksanakan,”kata Anis.

    Oleh karena itu, Anis menyarankan agar kekurangan SDM, harus segera dicarikan solusinya. SDM bermindset digital menjadi poin masukan selanjutnya.

    Menurut Anis, OJK perlu menata SDM yang dimilikinya agar memiliki mindset digital. Hal ini dimaksudkan supaya bisa mengimbangi pergerakan fungsi digital yang berubah sangat cepat. “Jadi sekarang, bentuk-bentuk investasi sudah sedemikian banyak, sehingga OJK harus lebih cepat bergerak dibandingkan dengan perkembangan pasar itu sendiri,” paparnya.

    Terakhir, Anis menyampaikan harapannya mewakili harapan masyarakat yang menunggu kiprah dan kinerja OJK dibawah kepemimpinan DK OJK yang baru. “Masyarakat menanti bagaimana kerja OJK ke depan. Apakah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah sekian lama berada di pundak OJK,” tuturnya.

    Anis pun mendoákan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan kepada DK OJK dalam mengerjakan tugas-tugas, membentuk tim yang kuat dan solid serta mampu berkolaborasi dengan banyak pihak sehingga dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat Indonesia. (Red/rlls)

  • Isu Bank BUMN Berikan Pendanaan Industri Batu Bara Tanpa Agunan Memadai, Aleg PKS : Bertentangan Dengan Prinsip Collateral

    Isu Bank BUMN Berikan Pendanaan Industri Batu Bara Tanpa Agunan Memadai, Aleg PKS : Bertentangan Dengan Prinsip Collateral

    Mediakawasan.id, Jakarta-  Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menyesalkan beredarnya kabar pencairan dana triliunan rupiah yang diberikan perbankan untuk industri batu bara tanpa agunan atau agunannya tidak sepadan dengan pinjaman. Jumlah pendanaan yang besar (mencapai Rp 89 triliun) ini diduga turut didanai oleh Bank BUMN. Menanggapi kabar ini, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyampaikan pandangannya di Jakarta, Sabtu (28/05/2022).

    “Menurut saya, bank sebagai pemberi pinjaman tetap harus mengukur kelayakan kredit calon debitur dengan prinsip 6 C, yakni Character, Capacity/Cashflow, Capital, Conditions, Collateral dan Constraint. Apabila isu ini benar, tentu bertentangan dengan harus adanya prinsip Collateral (agunan),” kata Anis.

    Menurutnya, agunan ini sangat penting sebagai second way-out jika debitur melakukan wanprestasi dan secara psikologis menjadi pengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayar kewajiban kreditnya. Apabila perbankan memberikan pinjaman “dengan” atau “tanpa” agunan, maka hal ini harus diatur dengan jelas dalam aturan internal bank. 

    Terkait kekhawatiran sebagian pihak akan potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kredit macet, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menekankan bahwa apabila terjadi penyalahgunaan wewenang atau aturan, maka hal ini bisa dikenakan beberapa pasal baik aturan Perbankan, OJK maupun aturan lainnya. Belum lagi apabila kemudian menjadi kredit macet yang merugikan keuangan negara karena kabar ini terkait dengan salah satu BUMN, maka sudah tersedia perangkat hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikannya. 

    Adapun terkait dengan dampak lingkungan, wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mendorong agar perbankan di tanah air turut mendukung energi baru terbarukan. “Terkait semangat energi baru terbarukan, saya sendiri termasuk yang mendukung semangat penggunaan sumber daya terbarukan karena seharusnya potensi ini bisa dimanfaatkan sepanjang masa melihat jumlahnya yang melimpah,” ujar Anis.

    Tetapi hal ini harus mendapatkan perhatian serius, terkait dengan masalah lingkungan, sehingga semangat energi baru terbarukan juga harus melihat dampak jangka panjangnya. “Untuk itu, harus tetap selektif supaya tidak bertabrakan dengan kebijakan pemerintah terkait lingkunganhidup dan hal lainnya,” pungkas Anis. (Red/rlls)