Blog

  • Metrologi Jadi Fondasi Kepercayaan Kebijakan Publik di Tengah Hilirisasi dan Ekonomi Digital

    Metrologi Jadi Fondasi Kepercayaan Kebijakan Publik di Tengah Hilirisasi dan Ekonomi Digital

    Mediakawasan.id, Jakarta – Di tengah upaya Indonesia memperkuat hilirisasi industri dan transformasi digital nasional, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menegaskan pentingnya sistem pengukuran yang akurat dan terpercaya sebagai fondasi dalam membangun kebijakan publik berbasis data.

    Ketertelusuran pengukuran dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik, memperkuat daya saing industri, hingga mendukung perdagangan yang adil di tingkat nasional maupun global. Tanpa sistem pengukuran yang andal dan tertelusur, kebijakan publik berisiko dibangun di atas data yang lemah dan sulit dipertanggungjawabkan.

    “Kepercayaan publik terhadap suatu kebijakan dibangun dari kualitas data yang digunakan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Karena itu, hasil pengukuran yang akurat, tertelusur, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan publik yang efektif dan tepat sasaran,” ujar Sekretaris Utama, Donny Purnomo, dalam Webinar Hari Metrologi Sedunia 2026 bertema “Metrology: Building Trust in Policy Making” pada Rabu (20/5/2026).

    Menurut Donny, metrologi tidak hanya berperan dalam aspek teknis pengukuran, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung perdagangan yang adil, perlindungan konsumen, penguatan kualitas produk nasional, hingga pembangunan berkelanjutan. Hal ini menjadi semakin relevan di tengah dinamika hilirisasi industri, ekonomi digital, dan meningkatnya tuntutan global terhadap produk yang memenuhi spesifikasi internasional.

    “Ketertelusuran pengukuran nasional sangat relevan dalam mendukung kebijakan hilirisasi industri, sebab standar pengukuran yang andal memastikan produk industri Indonesia memenuhi spesifikasi global dan terhindar dari hambatan teknis perdagangan,” ungkap Donny.

    Untuk memperkuat sistem pengukuran nasional tersebut, BSN melalui Deputi Bidang Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), sebagai National Metrology Institute (NMI) di Indonesia, terus memperkuat infrastruktur metrologi nasional dan menjamin ketertelusuran pengukuran Indonesia ke Sistem Satuan Internasional (SI).

    Hingga saat ini, SNSU BSN telah memiliki 164 kemampuan pengukuran dan kalibrasi atau Calibration and Measurement Capabilities (CMC) yang diakui secara internasional dengan prinsip “Once measured, accepted everywhere”. Berdasarkan data internasional, jumlah tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Singapura dan Thailand.

    Selain itu, Deputi Bidang SNSU juga mencatat tren peningkatan layanan kalibrasi nasional. Pada tahun 2025, SNSU BSN menerbitkan sebanyak 2.549 sertifikat kalibrasi untuk mendukung kebutuhan pengukuran sektor industri, perdagangan, energi, dan layanan publik.

    “Penguatan sistem pengukuran nasional menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem industri dan perdagangan yang terpercaya. Hal ini juga mendukung penyusunan kebijakan berbasis data atau evidence-based policy yang semakin dibutuhkan di era ekonomi digital,” jelas Donny.

    Dalam mendukung kebijakan nasional, BSN melalui SNSU juga terus memperkuat koordinasi strategis dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas guna menyelaraskan penguatan infrastruktur metrologi nasional dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

    Pada sektor perdagangan, penguatan ketertelusuran pengukuran juga menjadi fondasi penting dalam pengawasan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) guna memastikan keadilan transaksi serta meningkatkan perlindungan konsumen.

    Sedangkan pada sektor transisi energi, SNSU BSN telah memiliki kemampuan pengukuran dan kalibrasi untuk level konsentrasi emisi kendaraan, cerobong, dan gas rumah kaca yang telah diakui secara internasional. Kemampuan ini mendukung penguatan sistem pengukuran nasional dalam berbagai kebijakan terkait lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

    Eksistensi metrologi Indonesia di tingkat global juga diperkuat melalui keterlibatan aktif SNSU BSN dalam berbagai organisasi metrologi internasional seperti International Bureau of Weights and Measures dan Asia Pacific Metrology Programme. Melalui kerja sama teknis dan pengakuan kesetaraan standar pengukuran dengan berbagai negara, Indonesia terus memperkuat daya saing industri nasional di pasar global.

    Hari Metrologi Sedunia (World Metrology Day) diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk memperingati penandatanganan Konvensi Meter pada tahun 1875 oleh perwakilan dari tujuh belas negara. Peringatan tahun ini mengangkat tema “Metrology: Building Trust in Policy Making” sebagai refleksi pentingnya sistem pengukuran yang andal dalam mendukung kebijakan publik yang kredibel, transparan, dan berbasis data. (Red/rlls)

  • Festival Shafara Digiwara 2026 Jadi Panggung Transformasi Digital Daerah di Banten

    Festival Shafara Digiwara 2026 Jadi Panggung Transformasi Digital Daerah di Banten

    Mediakawasan.id, Pondok Aren – Suasana penuh semangat transformasi digital terasa kuat dalam gelaran Festival Shafara dan Digiwara 2026 yang diselenggarakan Bank Indonesia Provinsi Banten di Bintaro XChange Mall Tangsel, pada Jumat (22/5/2026). Ajang ini menjadi ruang apresiasi sekaligus pamer inovasi bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil mendorong percepatan digitalisasi transaksi keuangan dan penguatan ekonomi daerah berbasis teknologi.

    Festival yang mempertemukan unsur pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha hingga komunitas ekonomi syariah itu menjadi simbol perubahan besar cara masyarakat bertransaksi di era digital. Dari pembayaran pajak, retribusi daerah, hingga penguatan ekosistem ekonomi syariah, semuanya diarahkan menuju layanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien.

    Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Ameriza M. Moesa mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah kini semakin mengukuhkan posisinya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, termasuk di Provinsi Banten.

    Menurutnya, terdapat lima momentum strategis yang mendorong penguatan ekonomi syariah nasional. Pertama, Indonesia memiliki potensi pasar halal yang besar. Kedua, konsumsi produk halal terus meningkat. Ketiga, industri halal global diproyeksikan terus tumbuh signifikan.

    Keempat, keuangan syariah semakin inklusif dan digital. Kelima, Indonesia terus memperkuat posisi sebagai pusat halal dunia melalui dukungan kebijakan dan kolaborasi ekosistem halal.

    “Secara data, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional sangat menjanjikan. Aset keuangan syariah nasional diproyeksikan lebih dari Rp2.800 triliun dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 9 persen setiap tahun,” ujar Ameriza.

    Ia menambahkan, momentum tersebut menjadi peluang besar bagi Indonesia, termasuk Banten, untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang mandiri, modern, dan berdaya saing global.

    “Pada triwulan I 2026, ekonomi Banten tumbuh 5,64 persen. Kami memproyeksikan tahun ini pertumbuhan Banten tetap berada di atas 5 persen, sekitar 5,1 hingga 5,9 persen,” katanya.

    Gubernur Banten, Andra Soni, menilai festival ini menjadi momentum penting untuk mempercepat pemerataan digitalisasi di seluruh wilayah Banten, tidak hanya di kawasan perkotaan.

    “Digitalisasi harus menjadi gerakan bersama. Kita ingin masyarakat di seluruh daerah merasakan kemudahan layanan keuangan dan manfaat ekonomi digital secara merata,” ujarnya.

    Dalam ajang tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menjadi salah satu daerah yang paling mencuri perhatian setelah berhasil meraih dua penghargaan sekaligus, yakni kategori Pemerintah Daerah dengan Rasio PDRD Non Tunai Tertinggi dan Pemerintah Daerah dengan Utilisasi Pembayaran Digital Tertinggi.

    Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ichsan, mengatakan penghargaan itu menjadi bukti bahwa transformasi digital yang dilakukan pemerintah daerah mulai dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

    “Festival Shafara dan Digiwara ini bukan sekadar seremoni penghargaan, tetapi menjadi motivasi bagi daerah untuk terus berinovasi. Kami ingin masyarakat semakin mudah mengakses layanan publik melalui sistem digital,” ujarnya.

    Menurut Pilar, digitalisasi transaksi daerah kini terus diperluas ke berbagai sektor pelayanan. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) didorong memanfaatkan sistem pembayaran non tunai agar pelayanan publik semakin praktis dan akuntabel.

    Menariknya, dalam forum tersebut Pemkot Tangsel juga mengungkapkan tengah mengkaji peluang penerapan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berbasis kripto sebagai bagian dari inovasi masa depan.

    “Ke depan kita ingin sistem yang semakin cepat, aman, dan transparan. Potensi teknologi digital, termasuk kripto, sedang kami pelajari secara serius,” kata Pilar.

    Tak hanya soal digitalisasi pembayaran, Festival Shafara dan Digiwara 2026 juga menyoroti penguatan ekonomi dan keuangan syariah di Banten. Sejumlah program pengembangan produk halal, literasi keuangan syariah, hingga kolaborasi dengan masjid dan komunitas lokal turut menjadi bagian penting dalam festival tersebut.

    Melalui Festival Shafara dan Digiwara 2026, Bank Indonesia berharap pemerintah daerah semakin agresif membangun ekosistem transaksi non tunai sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

    Bagi masyarakat, festival ini membawa pesan sederhana namun penting: layanan publik kini bergerak menuju era serba digital, cepat, dan tanpa ribet. (Red/*)

  • Relasi Akademisi dengan Industri Tembakau Menguat: Sinyal Integritas Perguruan Tinggi ”Gawat Darurat”

    Relasi Akademisi dengan Industri Tembakau Menguat: Sinyal Integritas Perguruan Tinggi ”Gawat Darurat”

    Mediakawasan.id, Surabaya – Hasil pemantauan Lentera Anak tentang gangguan industri tembakau (GIT) selama periode September 2025 – Mei 2026 menunjukkan adanya keterlibatan sejumlah akademisi dan peneliti dalam kerja sama riset dengan industri. Situasi ini berpotensi memunculkan konflik kepentingan.

    Lentera Anak adalah lembaga independen, merupakan bagian dari Koalisi Save Our Surroundings (SOS). Ini suatu gerakan yang beranggotakan lebih dari 50 organisasi dari berbagai latar belakang yang berkomitmen menciptakan masyarakat dan lingkungan sehat.

    Pemantauan Lentera Anak juga menemukan akademisi menyampaikan narasi pro-industri dengan pendekatan ekonomi, hukum, dan harm reduction di sejumlah seminar dan forum ilmiah. Mereka terindikasi berupaya mempengaruhi arah regulasi pengendalian tembakau.

    Narasi ini mengemuka dalam diskusi bertajuk “Kampus di Persimpangan: Merebut Kembali Integritas Perguruan Tinggi” di Indonesian Conference on Tobacco Control (ICTOH 2026). Kegiatan ini berlangsung di Airlangga Shari’a and Entreprenurship Education Center (ASEEC) Tower di Kampus Dharmawangsa Universitas Airlangga Surabaya, Jumat, 22 Mei 2026.

    Ketua Lentera Anak, Lisda Sundari, pembicara dalam diskusi itu, menyatakan situasi ini sangat ironis. Sebab, kampus sejatinya harus menjaga independensi sebagai penghasil pengetahuan yang objektif, dan pijakan kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

    “Kami meminta perguruan tinggi untuk melindungi integritas akademik, guna memastikan agar produksi pengetahuan ilmiah dan rekomendasi kebijakan berdasarkan bukti objektif,” kata Lisda.

    Ia menjelaskan dari hasil pemantauan ditemukan sebanyak 18 universitas, 13 lembaga riset dan 50 akademisi/peneliti menyampaikan narasi melalui media massa, dengan mengedepankan narasi ekonomi. Narasi ekonomi yang dimunculkan, seperti tenaga kerja dan UMKM, telah menggeser isu kesehatan publik menjadi isu ekonomi.

    Lisda juga menemukan bahasa yang mereka gunakan sangat moderat. Misalnya, keseimbangan, pengurangan risiko, dan inovasi. Ini menjadikannya lebih mudah diterima dalam ruang kebijakan.

    Ia mencontohkan narasi yang digunakan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bahwa rokok elektronik adalah bentuk inovasi produk tembakau yang mengikuti tren global, untuk mengurangi paparan bahan berisiko akibat proses pembakaran.

    “Penyampaian narasi dari peneliti dan akademisi ini tidak hanya menormalisasi narasi industri. Tapi, juga bisa membentuk opini publik dan mempengaruhi framing regulasi kesehatan,” ucap Lisda.

    Senada dengan Lisda, Ketua Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia (RUKKI), Mouhamad Bigwanto, mengingatkan agar akademisi dan profesional kesehatan mewaspadai berbagai pola konflik kepentingan yang bisa menyusup lewat penelitian, konferensi, hingga berbagai bentuk publikasi.

    Menurut Bigwanto, industri tembakau umumnya melakukan empat strategi berlapis. Mereka memulai dari menolak bukti ilmiah, lalu membuat narasi palsu untuk membingungkan publik dan pembuat kebijakan.

    Selanjutnya, kata dia, industri tembakau membentuk aliansi atau front group yang terlihat netral dari kalangan akademisi atau lembaga riset. Yang paling ujung, mereka menggunakan kekuatan politik, misalnya lembaga riset negara, untuk memengaruhi kebijakan.

    Bigwanto menyarankan akademisi dan peneliti harus berhati-hati. Sebab, industri tembakau kerap menggunakan legitimasi akademik untuk memperkuat narasi yang menguntungkan mereka walaupun bertentangan dengan bukti kesehatan masyarakat.

    “Fakta menunjukkan bahwa kerja sama akademisi dengan industri rokok mendorong praktik yang menyimpang dari standar etika, seperti penyembunyian hasil yang tidak menguntungkan,” tutur dia.

    Ia menjelaskan hasil kajian RUKKI periode 2023-2024 yang menemukan setidaknya 19 peneliti terpantau membela industri tembakau dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kesehatan dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan.

    Bigwanto menyebut beberapa di antaranya diduga pernah memiliki riwayat kerja sama dengan organisasi pendukung industri rokok. Menurut dia, institusi pendidikan di berbagai negara sudah memperkuat kebijakan untuk melindungi integritas akademik, antara lain melalui penerapan kode etik penelitian, transparansi sumber pendanaan, dan kebijakan Smoke-Free Campus.

    “Ini tidak hanya mengatur lingkungan bebas asap rokok tetapi juga memperkuat komitmen institusi terhadap perlindungan kesehatan masyarakat,” kata dia.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia, Danang Widoyoko, menekankan integritas kampus merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip good governance. Konflik kepentingan, kata dia, tidak selalu melanggar hukum, tetapi merusak kualitas pengambilan keputusan.

    “Dalam konteks kampus, dampak kerusakan lebih serius karena menyangkut produksi pengetahuan yang memengaruhi kebijakan publik,” ujarnya.

    Menurut Danang, relasi kampus dan industri berpotensi menggeser orientasi penelitian dari kepentingan kesehatan masyarakat menuju pembenaran ekonomi industri. Hasil riset yang didanai besar oleh industri tembakau, kata dia, bisa memberikan legitimasi ilmiah untuk mengevaluasi dan menolak kebijakan kesehatan. Sehingga ilmu dan dunia akademik tergerus fungsinya dalam kepentingan publik.

    “Karena itu, saya mengajak akademisi, mahasiswa, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama merebut kembali ruang akademik sebagai ruang yang independen, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik,” pungkas Danang. (Red/rlls)

  • Malam Solidaritas Gaza, GPCI Ajak Media dan Profesional Perkuat Narasi Pembebasan Palestina

    Malam Solidaritas Gaza, GPCI Ajak Media dan Profesional Perkuat Narasi Pembebasan Palestina

    Mediakawasan.id, Jakarta – Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) mengajak kalangan media, praktisi hukum, hingga berbagai elemen masyarakat memperkuat narasi perjuangan pembebasan Palestina di tengah memanasnya situasi kemanusiaan di Gaza.

    Ajakan tersebut disampaikan Pembina GPCI, Ustaz Bachtiar Nasir (UBN), dalam acara “Malam Solidaritas dan Doa Kemanusiaan untuk Gaza” di Gedung Granadi, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2026).

    Menurut UBN, perjuangan membantu rakyat Palestina tidak boleh berhenti meski sembilan relawan warga negara Indonesia (WNI) yang sebelumnya sempat ditahan Israel telah dibebaskan dan dipulangkan.

    Ia menilai, dukungan terhadap Palestina harus diperluas melalui penguatan opini publik, kolaborasi lintas profesi, serta keberlanjutan misi kemanusiaan internasional. “Saya mengapresiasi para jurnalis atas kebersamaannya membangun narasi besar untuk pembebasan Palestina dan mengajak terus berkolaborasi bersama,” ujar UBN.

    Dalam forum tersebut, UBN juga mendorong para advokat dan praktisi hukum untuk lebih aktif membawa isu kemanusiaan Palestina ke panggung internasional, termasuk memperjuangkan perlindungan terhadap relawan kemanusiaan.

    Acara itu dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari jurnalis, pemimpin redaksi, organisasi Islam, hingga keluarga relawan yang sebelumnya tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla (GSF) menuju Gaza.

    Salah satu kesaksian disampaikan Sutrawati Kaharuddin (52), ibunda relawan asal Makassar, Andi Angga Sadewa, yang sempat ditahan Israel saat menjalankan misi kemanusiaan.

    “Hari ini, saya akhirnya bisa tersenyum melihat anak saya sudah dibebaskan, walaupun masih di Turki, belum sepenuhnya kembali ke Indonesia,” katanya.

    Sementara itu, jurnalis senior yang juga Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono menegaskan dukungannya terhadap perjuangan Palestina tidak berubah selama 25 tahun berkarier di dunia jurnalistik.

    Ia mengatakan media memiliki tanggung jawab menyampaikan fakta kemanusiaan di Gaza secara jernih kepada publik. “Sebagai media, kita harus berani mengatakan yang benar walau pahit,” ujar Aiman.

    Dalam acara tersebut, GPCI bersama berbagai elemen masyarakat juga menegaskan komitmen untuk terus menjaga isu Palestina tetap menjadi perhatian publik internasional melalui penguatan narasi solidaritas dan dukungan kemanusiaan. (Red/*)

  • Kepala BKN : Surat Rekomedasi Sekda Tangsel Terbit 4 Mei 2026 Sudah Sesuai Regulasi

    Kepala BKN : Surat Rekomedasi Sekda Tangsel Terbit 4 Mei 2026 Sudah Sesuai Regulasi

    Mediakawasan.id, Ciputat – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan BKN telah menerbitkan surat rekomendasi perpanjangan masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangsel pada 4 Mei 2026. Hal tersebut disampaikan Zudan saat dikonfirmasi, Kemarin.

    “Kita sudah menerbitkan surat rekomendasi tersebut awal Mei, tepatnya di 4 Mei 2026,” ungkap Zudan.

    Rekom tersebut dengan nomor 23261/R-AK.02.03/SD/F/2026 perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kota Tangerang Selatan tertanggal 4 Mei 2026.

    Zudan menjelaskan, perpanjangan surat rekomendasi perpanjangan sekda tangsel telah sesuai regulasi yang ada tentang pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Dengan keluarnya rekomendasi dari BKN ini, Sekda Tangsel tidak perlu mengikuti seleksi ulang. ” Tidak ada seleksi ulang , bisa sampai lima tahun,” singkatnya.

    Sebelumnya Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menerbitkan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 800.1.3.3/Kep.123-Huk/2026 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Bambang Noertjahjo dalam Jabatan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.

    Keputusan Wali Kota tersebut ditetapkan pada 8 Mei 2026 menyusul terbitnya surat rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 23261/R-AK.02.03/SD/F/2026 perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kota Tangerang Selatan tertanggal 4 Mei 2026.

    Surat rekomendasi dan terbitnya Kepwal tersebut, menjadi dasar final pengukuhan Bambang Noertjahjo sebagai Sekda Tangsel setelah melalui proses evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

    Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menegaskan bahwa keputusan wali kota terkait pengukuhan Sekda telah diterbitkan.

    “Keputusan wali kota terkait pengukuhan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan sudah diterbitkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ujar Benyamin, Rabu (20/5). (Red/*)

  • Pemkot Tangsel Terbitkan Kepwal Pengukuhan Sekda Bambang Noertjahjo Lanjut Pimpin Birokrasi

    Pemkot Tangsel Terbitkan Kepwal Pengukuhan Sekda Bambang Noertjahjo Lanjut Pimpin Birokrasi

    Mediakawasan.id, Ciputat – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menerbitkan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 800.1.3.3/Kep.123-Huk/2026 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Bambang Noertjahjo dalam Jabatan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.

    Keputusan Wali Kota tersebut ditetapkan pada 8 Mei 2026 menyusul terbitnya surat rekomendasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 23261/R-AK.02.03/SD/F/2026 perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kota Tangerang Selatan tertanggal 4 Mei 2026.

    Surat rekomendasi dan terbitnya Kepwal tersebut, menjadi dasar final pengukuhan Bambang Noertjahjo sebagai Sekda Tangsel setelah melalui proses evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.

    Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie menegaskan bahwa keputusan wali kota terkait pengukuhan Sekda telah diterbitkan.

    “Keputusan wali kota terkait pengukuhan Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan sudah diterbitkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku,” ujar Benyamin, Rabu (20/5).

    Dengan terbitnya keputusan tersebut, proses administrasi jabatan Sekda Tangsel dipastikan berjalan sesuai tahapan yang ditetapkan pemerintah pusat melalui BKN.

    Terpisah, Kepala BKPSDM Kota Tangsel, Wahyudi Leksono menjelaskan, proses evaluasi jabatan Sekda telah dilakukan secara bertahap dan seluruh tahapan dikawal langsung bersama BKN.

    “Surat dari BKN sudah terbit berkaitan dengan rekomendasi proses evaluasi jabatan Sekda di Tangerang Selatan tertanggal 4 Mei 2026. Kemudian langsung ditindaklanjuti untuk proses di bagian hukum,” ujarnya.

    Menurut Wahyudi, sejak awal Pemkot Tangsel telah berkoordinasi intensif dengan BKN, mulai dari pembentukan tim evaluasi hingga tahapan administrasi lainnya. Seluruh proses dilakukan sesuai arahan pemerintah pusat agar berjalan sesuai regulasi.

    “Kami dari awal sudah melakukan koordinasi tahapan-tahapan dengan BKN, mulai pembentukan tim hingga surat-surat lainnya. Semua di bawah arahan BKN bagaimana tahapan ini dilalui,” katanya.

    Ia menuturkan, rekomendasi BKN menjadi dasar final bagi Pemkot Tangsel untuk menerbitkan keputusan wali kota terkait pengukuhan Sekda. Dalam rekomendasi tersebut, nama Bambang Noertjahjo dinyatakan dapat direkomendasikan untuk dikukuhkan kembali sebagai Sekda Tangsel.

    “Dengan terbitnya surat ini, proses berikutnya adalah penetapan keputusan wali kota. Jadi secara administrasi sudah selesai,” jelasnya.

    Wahyudi juga menegaskan, mekanisme yang dijalankan merupakan proses evaluasi jabatan lima tahunan sebagaimana diatur dalam ketentuan jabatan pimpinan tinggi pratama. Karena sifatnya pengukuhan, maka tidak dilakukan pelantikan seremonial.

    “Tidak ada pelantikan, sifatnya pengukuhan saja,” katanya.

    Ia turut memastikan tidak ada kekosongan jabatan Sekda selama proses evaluasi berlangsung. Sebab, ketentuan lima tahunan tersebut hanya berkaitan dengan evaluasi kinerja jabatan, bukan otomatis mengakhiri masa jabatan Sekda.

    “BKN sudah menjelaskan bahwa lima tahun itu mekanisme evaluasi, bukan berarti setelah lima tahun harus berhenti. Jadi tidak ada kekosongan jabatan,” ungkapnya.

    Karena itu, Pemkot Tangsel juga tidak perlu menunjuk pelaksana harian (Plh) maupun pelaksana tugas (Plt) Sekda.

    “Persyaratan Plh dan Plt itu diatur tersendiri, misalnya jika Sekda sakit, menjalankan ibadah haji, atau tidak bisa menjalankan tugas. Jadi dalam kondisi ini tidak diperlukan,” tandasnya. (Red/*)

  • Lindungi Produk Lokal, Pemkot Tangsel dan Kemenkum Dorong UMKM Daftarkan Merek Kolektif dan Legalitas Usaha

    Lindungi Produk Lokal, Pemkot Tangsel dan Kemenkum Dorong UMKM Daftarkan Merek Kolektif dan Legalitas Usaha

    Mediakawasan.id, Serpong – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Banten menggelar Sosialisasi Merek Kolektif, Indikasi Geografis, dan Perseroan Perorangan di Serpong pada Kamis (21/05/2026).

    Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hukum dan daya saing produk UMKM lokal dengan menyasar koperasi Kelurahan Merah Putih serta pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah kota.

    Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan menyebut sosialisasi ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Sejak tahun 2008, Kota Tangsel telah berkembang menjadi kota mandiri dengan jumlah penduduk mencapai 1,5 juta jiwa, lebih dari 100.000 pelaku UMKM, serta sekitar 600 koperasi, baik yang aktif maupun tidak aktif.

    Selain itu, terdapat 54 Koperasi Merah Putih yang hingga saat ini masih aktif dan terus berkontribusi dalam penguatan ekonomi masyarakat.

    Dengan banyaknya pelaku usaha di Tangsel, Pilar menegaskan bahwa merek kolektif merupakan hal yang penting, bukan sekadar sebagai identitas produk, melainkan juga instrumen untuk menjaga kepercayaan konsumen sehingga mampu bersaing di pasar nasional hingga global.

    Selain merek kolektif, legalitas usaha melalui skema perseroan perorangan turut menjadi perhatian. Badan hukum dinilai dapat membuka akses yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan, menarik investor, serta membangun kerja sama kelembagaan yang lebih solid.

    “Tentu Koperasi Merah Putih dan UMKM ini diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat. Ada beberapa program, termasuk sosialisasi dan pendampingan dari Kanwil Hukum Banten terkait legalitas usaha,” jelas Pilar.

    Selaras dengan itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Banten, Pagar Butar Butar, menyebut kegiatan ini bertujuan mendorong UMKM lokal agar produknya terdaftar dan terlindungi secara legalitas maupun Kekayaan Intelektual (KI).

    “Kami berkomitmen mendukung program Pemkot Tangerang Selatan, termasuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Pendampingan hukum juga siap diberikan apabila terjadi persoalan terkait kepemilikan produk UMKM,” tegas Pagar.

    Ia menambahkan, Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Banten juga siap mendukung legalisasi produk yang menjadi kekayaan komunal Kota Tangerang Selatan. Program perlindungan ini dirancang berjalan secara berkelanjutan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi sengketa legalitas di daerah.

    Kedua pihak sepakat mengajak seluruh pelaku usaha untuk memanfaatkan momentum sosialisasi ini sebaik-baiknya. Perlindungan kekayaan intelektual dan kepastian hukum dinilai bukan lagi kebutuhan tersier, melainkan fondasi penting yang harus dimiliki setiap usaha untuk tumbuh dan naik kelas.

    Dengan lebih dari 100.000 pelaku UMKM yang menopang roda perekonomian Tangsel, langkah formalisasi dan perlindungan merek ini diharapkan menjadi titik balik bagi produk-produk lokal agar mampu bersaing lebih percaya diri di pasar yang lebih luas. (Red/*)

  • Inflasi Tangsel Tetap Terkendali Jelang Iduladha, Pemkot Waspadai Kenaikan Harga Daging dan Cabai

    Inflasi Tangsel Tetap Terkendali Jelang Iduladha, Pemkot Waspadai Kenaikan Harga Daging dan Cabai

    Mediakawasan.id, Ciputat – Pemerintah Kota Tangerang Selatan memastikan kondisi inflasi daerah masih terkendali menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Stabilitas pasokan hingga kelancaran distribusi bahan pokok menjadi fokus utama Pemkot Tangsel dalam menjaga harga tetap stabil di pasaran.

    Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Bambang Noertjahjo usai mengikuti kegiatan Rapat Sinergitas dan Strategi Pengendalian Inflasi Kota Tangerang Selatan menghadapi Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah pada Kamis (21/5/2026).

    “Alhamdulillah inflasi di Kota Tangerang Selatan masih sangat terjaga di angka 1,47 persen. Namun seperti yang kita ketahui, biasanya menjelang hari-hari besar akan terjadi peningkatan permintaan pada beberapa jenis kebutuhan tertentu. Kondisi ini biasanya turut memengaruhi angka inflasi dan hal tersebut yang terus kita jaga,” ujar Bambang.

    Menurut Bambang, tingkat inflasi Kota Tangerang Selatan saat ini masih berada dalam kondisi aman. Meski demikian, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan karena biasanya terjadi lonjakan permintaan menjelang hari besar keagamaan.

    Ia menjelaskan, terdapat empat fokus utama yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga kestabilan harga di masyarakat.

    Pertama, menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok. Kedua, memastikan harga tidak mengalami fluktuasi ekstrem. Ketiga, menjamin kelancaran distribusi barang agar tidak terganggu faktor infrastruktur maupun hambatan lainnya. Keempat, menjaga rantai distribusi mulai dari produsen, penyalur, hingga konsumen.

    “Yang kita jaga adalah rantai distribusinya. Alhamdulillah selama menjalankan fungsi TPID ini, sampai saat ini persoalan yang muncul masih dapat dikendalikan dan tidak terlalu signifikan, kecuali yang dipengaruhi faktor-faktor regional,” jelasnya.

    Bambang menyoroti pentingnya kerja sama antardaerah untuk menjaga ketersediaan sejumlah komoditas, terutama yang produksinya tidak berasal dari Tangerang Selatan.

    Ia mencontohkan kebutuhan daging sapi yang kerap mengalami lonjakan permintaan menjelang Iduladha. Karena Tangsel bukan daerah produsen, maka diperlukan penguatan kerja sama dengan daerah penghasil.

    “Makanya tadi juga kita berharap adanya kerja sama dengan daerah-daerah produsen dalam skala yang lebih luas, bahkan hingga tingkat provinsi, agar pasokan tetap aman dan harga dapat terkendali,” kata dia.

    Selain itu, Bambang mengakui sejumlah komoditas masih menjadi perhatian pemerintah menjelang hari raya, terutama bahan pokok seperti minyak goreng, bawang merah, cabai, daging sapi, ayam, dan telur.

    Menurutnya, harga cabai saat ini masih mengalami kenaikan secara fluktuatif. Namun kondisi tersebut dinilai masih dalam batas wajar dan belum mengarah pada lonjakan ekstrem.

    “Ada kenaikan harga, seperti cabai. Tapi ini sifatnya fluktuatif dan yang terus kita jaga agar tidak menjadi ekstrem,” tuturnya. (Red/*)

  • The Ayarahill Hadir di Parung Panjang, Tawarkan Hunian “Rumah Rasa Villa” Mulai Rp400 Jutaan

    The Ayarahill Hadir di Parung Panjang, Tawarkan Hunian “Rumah Rasa Villa” Mulai Rp400 Jutaan

    Mediakawasan.id, Bogor – Kawasan Parung Panjang kembali dilirik sebagai salah satu wilayah sunrise property di barat Jakarta. Melihat potensi tersebut, PT Jumantiri Cipta Reka di bawah naungan Sukandamulia Group resmi memperkenalkan proyek hunian modern premium bertajuk The Ayarahill di Jalan Raya Sidamanik KM 58, Lumpang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Mengusung konsep “rumah rasa villa”, The Ayarahill hadir dengan perpaduan desain modern, area hijau yang luas, serta fasilitas kawasan yang ditujukan untuk menunjang kenyamanan penghuni.

    Ricky Kurniawan, Direktur The Ayarahill Parung Panjang menjelaskan, proyek ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian berkualitas dengan harga yang masih kompetitif di kawasan berkembang.

    “The Ayarahill hadir sebagai jawaban atas kebutuhan hunian modern dengan harga terjangkau di kawasan berkembang. Selain cocok untuk tempat tinggal, proyek ini juga memiliki potensi investasi yang sangat menjanjikan karena berada di area sunrise property,” tutur Ricky.

    Developer yang telah berpengalaman sejak 1985 tersebut sebelumnya dikenal melalui sejumlah proyek properti di Jakarta Utara seperti Sunter Icon, kawasan Food Centrum, hingga berbagai proyek high rise dan kawasan hunian lainnya.

    Dekat Stasiun dan Tol Serpong–Balaraja

    The Ayarahill Parung Panjang dibangun di atas lahan sekitar 13 hektare dengan total kurang lebih 700 unit rumah yang terbagi dalam empat cluster eksklusif. Lokasinya dinilai strategis karena hanya sekitar 7 hingga 10 menit menuju Stasiun Parung Panjang dan sekitar 25 menit menuju BSD City.

    Selain itu, kawasan ini juga didukung akses Tol Serpong–Balaraja yang dinilai akan semakin meningkatkan nilai investasi properti di wilayah Parung Panjang.

    Project Consultant – Property Lounge & Principal LJH Realty Gading Serpong, Rita Megawati mengatakan, perkembangan infrastruktur menjadi alasan utama kawasan Parung Panjang semakin diminati.

    “Kalau memang untuk perkembangan kota, ketika ada tol dengan akses langsung ke Jakarta dan bandara, pasti selalu ada market-nya. Dan yang pasti harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan kawasan Serpong atau Jakarta,” ujarnya saat di sela acara Product Knowledge The Ayarahill yang digelar pada hari ini, Kamis, (21/5).

    Menurut Rita, saat ini pilihan rumah di bawah Rp1 miliar di kawasan Serpong semakin terbatas. Karena itu, The Ayarahill dinilai menawarkan alternatif menarik dengan kualitas bangunan yang tetap premium.

    “Mereka terbiasa membangun proyek kelas mewah, tapi di sini ingin menghadirkan rumah yang sesuai market Parung Panjang. Harganya masih terjangkau, tetapi kualitas yang diberikan tetap terbaik,” katanya.

    Usung Konsep “Rumah Rasa Villa”

    Salah satu konsep yang diunggulkan The Ayarahill adalah desain rumah dengan nuansa resort dan villa modern. Rita menyebut, hal tersebut terlihat dari tata landscape, penghijauan kawasan, hingga detail desain rumah.

    “Makanya disebut rumah rasa villa. Landscape-nya benar-benar dipikirkan, mulai dari jalan sampai tanaman-tanamannya. Bahkan desain fasad rumah dibuat maju mundur, bukan sekadar tembok rata,” ujar Steven Michael, Project Consultant – Property Lounge The Ayarahill, menambahkan.

    Seluruh unit juga dirancang menggunakan konsep high ceiling hingga enam meter sehingga sirkulasi udara di dalam rumah terasa lebih lega dan sejuk.

    “Walaupun tipe kecil, tetap menggunakan high ceiling. Jadi rumah terasa lebih adem, lebih mewah, dan nyaman untuk jangka panjang,” lanjut Rita.

    Selain itu, spesifikasi bangunan yang ditawarkan antara lain double dinding material, smart door lock Dekson, homogenous tile premium 60×60, sanitary Toto, utilitas underground, hingga carport premium.

    Fasilitas Lengkap dalam Kawasan

    Untuk menunjang aktivitas penghuni, The Ayarahill menghadirkan sejumlah fasilitas kawasan seperti double main gate, clubhouse, jogging track, indoor gym, lapangan basket, children playground, hingga taman hijau.

    Meski tidak dikembangkan sebagai mega township, Rita mengatakan pengembang tetap fokus menciptakan lingkungan hunian yang nyaman dan tertata.

    “Karena luasannya sekitar 13 hektare, fokus kami memang pada kenyamanan kawasan hunian. Jadi fasilitas yang dihadirkan lebih untuk mendukung lifestyle penghuni,” papar Rita.

    Ia juga memastikan kawasan tersebut aman dari banjir.

    “Selama banjir besar kemarin di banyak wilayah, di sini aman. Dari dulu kawasan ini tidak pernah banjir,” tegasnya.

    Harga Mulai Rp400 Jutaan

    The Ayarahill menawarkan rumah satu lantai mulai Rp400 jutaan dan rumah dua lantai mulai Rp700 jutaan. Seluruh unit disebut sudah ready stock dengan sertifikat pecah sehingga dapat langsung diproses melalui KPR.

    Pengembang juga menggandeng sejumlah bank seperti BCA, BTN, Mandiri, BRI, OCBC NISP, Bank INA, hingga BSI untuk pembiayaan konsumen.

    Menurut Rita, The Ayarahill bahkan memperoleh special rate dari BCA karena developer masuk kategori top tier di perbankan.

    “Kita dapat suku bunga spesial dari BCA khusus The Ayarahill karena developer masuk kategori tier paling atas,” ujarnya.

    Selain itu, selama periode promo hingga 31 Juli 2026, konsumen juga mendapatkan berbagai keuntungan seperti DP 0 persen, free PPN 100 persen, bebas BPHTB, AJB dan BN, cashback biaya akad hingga Rp20 juta, free AC, hingga voucher SPBU.

    Untuk tahap pertama, pengembang baru membuka sekitar 100 unit rumah dan saat ini penjualannya telah mencapai sekitar 50 persen.

    “Kita targetkan cluster pertama ini habis tahun ini. Karena kalau tahap berikutnya dibuka, harga pasti naik mengikuti kenaikan bahan bangunan,” tutup Rita. (Red/rlls)

  • Pemkot Tangsel Luncurkan Aplikasi Sanset, Benyamin Dorong Tata Kelola Aset Lebih Modern dan Terintegrasi

    Pemkot Tangsel Luncurkan Aplikasi Sanset, Benyamin Dorong Tata Kelola Aset Lebih Modern dan Terintegrasi

    Mediakawasan.id, Ciputat – Pemerintah Kota Tangerang Selatan resmi melakukan soft launching aplikasi SANSET (Sistem Administrasi dan Monitoring Aset) dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Tahun 2027 di Ruang Blandongan, Puspemkot Tangerang Selatan, Senin (18/5/2026).

    Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengatakan, aplikasi Sanset hadir untuk mempermudah penataan dan pengelolaan aset daerah secara terpadu berbasis data digital dan tanda tangan elektronik.

    “Ini untuk mempermudah penataan pengelolaan aset pencatatan dan penarikan data di Tangerang Selatan baik berupa aset bergerak terutama aset tanah, dan aset tidak bergerak,” ujar Benyamin.

    Ia menjelaskan, sistem tersebut akan membantu pemerintah daerah dalam pencatatan hingga monitoring aset milik daerah agar lebih akurat, cepat dan efisien.

    Menurutnya, digitalisasi pengelolaan aset menjadi langkah penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan modern di Kota Tangerang Selatan.

    “Jadi nanti akan menuju kepada data aset yang terpadu, dan sehingga kita kedepannya dalam pengelolaan ini dimudahkan,” kata dia.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fathoni memberikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan Pemkot Tangsel melalui aplikasi SANSET ini.

    “Kami dari Kementerian Dalam Negeri memberikan apresiasi atas inovasi ini. Dengan Sanset ini, nanti aset yang ada di Tangerang Selatan bisa lebih terdata lagi, tata kelola yang bisa diperbaiki dan bahkan bisa dimonitor, kemudian bisa dilakukan evaluasi,” ujarnya.

    Menurutnya, digitalisasi aset daerah menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang akuntabel sekaligus mendukung optimalisasi sumber pembiayaan daerah melalui pemanfaatan aset.

    Ia juga menekankan, pentingnya creative financing atau strategi pendanaan inovatif di luar anggaran negara bagi pemerintah daerah, termasuk memaksimalkan pemanfaatan aset daerah dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    “Kami mendorong daerah ini agar melakukan creative financing, mengoptimalkan kinerja BUMD, dan juga melakukan inovasi di bidang pajak dan integrasi daerah,” jelasnya.

    Agus Fatoni menyebut ada lima langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dan tata kelola pemerintahan, yakni intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kualitas SDM, digitalisasi, dan inovasi.

    Menurutnya, penerapan sistem digital seperti Sanset dapat mempercepat pelayanan, meningkatkan akuntabilitas, hingga meminimalkan potensi kebocoran anggaran dan praktik korupsi.

    “Jadi kalau Tangerang Selatan bisa terus mengoptimalkan dengan melakukan inovasi, melakukan digitalisasi ini, maka kinerjanya bisa lebih baik, lebih cepat, akuntabel, bisa mengurangi kebocoran, mengurangi korupsi, dan juga bisa lebih mudah dalam mengambil keputusan, karena datanya pun bisa terhimpun menjadi satu,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Agus Fatoni menilai inovasi aplikasi Sanset menjadi salah satu terobosan yang layak dicontoh oleh pemerintah daerah lain di Indonesia.

    “Ini termasuk terobosan yang bagus, yang bisa ditiru oleh daerah lain. Jadi daerah lain bisa meniru bagaimana bisa membuat aplikasi di internal pemerintah daerah,” kata dia. (Red/*)